Berita Indokalbar.com

09 Maret 2025

40 tenda pasar Ramadhan Fair Singkawang tumbang tertiup angin

40 tenda pasar Ramadhan Fair Singkawang tumbang tertiup angin 
40 tenda pasar Ramadhan Fair Singkawang tumbang tertiup angin. (ANTARA)
Singkawang - Puluhan tenda pasar Juadah Ramadhan Fair yang beralamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Tengah Kalimantan Barat bertumbangan akibat di tiup angin kencang, Minggu siang.

Salah satu pedagang Pasar Juadah, Misnah mengatakan, kejadian mengejutkan tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

"Awalnya angin biasa, selang beberapa menit kemudian angin semakin kencang," katanya.

Saking kencangnya angin, dirinya pun tak mampu menahan tenda agar tidak tumbang. Namun masih saja tumbang, hingga jualan para pedagang ikut berjatuhan.

"Dagangan saya pun ikut jatuh, ada sekitar 10 cup dan kotak takjil jatuh ke jalan dan pecah," ujarnya.

Dia berharap, panitia cepat bertindak untuk memperbaiki tenda pedagang yang bertumbangan, supaya pedagang bisa berjualan kembali.

"Harapan saya cepat diperbaikilah, dan untuk ke depannya bisa lebih dipersiapkan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujarnya.

Ketua Panitia Ramadhan Fair, Dido Sanjaya mengatakan, berdasarkan pendataan ada sekitar 40 tenda pedagang yang tumbang akibat ditiup angin kencang.

"Saat ini kami sedang memperbaiki tenda-tenda pedagang yang tumbang tersebut," katanya.

Dia meminta kepada para pedagang untuk bersabar. Dan semoga saja perbaikannya cepat selesai.

Menurutnya, kejadian tersebut disebabkan faktor cuaca yang beberapa hari ini cukup ekstrem melanda Kota Singkawang.

"Semoga saja dalam satu hari ini perbaikan tenda bisa selesai, sehingga pedagang bisa berjualan kembali," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Polresta Pontianak Gelar Buka Puasa Bersama, Wali Kota: Jaga Keharmonisan dan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintahan

Foto: Walikota Pontianak, H. Edi Rusdi Kamtono, M.M.,M.T Saat Buka Puasa Bersama di Polresta Pontianak, Sabtu (8/3/2025) malam.

PONTIANAK – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Polresta Pontianak menggelar acara buka puasa bersama di Bulan Ramadhan 1446 H di aula Polresta Pontianak. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), tokoh agama, serta masyarakat setempat, Sabtu (8/3/2025) malam.

Walikota Pontianak, H. Edi Rusdi Kamtono, M.M.,M.T turut hadir dalam acara ini bersama dengan Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., Wakil Ketua DPRD Bebby Naigula, SE.,M.Sos, Pasi Ops Kodim 1207 Kapten Jiyo, Para Camat dan Lurah SE kota Pontianak, KPAD Kota Pontianak, Organisasi Kota Pontianak, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan PJU Polresta Pontianak serta Para Kapolsek Jajaran Polresta Pontianak.

Dalam sambutannya, Walikota Pontianak mengapresiasi langkah Polresta Pontianak yang terus berupaya menjaga keharmonisan dan kerjasama antar lembaga pemerintahan dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas kota, terutama selama bulan Ramadan yang penuh berkah.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan antar aparat keamanan, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh hadirin untuk terus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, serta memperkuat kebersamaan dalam menciptakan Pontianak yang aman dan sejahtera.

Kapolresta Pontianak menambahkan bahwa saat ini banyak sekali kenakalan Remaja yang terjadi bahkan sampai merenggut nyawa, kami berharap kepada Pemerintah Kota Pontianak dan KPAD Kota Pontianak untuk dapat bersinergi merumuskan peraturan untuk kenakalan remaja , karena mereka ini kebanyakan masih di bawah umur dan kami juga menghimbau kepada para orang tua untuk lebih menjaga anak anaknya supaya tidak berbuat hal yang melanggar hukum.

Buka puasa bersama ini menjadi simbol kesatuan dan kebersamaan antara jajaran pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyambut bulan penuh berkah. Semoga acara seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk sinergi yang solid demi kemajuan dan kedamaian Kota Pontianak.



Ramadhan Penuh Berkah, Kapolsek Sekadau Hilir Bagikan Bansos Di Desa Tanjung

Foto: Kapolsek Sekadau Hilir Bagikan Bansos Wujud Polri Peduli

SEKADAU - Kapolsek Sekadau Hilir AKP Burhan Nuddin, didampingi Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Bripka Andik Cahyono serta Kades Tanjung Syamsudin, menyalurkan bantuan sosial Ramadan kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (8/3/2025) ini menyasar anak yatim piatu dan warga kurang mampu di Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Bantuan berupa paket sembako diberikan langsung kepada tiga orang warga sebagai bentuk kepedulian dan dukungan dalam menghadapi kebutuhan sehari-hari selama Ramadan.

AKP Burhan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama di momen bulan suci Ramadan yang identik dengan kebersamaan dan saling membantu.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa solidaritas, empati dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga kebersamaan ini dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat," tambahnya.

Atas nama warga, Kades Tanjung Syamsudin menyampaikan rasa terima kasih kepada Polsek Sekadau Hilir atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat kurang mampu di desanya. Ia menilai kepedulian ini menjadi berkah bagi mereka yang membutuhkan.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan ini. Semoga kepedulian seperti ini terus berlanjut, sehingga semakin banyak warga yang terbantu dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan," ungkapnya.

08 Maret 2025

Dewan Pendidikan Kalbar dukung gubernur pertahankan guru honorer

Dewan Pendidikan Kalbar dukung gubernur pertahankan guru honorer
Dewan Pendidikan Kalbar dukung gubernur pertahankan guru honorer. (ANTARA)
Pontianak - Dewan Pendidikan (DP) Kalimantan Barat menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang memastikan keberlanjutan pekerjaan serta kesejahteraan guru honorer dan tenaga tata usaha di satuan pendidikan.

"Menurut kami, keputusan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan dan menjamin kesejahteraan tenaga pendidik di Kalbar," kata Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Muhammad Ali di Pontianak, Sabtu.

Ia menambahkan, pihaknya mendukung penuh langkah Gubernur Kalbar Ria Norsan yang memastikan tenaga honorer tetap bekerja dan memperoleh haknya, karena merupakan keputusan yang tepat dan menunjukkan political will yang kuat dalam memperkuat sektor pendidikan.

Menurutnya, kondisi pendidikan di Kalbar masih tertinggal dibandingkan provinsi lain dan berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru ASN yang pensiun tanpa adanya rekrutmen yang seimbang.

"Provinsi Kalimantan Barat mengalami kekurangan guru yang cukup masif. Jumlah tenaga pendidik yang memasuki usia pensiun tidak sebanding dengan penerimaan guru baru, sementara jumlah siswa dan sekolah terus bertambah," tuturnya.

Dewan Pendidikan Kalbar menegaskan bahwa tenaga pendidik honorer telah menunjukkan profesionalisme dan dedikasi tinggi dalam memastikan kelangsungan pendidikan. Jika mereka diberhentikan, dampaknya akan sangat besar, baik bagi dunia pendidikan maupun bagi kesejahteraan mereka sendiri.

"Guru honorer dan tenaga tata usaha menggantungkan hidupnya pada pekerjaan ini. Jika sampai diberhentikan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan lain. Ini tidak manusiawi," katanya.

Dewan Pendidikan Kalbar juga mengajak seluruh elemen, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini agar keberlanjutan tenaga honorer di sektor pendidikan tetap terjamin.

"Kami mengimbau semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Norsan ini. Pendidikan yang kuat membutuhkan dukungan dari semua stakeholder," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Menteri HAM dukung pengesahan RUU masyarakat adat

Menteri HAM dukung pengesahan RUU masyarakat adat
Menteri HAM dukung pengesahan RUU masyarakat adat. (ANTARA)
Pontianak - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu.

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, katanya, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

07 Maret 2025

14 gerai layanan publik siap melayani kebutuhan warga Bengkayang

14 gerai layanan publik siap melayani kebutuhan warga Bengkayang
14 gerai layanan publik siap melayani kebutuhan warga Bengkayang. (ANTARA)
Bengkayang - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menyediakan 14 gerai layanan yang ada di lantai lima kantor Bupati Bengkayang untuk melayani kebutuhan warga setempat.

"Mal Pelayanan Publik ini merupakan pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Bengkayang, Paulus di Bengkayang, Jumat.

Kata dia, mal pelayanan publik juga memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan.

"Dengan adanya pendekatan ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti Pembuatan KTP, pembuatan sertifikat tanah, pembuatan paspor, layanan BPJS Kesehatan, layanan BPJS Ketenagakerjaan, Pembayaran Rekening PDAM, Pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pengurusan perizinan berusaha, hingga layanan lainnya. Semua sudah terpusat disini," ujarnya.

Di MPP ini lanjutnya, ada 14 gerai layanan yang siap melayani warga yaitu dari Polres Bengkayang, BPKAD, Dinas perizinan, PUPR, Dukcapil, Dinsos, UPT PPD Wilayah Singkawang, Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Kantor BPN Kabupaten Bengkayang, Kantor Imigrasi Kelas I Singkawang, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bengkayang, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Singkawang, PT. Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

Sementara itu, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis berharap, layanan publik satu pintu ini dapat membawa perubahan yang positif bagi pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang. “ini bukti nyata bahwa Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, keberhasilan mal pelayanan publik tidak hanya tergantung pada fasilitas fisik dan teknologi, tetapi juga pada komitmen semua pihak, baik dari pemerintah, aparat pelayanan, maupun masyarakat itu sendiri.

"saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bengkayang dan instansi yang bergabung, untuk menjadikan mal pelayanan publik sebagai simbol pelayanan prima dan dedikasi kepada masyarakat," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Bengkayang cegah perundungan dengan perkuat peran Satgas TPPK

Bengkayang cegah perundungan dengan perkuat peran Satgas TPPK
Bengkayang cegah perundungan dengan perkuat peran Satgas TPPK. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang sosialisasi penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dan Satgas Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) di Bengkayang.

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serius terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah jenjang PAUD, SD hingga SMA dan diwujudkan dalam Permendikbud No 46 Tahun 2023," kata Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal pada sosialisasi tersebut, Jumat.

Untuk di Bengkayang pun lanjutnya, sudah ada SK Bupati nomor 658/Dikbud/Tahun 2023 tentang penetapan tim terpadu dan kesatuan tugas pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan di Bengkayang.

Wabup Rizal menekankan, pentingnya peran TPPK untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah pada anak atau murid. Sebab katanya, pembentukan karakter baik pada anak dimulai sejak dini dari lingkungan sekolah yang bebas dari tindakan kekerasan atau perundungan (bullying).

Selain itu, dia juga mengimbau para orang tua untuk berperan aktif dalam mendukung program sekolah serta mengawasi anak-anak di rumah agar terhindar dari kegiatan yang tidak bermanfaat.

“Orang tua wajib mendukung program sekolah dan mengawasi anak-anak ketika mereka berada di rumah untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan atau pada praktek-praktek bullying,” ujarnya.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan generasi emas 2045 serta bertanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan 'Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat'," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wabup juga menyatakan, pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Heru Pujiono menyatakan, sejauh ini kasus perundungan di Bengkayang tergolong sangat kecil dan dapat diselesaikan dengan pola Bimbingan Konseling (BK).

"Peran BK inilah untuk membimbing dan membentuk karakter anak. Dan sejauh ini Bengkayang belum ada," kata Heru.

Dengan adanya TPPK lebih menguatkan keamanan di lingkungan pendidikan, sebab peran dan tugas mereka jauh lebih detail, mulai dari melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, membina, mendampingi, dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

"Mereka juga yang akan memfasilitasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli atau pihak terkait jika ada temuan kasus. Serta memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan," ujarnya.

Selain itu, memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum dengan pemberian rekomendasi layanan pendidikan, pemetaan sumber daya untuk mendukung Pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani pengadilan.

Kemudian, kepala sekolah juga berperan dalam menggerakkan Satgas TPPK guna menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying dan kekerasan seksual.

Dia berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat lebih memahami pentingnya upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah serta mendukung program-program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Bengkayang.

Oleh : Narwati/ANTARA 

06 Maret 2025

Pangdam Tanjungpura ajak prajurit tingkatkan amal saleh pada Ramadhan

Pangdam Tanjungpura ajak prajurit tingkatkan amal saleh pada Ramadhan
Pangdam Tanjungpura ajak prajurit tingkatkan amal saleh pada Ramadhan. (ANTARA)
Pontianak - Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael mengajak seluruh prajurit TNI dan umat Muslim di Kalbar untuk menjadikan bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah sebagai momentum meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amal saleh.

"Ibadah puasa memiliki banyak keistimewaan bagi umat Islam, termasuk bagi prajurit TNI yang bertugas menjaga keutuhan bangsa dan negara. Untuk itu saya mengingatkan bahwa mereka yang menjalankan puasa dengan tulus ikhlas akan mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT," kata Jamallulael di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan begitu memasuki bulan Ramadhan umat Muslim sudah dilantik sebagai mukmin. Setelah menjalani puasa selama sebulan penuh, lanjutnya, dinaikkan derajatnya menjadi muttaqin, orang yang bertakwa.

"Ini adalah kehormatan luar biasa bagi kita sebagai umat Islam," tuturnya.

Ia pun mengajak para prajurit TNI untuk tidak menjadikan puasa sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan meningkatkan ibadah dan kebersamaan dengan masyarakat.

"Sebagai prajurit TNI, kita harus menjadi contoh dalam menjalankan ibadah dengan baik. Isilah bulan Ramadhan ini dengan tadarus Al-Quran, berzakat, bersedekah, dan melakukan amal kebajikan lainnya," kata dia.

Menurut Pangdam, Ramadhan bukan hanya bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momentum untuk memperkuat disiplin diri, kesabaran, dan jiwa pengabdian.

"Jangan sia-siakan bulan penuh berkah ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik sebagai individu maupun sebagai prajurit yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan," kata Pangdam.

Kehadiran Pangdam XII/Tanjungpura dalam kegiatan keagamaan ini menunjukkan komitmen TNI dalam memperkuat nilai-nilai spiritual, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat, sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polda Kalbar tangkap pengedar 1,1 kilogram Sabu

Polda Kalbar tangkap pengedar 1,1 kilogram Sabu
Polda Kalbar tangkap pengedar 1,1 kilogram Sabu. (ANTARA)
Pontianak - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Barat menangkap seorang pria berinisial Y (40) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu seberat 1.123 gram atau 1,123 kg.

"Y diamankan di Jalan Madura, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, pada Rabu (5/3) dini hari," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, di Pontianak, Kamis.

Bayu mengungkapkan, keberhasilan penangkapan ini merupakan hasil kerja keras Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar dalam mengungkap jaringan narkoba di Kota Pontianak.

"Pada pukul 00.27 WIB, tim melakukan operasi di sekitar Jalan Madura dan berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika. Penangkapan ini dilakukan di hadapan warga setempat sebagai saksi," tuturnya.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan satu bungkus plastik berwarna kuning dengan merek Guanyinwang, yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.123 gram.

Selain itu, turut disita sejumlah barang milik tersangka, antara lain satu unit handphone Oppo berwarna hitam serta satu unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi KB 6825 XX yang diduga digunakan untuk operasional peredaran narkoba.

Bayu menambahkan, tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar guna proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) dan/atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengancam pelaku dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

"Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Kami akan terus meningkatkan upaya serta inovasi dalam memberantas jaringan narkoba demi mewujudkan Kalimantan Barat yang bersih dari narkoba," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

05 Maret 2025

Polres Bengkayang catat 607 pelanggaran selama Operasi Kapuas 2025

Polres Bengkayang catat 607 pelanggaran selama Operasi Kapuas 2025
Polres Bengkayang catat 607 pelanggaran selama Operasi Kapuas 2025. (ANTARA)
Bengkayang - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkayang, Polda Kalbar mencatat sebanyak 607 pelanggaran lalu lintas selama 12 hari pelaksanaan Operasi Keselamatan Kapuas 2025.

"Kita sudah tindak dari sisi penindakan pelanggaran sebanyak 477 pelanggaran, pelanggaran lantas untuk roda dua ada 105, dan pelanggaran roda empat 25 kasus. Kemudian untuk jumlah kecelakaan lalu lintas empat korban, meninggal dunia ada lima, dan luka berat dua orang," ujar Kepala Satlantas Polres Bengkayang, Iptu Sunarli di Bengkayang, Selasa.

Pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Keselamatan Kapuas 2025 ini didominasi dengan tidak lengkap surat menyurat berkendara dan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Padahal kelengkapan tersebut sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan.

"Helm dapat mengurangi risiko cedera fatal jika terjadi kecelakaan,” ujarnya.

Operasi Kapuas 2025, kata dia sudah berakhir Senin, yang dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Pada operasi ini, pihaknya juga tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara.

Tahun ini (Januari -Februari) kasus kecelakaan lalu lintas sudah mencapai 14 kasus, lima meninggal dunia, sembilan korban luka berat dan 18 luka ringan dengan total kerugian material sebesar Rp34,5 juta.

Sementara Tahun 2024 jumlah laka lantas mencapai 137 kasus, dengan jumlah kematian 26 kasus, luka berat 67, luka ringan 44 kasus dan kerugian materil sebanyak Rp261juta. Dan Tahun 2023 sebanyak 98 kasus dengan meninggal dunia 35, luka berat 41, luka ringan 22 dan kerugian materil Rp387,7 juta.

“Kami ingin masyarakat semakin peduli terhadap keselamatan mereka sendiri. Penggunaan helm, sabuk pengaman, serta kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas merupakan faktor utama dalam mencegah kecelakaan,” ujarnya.

Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dengan cara menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara, tidak boleh berboncengan lebih dari satu orang, tidak mengkonsumsi alkohol saat berkendara, dan tidak main handphone.

"Ini salah satu cara menekan angka kecelakaan di jalan," ujarnya.

Selain itu masyarakat juga diingatkan untuk mengemudi di bawah umur, tidak mengemudikan kendaraan melawan arus, tidak overload dan over dimension serta tidak gunakan knalpot brong.

"Stop pelanggaran, stop kecelakaan karena keselamatan untuk kemanusiaan," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda