Dalam Waktu Dekat, KONI Ketapang Akan Melaksanakan Muskab

Indokalbar    Selasa, Januari 28, 2025    Comment   

Dalam Waktu Dekat, KONI Ketapang Akan Melaksanakan Muskab

Foto: Kepala Bidang Humas KONI Provinsi Kalbar, Sidig Pramono

KETAPANG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ketapang akan melaksanakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) sebagai langkah antisipasi kekosongan pada struktur kepengurusan.

Kepala bidang Humas KONI provinsi Kalbar, Sidig Pramono menyampaikan, kepengurusan KONI Ketapang masa bhakti 2020-2025 akan segera berakhir.

Ia meminta, agar ketua KONI Ketapang di isi orang yang mampu, tahu dan mau mengurus olahraga. Prosesnya harus dilakukan secara fair play yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 11/2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

"Kandidat yang mau mengembangkan olahraga tentunya melalui proses yang terbuka dan transparan seperti membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang menjadi kewenangan ketua KONI kabupaten/Kota," katanya melalui pesan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Mantan ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kalbar ini, memaparkan, pengurus KONI Ketapang, demi tujuan pengembangan olahraga harus mampu bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat. 

Calon ketua bisa berasal dari latar belakang apapun termasuk para politisi, pejabat eksekutif, olahragawan, pengusaha dan sebagainya, utamanya didukung oleh beberapa Cabang Olahraga (Cabor) dan pernah menjadi pengurus KONI. 

"Yang terpenting adalah jaringan dengan KONI provinsi, Pemda dan pemerintah pusat serta lembaga swasta dengan tujuan kemajuan olahraga di Ketapang. Soal background calon tidak disoal, ada di Bengkayang dan Landak, Ketua KONI berasal dari poitisi dan Bupati," kata Sidig. 

Ia berharap KONI Ketapang ditempati oleh sosok yang berpengalaman dalam mengurus olahraga dan terpenting mempunyai koneksi dan jalur komunikasi dengan segala tingkatan. 

"Karena menyangkut tanggung jawab pengembangan olahraga. Sosok itu harus mampu berkomunikasi dengan segala stakeholder olahraga," kata Sidig. 

Ditempat berbeda, ketua PSSI Ketapang Abdulbad A Rani menegaskan, pihaknya siap menyonsong perhelatan Muskab KONI ketapang yang menurut rencana akan di selenggarakan dalam waktu dekat. 

Menurut tokoh masyarakat ini, calon ketua yang akan maju nanti adalah orang yang paham dan pernah merasakan sulitnya menjadi pelaku olahraga, baik atlet maupun pelatih.

"Dengan gitu, saat jadi ketua nanti, dia sangat mengerti seluk beluk bagaimana mau membesarkan olahraga. Karena dia pernah merasa," katanya. 

Ia menyerahkan hak mutlak kepada cabor dalam menentukan ketua KONI periode 2025-2030.

"Yang penting sosoknya adalah yang pernah di olahraga baik sebagai atlet, pelatih, dan mempunyai kemampuan luas membangun olahraga," tandasnya. 

Sementara itu, ketua KONI Ketapang saat ini, Sarzan Zaini mengatakan, proses seleksi ketua KONi diserahkan kepada tiap Cabor sebagai pemegang suara.  

Ia mengklaim, sejauh ini, jajaran pengurus cabor masih solid dan intens berkomunikasi dengannya. 

"Para pengcab cabor, semua solid mensukseskan Muskab KONI. Alhamdulillah, saya intens komunikasi dengan kawan kawan," ucap Sarjan. 

(Muzahidin)

Kalbar tingkatkan kewaspadaan terhadap wabah PMK

Indokalbar    Senin, Januari 27, 2025    Comment   

Kalbar tingkatkan kewaspadaan terhadap wabah PMK

Kalbar tingkatkan kewaspadaan terhadap wabah PMK. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Heronimus Hero mengatakan pihaknya melakukan langkah antisipasi atas wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan berkuku belah seperti sapi, babi, kerbau, dan domba yang masuk di Indonesia sejak awal Desember 2024.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah proaktif untuk memastikan wilayahnya tetap terbebas dari ancaman ini," kata Hero di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan, hingga saat ini, sebanyak 8.483 kasus PMK telah dilaporkan secara nasional, dengan 223 kematian dan 73 pemotongan paksa hewan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Wabah tersebut tercatat menyebar di sembilan provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Meski demikian, Kalimantan Barat hingga kini belum mencatatkan kasus PMK di wilayahnya," tuturnya.

Heronimus Hero mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi yang melibatkan vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

"Kami bersyukur bahwa hingga saat ini Kalbar masih bebas dari wabah PMK. Namun, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan dengan menyiapkan langkah antisipasi. Kami telah menyiapkan 19.050 dosis vaksin dan memperketat pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan," kata dia.

Vaksinasi menjadi langkah utama dalam mencegah penyebaran PMK. Pemerintah daerah juga sedang berupaya mendapatkan tambahan anggaran untuk memastikan ketersediaan vaksin yang cukup, mengingat populasi hewan ternak di Kalbar yang cukup besar.

Selain vaksinasi, pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Kalbar menjadi prioritas utama. Setiap hewan ternak yang dikirim ke wilayah ini wajib dilengkapi dokumen kesehatan resmi dan diperiksa oleh petugas di titik-titik perbatasan.

"Kami bekerja sama dengan dinas terkait dan aparat di lapangan untuk memastikan hewan-hewan yang masuk ke Kalbar dalam kondisi sehat. Langkah ini penting untuk mencegah risiko penyebaran penyakit yang dapat merugikan peternak lokal," kata Heronimus.

Langkah-langkah antisipatif ini bertujuan untuk melindungi populasi ternak lokal, yang menjadi salah satu komponen penting dalam ketahanan pangan di Kalbar. Sebagai provinsi dengan populasi ternak yang cukup besar, potensi kerugian akibat PMK bisa sangat signifikan jika tidak ditangani dengan baik.

"PMK bukan hanya ancaman bagi kesehatan hewan, tetapi juga dapat berdampak pada perekonomian peternak serta ketersediaan pangan di wilayah ini. Oleh karena itu, kami terus berupaya maksimal agar Kalbar tetap bebas dari wabah ini," tuturnya.

Selain langkah teknis, pemerintah juga fokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para peternak, mengenai gejala dan cara mencegah PMK.

Pemerintah berharap peternak lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda penyakit pada hewan mereka, seperti lepuh di mulut dan kuku, demam tinggi, serta produksi susu yang menurun.

Heronimus menegaskan bahwa keberhasilan langkah antisipasi ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat.

"Kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah masuknya PMK ke Kalbar. Kami akan terus memperkuat komunikasi dan edukasi agar semua pihak memahami pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak," kata dia.*

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Kubu Raya sosialisasikan pengamanan listrik saat banjir

Indokalbar    Senin, Januari 27, 2025    Comment   

Polres Kubu Raya sosialisasikan pengamanan listrik saat banjir

Polres Kubu Raya sosialisasikan pengamanan listrik saat banjir. (ANTARA)

Pontianak - Polres Kubu Raya melalui Polsek Kuala Mandor B menyosialisasikan bahaya banjir dan pengamanan aliran listrik kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B.

"Upaya ini dilakukan menyusul hujan deras yang mengguyur beberapa minggu terakhir, yang menyebabkan banjir mulai melanda sejumlah kawasan dengan ketinggian air mencapai 30-50 cm," kata Kapolsek Kuala Mandor B, IPTU Fahrizal Hasyim, melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, di Kuala Mandor B, Senin.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan instansi terkait untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.

"Kami turun ke lapangan untuk memberikan imbauan kepada warga agar segera mematikan aliran listrik di rumah yang terendam banjir dan memastikan instalasi listrik aman dari genangan air," tuturnya.

Selain itu, pihak Polsek juga berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pengecekan instalasi listrik di kawasan terdampak banjir guna mencegah potensi kecelakaan akibat sengatan listrik.

"Langkah ini penting untuk memastikan keselamatan masyarakat dan meminimalkan risiko kecelakaan," katanya.

Ade mengungkapkan bahwa banjir telah menggenangi beberapa dusun di wilayah tersebut, seperti Dusun Memperigang, Dusun Retok Tembawang, Dusun Retok Acin, dan Dusun Retok Kuala. Meski aktivitas masyarakat masih berjalan, situasi banjir tetap dalam pantauan intensif.

Petugas gabungan juga mengingatkan warga untuk tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. "Jika ada keadaan darurat, segera hubungi Polsek Kuala Mandor B atau pihak terkait lainnya. Kami siap membantu kapan saja," kata Ade.

Melalui sosialisasi ini, Polsek Kuala Mandor B berharap masyarakat lebih waspada terhadap ancaman bahaya banjir, terutama terkait aliran listrik, sehingga keselamatan warga dapat terjamin meskipun situasi banjir masih berlangsung.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Praktisi Hukum Ketapang Sebut Ada Dugaan Penyelewengan Mark Up Investasi Modal Pemda 16 M Di Pengadaan Tanah

Indokalbar    Senin, Januari 27, 2025    Comment   

Praktisi Hukum Ketapang Sebut Ada Dugaan Penyelewengan Mark Up Investasi Modal Pemda 16 M Di Pengadaan Tanah

Foto: Praktisi hukum di Ketapang Darius Ivo Elmoswat

KETAPANG - Praktisi hukum di Ketapang Darius Ivo Elmoswat menyebut ada potensi dugaan penyelewengan anggaran yakni mark up pada penggunaan dana penyertaan modal Pemda Ketapang sebesar 16 M kepada Perusda KPM.

Menurut pengacara ini, jika yang dikatakan direktur Perusda benar tanahnya ada di Sungai Nanjung, maka potensi dugaan pidananya bisa mulai diselidiki di point itu. Kemudian selanjutnya akan terungkap fakta lain setelah diselidiki.

"Penyelidikan potensi korupsinya bisa start dari tanah yang disebut direktur itu. Saya pribadi agak menyangsikan ucapan dia. Andai ada (tanahnya), kan ketahuan bagaimana proses pengadaanya, berapa harga yang mereka bayar. Nanti berkembang proses penyelidikannya," kata Darius Ivo saat menghubungi awak media ini melalui saluran WA, Minggu pagi (26/1/2025).

Berdasarkan informasi yang diketahuinya, harga tanah kosong di daerah itu berada di sekitar 3-4 juta per hektar. Lain lagi, jika areal itu sudah ada di tumbuhi pohon kelapa sawit.

Darius Ivo menilai, dibalik investasi ini diduga ada kepentingan lain yang bermain.

"Sebutlah misal 4 juta per hektar, totalnya Rp 5.6 miliar. Masih 11.4 M lagi. Ini uangnya kemana lagi. Itupun kalau tanahnya benar ada. Saya juga ragu, berdasarkan informasi yang saya terima dari beberapa kenalan saya orang sana. Dugaan saya ini kepentingan lah," kata Darius Ivo. 

Menurutnya, masyarakat berhak tahu soal investasi Pemda itu karena dananya bersumber dari APBD, sehingga, tidak boleh ada yang disembunyikan. 

Hal ini berguna untuk meminimalisir dugaan dana itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

"Karena prinsip dasar menjalankan Perusda harus menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan profesionalisme atau istilahnya Good Corporate Governance (GCG). Sesuai UU, kita berhak kritis dan mengetahui tiap rupiah belanja dari duit APBD," kata dia. 

Agar tidak terkesan ada yang di tutupi, sepatunya lah penyidik kejaksaan menggali keterangan yang disampaikan direktur itu maupun pihak lain yang dinilai mengetahui proses penyertaan modal Pemda ini. Apalagi, informasi ini sudah menjadi konsumsi publik

"Kita mintalah Kejaksaan selidiki informasi ini. Kan sudah dibuka ke publik. Nilai penyertaan modalnya pun cukup besar, sehingga biaya penyelidikan sampai penuntutan saya rasa sesuai lah," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, direktur Perusda, Alkap Pasti saat ditanya wartawan soal penggunaan dana penyertaan modal Pemda Ketapang pada Rabu 22 Januari lalu mengatakan, Perusda menerima dana penyertaan modal sebesar 16 miliar dari APBD tahun 2022. 

Cuan sebesar itu dipakai buat bikin proposal penawaran kerjasama kepada beberapa pihak swasta lain diantaranya kepada perusahaan pupuk di Surabaya dan Perwakilan di Ketapang. 

Investasi itu juga disebutkannya untuk pengadaan tanah di desa Sungai Nanjung kecamatan Matan Hilir Selatan seluas 1.400 hektar yang rencananya untuk kebun kelapa sawit, walau masih stagnan. 

"Hutan itu berstatus APL (areal penggunaan lain) belum pernah digarap. Kami masih mencari investor. Kalau sawit kan per hektar sampai buah pasir itu kurang lebih 70 juta per hektar, tidak cukuplah modal kita," kata Alkap Pasti. 

(Muzahidin)

KPAD Pontianak fokuskan lima program prioritas perlindungan anak

Indokalbar    Minggu, Januari 26, 2025    Comment   

KPAD Pontianak fokuskan lima program prioritas perlindungan anak

KPAD Pontianak fokuskan lima program prioritas perlindungan anak. (ANTARA)

Pontianak - Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Niyah Nurniyati mengatakan pihaknya pada 2025 memfokuskan lima program prioritas untuk perlindungan dan pengawasan pada anak.

“Program prioritas 2025 ada lima program. Program pendukung lainnya tentu juga penting dan terus kami maksimalkan untuk perlindungan dan pengawasan pada anak,” ujarnya di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan program prioritas pertama tersebut adalah menyukseskan program gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia. Tujuh kebiasaan itu yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur lebih awal.

“Gerakan tersebut sudah diluncurkan dan KPAD Pontianak bersama para pihak tentunya menyukseskan tersebut,” jelas dia.

Untuk program prioritas kedua yakni mendorong terbitnya peraturan daerah (perda) pembatasan jam malam anak. Hal itu juga sejalan dengan gerakan tujuh kebiasaan baik anak Indonesia yakni tidur lebih awal.

Pihaknya pada 22 Januari 2025 telah melakukan pertemuan dengan para pihak yang membahas perlunya perda tersebut. Kemudian akan melakukan pertemuan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih setelah dilantik. Begitu juga dengan DPRD Kota Pontianak juga akan melakukan pertemuan dengan legislator tersebut.

“Perda ini penting karena di Pontianak sudah sering anak terlibat dalam aksi geng motor dan senjata tajam. Ada aksi saling serang dan lainnya. Kami menyakini perda pembatasan jam malam bisa menjadi solusi. Selain sejalan dengan kebiasaan tujuh anak Indonesia juga bisa menciptakan suasana berkomunikasi secara intens dengan keluarga,” papar dia.

Program prioritas ketiga mendorong peraturan Wali Kota Pontianak berkaitan ketahanan keluarga. Berdasarkan kajian KPAD, keluarga memiliki peranan penting karena keluarga pertama dan utama untuk perlindungan dan pengawasan terhadap anak.

“Fakta di lapangan ditemukan saat ini yakni anak lebih senang dengan temannya dibandingkan keluarganya,” jelas dia.

Selanjutnya, program prioritas keempat mendorong optimalisasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah (TPPKS) di semua tingkatan dan sekolah di Kota Pontianak.

“TPPKS penting untuk mendeteksi anak agar tidak menjadi korban atau pelaku dari aksis kekerasan,” jelas dia.

Kemudian, program prioritas kelima yakni mendorong unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan anak terbentuk. Hal itu karena selama ini masih terkendala pada penanganan. Satu di antara kendala penanganan belum memiliki rumah aman.

“Program prioritas terus kami kawal dan dorong sehingga perlindungan anak dan pengawasannya di Kota Pontianak maksimal. Tentu kami butuh dukungan dari semua pihak,” ajak dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA 

Pengendara Motor Meninggal Dunia Vs Pick Up

Indokalbar    Minggu, Januari 26, 2025    Comment   

Pengendara Motor Meninggal Dunia Vs Pick Up

Foto: Polisi identifikasi kecelakaan lalu lintas di jalan Sekadau - Sanggau

SEKADAU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sanggau-Sekadau, Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Minggu (26/1/2025) sekitar pukul 09.50 WIB. Insiden tersebut melibatkan satu unit sepeda motor Honda Revo dengan satu unit mobil Daihatsu Pick Up. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RSUD Sekadau.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula ketika sepeda motor yang dikendarai S (37) melaju dari arah Sanggau menuju Sekadau. Saat melintasi jalan lurus dan menurun di Desa Ensalang, sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil Daihatsu Pick Up yang dikemudikan oleh R (25).

“Mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan melewati garis tengah marka jalan, sehingga kecelakaan tidak terhindarkan karena jarak kedua kendaraan terlalu dekat,” ujar AKP Agus.

Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami patah tulang pada kaki kanan, paha kiri, serta luka parah di bagian dagu. Korban akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pengemudi mobil tidak mengalami luka.

AKP Agus juga menyebutkan bahwa seorang saksi di lokasi kejadian menngatakan bahwa kondisi jalan tersebut memang rawan kecelakaan. Jalan yang lurus kerap memicu pengendara melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keselamatan.

“Kedua kendaraan sudah dievakuasi dari lokasi kejadian. Kerugian materil akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Saat ini, Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan,” jelas AKP Agus.

Polres Sekadau mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan, untuk senantiasa mematuhi rambu lalu lintas dan menjaga kecepatan berkendara, terutama di jalan-jalan yang rawan kecelakaan.

“Kewaspadaan dan kehati-hatian adalah kunci utama untuk mencegah kecelakaan. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas dibandingkan kecepatan,” tukasnya.

Diduga, Dana Investasi Pemda Ketapang Di Selewengkan

Indokalbar    Minggu, Januari 26, 2025    Comment   

Diduga, Dana Investasi Pemda Ketapang Di Selewengkan

Foto: Kantor PT Ketapang Pangan Mandiri (KPM)

KETAPANG - Penyertaan modal pemda Ketapang pada BUMD PT KPM (Ketapang Pangan Mandiri) sebesar 16 miliar perlu diusut lebih jauh.

Pasalnya, dana tersebut sejatinya digunakan sebagai modal usaha untuk menambah pemasukan kas daerah. Namun, diduga dana itu diselewengkan.

Investasi Pemda ini terkesan menguap, dipakai diduga hanya buat bayar gaji para jajaran direksi maupun hal lainya yang bersifat biaya operasional sehingga, Perusda ini tidak ada satupun usaha yang sukses dijalankan. Akibatnya, deviden bagi kas daerah masih nihil.

Desas desus yang diperoleh, penyertaan modal ini diduga tidak melalui mekanisme pembahasan di tingkat Tim Anggaran DPRD dan eksekutif. 

Satu satunya instrumen legal yang dipakai hanya berupa Peraturan Bupati (Perbub) yakni Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Dasar kepada BUMD Ketapang Pangan Mandiri Tahun Anggaran 2022.

Dalam keteranganya kepada wartawan di Ketapang pada Rabu (22/01/2025) lalu, direktur Perusda KPM Alkap Pasti mengaku belum ada bisnis yang dijalankan BUMD. Usaha yang mereka buat hanya berupa penjajakan dengan beberapa calon mitra. 

"Sampai saat ini bisnis kami belum ada yang jalan, baru sebatas penjajakan kerjasama kepada perusahaan," kata Alkap. 

"2024 kita sudah menjajakan proposal kerjasama kepada perusahaan yang ada di ketapang, Kita juga sudah menjajaki kerjasama pupuk dengan perusahaan di Surabaya dan perwakilan di Ketapang. Semua kegiatan belum ada yang terealisasi," lanjut Alkap Pasti. 

Dari penelusuran dokumen pendirian perusahaan, Perumda KPM dibentuk berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah. 

Dimaksudkan sebagai wadah usaha yang lebih terencana dan terorganisir, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan untuk peningkatan PAD. Usaha yang dijalankan pada bidang diantaranya trading, budidaya kelapa sawit, tanaman holtikultura, pupuk organik dan jasa angkutan. 

Penempatan jajaran direksi maupun komisaris dilakukan dalam suatu proses seleksi. Dari hasil seleksi, terpilih Trian Adimarta, STP., M.Sc sebagai dewan pengawas dan M.Effendi, SE jabatan sebagai anggota direksi periode 2021-2026. 

Perusda ini dijalankan oleh beberapa direktur, dengan direktur utama dijabat Alkap Pasti, mantan komisioner KPU Ketapang. 

Masyarakat Ketapang mencurigai investasi ini hanya kedok untuk merugikan keuangan daerah. Masyarakat lantas menantang Kejaksaan Tinggi (Kajati) maupun Kejaksaan Negeri (Kajari) menyelidiki perkara ini sampai terang benderang. Mengusut penggunaan dana. Jika ada penyelewengan, harus naik ke meja persidangan. 

"Tidak mungkin hanya sebatas menjajakan proposal kerja sama kepada perusahaan. Kita minta pertanggung jawaban seperti apa bisnis yang sudah mereka geluti. Ada hasil bagi daerah ndak," ujar Marco salah seorang warga Ketapang. 

(Muzahidin)

DPRD Kalbar : Perlu penegakan Perda RTRW/RDTR dalam penanganan banjir

Indokalbar    Sabtu, Januari 25, 2025    Comment   

DPRD Kalbar : Perlu penegakan Perda RTRW/RDTR dalam penanganan banjir

DPRD Kalbar : Perlu penegakan Perda RTRW/RDTR dalam penanganan banjir. (ANTARA)

Pontianak - Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Agus Sudarmansyah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai langkah strategis dalam penanggulangan bencana banjir yang terus terjadi pada sejumlah daerah di provinsi itu.

"Banjir ini merupakan peringatan bagi semua pemerintah daerah di Kalbar untuk segera duduk bersama. Kita perlu konsolidasi dan koordinasi yang kuat terkait penyelesaian masalah banjir dari hulu ke hilir, termasuk kerusakan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan lahan," kata Agus di Pontianak, Sabtu.

Menurut Agus, banjir yang melanda banyak wilayah di Kalbar disebabkan oleh fenomena alam dan juga dampak dari penegakan aturan yang lemah.

Ia mengingatkan penanganan banjir harus melibatkan komitmen semua pihak untuk taat terhadap Perda RTRW/RDTR dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.

"Tanpa penegakan aturan yang tegas, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah banjir ini. Harus ada langkah konkret, meskipun ini tidak mudah dan membutuhkan waktu," kata Agus.

Agus menambahkan pentingnya pemulihan kerusakan lingkungan yang telah terjadi agar bencana serupa tidak terulang di masa depan.

Ia berharap semua pihak bisa bersatu untuk mengatasi permasalahan ini dengan tindakan nyata dan efektif.

"Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita semua bergerak dan bekerja sama. Jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mengatasi masalah ini," tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, melaporkan bencana banjir yang melanda Kalimantan Barat (Kalbar) semakin meluas dan mempengaruhi 33.485 jiwa di empat wilayah.

Dia menyebutkan di Kabupaten Sambas sebanyak 17.485 jiwa terdampak banjir, di antaranya dua orang meninggal dunia. Selain itu, di Kota Singkawang sebanyak 4.095 jiwa terdampak, sedangkan di Kabupaten Bengkayang dan Landak masing-masing tercatat 129 jiwa dan 11.776 jiwa terdampak.

"Bahkan, di Kabupaten Landak banjir merendam sekolah dasar, mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terhenti," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, BPBD mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menetapkan status tanggap darurat agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

5.216 jiwa warga terdampak banjir di Bengkayang mulai terima bantuan

Indokalbar    Sabtu, Januari 25, 2025    Comment   

5.216 jiwa warga terdampak banjir di Bengkayang mulai terima bantuan

5.216 jiwa warga terdampak banjir di Bengkayang mulai terima bantuan. (ANTARA)

Bengkayang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan ada 5.216 jiwa warga daerah itu yang terdampak banjir mulai menerima bantuan.

"Banjir terparah tahun ini terjadi di Kecamatan Ledo. Rumah banyak yang terendam, rata-rata ketinggian air mencapai 1,5 meter, bahkan lebih. Aktivitas warga juga lumpuh," kata Kepala BPBD kabupaten Bengkayang Dwi Berta di Bengkayang, Sabtu.

Ia mengatakan banjir yang terjadi di Ledo dan kecamatan lainnya dampak dari curah hujan tinggi beberapa hari ini, dan juga ada sungai besar yang menguap. Sehingga, warga yang bermukim di bantaran sungai yang paling terdampak.

Catatan BPBD, lanjut dia, ada sembilan kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang terdampak banjir, yaitu di Kecamatan Lumar terdapat satu desa, Kecamatan Ledo tujuh desa, Kecamatan Sanggau Ledo satu desa, Kecamatan Seluas satu desa, Kecamatan Jagoi Babang empat desa, Kecamatan Teriak empat desa, Kecamatan Monterado dua desa, Kecamatan Sungai Raya satu desa, dan Kecamatan Sungai Betung satu desa.

"Bantuan logistik khusus untuk di Kecamatan Ledo sudah disalurkan ke posko. Nanti, dari pihak kecamatan dan desa yang akan menyalurkan langsung ke masyarakat sesuai dengan data yang telah dihimpun," katanya.

Selain itu, dapur umum juga sudah disediakan, baik yang dibangun oleh Dinas Sosial, BPBD maupun dari swadaya masyarakat setempat. Kemudian, bantuan dari para donatur juga sudah mulai disalurkan hari ini. "Ada juga rumah warga digunakan untuk posko pengungsian sementara secara sukarela," kata dia.

Sementara itu, salah satu warga Kecamatan Ledo Darwis menuturkan ucapan terima kasih kepada para donatur yang secara sukarela memberikan bantuan kepada warga Ledo yang menjadi korban banjir.

"Baik itu dari Ormas, pihak swasta serta dinas terkait melalui bala bantuan yang sedang diturunkan melalui posko-posko bencana banjir di kecamatan Ledo. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan nikmat kepada kita semua," ujarnya.

Dia berharap banjir segera surut dan tidak terjadi hujan lagi. Sehingga, warga Ledo bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Dia menyatakan beberapa fasilitas umum, seperti masjid, puskesmas dan sekolah turut terdampak. Bahkan, kata dia, dari awal banjir sekolah diliburkan hingga saat ini.

"Anak asrama terdampak banjir, tidak bisa ke sekolah dan orang tua mereka juga belum datang bantuan sembakonya," kata dia.

Namun, dari berbagai bantuan yang datang tentunya meringankan warga yang terdampak banjir.

Saat ini, kata dia, warga sudah mengungsi di posko-posko yang disiapkan dan sebagian masih bertahan dalam rumah untuk menjaga harta benda mereka.

Oleh : Narwati/ANTARA

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal

Indokalbar    Sabtu, Januari 25, 2025    Comment   

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal.

KETAPANG - Pemda Ketapang sudah menginvestasikan sebesar Rp 16 miliar kepada perusahaan daerah (Perusda) Ketapang Pangan Mandiri (KPM) pada tahun 2022. 

Rencana bisnis perusahaan plat merah ini diakui masih jalan ditempat. Sejauh ini, proposal bisnis yang disebar Perusda belum menarik bagi calon mitra dagang. 

Direktur KPM, Alkap Pasti menjelaskan, penyertaan modal itu pihaknya terima tahun 2022. 

Alkap bilang, karena BUMD ini berdiri bukan berorientasi pada produk jadi, maka investasi pemda itu lebih banyak digunakan untuk membangun komunikasi dalam rangka menjajaki kerjasama bisnis dengan mitra usaha swasta. 

"2024 kita sudah menjajakan proposal kerjasama kepada perusahaan yang ada di ketapang, Kita juga sudah menjajaki kerjasama pupuk dengan perusahaan di surabaya dan perwakilan di ketapang. Semua kegiatan belum ada yang terealisasi," kata Alkap kepada wartawan di Ketapang, Rabu (22/01/2025).

Alkap mengatakan, pihaknya memiliki misi khusus di bidang perdagangan, treding hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

Saat ini menurut dia, perusahaan sudah memiliki aset berupa lahan kosong di desa Sungai Nanjung kecamatan Matan Hilir Selatan seluas 1.400 hektar. 

Lahan ini diplot menjadi kebun sawit. Tetapi karna nilai investasinya besar, rencana bisnis itu belum dijalankan. 

"Hutan itu berstatus HPL, belum pernah digarap. Kami masih mencari investor. Kalau sawitkan perhektar sampai buah pasir itu kurang lebih 70 juta perhektar modalnya, tidak cukuplah modal kita," ucap dia. 

Diakuinya, seluruh rencana bisnis yang terkonsep sampai saat ini belum ada yang jalan, baru sampai penjajakan penjakan kerja sama.

"Sampai saat ini bisnis kami belum ada yang jalan, baru sebatas penjajakan kerjasama kepada perusahaan," kata Alkap. 

Investasi Pemda segede itu pada Perusda dinilai mubazir oleh beberapa pihak. Ormas Laki Ketapang menganggap, jika manajemen perusda hanya lihai buat proposal. Hal ini sama saja dengan lembaga non provit lainya.

Ormas ini pun mempertanyakan keseriusan jajaran direksi perusda mengelola dan mempertanggung jawabkan duit daerah yang sudah mereka terima. 

"Seperti apa pertanggung jawaban duit 16 M itu. bisnis apa yang sudah mereka geluti, kantor nya saja tutup terus, masak uang segitu banyak hanya sebatas bikin proposal kerjasama," ujar Ujang Yandi. 

Penulis: Muzahidin