Berita Indokalbar.com

09 Januari 2025

Bea Cukai Pontianak catat kinerja impresif devisa impor-ekspor

Bea Cukai Pontianak catat kinerja impresif devisa impor-ekspor
Bea Cukai Pontianak catat kinerja impresif devisa impor-ekspor. (ANTARA)
Pontianak - Bea Cukai Pontianak mencatatkan pencapaian luar biasa dalam pelayanan kepabeanan sepanjang tahun 2024 dengan nilai devisa impor sebesar 406 juta Dolar AS dan nilai devisa ekspor mencapai 2,798 juta Dolar AS.

"Capaian ini mempertegas peran strategis Bea Cukai dalam mendukung arus perdagangan internasional dan optimalisasi penerimaan negara," kata Kepala Kantor Bea Cukai Pontianak, Hary Prasetyo, di Pontianak, Rabu.

Hary menyebutkan bahwa sektor bahan baku dan penolong menjadi penyumbang terbesar devisa impor dengan kontribusi 41,07 persen, diikuti oleh barang konsumsi sebesar 22,33 persen. Hampir seluruh aktivitas impor dilakukan melalui jalur laut, yaitu sebesar 99,51 persen, sementara jalur udara menyumbang 0,49 persen.

Di sisi lain, ekspor didominasi oleh barang konsumsi yang berkontribusi sebesar 71,49 persen, diikuti bahan baku dan penolong sebesar 28,38 persen.

"Sebagian besar ekspor juga dilakukan melalui jalur laut, yakni mencapai 99,92 persen, dengan aktivitas utama di Pelabuhan Dwikora dan Pelabuhan Kijing," tuturnya.

Dia menjelaskan, kontributor utama dan komoditas andalan Kontribusi signifikan pada sektor impor berasal dari beberapa perusahaan besar, seperti PT Borneo Alumina Indonesia 110 juta Dolar AS (27,09 persen dari total nilai impor), Perum Bulog 42,6 juta Dolar AS (10,49 persen) dan AKR Corporindo 38,2 juta Dolar AS (9,42 persen).

Sementara itu, sektor ekspor didukung oleh Energi Unggul Persada 421 juta Dolar AS (15,05 persen dari total nilai ekspor), Hok Tong 46 juta Dolar AS (1,65 persen), Sari Dumai Sejati 26 juta Dolar AS (0,94 persen, dengan negara Asal dan Tujuan Utama Negara asal impor terbesar adalah China dengan devisa impor sebesar183,8 juta Dolar AS (45,22 persen).

Selanjutnya komoditas utama impor dari China meliputi mesin dan peralatan mekanis sebesar 83,7 juta Dolar AS (20,59 persen), minyak mentah dan turunannya sebesar 50,5 juta Dolar AS (12,43 persen), Serealia 42,6 juta Dolar AS (10,49 persen), sementara itu, negara tujuan ekspor utama adalah Malaysia dengan nilai devisa ekspor mencapai 2,027 juta Dolar AS (72,44 persen).

Kemudian untuk komoditas unggulan yang diekspor ke Malaysia antara lain rempah-rempah 1,996 juta Dolar AS (71,33 persen), Lemak dan minyak nabati 453 juta Dolar AS (16,20 persen), bahan baku karet 108 juta Dolar AS (3,85 persen).

"Kinerja impresif ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan Bea Cukai Pontianak dalam menjaga kelancaran arus barang, tetapi juga memperlihatkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan internasional," kata Hary Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat dengan importir dan eksportir, serta upaya pengawasan yang konsisten dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai sepanjang tahun 2024.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

08 Januari 2025

Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat

Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat. 
Jakarta – Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam paparannya pada Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (08/01/2025). 

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Menteri Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron Wahid menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional. Menteri Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Turut hadir pada rapat ini, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan Brilianto. (JM/FA/OD) 

Disdikbud minta sekolah siapkan Sapras dukung program makan bergizi

Disdikbud minta sekolah siapkan Sapras dukung program makan bergizi 
Disdikbud minta sekolah siapkan Sapras dukung program makan bergizi. (ANTARA)
Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang meminta sekolah TK/PAUD, SD dan SMP setempat mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang, Asmadi Rabu di Singkawang mengatakan, yang harus disiapkan oleh sekolah bersama orangtua/paguyuban dan komite, antara lain, menyiapkan wadah cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir di tiap ruangan dan menyiapkan ruangan untuk transit penyimpanan makanan yang bersih dan indah.

Selain itu menyiapkan alat pengukur berat badan dan tinggi badan, serta menyiapkan alat pelindung diri (APD) dan menyiapkan tempat pembuangan sampah yang memadai.

"Kemudian menyiapkan petugas yang terdiri dari guru pojok dan wali kelas. Tujuh, menyediakan tata kelola lingkungan yang bersih," ujarnya.

"Seandainya tidak tersedia, maka dianggarkan yang rasional dan proporsional dari dana BOS sesuai ketentuan, maka dari itu diimbau untuk menyiapkan dari sekarang dalam dua bulan ini dengan memaksimalkan peran serta orangtua/paguyuban dan komite," katanya.

Dia berharap, semua sekolah baik TK/PAUD, SD dan SMP bisa melaksanakan arahan-arahan yang sudah disampaikan secara tertulis tersebut.

Oleh : Narwati/ANTARA

Realisasi penerimaan pajak di Kalbar 2024 capai Rp11,39 triliun

Realisasi penerimaan pajak di Kalbar 2024 capai Rp11,39 triliun
Realisasi penerimaan pajak di Kalbar 2024 capai Rp11,39 triliun. (ANTARA)
Pontianak - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar Inge Diana Rismawanti menyebutkan realisasi penerimaan pajak di Kalbar pada 2024 mencapai Rp11,39 triliun.

"Dari realisasi Rp11,39 triliun tersebut secara persentase yakni 100,59 persen dari target penerimaan sebesar Rp11,33 triliun atau dengan pertumbuhan sebesar 5,90 persen dari capaian tahun 2023 sebesar Rp10,76 triliun," ujarnya di Pontianak, Kalbar, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa secara nasional, capaian penerimaan Kanwil DJP Kalbar 2024 berada pada peringkat ke-9 dari 34 kanwil DJP se-Indonesia.

"Semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Kalbar sampai dengan 31 Desember 2024 sudah mencapai target penerimaan di atas 100 persen," jelas dia.

Ia menyebutkan dari capaian penerimaan per jenis pajak tahun 2024 di Kanwil DJP Kalbar yakni pajak penghasilan nonmigas sebesar Rp4,701 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp6,084 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp512 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp102 miliar.

Menurutnya, demi mengamankan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan, wajib pajak telah berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya di tahun 2024 lalu.

"Kontribusi semua pihak diharapkan menjadi awal sikap gotong- royong menuju kemandirian pembiayaan pembangunan negara," kata dia.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Selama 5 tahun berturut-turut yakni di tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, Kanwil DJP Kalbar berhasil mencapai target penerimaan yang telah dipercayakan.

"Terima kasih kepada pemerintah daerah dan instansi- instansi vertikal, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, konsultan pajak, tax center serta para pihak lainnya yang telah bekerja sama dengan baik dalam hal penyediaan data, pengawasan bersama, serta penyampaian informasi perpajakan yang benar," kata Inge.

Ia juga sekaligus menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan tahun 2024 yang sudah bisa dilaporkan mulai Januari sampai dengan Maret 2025 secara e-filing pada laman pajak.go.id dan ke depannya pelaporan SPT tahunan akan dilakukan melalui Coretax.

"Jika terdapat kendala dalam melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat menghubungi atau mengunjungi kantor pelayanan pajak (KPP) pratama terdaftar," kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Replika 9 naga sambut Imlek dan Cap Go Meh di Singkawang

Replika 9 naga sambut Imlek dan Cap Go Meh di Singkawang 
Replika 9 naga sambut Imlek dan Cap Go Meh di Singkawang. (ANTARA)
Singkawang - Santo Yosep Singkawang Group kembali membuat replika 9 naga untuk memeriahkan perayaan Imlek 2576 dan Cap Go Meh tahun 2025.

Hal itu diungkapkan Ketua Pembuatan 9 Naga, Bong Sin Fo, yang mengatakan saat ini pihaknya sudah membuat sebanyak 7 naga. "Sudah jadi 7 naga, jadi tinggal 2 naga lagi dan masih dalam proses pembuatan," kata Bong Sin Fo di Singkawang Selasa.

Proses pembuatan naga, kata dia, sudah dilakukan sejak bulan Maret 2024 di Sungai Pinyuh dengan menggunakan bahan kain satin.

Naga yang dibuat, lanjutnya, berwarna warni. Ada yang warna kuning, hijau, biru, merah, abu-abu, putih, toska, kuning emas, dan merah muda. Sementara untuk panjang masing-masing naga sama sepanjang 37-38 meter.

"Masing-masing ruas naga 3,9 meter x 9 meter, ditambah kepala naga kurang lebih dua meter," ujarnya.

Untuk dua naga yang belum selesai, kata dia, ditargetkan selesai dalam waktu dekat ini. "Karena pada H-3 perayaan Imlek sudah harus kita pajang di kolam renang Pucuk Merah Garden (PMG) Singkawang," ucapnya.

Bagi pengunjung yang ingin melihat sambil berfoto dengan keindahan 9 naga ini, kata dia, diimbau untuk tertib agar tidak merusak naga yang dipajang.

"Silahkan berfoto-foto ,tetapi jangan menyentuh atau menarik jenggot naga, sehingga tidak rusak," pesannya.

Menurutnya, 9 naga ini juga akan diturunkan untuk mengikuti pawai lampion yang akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025.

"Sehingga masing-masing naga kita pasang lampu LED agar kelihatan indah di malam hari," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Buntut Dari Pemagaran, Akhirnya Warga Jopo Capai Kesepakatan Dengan PT MJP

Foto: Mediasi antara warga dusun Jopo, Desa Cupang Gading dengan Manajemen PT Multi Jaya Perkasa (MJP) di Kantor Camat Sekadau Hulu.

SEKADAU - Pasca pemagaran yang dilakukan warga Dusun Jopo, Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, pada Jumat (3/1/2025) lalu, Pemerintah Kecamatan Sekadau Hulu menyambut baik kedatangan puluhan warga yang mendatangi Kantor Camat Sekadau Hulu pada Selasa (7/1/2025) kemarin.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kecamatan Sekadau Hulu melaksanakan mediasi terbuka antara warga dengan pihak manajemen PT Multi Jaya Perkasa (MJP) di aula Kantor Camat Sekadau Hulu.

Mediasi tersebut sebagai tindak lanjut dari pemagaran jalan di wilayah kerja PT Multi Jaya Perkasa (MJP) 3 Kiatak, yang berada di bawah naungan Gunas Group.

Mewakili masyarakat, Kepala Dusun Jopo, Yansen menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk memperbaiki jalan dan jembatan, namun belum ada respons.

"Kami meminta perhatian serius dari perusahaan untuk memperbaiki jalan dan jembatan, khususnya di Dusun Jopo," ujarnya.

Begitu juga diungkapkan oleh Kepala Desa Cupang Gading, Martinus Yanuar yang menekankan pentingnya perusahaan memberikan perhatian kepada masyarakat.

"Kami tidak memihak siapa pun, tetapi kami berharap perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Dalam mediasi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak perusahaan, di antaranya:

1. Perbaikan Jalan dan Jembatan di wilayah kerja perusahaan, khususnya di Dusun Jopo.

2. Kesejahteraan Pemanen Sawit seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) yang di berikan perusahaan kepada pekerja.

3. Menuntut transparansi dalam perhitungan gaji pekerja, khususnya pemanen yang bekerja di PT MJP 3 Kiatak.

Menanggapi Penyampaian warga, mewakili manajemen perusahaan, Herudin selaku Humas PT MJP menyatakan akan menyampaikan tuntutan masyarakat kepada manajemen perusahaan.

"Kami akan membahas masalah APD dan pembayaran adat secara internal dengan pihak manajemen. Selain itu, jalan akan di perbaiki tetapi kami masih menunggu pembayaran adat sebelum membuka akses jalan," ujarnya.

Sementara itu, Plt Camat Sekadau Hulu, Fransisco Wardianus, menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menghasilkan solusi terbaik.

"Kami berharap semua pihak yang terlibat dapat hadir dan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang baik pula," kata Mejeng.

Setelah melalui proses mediasi, akhirnya di sepakati perusahaan akan memperbaiki jalan yang rusak dan sebagai kompensasinya, warga bersedia membuka pagar jalan setelah pembayaran adat di lakukan.

"Kami harapkan komunikasi yang baik ini dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah lainnya di masa depan," tutup Fransisco.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sekadau Hulu Ipda Agustam, perwakilan perusahaan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan puluhan perwakilan warga. (Red)


07 Januari 2025

Penghuni Rutan Putussibau over kapasitas

Penghuni Rutan Putussibau over kapasitas
Penghuni Rutan Putussibau over kapasitas. (ANTARA)
Pontianak - Kepala Rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Putussibau Efendi Johan mengatakan penghuni Rutan Putussibau saat ini melebihi kapasitas daya tampung dengan jumlah warga binaan mencapai 196 orang.

"Idealnya Rutan Putussibau hanya bisa menampung 150 orang penghuni, dengan jumlah warga binaan saat ini sudah over kapasitas," kata Efendi Johan, di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa.

Johan menyampaikan dengan semakin bertambahnya warga binaan saat ini sudah saatnya Rutan Putussibau memiliki lahan dan bangunan baru untuk memaksimalkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan.

Ia mengatakan kondisi Rutan Putussibau sekarang ini memiliki keterbatasan lahan atau lokasi.

Di sisi lain, bangunan Rutan Putussibau yang letaknya tidak jauh dari Bandara Pangsuma tidak memungkinkan untuk dibangun bertingkat.

"Memang solusinya mesti ada lokasi dan bangunan baru dan itu sudah kami koordinasikan dengan sejumlah pihak, tinggal menunggu realisasi baik tindak lanjut maupun kebijakan pusat," jelas Johan.

Johan menyebutkan jumlah penghuni Rutan Putussibau sebanyak 196 orang, terdiri dari narapidana laki-laki sebanyak 123 orang, perempuan sebanyak empat orang.

Sedangkan, jumlah tahanan sebanyak 69 orang terdiri dari laki-laki 66 orang dan perempuan tiga orang dan tahanan titipan Polres Kapuas Hulu sebanyak 23 orang.

Ia menjelaskan dari jumlah tersebut didominasi tindak pidana narkoba yaitu sebanyak 88 orang, perlindungan anak sebanyak 30 orang, pencurian 10 orang, pidana umum sebanyak 68 orang, pidana seumur hidup sebanyak tiga orang dan warga negara asing sebanyak dua orang.

"Warga binaan di Rutan Putussibau ini didominasi oleh kasus narkoba," katanya.

Johan memastikan meskipun over kapasitas, pihaknya memastikan kesehatan warga binaan terjamin terutama untuk kebersihan ruangan tempat tidur.

"Kami menyesuaikan kondisi kamar terutama untuk kapasitas di dalam, namun yang jelas kami tetap memperhatikan kesehatan dan keamanan warga binaan," jelas Johan.

Meskipun demikian, Johan juga menegaskan memperketat pengawasan untuk mengantisipasi pelanggaran di dalam rutan itu sendiri.

"Kami selalu imbau warga binaan untuk mentaati semua aturan, jika ada yang melakukan pelanggaran kami tidak segan-segan melakukan tindakan sesuai ketentuan dan aturan berlaku," tegas Johan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

06 Januari 2025

Soroti Pengaduan Masyarakat di Kalsel, Menteri Nusron: Tangani dengan Hati

Soroti Pengaduan Masyarakat di Kalsel, Menteri Nusron: Tangani dengan Hati. 
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menekankan kepada seluruh jajarannya agar melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran secara daring, Senin (06/01/2025).

“Seperti halnya masalah pengaduan. Semua pengaduan mohon ditangani dengan hati. Semua pengaduan juga harus dilayani dengan baik dan dijawab dengan cara yang memuaskan. Jangan semua pengaduan dijawab dengan cara yang asal-asalan dengan standar birokrasi. Pengaduan harus dijawab kalau perlu didatangi rumahnya,” imbau Menteri Nusron. 

Lebih lanjut Menteri Nusron menjelaskan, berdasarkan daftar laporan pengaduan di layanan Lapor Mas Wapres oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, Menteri Nusron menyebut bahwa terdapat sekitar 300 aduan soal pertanahan. “Di dalam pengaduan Lapor Mas Wapres, setiap hari yang mengadu ada 1.000, antara 300-370 itu tentang tanah. Dan biasanya sudah diadukan di Kantor Pertahanan tapi diadukan lagi. Apa maknanya? Apakah tidak puas dengan jawaban orang-orang pertanahan bagian pelayanan pengaduan?,” tanya Menteri Nusron. 

Untuk itu, ia menegaskan kepada jajarannya agar dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan pengaduan di masing-masing satuan kerja. Seluruh jajaran wajib memantau laporan atau aduan yang masuk pada seluruh kanal pengelolaan pengaduan dan segera menindaklanjuti laporan atau surat aduan yang masuk, bahkan pengelolaan pengaduan menjadi salah satu _Key Performance Indicator_ (KPI) dari kinerja satuan kerja.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron juga memberikan imbauan untuk bidang-bidang lainnya, seperti halnya soal sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah umat beragama. “Di Kalimantan Selatan, jangan sampai ada masjid, musala, pesantren dan lain-lain yang sudah ikrar wakaf tapi tanahnya belum disertipikasi wakaf,” terangnya. 

Masih terkait perihal tanah wakaf, Menteri Nusron menjelaskan bahwa masih terdapat fenomena setelah ikrar wakaf, maka dianggap sudah tercatat wakaf, padahal secara alas hak, ini belum terdaftar sebagai wakaf. “Banyak sekali takmir masjid, itu menganggap bahwa sudah wakaf, ya sudah. Kenapa? Karena sudah ikrar wakaf Tapi belum disertipikasi. Padahal ikrar wakaf itu di mata pertanahan, itu baru semata-mata kayak semacam SPH atau surat pengalihan hak,” terangnya. 

Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau jajarannya untuk pro aktif dalam menjalankan sertipikasi tanah wakaf serta rumah ibadah lainnya demi keamanan dan kenyamanan umat beragama dalam beribadah.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN. Bertindak selaku moderator dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Abdul Azis beserta seluruh jajaran Kanwil BPN Kalimantan Selatan dan seluruh Kepala Kantor Kota/Kabupaten beserta jajaran. (AR/FA)

Disdikbud minta sekolah laksanakan program "Anak Indonesia Hebat"

Disdikbud minta sekolah laksanakan program
Disdikbud minta sekolah laksanakan program "Anak Indonesia Hebat". (ANTARA)
Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Kalimantan Barat meminta kerja sama dari Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP untuk melaksanakan program "Anak Indonesia Hebat”.

"Program ini dalam rangka mewujudkan “Anak Indonesia Hebat” melalui semangat bersama untuk hidup sehat dan bugar di semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 serta menuju Indonesia mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060," kata Kepala Disdikbud Singkawang, Asmadi di Singkawang, Senin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, dia minta kerjasama Kepala Satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, pertama, semua sekolah wajib melaksanakan 7 kebiasaan Anak Indonesia hebat-cerdas berkarakter berdasarkan pedoman pelaksanaan kementerian pendidikan dasar dan menengah, dan mensinergikan program “Hijau Sekolahku, Produktif lahanku” dengan menanam palawija, dan tanaman rempah-rempah.

Kedua, semua sekolah di hari Selasa dan Jumat senam pagi 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Ketiga, semua sekolah memperdengarkan kepada siswa lagu nasional dan lagu anak nusantara atau lagu nasional yang relevan di pagi hari, istirahat dan jam pulang sekolah.

Keempat, dalam membangun dimensi profil lulusan yang memiliki rasa cinta tanah air. Gerakan siswa/guru menggunakan pakaian daerah atau batik setiap Kamis untuk dilanjutkan.

Kelima, mengadvokasi dan meminta kerjasama Komite/Paguyuban/orang tua untuk membawakan anak-anak Tumbler Minum dan penyediaan air galon di setiap kelas serta mengurangi limbah plastik di semua aktivitas di lingkungan sekolah.

"Keenam, mendukung pola hidup bersih dan sehat serta mempersiapkan Program Makan Bergizi diminta sekolah menyediakan aliran air bersih dan sabun cuci tangan di setiap kelas," ujarnya.

Ketujuh, kegiatan kebiasaan Anak Indonesia hebat-cerdas berkarakter dan gerakan nol emisi karbon di masing-masing satuan pendidikan di dokumentasikan dan diunggah di media sosial sebagai bentuk aksi nyata dan advokasi ke warga sekolah serta masyarakat.

"Saya berharap program ini dapat dipedomani dan dilaksanakan," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkot Pontianak tingkatkan layanan kesehatan maksimalkan puskesmas

Pemkot Pontianak tingkatkan layanan kesehatan maksimalkan puskesmas
Pemkot Pontianak tingkatkan layanan kesehatan maksimalkan puskesmas. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat berkomitmen meningkatkan layanan Kesehatan di antaranya melalui puskesmas yang perannya dimaksimalkan sebagai garda terdepan.

"Puskesmas harus jadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Memaksimalkan Puskesmas bentuk nyata peningkatan Kesehatan masyarakat," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Edi Suryanto saat menyerahkan 27 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak di Pontianak, Senin.

Edi menilai komitmen bersama penting dan itu memberikan dorongan terhadap kinerja. Ia mengajak jajaran Dinkes Pontianak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan primer lewat puskesmas tersebut.

“Selain itu juga kami mengajak jajaran Dinkes Pontianak untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, baik menular ataupun tidak,” ucapnya.

Dari sisi pengelolaan anggaran juga tidak kalah penting. Edi menekankan pentingnya jajaran Dinkes, baik UPT dan puskesmas agar menjunjung tinggi pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik KKN.

“Kemudian komitmen bersama untuk memberantas korupsi, karena hal itu merupakan musuh bersama yang harus dilawan bersama. Kepada pengguna anggaran agar bisa ditingkatkan kompetensinya,” cakapnya.

Kendati demikian, Edi mengapresiasi integritas jajaran Dinkes Kota Pontianak selama tahun 2024. Dari data yang ia terima, Dinkes Kota Pontianak telah memulai pencanangan Zona Integritas (ZI) sejak tahun 2023 dan berjalan sangat baik.

“Dalam beberapa peristiwa jajaran Dinkes berhasil menjalankan prinsip-prinsip integritas dengan baik, saya bahagia sekaligus bangga. Mudahan tahun ini bisa kita tingkatkan,” kata dia.

Terkait penyerahan 27 DPA Tahun 2025 di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak, seluruh penerima DPA kemudian menandatangani pakta integritas.

“Sektor kesehatan punya peran sangat strategis bersama dengan sektor pendidikan yang menjadi kebutuhan banyak orang, makanya saya pikir penting untuk komitmen dengan pakta integritas,” katanya dia.*

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda