Berita Indokalbar.com

17 Oktober 2024

Kunjungi SMKN 1 Sekadau, Kapolres Berikan Motivasi kepada Pelajar


SEKADAU - Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, kembali memberikan motivasi kepada para pelajar yang tinggal di rumah kost. Kali ini, kegiatan dilaksanakan di Aula SMKN 1 Sekadau, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Rabu (16/10/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Sekadau Martinus Ridi, Kasat Binmas Polres Sekadau IPTU Koderi, Kabid Perlindungan Anak Dinas Sosial Sekadau Hadi Petronela Eli, serta Kepala Sekolah SMKN 1 Sekadau, Basep.

Kegiatan diawali dengan makan siang bersama para siswa, menciptakan suasana yang hangat dan penuh keakraban. Kepala Sekolah SMKN 1 Sekadau, Basep, menyampaikan apresiasinya kepada Kapolres yang telah berkunjung dan memberikan pembinaan kepada pelajar yang tinggal di rumah kost.

“Kami sangat bangga dengan kehadiran Bapak Kapolres. Kehadiran ini sangat membantu kami dalam membina siswa, mengingat hampir 80 persen dari mereka tinggal di kos-kosan sekitar sekolah,” ujar Basep.

Dalam sambutannya, Kapolres Sekadau AKBP Nyoman Sudama menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya para pelajar, agar mereka bisa menjadi Sahabat Polri. Ia menekankan pentingnya memiliki cita-cita, karena tanpa tujuan, pendidikan hanya akan menjadi kewajiban yang dijalani tanpa arah.

"Jangan pernah pesimis dalam meraih cita-cita. Memang tidak mudah, tetapi saya yakin adik-adik semua mampu melewati berbagai tantangan," ucap Kapolres dengan penuh semangat.

Ia juga mengingatkan para siswa tentang pentingnya memilih lingkungan dan pergaulan yang baik, terutama bagi mereka yang tinggal di kos. Kapolres menekankan bahwa kehidupan anak kos dapat memberikan pelajaran berharga dalam kemandirian dan kedewasaan, tetapi tetap membutuhkan kewaspadaan dalam memilih teman dan pergaulan.

“Walaupun cita-cita tinggi, lingkungan sangat mempengaruhi perilaku kita. Jika berada di lingkungan yang positif, maka masa depan kita juga akan cerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sekadau, Martinus Ridi, menyampaikan pentingnya pembekalan kepada para pelajar kos tentang cara hidup dan berinteraksi di lingkungan kos.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus pencurian dan kenakalan remaja. Mengimbau agar pelajar SMKN 1 Sekadau, bisa menjadi pelopor dan pelapor serta menjadi anak kos yang baik.

“Kita harus melawan berbagai masalah seperti perkelahian, narkoba, bullying, dan seks bebas agar masa depan anak-anak kita tidak menjadi suram,” tegas Martinus.

Pada sesi diskusi, beberapa pelajar menunjukkan antusiasme mereka dengan menanyakan berbagai hal terkait tugas polisi serta persyaratan untuk menjadi anggota Polri. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat, tetapi juga membekali para pelajar dengan pengetahuan dan motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Sekda: Angka kemiskinan Kubu Raya terendah di Kalimantan Barat

Sekda: Angka kemiskinan Kubu Raya terendah di Kalimantan Barat
Sekda: Angka kemiskinan Kubu Raya terendah di Kalimantan Barat. (ANTARA)
Kalbar - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Yusran Anizam mengatakan angka kemiskinan di daerahnya yang sebesar 4,08 persen merupakan yang terendah di provinsi itu.

"Kita menempati posisi paling rendah se-Kalimantan Barat angka kemiskinan kita," katanya usai membuka kegiatan Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kubu Raya mengalami penurunan menjadi 4,08 persen dari 4,23 persen pada 2023. Data ini menempatkan Kubu Raya di posisi terendah untuk angka kemiskinan se-Kalbar.

Yusran menuturkan ada sejumlah masalah sosial di Kubu Raya. Terlebih Kubu Raya sebagai hinterland atau penyangga ibu kota provinsi yang memiliki dinamika yang kompleks. Namun permasalahan-permasalahan sosial tersebut sampai saat ini relatif masih bisa tertangani di mana salah satunya melalui kontribusi PSKS.

“Harapan besar kita kepada teman-teman PSKS ini dalam rangka memberikan penguatan pendampingan ke masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, baik dari sisi pembiayaan maupun sumber daya manusia yang sangat-sangat terbatas adanya,” ucapnya.

Yusran menilai PSKS sebagai potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, ia mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pekerja sosial dari berbagai macam latar belakang yang tersebar di semua wilayah Kubu Raya.

“Harapan juga kepada masyarakat agar bisa bersama-sama dengan pekerja sosial ini membangun peradaban, budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik adanya,” harapnya.

Adapun di posisi pertama angka kemiskinan tertinggi di Kalbar ditempati Kabupaten Melawi dengan 10,62 persen, meski demikian trennya juga terus menurun dari 2023 yang 11,12 persen dan 2022 sebesar 11,44 persen.

Kemudian Kabupaten Landak 8,98 persen, Kayong Utara 8,84 persen, Ketapang 8,50 persen, Sintang 8,03 persen, Kapuas Hulu 7,40 persen, Sambas 6,53 persen, Bengkayang 6,00 persen, Sekadau 5,66 persen, Mempawah 4,83 persen, Sanggau 4,67 persen, Singkawang 4,53 persen, dan Pontianak 4,20 persen.

Oleh : Ridho Panji Pradana/ANTARA

Pemkot Pontianak berkomitmen ciptakan iklim investasi berkelanjutan

Pemkot Pontianak berkomitmen ciptakan iklim investasi berkelanjutan 
Pemkot Pontianak berkomitmen ciptakan iklim investasi berkelanjutan. (ANTARA)
Pontianak - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Ani Sofian mengatakan pemerintah kota berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.

“Kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kota Pontianak khususnya dan Kalbar umumnya bagaimana menyinergikan kebijakan yang ada di pusat dengan daerah,” ujarnya usai menghadiri Kapuas Economic Forum (KEF) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalbar, Pontianak, Rabu.

Ia menambahkan, untuk menarik investasi yang berkelanjutan, diperlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kebijakan yang selaras akan menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para investor, " jelas dia.

Ia menyampaikan beberapa langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkot Pontianak untuk mendukung sinergi tersebut antara lain, penyederhanaan proses perizinan investasi melalui sistem online terpadu, peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk akses transportasi dan jaringan telekomunikasi.

Tidak kalah penting juga pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia mengatakan, sebagai ibu kota provinsi, Pontianak menjadi pusat perekonomian Kalbar. Ani menyebut, sumber daya alam yang minim menjadi tantangan tersendiri dalam menyiasati pendapatan daerah.

“Kita bisa memaksimalkan potensi jasa dengan industri kreatif, hiburan seperti kuliner, kegiatan budaya dan lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam mengeluarkan perizinan juga harus berhati-hati di tengah wilayah Kota Pontianak yang kian terbatas. Sebab ada aturan yang harus dipedomani untuk menerbitkan perizinan. Pemerintah memberikan izin cepat, dan pihak yang meminta izin melengkapi setiap unsur persyaratan dengan baik.

"Tentunya, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing Kota Pontianak sebagai destinasi investasi yang menarik. Dengan dukungan kebijakan pusat yang tepat, kita yakin dapat menciptakan ekosistem investasi yang menguntungkan bagi semua pihak," tambah Ani.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pemkot Pontianak maksimalkan pengelolaan barang milik daerah

Pemkot Pontianak maksimalkan pengelolaan barang milik daerah
Pemkot Pontianak maksimalkan pengelolaan barang milik daerah. (ANTARA)
Pontianak - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Amirullah menekankan pentingnya pengelolaan dan memaksimalkan barang milik daerah (BMD) dengan baik.

“Kalau masih menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan kita belum serius mengelola BMD. ASN harus mengubah pola pikir bahwa setiap barang kantor itu punya masyarakat yang harus dimanfaatkan dengan optimal serta dijaga,” kata Sekda usai membuka bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan BMD dan Sosialisasi Penggunaan BMD di Pontianak, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah memegang amanah masyarakat lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu dijaga dengan keseriusan.

Menurutnya, pengelolaan BMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

Amirullah mengimbau segenap pejabat pengelola BMD agar mempelajari peraturan tersebut. “Istilahnya kitab suci pengelolaan BMD ada di peraturan itu, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dilaksanakan dengan memperhatikan tujuh asas, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai,” ungkapnya.

Bentuk keseriusan terhadap pengelolaan BMD dibuktikan dengan mengabsen kehadiran pejabat Pemkot Pontianak. Apabila terdapat pejabat eselon yang tidak hadir pada kegiatan sejenis, ia akan memberikan teguran atau peringatan.

“Karena ini hal prinsip, kita berurusan dengan aset orang lain. Ini merupakan amanah. Saya minta setiap kepala dinas harus hadir dalam setiap kegiatan pengelolaan BMD. Jangan sampai tidak hadir tanpa alasan yang genting,” ujarnya.

Ia menjelaskan pejabat pengelola BMD terdiri atas beberapa pihak. Pihak tertinggi adalah kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Pontianak. Kemudian, Sekda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) hingga Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna.

“Pemkot Pontianak telah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK sebanyak 13 kali, prestasi tersebut harus dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya,” pesannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kota Pontianak Zulkarnain menambahkan kegiatan Bimtek dihadiri lebih dari 400 peserta dengan jangka waktu dua hari. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD Kota Pontianak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat pengelola secara menyeluruh, diharapkan peserta mampu memahami dan dapat melaksanakan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024,” ucapnya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

16 Oktober 2024

BI optimistis ekonomi Kalbar tumbuh 5,4 persen

BI optimistis ekonomi Kalbar tumbuh 5,4 persen
BI optimistis ekonomi Kalbar tumbuh 5,4 persen. (ANTARA)
Pontianak - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalbar NA Anggini Sari optimis ekonomi Kalbar bisa tumbuh capai 5,4 persen hingga akhir 2024.

"BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen, dengan perkiraan optimis pada angka 5 persen. Sedangkan ekonomi Kalbar diperkirakan akan berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen di sepanjang tahun ini," ujar Kepala KPw BI Kalbar NA Anggini Sari saat kegiatan Kapuas Ekonomic Forum di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa demi mendorong pencapaian pertumbuhan tersebut berbagai langkah perlu terus diperkuat, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

“Penguatan kebijakan reformasi struktural menjadi prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas dan memperkokoh struktur ekonomi, khususnya pada sektor-sektor dengan potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah yang tinggi,” paparnya.

Untuk wilayah Kalbar, lanjut dia, setelah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat larangan ekspor bauksit mentah pada tahun 2023, ekonomi di wilayah ini menunjukkan pemulihan yang positif pada tahun 2024.

“Peningkatan ekonomi Kalbar ini didorong oleh investasi serta konsumsi rumah tangga, seiring dengan membaiknya kinerja sektor-sektor usaha utama di wilayah ini, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mengalami peningkatan didukung oleh penambahan pabrik CPO serta harga jual yang lebih tinggi,” terang Anggini.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Kalbar pada Triwulan I di Kalbar 2024 sebesar 4,98 persen dan Triwulan II di Kalbar 2024 sebesar 4,76 persen.

Ekonomi Kalbar saat ini juga disertai stabilitas yang kuat, dengan tingkat inflasi yang stabil dan terkendali. Hal ini merupakan hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta para pemangku kepentingan yang telah berhasil meningkatkan produksi pangan, menjaga permintaan dan daya beli masyarakat serta memperbaiki kondisi distribusi dan logistik.

“Inflasi di Kalbar pada tahun 2024 diproyeksikan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, didukung oleh sinergi kuat dalam berbagai upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan,” imbuhnya.

Anggini menuturkan, keberhasilan pengendalian inflasi di Kalbar juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diterima. TPID Provinsi Kalbar yang telah meraih insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi pada tahun 2024.

Sementara TPID Kota Pontianak masuk nominasi sebagai TPID kabupaten/kota berkinerja terbaik pada tahun ini. Selain itu, TPID Kabupaten Landak juga menerima insentif fiskal pada penghujung tahun 2023. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi yang positif, serta inflasi yang terkendali pada tahun 2024, upaya memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Kalbar ke depan akan menjadi faktor kunci untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

“Dengan demikian, kami berharap pertumbuhan ekonomi Kalbar pada tahun 2024 dapat terus berlanjut dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” jelas dia.

Kapuas Economic Forum sendiri merupakan wadah diskusi dan pertukaran ide antara pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan investasi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum.

Pewarta : Dedi/ANTARA

PLN dorong pemanfaatan limbah PLTU untuk ekonomi sirkular

PLN dorong pemanfaatan limbah PLTU untuk ekonomi sirkular
PLN dorong pemanfaatan limbah PLTU untuk ekonomi sirkular. (ANTARA)
Pontianak - PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP KLB) mendorong pemanfaatan limbah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berupa fly ash bottom ash (FABA) sebagai upaya mendukung ekonomi sirkular dan memajukan daerah.

"Untuk mendorong dan ajakan tersebut kami memberikan sosialisasi pengolahan FABA menjadi barang bernilai ekonomi kepada 67 pihak tata lingkungan se-Provinsi Kalbar di antaranya ada dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan lembaga keuangan," ujar Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN UIP KLB M Harry Febriandono di Pontianak, Kalbar, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa PLN Group saat ini telah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan FABA atau abu sisa proses pembakaran batu bara di dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular.

Pengolahan FABA jadi bahan baku bernilai ekonomi ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi masyarakat.

“PLN Group sesuai arahan jajaran direksi saat ini berkomitmen mengelola FABA dihasilkan agar sejalan dengan konsep lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan atau environment, social and governance (ESG),” papar dia.

Ia mencontohkan beberapa program pemanfaatan FABA yang telah dilakukan PLN. Salah satunya pemanfaatan FABA PLTU Ombilin sebagai bahan baku pupuk dengan UMKM.

Selain itu, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PLN berkontribusi mengirimkan 8.000 geo-bag FABA dari PLTU Tanjung Jati B yang digunakan untuk pembangunan tanggul sementara dalam mengatasi banjir di Kota Semarang.

Selain itu geobag FABA juga sudah digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jepara untuk bencana abrasi dan banjir di beberapa desa di Kabupaten Jepara.

FABA juga telah digunakan dalam berbagai program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) untuk renovasi jalan, rumah warga, dan materi konstruksi lainnya.

Di Pacitan, melalui program TJSL, FABA yang berasal dari PLTU Pacitan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa sepanjang 2,1 km dan pembangunan tiga unit rumah tinggal layak huni yang berada di sekitar PLTU.

"Banyak lagi produk olahan FABA seperti batako atau digunakan untuk campuran beton sebagai bagian struktur beton (kolom, balok dan pondasi) yang terdiri dari semen, pasir, kerikil, FABA dan air. Fly ash menggantikan 40 persen semen, sedangkan bottom ash menggantikan 50 persen pasir. Pada material dinding bata ringan BIMA, fly ash menggantikan 100 persen pasir, "ucap dia.

Dalam kesempatan yang lain, Plh General Manager PLN UIP KLB Dicky Saputra menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya mengutamakan profit, namun PLN juga memastikan bahwa operasional yang dijalankan senantiasa memperhatikan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan serta bentuk implementasi terkait aspek ECG.

PLN mengembangkan terobosan untuk memastikan bahwa program lingkungannya akan mencapai hasil yang optimal. Inisiatif tersebut melalui meningkatkan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan FABA termasuk lembaga pemerintah, perusahaan milik negara, sektor swasta, dan LSM.

Kemudian, mempromosikan inovasi produk FABA dan keterlibatan usaha kecil di sekitar pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memanfaatkan FABA.

“Kami berharap ada nilai tambah yang didapatkan atau inovasi yang mampu mendorong pemanfaatan FABA menjadi sumber alternatif, mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas dan mengurangi emisi karbon, meningkatkan sirkulasi ekonomi bagi masyarakat sekitar PLTU serta meningkatkan peluang inovasi dan riset dari seluruh bidang infrastruktur, pertanian dan lain-lain,” tutupnya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

15 Oktober 2024

Pemkot Pontianak luncurkan bus gratis bagi pelajar


Pontianak - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT) gratis yang diperuntukkan bagi pelajar di kota khatulistiwa tersebut.

"BRT ini difungsikan secara gratis khusus bagi pelajar. Terdapat dua bus yang disediakan di tahap awal, " ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Senin.
Pemkot Pontianak luncurkan bus gratis bagi pelajar
Pemkot Pontianak luncurkan bus gratis bagi pelajar. (ANTARA)
Ia menjelaskan dengan beroperasinya bus tersebut diharapkan memudahkan dalam memobilisasi para pelajar ke sekolah-sekolah yang dilalui BRT.

Adapun rute yang dilalui, lanjut dia, mulai dari Dinas Perhubungan Jalan Alianyang - KH Wahid Hasyim - H Rais A Rahman - Hasanuddin - Kom Yos Sudarso - Jembatan Nipah Kuning - Kom Yos Sudarso - Tebu - Martadinata - Jeranding - H Rais A Rahman - Merdeka - Jendral Urip - Nurali dan kembali ke Dishub Kota Pontianak Jalan Alianyang.

“Ada beberapa sekolah yang dilalui BRT, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK,” ujarnya.

Untuk sementara armada BRT yang akan dioperasikan dua bus, yang berangkat dari Dishub mulai pukul 05.30 dan 05.35 WIB menuju rute-rute yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan armada yang ada akan ditambah jika jumlah penumpang melebihi dari armada yang tersedia.

“Kami akan lihat perkembangannya nanti, jika memang jumlah siswa yang menggunakan BRT meningkat, maka akan kita tambah armadanya,” ucap dia.

Demikian pula untuk waktu operasional BRT, sementara ini jadwal operasional BRT hanya pada pagi hari.

“Nanti kita lihat ke depannya. Kalau memang diperlukan, kita operasionalkan juga pada siang hari sesuai jadwal pulang sekolah,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim mengimbau kepada seluruh sekolah untuk mensosialisasikan adanya angkutan bus gratis bagi pelajar sehingga mereka tidak perlu membawa kendaraan sendiri.

“Kami ingin mencegah agar siswa yang belum memiliki SIM, tidak mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah,” kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

14 Oktober 2024

PT Bursa Efek Indonesia catat 12.232 investor baru di Kalbar

PT Bursa Efek Indonesia catat 12.232 investor baru di Kalbar
PT Bursa Efek Indonesia catat 12.232 investor baru di Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Kalimantan Barat mencatat pada periode Januari - Agustus 2024 terdapat 12.232 investor baru di daerah itu.

"Dengan realisasi investor baru tersebut, kami optimistis target 15.000 investor baru di Kalbar hingga akhir tahun bisa tercapai," ujar Kepala BEI Perwakilan Kalbar, Taufan Febiola di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan sejauh ini secara keseluruhan sudah terdapat 181.832 investor dengan nilai transaksi saham dari Januari - Agustus 2024 sebesar Rp18,2 triliun.

"Untuk total perusahaan sekuritas di Kalbar saat ini sudah ada 15 perusahaan dan galeri investasi sudah 24 buah. Kami terus memaksimalkan potensi pasar modal yang luas di Kalbar dengan melakukan sosialisasi," jelas dia.

Sementara secara nasional, BEI mengumumkan pencapaian terbaru, yakni jumlah investor pasar modal di Indonesia yang telah melampaui 14 juta single investor identification (SID) tepatnya pada Kamis (3/10) mencapai sejumlah 14.001.651 SID, tumbuh 1.833.590 SID baru dibanding posisi di akhir tahun 2023 sebesar 12.168.061 SID.

Pencapaian ini berhasil diraih berkat sinergi yang erat antara BEI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), serta para pemangku kepentingan lainnya, dan didukung oleh strategi inovasi digitalisasi edukasi yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang dilakukan BEI.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan industri pasar modal memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

“Pasar modal Indonesia yang maju dan stabil akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Walau demikian, hal tersebut tetap harus disertai dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat,” kata dia.

Sejak awal tahun ini hingga akhir September 2024, BEI telah mengadakan 19.779 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 24 juta peserta.

Kegiatan yang dimaksud termasuk Sekolah Pasar Modal (SPM), program Duta Pasar Modal (DPM), dan berbagai webinar yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di seluruh Indonesia tentang investasi.

"BEI juga aktif mengkampanyekan gerakan #AkuInvestorSaham, yang sukses menarik perhatian generasi muda. Saat ini, sekitar 79 persen dari total investor baru berusia di bawah 40 tahun yang menunjukkan tingginya partisipasi dan ketertarikan generasi muda dalam berinvestasi di pasar modal," kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Billboard Paslon Pilkada Di Jalan R Suprapto yang Dikritik Diturunkan KPU Ketapang

Billboard Paslon Pilkada Di Jalan R Suprapto yang Dikritik Dinilai Diturunkan KPU Ketapang
Billboard Paslon Pilkada Di Jalan R Suprapto yang Dikritik Dinilai Diturunkan KPU Ketapang.
KETAPANG - Papan reklame alias billboard Alat Peraga Kampanye (APK) milik KPU Ketapang di jalan R Suprapto yang terkesan memihak atau tidak netral resmi diturunkan. KPU Ketapang mengganti desainya dengan yang baru. 

"Hari ini APK jenis Reklame (Bilboard) yang berada dijalan R. Soeprapto diturunkan guna perbaikan," kata ketua KPU Ketapang, Ahmad Shidiq dalam siaran pers, Senin (14/10/24).

Ia menjelaskan, penurunan billboard yang dikritik itu dilakukan untuk menjaga suasana kondusifitas selama masa tahapan kampanye sebagaimana hasil rapat koordinasi antara KPU, Tim Pemenangan setiap Paslon, Bawaslu serta Polres Ketapang pada hari ini. 

"Kami ucapkan terimakasih kepada masing-masing pasangan calon yang bersama-sama melaksanakan dan menjaga tahapan kampanye ini agar tetap aman dan damai" katanya. 

Dia mengatakan, terhadap jenis APK yang lain seperti spanduk, baliho serta umbul-umbul, menurut dia tidak ada perubahan karena sudah sesuai dengan ketentuan serta telah disepakati paslon melalui LO masing-masing. 

"Tim Paslon Urut 01, 02 dan 03 sepakat mengusulkan agar desain yang dibuat oleh KPU, ada memuat gambar tanda coblos seluruh Paslon, hal ini menjadi salah satu butir kesepakatan peserta rakor. Sesuai dengan desain yang telah diperbaharui oleh masing-masing paslon," kata Shidiq. 


Ia menjelaskan, sesuai aturan yakni PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilkada, KPU memfasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, fasilitasi yang dimaksud adalah cetak untuk Bahan Kampanye dan Cetak serta pasang untuk Alat Peraga Kampanye.

"Desain pada Bahan dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau tim kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung pasangan calon. Kami hanya memfasilitasi Cetak dan Pasang, perihal desain sepenuhnya ada dimasing-masing calon," kata Shidiq. 

Oleh: Muzahidin

13 Oktober 2024

BPBD Kalbar imbau warga Ketapang antisipasi banjir semakin meluas

BPBD Kalbar imbau warga Ketapang antisipasi banjir semakin meluas
BPBD Kalbar imbau warga Ketapang antisipasi banjir semakin meluas. (ANTARA)
Pontianak - Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) Daniel mengimbau masyarakat di Kabupaten Ketapang yang terdampak banjir untuk segera menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman, menyusul semakin meluasnya banjir di wilayah tersebut.

"Bencana banjir yang terjadi sejak 9 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB kini terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan terbaru yang diterima BPBD Kalbar pada (Sabtu 12/10) pukul 22.30 WIB, air masih berpotensi naik dan wilayah terdampak diperkirakan akan meluas, terutama di dua desa yang paling parah terdampak," kata Daniel di Pontianak, Minggu.

Dia menjelaskan desa pertama yang terdampak adalah Desa Suka Karya dengan 992 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 3.000 jiwa yang terpapar banjir. Sebanyak 42 rumah terendam, mempengaruhi 49 KK atau 136 jiwa. Ketinggian air di dalam rumah warga mencapai 20-35 cm, sementara di badan jalan air menggenang setinggi 20-25 cm, dan di halaman rumah mencapai 70-110 cm.

Desa kedua yang terdampak adalah Desa Rinjani Jaya dengan 283 KK atau 853 jiwa yang terdampak. Meskipun air belum masuk ke dalam rumah, ketinggian air di halaman rumah warga mencapai 90-100 cm, sementara di badan jalan air setinggi 20-25 cm.

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang telah bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada warga yang terdampak. Selain itu tempat pengungsian juga sudah disiapkan bagi warga yang membutuhkan.

Daniel menegaskan BPBD Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam upaya penanggulangan dan monitor situasi di lapangan.

BPBD Kalbar juga mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ketapang, untuk bergotong royong bersama pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana sesuai dengan kapasitas masing-masing.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak, baik melalui bantuan langsung maupun partisipasi dalam penanggulangan banjir," ujar Daniel.

Banjir yang meluas ini diprediksi masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah serta BPBD setempat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda