Berita Indokalbar.com

28 Februari 2025

Polri, BGN dan YKB Uji Coba SPPG Polri di Pejaten dan Cipinang

Foto: Uji coba kegiatan masak serta distribusi Makan Bergizi Gratis di Pejaten dan Cipinang.

JAKARTA - Polri bersama Badan Gizi Nasional (BGN), serta Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) melakukan uji coba kegiatan masak serta distribusi Makan Bergizi Gratis hari ini. Uji coba berlangsung di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Pejaten Jakarta Selatan (Jaksel), dan Cipinang Jakarta Timur (Jaktim).

"Pagi tadi Ibu Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Juliati Listyo Sigit, Ibu Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Diana Ahmad Dofiri, ⁠⁠Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Irwasum Polri menghadiri uji coba masak skala kecil dan pendistribusian Makan Bergizi Gratis," kata Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari Martha Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis pada Jumat (28/2/2025).

Uji coba pemberian makan bergizi gratis dilakukan pukul 09.00 WIB, dengan sasaran penerima siswa sekolah dan anak-anak yatim piatu di panti asuhan sekitar SPPG Pejaten. Untuk diketahui, acara uji coba ini terpusat di SPPG Polri Pejaten.

"Jadi memang proses memasaknya sendiri, dari mulai persiapan bahan makan dimulai sore hari kemarin (27/2). Kemudian bahan makanan yang sudah disiapkan mulai dimasak pukul 02.00 pagi. Sehingga tadi pagi pukul 09.00 sudah siap distribusi ke sekolah penerima manfaat," jelas Martha.

Martha menyampaikan Juliati juga melakukan dialog interaktif dengan penanggungjawab SPPG Polri di Cipinang. Dalan dialog ini, Juliati menanyakan kesiapan SPPG Cipinang beroperasi.

"Sebenarnya Ibu Ketua Pembina bersama para pengurus pusat Bhayangkari sudah meninjau SPPG-SPPG ini pada saat pembangunan. Beliau memang concern untuk SPPG ini benar-benar berjalan sesuai rencana," terang Martha.

"Alhamdulillah sudah selesai pembangunan, maka segera diaktifkan untuk beroperasi. Agar efektif dan semakin banyak anak-anak kita yang dijangkau program Makan Bergizi Gratis," imbuh dia.

Martha lanjut menjelaskan, SPPG Pejaten menyalurkan Makan Bergizi Gratis skala kecil ke anak-anak yatim piatu di RT 01 Pejaten. Sementara SPPG Cipinang membagikan Makan Bergizi Gratis di 6 titik terdiri dari 2 masjid, dua mushola, satu pondok pesantren, serta satu Majelis Taklim.

"Nantinya saat sudah beroperasi penuh, SPPG (Pejaten) ini mampu menyediakan 3.426 Makan Bergizi Gratis. Kalau SPPG Cipinang target 3.543 porsi Makan Bergizi Gratis perhari. Masing-masing SPPG juga sudah disiapkan dua kendaraan, semacam mobil boks ya, untuk mendistribusikan makanan ke para penerima," pungkas Martha.

Masih ujar Martha, SPPG Pejaten didirikan pada 27 Januari lalu dengan luas lahan 1.722 meter persegi, dan luas bangunan 375 meter persegi. SPPG ini beralamat di Jalan Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu.

Masih ujar Martha, SPPG Pejaten didirikan pada 27 Januari lalu dengan luas lahan 1.722 meter persegi, dan luas bangunan 375 meter persegi. SPPG ini beralamat di Jalan Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu.

"SPPG Pejaten berdiri di lahan bekas gudang penyimpanan peralatan pembinaan jasmani, dan kendaraan dinas. Alih fungsi lahan ini merupakan bentuk komitmen dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," tutur Martha.

Sementara SPPG Cipinang didirikan 31 Januari lalu, dengan lahan luas 912 meter persegi, dan luas bangunan 390 meter persegi. SPPG Cipinang berada di lingkungan Slog Polri yakni Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur.

Kedua SPPG dilengkapi fasilitas ruang operasional mulai dari:

- Ruang sortir dan cuci bahan makanan,
- Gudang buah dan sayur,
- Gudang bahan makanan kering dan basah,
- Ruang cuci dan simpan alat makan,
- Ruang cuci dan simpan alat masak, dan
- Dapur produksi Makan Bergizi Gratis.

Kedua SPPG ini juga dilengkapi ruang staf yang diperuntukkan bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi, akuntan, PIC Yayasan Kemala Bhayangkari, serta ruang meeting.

Ketua PWI Kalbar Kundori Ucapkan Selamat Puasa 1446 H, Ingatkan Wartawan Jaga Aktivitas Liputan

Foto: Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori. [DOK- PWI Kalimantan Barat]

PONTIANAK – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, Kundori, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriyah bagi umat Muslim yang menjalankannya. Ia juga mengingatkan para wartawan untuk tetap menjaga ritme kerja dan tidak mengganggu ibadah puasa saat melakukan peliputan di lapangan.

"Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Semoga Ramadhan ini membawa keberkahan dan meningkatkan keimanan kita semua," ujar Kundori dalam keterangannya, Rabu (28/2/2025).

Lebih lanjut, Kundori mengingatkan para wartawan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tugas jurnalistik dan ibadah selama bulan suci Ramadhan. Menurutnya, aktivitas peliputan di lapangan harus tetap berjalan dengan profesional tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah.

"Wartawan tetap harus menjalankan tugasnya dengan baik, namun juga harus pandai mengatur waktu agar tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal. Jangan sampai karena sibuk di lapangan, ibadah jadi terabaikan," tegasnya.

Kundori yang juga Alumni STAIN Pontianak Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ini juga mengajak seluruh insan pers di Kalimantan Barat untuk menjadikan Ramadhan sebagai momen meningkatkan kepedulian sosial. Menurutnya, wartawan tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga bisa menjadi penggerak dalam kegiatan sosial di masyarakat.

"Mari kita manfaatkan momentum Ramadhan ini untuk berbagi, baik melalui pemberitaan yang edukatif maupun aksi nyata yang bisa membantu sesama," pungkasnya.***


27 Februari 2025

Gemawan Gelar FGD Pencegahan Karhutla di Mempawah dan Sambas

Foto: Gemawan Melaksanakan FGD Terkait Karhutla di Mempawah dan Sambas

SAMBAS - Gemawan melangsungkan Focus Group Discussion (FGD) tentang Inisiatif Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah gambut.

FGD ini bertujuan membangun kolaborasi dan komitmen para pihak pemangku kepentingan dalam penanganan karhutla di tingkat tapak dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, organisasi non-pemerintah, pemerintah desa, MPA, dan pemadam api swasta. Kegiatan ini bertempat di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas pada 25-26 Februari 2025.

Dewan Pendiri Gemawan, Hermawansyah mengatakan Gemawan bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menemukan kondisi faktual di lapangan dimana setiap tahun terjadi karhutla. Karena itu, Gemawan bekerja sama dengan USFS (United States Forest Service) melakukan inisiatif untuk memperkuat kapasitas masyarakat peduli api (MPA).

"Karena MPA inikan adalah lembaga desa yang menghimpun potensi masyarakat yang punya komitmen untuk melakukan pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi, MPA ini yang mestinya menjadi garda terdepan, bagaimana upaya penanganan karhutla itu berbasis masyarakat di tingkat tapak," kata Hermawansyah saat ditemui usai kegiatan FGD di Kabupaten Sambas, Kamis (27/2/2025).

Wawan panggilan akrabnya menyebut, karhutla bukan hanya tanggung jawab satu atau dua pihak, melainkan tanggung jawan seluruh pihak. Karena itu, setelah Gemawan melakukan penilaian assessment di 14 desa, Gemawan mencoba mengidentifikasi dan menyimpulkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

"Kita coba merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal, terutama bagaimana memperkuat kapasitas MPA. Jadi tidak hanya bertugas saat kejadian karhutla saja, tetapi paling tidak MPA itu bisa punya perencanaan," ujarnya.

Menurutnya, salah satu hal yang bisa dilakukan MPA adalah dengan mengantisipasi ketika menjelang musim kemarau. "Misalnya kalau peralatannya itu belum ada bagaimana pengadaan alatnya, kalau sudah ada lalu bagaimana kondisinya apakah masih oke atau tidak, lalu bagaimana dengan sumber air yang ada di wilayah desa. Karena analisis Gemawan itu juga melihat bagaimana tren ataupun sejarah kebakaran itu yang terjadi di titik-titik berulang. Nah oleh karena itu, begitu masa MPA sudah dapat peta tentang sebaran titik-titik api itu, tinggal memastikan di mana sumber air yang bisa dipakai untuk memadamkan kalau terjadi karhutla," jelasnya.

Dari FGD ini diharapkan ada respon dan solusi bersama untuk mencegah karhutla. "Kita coba kolaborasikan, kita sharing supaya ini tidak menjadi beban satu dua pihak saja, termasuk peran pemerintah provinsi, lembaga pemerintah, dan pemerintah terkait serta juga NGO, termasuk juga universitas mungkin kedepannya," katanya.

Sebagai informasi:

FGD di Kabupaten Mempawah mengusung tema "Kolaborasi dan Peran Para Pihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mempawah", bertempat di Aula Pertemuan K-Tamb Mempawah. Melibatkan BAPPEDA Kabupaten Mempawah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah, BPBD Mempawah, Manggala Agni Pondok Kerja Mempawah, Kepala UPT KPH Wilayah Mempawah, Pemerintah Desa Antibar, Desa Sejegi, Desa Sungai Bakau Besar Dasar, Desa Galang, Desa Sungai Rasau, Desa Parit Banjar, Desa Peniti Dalam 1, Desa Peniti Dalam 2, Desa Peniti Besar, Desa Wajok Hilir, MPA Desa Antibar, MPA Desa Sejegi, MPA Desa Sungai Bakau Besar Dasar, MPA Desa Galang, MPA Desa Sungai Rasau, MPA Desa Parit Banjar, MPA Desa Peniti Dalam 1, MPA Desa Peniti Dalam 2, MPA Desa Peniti Besar, MPA Desa Wajok Hilir, BPAJ (Badan Pemadam Api Jungkat), PKJR (Pemadam Kebakaran Jungkat Raya), dan BPKS (Badan Pemadam Kebakaran Segedong).

FGD di Kabupaten Sambas mengusung tema "Kolaborasi dan Peran Para Pihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sambas", bertempat di Aula Pertemuan Kantor BPBD Kabupaten Sambas. Melibatkan BPBD Kabupaten Sambas, UPT KPH Sambas, BAPPEDA Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Manggala Agni Kabupaten Sambas, Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas, Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Desa Merubung, Desa Sengawang, Desa Teluk Kaseh, Desa Semata, MPA Desa Merubung, MPA Desa Sengawang, MPA Desa Teluk Kaseh, MPA Desa Semata. (Izhar)

Acara Puncak HPN 2025, PWI Kapuas Hulu Gelar Syukuran

Foto: Syukuran Hari Pers Nasional 2025 di Kapuas Hulu

KAPUAS HULU - Kelompok Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (Pokja PWI) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar syukuran dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 tahun 2025, bertempat di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Rabu (26/2/2025).

Hadir dalam kegiatan itu diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan beserta perwakilan jajaran Forkopimda setempat.

Hadir pula sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, pimpinan Perbankan dan para pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Ketua Pokja PWI Kabupaten Kapuas Hulu, Taufiq pada kesempatan itu mengatakan bahwa secara nasional hari pers diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 9 Februari 2025, yang dihadiri Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan pada 18 Februari 2025, yang dihadiri Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson.

"Hari Pers Nasional ini diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya di Indonesia, di mana pada hari itu pula diperingati sebagai hari lahirnya organisasi wartawan di Indonesia, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Taufiq.

Pada kesempatan itu pula, Taufiq memberikan pemahaman kepada para tamu undangan, tentang tugas-tugas wartawan profesional. Ia memaparkan beberapa hal yang wajib diketahui oleh masyarakat dan para pejabat tentang wartawan profesional dan wartawan abal-abal.

Menurut dia, wartawan abal-abal memiliki ciri-ciri diantaranya pertanyaannya selalu tendensius kepada narasumber, menyajikan berita yang tidak berimbang dan selalu datang bergerombolan atau lebih dari satu orang atau dengan istilah wartawan bodrex karena tidak percaya diri untuk datang sendiri.

"Untuk menjadi seorang wartawan yang profesional tidaklah mudah. Banyak tahapan dan proses yang wajib dilalui diantaranya uji kompetensi wartawan (UKW). Bukan ujung-ujung yang hanya bermodalkan kartu pers dan mengaku wartawan," tegas Taufiq.

Taufik mengatakan, tidak sedikit masyarakat dan para pejabat serta berbagai pihak lainnya, yang mengeluhkan tentang cara kerja oknum wartawan yang sangat meresahkan karena memberitakan sesuatu yang tidak berimbang atau tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu sehingga menyudutkan satu pihak yang belum tentu bersalah.

Bahkan, lanjut dia, tidak sedikit pula para pejabat dan masyarakat yang mengaku sering diperas oleh oknum wartawan.

"Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kami ke depannya selaku PWI, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang mana wartawan profesional dan yang mana wartawan yang abal-abal," tutur dia.

Pada kesempatan itu pula tidak lupa Taufiq mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung hingga terlaksananya acara puncak hari pers tersebut.

"Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terlaksananya acara ini," ucapnya.

Sementara itu Sekda Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini dengan diadakannya acara syukuran HPN ke-79 tahun 2025, dapat menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah, media dan berbagai elemen masyarakat.

"Kehadiran semua elemen ini menjadi simbol komitmen untuk terus bersinergi demi kemajuan bersama. Hari Pers Nasional 2025 ini diharapkan menjadi momentum bagi media di Kapuas Hulu, untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus tetap menjaga fungsi utamanya sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya," tuturnya.

Menurut Sekda, saat ini banyak media abal-abal yang muncul, di mana oknum wartawannya hanya bermodalkan kartu pers, yang terkadang meresahkan masyarakat hingga para pejabat. Masyarakat maupun pejabat sulit membedakan antara wartawan yang resmi dan tidak resmi.

Bahkan, kata dia, oknum yang mengaku wartawan tersebut melakukan pemerasan dan lain sebagainya terhadap orang-orang tertentu. Padahal, untuk menjadi seorang wartawan yang profesional harus melalui tahapan dan proses yang tidak mudah.

"Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas PWI Kapuas Hulu, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar dapat membedakan mana yang wartawan resmi dan tidak resmi," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan, menegaskan bahwa pers memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, mendidik dan membangun kesadaran masyarakat di era digitalisasi saat ini.

"Kita tahu bahwa pers memiliki tantangan yang besar dalam menjaga independensi, profesionalisme serta melawan hoax dan disinformasi yang bisa merusak keutuhan bangsa. Oleh karena itu mari kita dukung pers yang bebas, bertanggungjawab dan berpihak kepada kebenaran demi kemajuan negeri ini," kata Kapolres.

Ia juga menegaskan bahwa pers bukan sekedar penyampai berita saja, tetapi juga pilar keempat demokrasi yang berperan dalam mengawal kebijakan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat sehingga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

"Dengan dedikasi dan kerja keras insan pers, diharapkan terus dapat memperkuat transparansi, keadilan dan kesejahteraan bersama. Mari kita jadikan hari pers nasional ini sebagai pintu untuk meningkatkan kualitas wartawan yang beretika, berimbang dan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara," harapnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum acara syukuran yang merupakan acara puncak hari pers nasional di Kapuas Hulu itu digelar, Pokja PWI Kabupaten Kapuas Hulu juga telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya pelatihan jurnalistik terhadap para pelajar SMA di Kecamatan Kalis dan Bunut Hulu serta pemberian bantuan sembako dan uang tunai kepada para anak yatim piatu di lembaga Yatim Piatu Baitul Maqdis Kapuas Hulu di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan. (*)

Minggu Kedua Penerimaan Anggota Polri di Pabanrim Polresta Pontianak: 506 Pendaftar, 124 Sudah Terverifikasi

Minggu Kedua Penerimaan Anggota Polri di Pabanrim Polresta Pontianak: 506 Pendaftar, 124 Sudah Terverifikasi
Minggu Kedua Penerimaan Anggota Polri di Pabanrim Polresta Pontianak: 506 Pendaftar, 124 Sudah Terverifikasi.
PONTIANAK – Penerimaan anggota Polri di Panitia Bantuan Penerimaan (Pabanrim) Polresta Pontianak memasuki minggu kedua dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 506 orang telah mendaftarkan diri, dengan 124 pendaftar telah terverifikasi dalam berbagai kategori.

Dari total yang telah terverifikasi, 14 orang mendaftar untuk Akademi Kepolisian (Akpol), 114 orang memilih jalur Bintara, sementara untuk kategori Tamtama, belum ada pendaftar.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., melalui Kabag SDM Polresta Pontianak AKP Inayatun Nurhasanah, S.H., menyampaikan bahwa animo masyarakat untuk bergabung dengan Polri cukup tinggi. Pihaknya terus melakukan proses seleksi secara ketat dan transparan sesuai dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).

“Kami mengimbau kepada seluruh calon peserta agar terus mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik, fisik, maupun mental. Polri membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik untuk bergabung dan mengabdi kepada bangsa,” ujar AKP Inayatun Nurhasanah, S.H. Kamis (27/2/2025). 

Pabanrim Polresta Pontianak memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai prosedur, memberikan kesempatan yang adil bagi setiap peserta. Diharapkan dalam beberapa pekan ke depan, jumlah pendaftar yang terverifikasi terus bertambah, terutama untuk kategori Tamtama yang hingga kini masih belum ada pendaftar.

Pendaftaran masih terbuka, dan bagi masyarakat yang berminat dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui situs resmi atau langsung datang ke Polresta Pontianak(wgt)

Sumber Humas Polresta Pontianak

62 Orang LC Dibawa Satpol PP Ketapang Didata dan Cek Kesehatan, Ada Terkena Penyakit Kelamin

62 Orang LC Dibawa Satpol PP Ketapang Didata dan Cek Kesehatan, Ada Terkena Penyakit Kelamin
62 Orang LC Dibawa Satpol PP Ketapang Didata dan Cek Kesehatan, Ada Terkena Penyakit Kelamin.
KETAPANG - Sebanyak 62 pekerja tempat huburan malam atau LC (Ladies Compagnion) di lokasi Sentap dan Cafe di daerah desa Payak Kumang Ketapang di data dan cek kesehatan pada Selasa malam (25/02/2025). Salah seorangnya perempuan dibawah umur dan 2 terdeteksi alami penyakit sipilis. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang Anwar mengatakan operasi ini dalam rangka menyambut bulan Ramadhan bernama operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Anwar bilang, pihaknya juga memberi himbauan jam operasional selama bulan puasa. 

"Petugas menyisir beberapa lokasi berbeda dengan mengamankan sebanyak 62 orang. Salah seorang diantaranya merupakan anak di bawah umur yang ditemukan bekerja di tempat hiburan malam yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan dan diserahkan ke orang tuanya. Dua diantaranya reaktif mengidap penyakit sifilis," kata Anwar, Selasa (25/02/2025) malam. 

Dijeaskan Anwar, oprasi pekat ini akan dilakukan berkala oleh petugas. Pihaknya akan menindak tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkkan himbauan jam operasional seperti yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Pelaku usaha yang tidak mematuhi himbauan soal jam operasional akan kita tindak sesuai dengan Perda kita," tegas Anwar. 

Terhadap perempuan yang terpapar penyakit kalamin, Anwar mengatakan dinas Kesehatan (Dinkes) sudah mendata dan menangani secara medis. 

Petugas Dinkes memberikan arahan untuk sementara waktu tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Kemudian mengarahkan untuk berobat di Puskesmas sesuai dengan domisili. 

"Terhadap kedua reaktif sifilis, diberikan pengarahan kemudian diserahkan ke tingkat puskesmasa domisili, diedukasi untuk melakukan pengobatan lebih lanjut dan selama menjalani pengobatan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain guna mencegah terjadinya penularan," kata dokter Khairul Bahri.

Reporter: Muzahidin | Editor: Yakop

26 Februari 2025

Kementerian Kebudayaan siapkan pemugaran Keraton Kadariah

Kementerian Kebudayaan siapkan pemugaran Keraton Kadariah
Kementerian Kebudayaan siapkan pemugaran Keraton Kadariah. (ANTARA)
Pontianak - Kementerian Kebudayaan akan melakukan pemugaran terhadap Keraton Kadariah Pontianak pada tahun 2025 untuk melindungi, merawat, dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi.

"Pemugaran tersebut akan dilakukan dengan pendampingan dari Kementerian Kebudayaan RI. Hingga saat ini, Kalimantan Barat baru memiliki satu cagar budaya berstatus nasional, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap pengusulan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Barat Rita Hastarita, di Pontianak, Rabu.

Terkait anggaran pemugaran, Rita menyatakan bahwa pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan RI. Selain pemugaran, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan Keraton Kadariah agar tetap terjaga kelestariannya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengusulkan peningkatan status berbagai cagar budaya di Kalbar agar dapat memperoleh pengakuan nasional. Dengan semakin banyaknya cagar budaya yang terlindungi, diharapkan warisan leluhur dapat tetap lestari bagi generasi mendatang.

Mengenai besaran anggaran untuk proyek ini, pihak terkait belum dapat memberikan rincian pasti. Begitu pula dengan Kadisdikbud Kalbar, Rita Hastarita, yang belum bisa mengungkapkan jumlah anggaran yang disediakan.

Namun, ia memastikan bahwa dana pemugaran berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan RI. Selain proses pemugaran, desain serta penataan kawasan juga akan ditangani secara menyeluruh, mengingat Istana Kesultanan Kadariah Pontianak telah diakui sebagai Cagar Budaya Nasional.

"Saat ini, selain satu cagar budaya tingkat nasional, Kalimantan Barat juga memiliki setidaknya 21 bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat provinsi dan tersebar di berbagai kabupaten/kota," tuturnya.

Lebih lanjut, Rita menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan status cagar budaya, baik dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi, maupun dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Dengan demikian, semakin banyak warisan budaya yang dapat terjaga dan dilestarikan.

"Kami terus mendorong agar cagar budaya di tingkat kabupaten/kota dapat diajukan ke tingkat provinsi, serta cagar budaya provinsi dapat diusulkan menjadi cagar budaya nasional. Masih banyak objek kebudayaan yang layak untuk diajukan ke tingkat nasional," kata Rita.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

OKK Syarat Utama jadi Anggota PWI Kalbar

Foto: Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Kalimantan barat Taufik Hidayat Yang Juga Peraih Adi Negoro 2 Kali

SEKADAU - Wartawan yang tergabung di PWI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dituntut memiliki kemampuan jurnalistik memadai yang memiliki integritas tinggi terhadap profesi sebagai Pewarta terlebih era digital.

Hal tersebut ditegaskan Ketua PWI Kalimantan Barat Kundori pada acara Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) di Sekadau, Senin (24/2/2025).

Menurut Kundori OKK merupakan syarat utama keanggotaan PWI sesuai dengan aturan organisasi, mereka para wartawan harus memahami sejarah PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. OKK ini juga tertuang dalam PD PRT PWI.

“Tidak semua orang bisa menjadi anggota PWI, mereka harus memiliki integritas, profesionalisme yang cukup sehingga PWI menjadi organisasi yang disegani,intinya anggota PWI harus paham terhadap hak dan kewajibannya, ” ucapnya.

PWI juga memberikan pelatihan secara periodik kepada para anggotanya untuk meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan jaman dan kembali merefresh anggota memahami secara utuh tentang kode etik jurnalistik dan pemberitaan ramah anak.

Pada kesempatan tersebut juga menghadirkan narasumber peraih Adi Negoro 2 kali yang juga wakil ketua Bidang Pembinaan daerah PWI Kalimantan barat Taufik Hidayat.

Menurut Taufik, aturan sertifikasi wartawan yang diwajibkan oleh Dewan Pers idealnya melindungi wartawan sekaligus narasumber dari disinformasi.

“Peran wartawan sebagai pihak yang bertugas menyebarkan informasi penting yang berdasarkan fakta kepada publik tentu menjadi suatu hal yang sangat krusial. Karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak, wartawan bukanlah manusia super yang selalu benar dan tidak pernah salah. Lalu, bagaimana jika wartawan membuat kesalahan dalam menyebarkan infomasi,” ucapnya.

Menurutnya, hak jawab dan hak koreksi kepada wartawan perlu digunakan. Hak ini memiliki peran yang amat penting untuk menjaga pemberitaan yang disebarkan wartawan dari kesalahan informasi yang mungkin terjadi tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga hak ini sudah diakui secara hukum dan kedudukannya cukup kuat.

Taufik juga menyebut, bagi pers yang tidak mengindahkan hak jawab maka akan dikenakan sanksi hukum pidana dengan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atas kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagaimana yang tercantum dalam UU Pers.

“Lembaga pers sekalipun tidak bisa semena-mena dalam menyampaikan informasi. Karena segala hal harus disampaikan secara jelas berdasarkan fakta sehingga informasi yang terkandung dalam berita berisi kebenaran,” tegasnya.

Intinya, ucap Taufik Pers memiliki asas demokratis yang berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik yang mengutamakan Asas Profesionalitas, Asas Moralitas, dan Asas Supremasi Hukum. (***)

Polisi Kawal Pawai Obor Sambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H

Foto: Pawai Obor Sambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H di Senuruk, Sekadau Hilir.

SEKADAU - Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H, Polsek Sekadau Hilir melakukan pengamanan pawai obor yang berlangsung di Masjid Al-Ilham, RT 17 Nirboyo, Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, pada Selasa (25/2/2025) malam.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anak-anak dan masyarakat setempat dengan penuh semangat. Para peserta membawa obor sambil berjalan beriringan menyusuri rute yang telah ditentukan. Suasana semarak semakin terasa dengan tawa ceria anak-anak yang berpartisipasi.

Untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara, Polsek Sekadau Hilir menurunkan sejumlah personel yang dipimpin oleh Kanit Samapta Aipda Imam. Terlihat dalam foto, petugas kepolisian turut mendampingi anak-anak yang membawa obor, memastikan pawai berlangsung aman dan tertib.

Kapolsek Sekadau Hilir, AKP Burhan Nuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran pihak kepolisian dalam kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Kami memastikan pawai obor ini berjalan dengan aman dan tertib, tanpa mengganggu ketertiban umum serta arus lalu lintas di sekitar lokasi," ujarnya.

Pawai obor ini merupakan tradisi tahunan yang diselenggarakan oleh warga sebagai bentuk syukur dan semangat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Acara berlangsung dengan lancar dan penuh kebersamaan hingga selesai.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan keagamaan, sehingga suasana Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk dan damai," tutup AKP Burhan.

25 Februari 2025

Progres Pendampingan Ketahanan Pangan di Belitang Hilir Terus Berjalan Positif

Progres Pendampingan Ketahanan Pangan di Belitang Hilir Terus Berjalan Positif
Progres Pendampingan Ketahanan Pangan di Belitang Hilir Terus Berjalan Positif.
SEKADAU - Program pendampingan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh jajaran Polsek Belitang Hilir terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Polsek Belitang Hilir mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk mendukung program Asta Cita Presiden dalam ketahanan pangan, khususnya di sektor pertanian tanaman jagung.

Seperti yang terlihat dalam kegiatan Briptu Yeremias Luhut Simatupang, Bhabinkamtibmas Desa Melanjan Raya, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Di sela-sela tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), ia tetap meluangkan waktu untuk mendampingi para petani bersama petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di desa binaannya.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Belitang Hilir, IPTU Triyono, S.H., menuturkan bahwa pendampingan program ketahanan pangan merupakan tugas tambahan bagi para Bhabinkamtibmas. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang tercantum dalam Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Saya tekankan kepada 11 Bintara Pendamping Ketahanan Pangan Polsek Belitang Hilir agar lebih banyak turun ke desa untuk selalu mendampingi para petani. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditemukan solusinya. Peran Bhabinkamtibmas tidak hanya sebagai penggerak, tetapi juga sebagai pendamping, motivator, serta problem solver jika petani mengalami kendala,” jelas IPTU Triyono, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Briptu Yeremias bersama stakeholder terkait berupaya melakukan pendekatan dan turun tangan langsung membantu para petani. Ia bahkan tak segan turun ke ladang untuk ikut serta dalam proses penanaman maupun perawatan jagung.

“Waktu luang kami manfaatkan untuk berdiskusi dengan petani mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari pengairan, bibit tanaman, hingga ketersediaan pupuk. Kami berupaya menjembatani agar setiap kendala dapat segera teratasi dengan baik. Dengan begitu, outputnya adalah peningkatan produktivitas pertanian,” ungkapnya.

Selain itu, saat melakukan sambang desa, Briptu Yeremias juga berkeliling untuk mengajak warga desa binaannya untuk memanfaatkan lahan kosong sebagai kebun pangan.

“Dalam pelaksanaannya, tentu kami juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan penyuluh pertanian serta stakeholder terkait,” pungkasnya.

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda