Syukuran HPN di Sekadau, Wartawan Tanam Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan

Indokalbar    Selasa, Februari 25, 2025    Comment   

Syukuran HPN di Sekadau, Wartawan Tanam Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan

Foto: Syukuran Peringatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Sekadau

SEKADAU – PWI Kabupaten Sekadau menggandeng Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Ikatan Wartawan Sekadau (IWAS) menggelar Syukuran Peringatan Hari Pers Nasional, di Aula SMK Amaliyah Sekadau, Senin (24/2/2025).

Peringatan Hari Pers Nasional di Bumi Lawang Kuari ini juga dirangkaikan dengan penanam jagung bersama di lahan milik warga di Dusun Ensali, Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Ketua Panitia, Sudarno mengatakan sejalan dengan tema Hari Pers Nasional 2025, yakni Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa, maka dilakukan aksi nyata berupa penanaman jagung. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah pelajar, di antaranya SMK Amaliyah Sekadau, SMA Negeri 1 Sekadau, SMK Keling Kumang, dan SMA Karya Sekadau.

“Kegiatan ini juga untuk mengenalkan dan mendorong minat generasi muda, khususnya di bidang pertanian,” ujar Sudarno.

Sekretaris PWI Kabupaten Sekadau itu juga mengatakan, kegiatan lain yang dilaksanakan dalam momentum Peringatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Sekadau, yaitu seminar tentang tata kelola kelapa sawit yang disampaikan Site Manager HPH Dharma Satya Nusantara (DSN), Imanuel Tibian, hingga Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) oleh PWI Provinsi Kalbar. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” ucapnya.

Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, mengatakan Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu secara nasional digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. 

Sedangkan Hari Pers Nasional di tingkat Provinsi Kalbar digelar pada 18 Februari 2025 di Hotel Golden Tulip Pontianak yang dihadiri Pj Gubernur Kalbar, Harisson. Kegiatan tersebut mengusung tema “Pers Mendorong UMKM Naik Kelas”.

“HPN bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum bagi kita semua, khususnya insan pers, untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab kita dalam menjaga kebebasan pers serta meningkatkan profesionalisme dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Pers memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi, yang tidak hanya mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga memberikan suara bagi masyarakat luas,” jelas Kundori.

Kundori juga mengatakan, di era digital yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi dunia pers semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat, maraknya hoaks, serta tuntutan untuk tetap menjaga integritas dan kredibilitas menjadi ujian bagi insan pers.

“Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh insan pers untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan menjaga kode etik jurnalistik agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga,” ungkapnya.

“Kami juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara media dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” timpal Kundori.

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Menurutnya, pers berkontribusi mengawal program pemerintah, salah satunya ketahanan pangan. 

“Kita punya kewajiban dan tanggung jawab membantu para petani yang merupakan aktor utama dalam ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia memaparkan, WHO telah mendefinisikan ketahanan pangan dalam 3 komponen, yakni ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Sementara itu, Organisasi Pangan Dunia menambahkan satu komponen, yakni kestabilan terhadap ketiga komponen yang ada.

“Bagaimana menjaga ketahanan pangan ini? Pemerintah sudah launching beberapa program, di kepolisian ada 4, pertama pemanfaatan pekarangan pangan bergizi di setiap rumah tangga, kompleks pemukiman, sekolah, kantor, rumah ibadah. Pekarangan dimanfaatkan untuk menanam kebutuhan pokok, dengan harapan bisa mendukung bahan pokok untuk program Makan Bergizi Gratis,” paparnya.

Kedua adalah pemanfaatan lahan produktif, lahan-lahan tidur, khusus di kepolisian melakukan penanaman jagung. Pemanfaatan lahan tumpang sari juga bisa diterapkan, tujuannya untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan.

Ketiga, pengawasan distribusi, baik itu distribusi bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, maupun hasil panen. Keempat, rekrutmen bintara kompetensi khusus, khusus untuk lulusan pertanian, peternakan, gizi, kesehatan masyarakat dan lainnya.

“Melalui program ini harapannya kita bisa mencapai swasembada pangan. Ini kegiatan berlanjut. Ini menjadi tanggung jawab bersama, tugas bersama. Kalau kita hanya bisa menggerakkan, memberikan motivasi. Kalau warga tidak tergerak maka kita tidak akan bisa mencapai ketahanan pangan,” harapnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio. Menurutnya, tema yang diusung dalam Peringatan Hari Pers Nasional sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan ketahanan pangan. 

“Nah, program ketahanan pangan ini sangat sesuai dengan program Pemkab Sekadau. Sejak 2021 lalu kita sudah memulai program ketahanan pangan melalui program IP3K,” ucapnya.

Terlebih, kata Subandrio, 82 persen masyarakat Kabupaten Sekadau adalah petani dan pekebun. Untuk itu, ketahanan pangan sangat diperlukan guna memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.***

Perkuat Kolaborasi, BNN Terima Audien Kriminologi Fisip UI

Indokalbar    Senin, Februari 24, 2025    Comment   

Perkuat Kolaborasi, BNN Terima Audien Kriminologi Fisip UI

Foto: Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima audiensi dari perwakilan Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima audiensi dari perwakilan Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), pada Senin (24/2), di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. Kunjungan ini bertujuan membahas potensi kerja sama dalam penelitian dan pengembangan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Audiensi ini diterima langsung oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom, Sekretaris Utama, Tantan Sulistyana, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Heri Maryadi, Deputi Hukum dan Kerja Sama, Agus Irianto, Deputi Pencegahan, Muhammad Zainul Muttaqien, Deputi Rehabilitasi, Bina Ampera Bukit, Direktur Psikotropika dan Prekursor, Aldrin Hutabarat, serta Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Augustinus Berlianto Pangaribuan.

Sementara itu mewakili Kriminolog FISIP UI, hadir Ketua Departemen, Iqrak Sulhin, Ketua Program Pascasarjana, Vinita Susanti, dan Guru Besar UI sekaligus Kelompok Ahli BNN, Prof. Adrianus Meliala.

Pihak BNN menyambut baik inisiatif dari para akademisi yang mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika melakui pendidikan dan penelitian. Dalam pertemuan ini, membahas berbagai aspek seperti beasiswa dan jalur mandiri bagi para pegawai BNN yang berkuliah mengambil jurusan kriminolog, serta kolaborasi dalam program-program edukasi.

Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI menyampaikan komitmen mereka untuk berkontribusi dalam penelitian dan kajian strategis terkait permasalahan narkoba.

Dengan adanya audiensi ini, BNN berharap dapat memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi guna meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberantasan narkoba secara lebih komprehensif dan berbasis data. (Bid Hms BNN)

Panitia Ramadhan dan CGM kolaborasi sambut bulan puasa dan idul Fitri

Indokalbar    Senin, Februari 24, 2025    Comment   

Panitia Ramadhan dan CGM kolaborasi sambut bulan puasa dan idul Fitri

Panitia Ramadhan dan CGM kolaborasi sambut bulan puasa dan idul Fitri. (ANTARA)

Singkawang - Panitia Ramadhan Fair berkolaborasi bersama panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang, Kalimantan Barat menghias kota dengan ornamen Islamic dalam menyambut dan memeriahkan Bulan Suci Ramadhan 1446 H tahun 2025.

Ketua Panitia Ramadhan Fair Singkawang, Dido Sanjaya di Singkawang, Senin, menyatakan kolaborasi tersebut bertujuan untuk memeriahkan hari yang di nanti-nanti umat Muslim seluruh dunia yaitu Bulan Suci Ramadhan.

"Kami bersama tim yang telah dibentuk akan melakukan hias kota untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H tahun 2025," kata Dido, Senin.

Kolaborasi antara panitia Ramadhan Fair bersama panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang adalah sebagai bentuk rasa toleransi antara umat Muslim dengan non Muslim di Kota Singkawang, mengingat Kota Singkawang merupakan kota paling toleran di seluruh Indonesia.

Nantinya, ada beberapa titik lokasi yang akan dihias dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H.

"Ada beberapa titik lokasi yang akan kita hias dengan ornamen Islamic. Di mana salah satunya berada di Beringin Corner, Gerbang Selamat Datang dan lokasi lainnya," ujarnya.

Kegiatan ini juga didukung oleh Pemerintah Kota Singkawang, terutama Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang baru yaitu Tjhai Chui Mie-Muhammadin serta Anggota DPRD Kota Singkawang yang selalu mendukung kemajuan Kota Singkawang.

"Kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah. serta anggota DPRD Kota Singkawang," ujarnya.

Mengingat waktu yang semakin singkat, dia berharap untuk semua pihak agar bersama-sama mendukung kegiatan hias kota jelang Bulan Suci Ramadhan 1446 H nantinya.

Sementara itu, kata dia, lapak-lapak (tenda) untuk UMKM sudah mulai di dirikan untuk menjual takjil dan oleh-oleh selama Ramadhan.

Oleh : Narwati/ANTARA 

Pendaftaran Calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Pontianak 2025-2028 Dihiasi Protes

Indokalbar    Senin, Februari 24, 2025    Comment   

Pendaftaran Calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Pontianak 2025-2028 Dihiasi Protes

Foto. Anggota Hipmi Kalimantan Barat, Deska Irnan Syafara (kemeja putih) saat mendaftar ke panitia pendafataran calon ketua BPC Hipmi Kota Pontianak pada Minggu, 23 Februari 2025 malam.

PONTIANAK – Pendaftaran bakal calon Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Pontianak periode 2025-2028 diwarnai aksi protes pada Minggu (23/02/2025) malam. Protes ini muncul setelah panitia menolak pendaftaran salah satu calon, Deska Irnan Syafara, dengan alasan domisili di luar Pontianak.

Alasan Penolakan dan Protes Deska Irnan Syafara

Deska, seorang pengusaha di bidang multimedia, mengaku kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk mendaftar hanya karena memiliki KTP Kubu Raya. Padahal, ia menegaskan bahwa domisili serta perusahaannya berada di Pontianak.

“Panitia tidak memberi saya kesempatan untuk mendaftar. Alasan mereka karena saya ber-KTP Kubu Raya. Padahal domisili dan perusahaan saya di Pontianak,” ujar Deska kepada wartawan di lokasi pendaftaran.

Menurut Deska, aturan terkait KTP seharusnya lebih fleksibel. Ia menilai bisa saja memberikan surat keterangan domisili dari RT, RW, Kelurahan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuktikan bahwa dirinya berdomisili di Pontianak. Namun, panitia langsung menolak tanpa mempertimbangkan solusi tersebut.

“Kalau persoalan KTP, sebenarnya saya bisa meminta surat keterangan domisili. Mulai dari RT, RW, Kelurahan, Camat bahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerangkan bahwa saya berdomisili di Pontianak. Jangan langsung menolak,” keluhnya.

Dugaan Kepentingan dalam Pemilihan Ketua HIPMI Kota Pontianak

Deska yang saat ini aktif sebagai pengurus HIPMI Kalimantan Barat menilai bahwa organisasi ini harusnya lebih profesional dan memberikan ruang bagi anggotanya untuk berkontestasi. Ia juga menyayangkan sikap panitia yang tidak memberikan kebebasan bagi calon lain untuk bersaing secara adil.

“Saya tidak ujug-ujug mau nyalon jadi ketua. Karena saya pengurus aktif di HIPMI Kalimantan Barat. Saya kira untuk persoalan KTP, harusnya ada diskresi dari panitia. Tapi panitia terkesan mematikan langkah saya untuk maju sebagai calon ketua,” tegasnya.

Lebih jauh, Deska mencurigai adanya kepentingan tertentu yang membuat panitia bertindak tidak netral. Ia menilai semakin banyak calon, seharusnya semakin baik untuk keberlangsungan organisasi.

“Jangan-jangan ada ‘titipan’ kepentingan kepada panitia. Mestinya semakin banyak calon, semakin baik. Demi keberlangsungan organisasi,” ungkapnya.

Kritik terhadap Panitia Penyelenggara

Selain aturan yang dianggap kaku, Deska juga mengkritisi kinerja panitia penyelenggara yang dinilai kurang profesional. Ia menyebut bahwa panitia tidak memberikan penjelasan secara detail dan konstruktif mengenai proses pendaftaran.

“Sejak saya tiba di lokasi pendaftaran, Ketua dan Sekretaris panitia tidak berada di tempat. Padahal hari ini adalah waktu terakhir pendaftaran. Saya akan sampaikan semua permasalahan ini ke BPD HIPMI Kalbar untuk dibahas,” ujarnya.

Situasi ini tentu menjadi sorotan di kalangan anggota HIPMI dan pengusaha muda di Pontianak. Diharapkan ada kejelasan dan transparansi dari pihak panitia agar proses pemilihan Ketua BPC HIPMI Kota Pontianak berjalan adil dan profesional. (*) 

Dukung Program Asta Cita Presiden, Polsek Belitang Hilir Konsisten Lakukan Pendampingan

Indokalbar    Minggu, Februari 23, 2025    Comment   

Dukung Program Asta Cita Presiden, Polsek Belitang Hilir Konsisten Lakukan Pendampingan

Foto: Pendampingan ketahanan pangan wujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

SEKADAU - Program pendampingan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh jajaran Polsek Belitang Hilir terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Polsek Belitang Hilir mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk mendukung program Asta Cita Presiden dalam ketahanan pangan, khususnya di sektor pertanian tanaman jagung.

Seperti yang terlihat dalam kegiatan Briptu Yeremias Luhut Simatupang, Bhabinkamtibmas Desa Melanjan Raya, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Di sela-sela tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), ia tetap meluangkan waktu untuk mendampingi para petani bersama petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di desa binaannya.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Belitang Hilir, IPTU Triyono, S.H., menuturkan bahwa pendampingan program ketahanan pangan merupakan tugas tambahan bagi para Bhabinkamtibmas. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang tercantum dalam Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Saya tekankan kepada 11 Bintara Pendamping Ketahanan Pangan Polsek Belitang Hilir agar lebih banyak turun ke desa untuk selalu mendampingi para petani. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditemukan solusinya. Peran Bhabinkamtibmas tidak hanya sebagai penggerak, tetapi juga sebagai pendamping, motivator, serta problem solver jika petani mengalami kendala,” jelas IPTU Triyono, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Briptu Yeremias bersama stakeholder terkait berupaya melakukan pendekatan dan turun tangan langsung membantu para petani. Ia bahkan tak segan turun ke ladang untuk ikut serta dalam proses penanaman maupun perawatan jagung.

“Waktu luang kami manfaatkan untuk berdiskusi dengan petani mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari pengairan, bibit tanaman, hingga ketersediaan pupuk. Kami berupaya menjembatani agar setiap kendala dapat segera teratasi dengan baik. Dengan begitu, outputnya adalah peningkatan produktivitas pertanian,” ungkapnya.

Selain itu, saat melakukan sambang desa, Briptu Yeremias juga berkeliling untuk mengajak warga desa binaannya untuk memanfaatkan lahan kosong sebagai kebun pangan.

“Dalam pelaksanaannya, tentu kami juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan penyuluh pertanian serta stakeholder terkait,” pungkasnya.

Polres Kubu Raya manfaatkan 300 hektare lahan untuk produksi Jagung

Indokalbar    Minggu, Februari 23, 2025    Comment   

Polres Kubu Raya manfaatkan 300 hektare lahan untuk produksi Jagung

Polres Kubu Raya manfaatkan 300 hektare lahan untuk produksi Jagung. (ANTARA)

Pontianak - Kepolisian Resor Kubu Raya memanfaatkan lahan seluas 300 hektare di Kecamatan Rasau Jaya untuk meningkatkan produksi jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

"Langkah ini juga sejalan dengan strategi Polda Kalbar dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan," kata Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak, Kombes Pol. drg. Josep GintingKa di dampingi Kapolres Kubu Raya AKBP Wahyu Jati Wibowo saat melakukan pengecekan langsung ke lahan yang terletak di perbatasan Desa Rasau Jaya Umum, Desa Bintang Mas, dan Desa Pematang Tujuh, Minggu, (23/2).

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol. drg. Josep Ginting menekankan pentingnya analisis kandungan pH tanah guna memastikan kesuburan lahan sebelum proses penanaman dimulai.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa pH tanah di empat lokasi berbeda berkisar antara 4 hingga 5, yang berarti perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan kualitas tanah agar produksi jagung bisa optimal.

"Pengecekan kandungan pH tanah harus dilakukan secara maksimal agar mendapatkan hasil terbaik. Kesuburan tanah menjadi faktor utama dalam keberhasilan produksi jagung," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Kubu Raya AKBP Wahyu Jati Wibowo menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membantu pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Kami dari Polres Kubu Raya siap mendukung penuh program ini. Dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami optimistis lahan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi jagung dan kesejahteraan petani setempat," tuturnya.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa selain meningkatkan produktivitas pertanian, program ini juga menjadi bagian dari strategi Polda Kalbar dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan. Ke depan, Polres Kubu Raya akan terus mengawal program ini agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian, diharapkan produksi jagung di Kabupaten Kubu Raya semakin meningkat dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Surat Resmi PWI Pusat: Kundori Adalah Ketua PWI Kalbar yang Diakui

Indokalbar    Minggu, Februari 23, 2025    Comment   

Surat Resmi PWI Pusat: Kundori Adalah Ketua PWI Kalbar yang Diakui

Foto: PWI Kalimantan Barat Masa Bhakti 2024-2029 Dilantik pada Selasa 9 Juli 2024 lalu. [PWI Kalimantan Barat]

PONTIANAK – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa Ketua PWI Kalimantan Barat (Kalbar) yang sah untuk periode 2024-2029 adalah Kundori. Kepastian ini berdasarkan hasil Konferensi PWI Provinsi Kalimantan Barat yang telah digelar pada 30 Maret 2024 lalu.

Dalam surat resmi bernomor 849/PWI-P/LXXXVIII/2025, PWI Pusat menyatakan bahwa setiap klaim dari pihak lain yang mengaku sebagai Ketua PWI Kalbar adalah tidak sah dan tidak benar. Hal ini terutama disebabkan karena pihak yang menunjuk individu lain sebagai Ketua PWI Kalbar berasal dari pengurus PWI Pusat ilegal yang tidak diakui oleh negara.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menjelaskan bahwa kepengurusan PWI ilegal tersebut hanya berlandaskan akta notaris yang berisi keterangan palsu. Kasus ini bahkan telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan kini dalam proses penyelidikan.

“Melalui surat ini, kami menegaskan bahwa Ketua PWI Kalimantan Barat yang sah adalah Kundori, sesuai dengan hasil konferensi yang telah dilakukan secara resmi,” ujar Hendry dalam surat yang juga ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Jiqrial Isyad.

PWI Pusat juga telah menginformasikan hal ini kepada Gubernur Kalimantan Barat, para Bupati dan Wali Kota di Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura, Korem 121/Alambhana Wanawai, Kapolda Kalbar, Kepala Pengadilan Tinggi Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, serta berbagai instansi pemerintah dan lembaga swasta.

Dengan adanya penegasan ini, PWI Pusat berharap tidak ada kebingungan terkait kepemimpinan PWI Kalbar.

“Kami berharap semua pihak dapat menghormati keputusan ini demi menjaga integritas organisasi dan dunia jurnalistik,” tutup Hendry.

Tak Memiliki Sertifikat Kompetensi, Wawan Suwandi Ditunjuk Sebagai Plt Ketua PWI Kalbar Versi Zulmansyah Sekedang

Indokalbar    Minggu, Februari 23, 2025    Comment   

Tak Memiliki Sertifikat Kompetensi, Wawan Suwandi Ditunjuk Sebagai Plt Ketua PWI Kalbar Versi Zulmansyah Sekedang

Foto: Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. (PWI Kalimantan Barat)

JAKARTA - Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa penunjukan Wawan Suwandi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kalimantan Barat adalah tindakan ilegal dan cacat hukum. Menurutnya, keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi dalam organisasi.

"Zulmansyah Sekedang sudah diberhentikan dari keanggotaan PWI. Akta yang digunakannya untuk mengklaim kepemimpinan PWI sedang diselidiki oleh Bareskrim karena berisi keterangan palsu. Jadi, semua keputusan yang diambilnya tidak sah," ujar Hendry Ch Bangun di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Ia menegaskan, sesuai Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, pengangkatan Plt Ketua PWI Provinsi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Setiap keputusan harus melalui mekanisme organisasi yang sah.

"Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga mengancam kredibilitas PWI di tingkat daerah. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi," katanya.

Selain tidak sah, Hendry juga mempertanyakan kredibilitas Wawan Suwandi yang ditunjuk sebagai Plt Ketua PWI Kalbar. Menurutnya, Wawan tidak tercatat sebagai anggota PWI Kalbar dan tidak memiliki sertifikat kompetensi wartawan yang diwajibkan dalam organisasi.

"Bagaimana mungkin seseorang yang bukan anggota PWI dan tidak memiliki sertifikat kompetensi bisa ditunjuk sebagai pemimpin organisasi wartawan? Ini jelas pelanggaran terhadap standar profesionalisme di PWI," tegasnya.

Hendry juga menambahkan bahwa Wawan diberikan kartu PWI ilegal yang tidak sah, karena tidak ada kewenangan Zulmansyah untuk memberikan kartu kepada non-anggota, apalagi yang tidak bersertifikat kompetensi.

Atas kondisi ini, Hendry Ch Bangun mengimbau seluruh anggota PWI yang sah untuk berkonsultasi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKPBH) guna mengambil langkah hukum.

"Kami sarankan semua anggota yang dirugikan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Kami juga akan menyiapkan bahan sebagai penguat laporan hukum agar tindakan ilegal ini bisa dihentikan," tambahnya.

Hendry menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh Zulmansyah Sekedang dan kelompoknya tidak memiliki dasar hukum. "Kami akan terus mempertahankan marwah PWI dan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai aturan yang benar," pungkasnya.

Menteri Kebudayaan tinjau Istana Kadriah Pontianak agendakan pemugaran

Indokalbar    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Menteri Kebudayaan tinjau Istana Kadriah Pontianak agendakan pemugaran

Menteri Kebudayaan tinjau Istana Kadriah Pontianak agendakan pemugaran. (ANTARA)

Pontianak - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon meninjau Istana Kadriah Pontianak, Kalimantan yang merupakan cagar budaya nasional untuk diagendakan pemugaran.

"Kondisi fisik Istana Kesultanan Kadriah ini bisa dilakukan pemugaran karena memang sudah waktunya dilakukan pemugaran," kata Fadlizon di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan, dengan perbaikan dan pemugaran bisa menjadi satu tempat yang bisa mendatangkan banyak wisatawan termasuk mereka yang tertarik terhadap wisata sejarah wisata budaya dan juga wisata keraton dan wisata istana.

"Jika sudah ada pemugaran di Istana Kadriah Pontianak maka akan mendatangkan wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan budaya. Untuk model ini harus di lakukan sesuai saran saran tim ahli cagar budaya karena ini sudah menjadi cagar budaya nasional jadi proses untuk melakukan revitalisasinya juga harus sesuai dengan sedekat mungkin dengan aslinya," jelas dia.

Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melvin Alkadrie mengatakan bahwa kunjungan Menteri Kebudayaan RI menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen kuat dalam pelestarian kebudayaan dan cagar budaya nasional.

"Istana Kadriah bukan sekedar bangunan tua tetapi saksi bisu sejarah Kesultanan Pontianak dan berperan penting dalam membentuk jati diri Kalimantan Barat, bahkan Indonesia," jelas dia.

Ia menambahkan bawah istana menjadi pusat pemerintahan, pusat dakwah Islam serta wadah berkembangnya kebudayaan melayu Islam yang berangkat kuat dalam tradisi Nusantara.

Sebagai warisan sejarah yang berdiri sejak 1771 M , Istana Kadriah menyimpan jejak para sultan, ulama dan pemikir besar termasuk Sultan Hamid II, perancang lambang negara Garuda Pancasila.

"Oleh karena itu pelestarian istana ini bukan hanya tanggung jawab Kesultanan tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang menghargai sejarah dan budaya," papar dia.

Pihaknya menyambut baik Menteri Kebudayaan dalam mengembangkan program pelestarian budaya baik dari segi pemugaran fisik, digitalisasi arsip sejarah maupun penguatan edukasi budaya bagi generasi muda.

"Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah akademisi dan masyarakat adat kita dapat memastikan bahwa warisan luhur kini terus berdiri kokoh sebagai simbol peradaban dan jati diri bangsa," papar dia.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon selain meninjau Istana Kadriah juga melakukan kunjungan ke Masjid Jami' Sultan Abdurrahman, Makam Kesultanan Pontianak di Batu Layang dan Tugu Khatulistiwa.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Ratusan warga Bengkayang dapat layanan CKG pada peringatan Hari PPNI

Indokalbar    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Ratusan warga Bengkayang dapat layanan CKG pada peringatan Hari PPNI

Ratusan warga Bengkayang dapat layanan CKG pada peringatan Hari PPNI. (ANTARA)

Bengkayang - Ratusan warga Kabupaten Bengkayang mendapatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari  Dinas Kesehatan dan KB dalam rangka memperingati Hari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-51 Tahun 2025 di alun-alun Kantor Bupati Bengkayang, Sabtu.

"Upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Program ini memanfaatkan momentum ulang tahun sebagai pengingat bagi individu untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius," ujar Kepala Dinas Kesehatan dan KB Bengkayang Rosalina Nungkat.

CKG  ini, kata dia, adalah visi besar bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 yang diwujudkan delapan Asta Cita, dan 17 program prioritas, delapan Quick Win.

Ia juga menjelaskan, program CKG di Kabupaten Bengkayang sudah berjalan sejak diluncurkan pada awal Februari 2025.

"Pada saat ini dari 17 puskesmas yang ada di kabupaten ini secara keseluruhan sudah melaksanakan CKG," kata dia.

Namun, lanjutnya, dalam pelaksanaan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas dan masyarakat antara lain, sosialisasi yang masih kurang, tingkat pemahaman masyarakat tentang aplikasi pendaftaran, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat, waktu pemeriksaan yang lama, keterbatasan alat medis, dan masalah teknis pada aplikasi.

Untuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini ditunjukkan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan pra-sekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia). Kemudian, layanan yang ditujukan bagi anak usia 7 – 17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru.

Layanan yang ditujukan bagi ibu hamil bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan pra sekolah) yang dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak

"Tujuan dan sasaran CKG ini untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan agar masyarakat tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit," ujarnya.

Selain itu, juga mendeteksi kondisi pra-penyakit agar tidak berkembang menjadi penyakit. Mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat diberikan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi serta menurunkan risiko kecacatan dan kematian.

Untuk waktu pelaksanaannya, bagi bayi baru lahir dilaksanakan pada usia bayi dua hari untuk memastikan spesimen yang diambil memiliki arti klinis. Bagi kelompok usia lainnya dilaksanakan saat seseorang berulang tahun sampai maksimal satu bulan setelah tanggal ulang tahun

"Bagi bayi baru lahir dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan baik FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) maupun FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan)," ucapnya.

Dalam CKG ini, kata dia, ada beberapa jenis pemeriksaan, seperti skrining bayi baru lahir, kekurangan hormon tiroid bawaan, kekurangan enzim pelindung sel darah merah,kekurangan hormon adrenal bawaan, penyakit jantung, kelainan saluran empedu, pertumbuhan (berat dan tinggi badan), dan skrining balita dan anak prasekolah, talasemia, gula darah, tekanan darah, tuberkulosis, stroke, jantung, ginjal, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus besar.

Dia juga menyampaikan, bagi warga yang ingin mendapatkan layanan untuk kelompok usia lainnya dilaksanakan di puskesmas dan FKTP lain yang bekerja sama dengan BPJS, dapat melibatkan puskesmas pembantu atau unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan lainnya.

Oleh : Narwati/ANTARA