Berita Indokalbar.com

25 Januari 2025

DPRD Kalbar : Perlu penegakan Perda RTRW/RDTR dalam penanganan banjir

DPRD Kalbar : Perlu penegakan Perda RTRW/RDTR dalam penanganan banjir
DPRD Kalbar : Perlu penegakan Perda RTRW/RDTR dalam penanganan banjir. (ANTARA)
Pontianak - Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Agus Sudarmansyah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai langkah strategis dalam penanggulangan bencana banjir yang terus terjadi pada sejumlah daerah di provinsi itu.

"Banjir ini merupakan peringatan bagi semua pemerintah daerah di Kalbar untuk segera duduk bersama. Kita perlu konsolidasi dan koordinasi yang kuat terkait penyelesaian masalah banjir dari hulu ke hilir, termasuk kerusakan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan lahan," kata Agus di Pontianak, Sabtu.

Menurut Agus, banjir yang melanda banyak wilayah di Kalbar disebabkan oleh fenomena alam dan juga dampak dari penegakan aturan yang lemah.

Ia mengingatkan penanganan banjir harus melibatkan komitmen semua pihak untuk taat terhadap Perda RTRW/RDTR dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.

"Tanpa penegakan aturan yang tegas, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah banjir ini. Harus ada langkah konkret, meskipun ini tidak mudah dan membutuhkan waktu," kata Agus.

Agus menambahkan pentingnya pemulihan kerusakan lingkungan yang telah terjadi agar bencana serupa tidak terulang di masa depan.

Ia berharap semua pihak bisa bersatu untuk mengatasi permasalahan ini dengan tindakan nyata dan efektif.

"Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita semua bergerak dan bekerja sama. Jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mengatasi masalah ini," tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, melaporkan bencana banjir yang melanda Kalimantan Barat (Kalbar) semakin meluas dan mempengaruhi 33.485 jiwa di empat wilayah.

Dia menyebutkan di Kabupaten Sambas sebanyak 17.485 jiwa terdampak banjir, di antaranya dua orang meninggal dunia. Selain itu, di Kota Singkawang sebanyak 4.095 jiwa terdampak, sedangkan di Kabupaten Bengkayang dan Landak masing-masing tercatat 129 jiwa dan 11.776 jiwa terdampak.

"Bahkan, di Kabupaten Landak banjir merendam sekolah dasar, mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terhenti," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, BPBD mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menetapkan status tanggap darurat agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

5.216 jiwa warga terdampak banjir di Bengkayang mulai terima bantuan

5.216 jiwa warga terdampak banjir di Bengkayang mulai terima bantuan
5.216 jiwa warga terdampak banjir di Bengkayang mulai terima bantuan. (ANTARA)
Bengkayang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan ada 5.216 jiwa warga daerah itu yang terdampak banjir mulai menerima bantuan.

"Banjir terparah tahun ini terjadi di Kecamatan Ledo. Rumah banyak yang terendam, rata-rata ketinggian air mencapai 1,5 meter, bahkan lebih. Aktivitas warga juga lumpuh," kata Kepala BPBD kabupaten Bengkayang Dwi Berta di Bengkayang, Sabtu.

Ia mengatakan banjir yang terjadi di Ledo dan kecamatan lainnya dampak dari curah hujan tinggi beberapa hari ini, dan juga ada sungai besar yang menguap. Sehingga, warga yang bermukim di bantaran sungai yang paling terdampak.

Catatan BPBD, lanjut dia, ada sembilan kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang terdampak banjir, yaitu di Kecamatan Lumar terdapat satu desa, Kecamatan Ledo tujuh desa, Kecamatan Sanggau Ledo satu desa, Kecamatan Seluas satu desa, Kecamatan Jagoi Babang empat desa, Kecamatan Teriak empat desa, Kecamatan Monterado dua desa, Kecamatan Sungai Raya satu desa, dan Kecamatan Sungai Betung satu desa.

"Bantuan logistik khusus untuk di Kecamatan Ledo sudah disalurkan ke posko. Nanti, dari pihak kecamatan dan desa yang akan menyalurkan langsung ke masyarakat sesuai dengan data yang telah dihimpun," katanya.

Selain itu, dapur umum juga sudah disediakan, baik yang dibangun oleh Dinas Sosial, BPBD maupun dari swadaya masyarakat setempat. Kemudian, bantuan dari para donatur juga sudah mulai disalurkan hari ini. "Ada juga rumah warga digunakan untuk posko pengungsian sementara secara sukarela," kata dia.

Sementara itu, salah satu warga Kecamatan Ledo Darwis menuturkan ucapan terima kasih kepada para donatur yang secara sukarela memberikan bantuan kepada warga Ledo yang menjadi korban banjir.

"Baik itu dari Ormas, pihak swasta serta dinas terkait melalui bala bantuan yang sedang diturunkan melalui posko-posko bencana banjir di kecamatan Ledo. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan nikmat kepada kita semua," ujarnya.

Dia berharap banjir segera surut dan tidak terjadi hujan lagi. Sehingga, warga Ledo bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Dia menyatakan beberapa fasilitas umum, seperti masjid, puskesmas dan sekolah turut terdampak. Bahkan, kata dia, dari awal banjir sekolah diliburkan hingga saat ini.

"Anak asrama terdampak banjir, tidak bisa ke sekolah dan orang tua mereka juga belum datang bantuan sembakonya," kata dia.

Namun, dari berbagai bantuan yang datang tentunya meringankan warga yang terdampak banjir.

Saat ini, kata dia, warga sudah mengungsi di posko-posko yang disiapkan dan sebagian masih bertahan dalam rumah untuk menjaga harta benda mereka.

Oleh : Narwati/ANTARA

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal
Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal.
KETAPANG - Pemda Ketapang sudah menginvestasikan sebesar Rp 16 miliar kepada perusahaan daerah (Perusda) Ketapang Pangan Mandiri (KPM) pada tahun 2022. 

Rencana bisnis perusahaan plat merah ini diakui masih jalan ditempat. Sejauh ini, proposal bisnis yang disebar Perusda belum menarik bagi calon mitra dagang. 

Direktur KPM, Alkap Pasti menjelaskan, penyertaan modal itu pihaknya terima tahun 2022. 

Alkap bilang, karena BUMD ini berdiri bukan berorientasi pada produk jadi, maka investasi pemda itu lebih banyak digunakan untuk membangun komunikasi dalam rangka menjajaki kerjasama bisnis dengan mitra usaha swasta. 

"2024 kita sudah menjajakan proposal kerjasama kepada perusahaan yang ada di ketapang, Kita juga sudah menjajaki kerjasama pupuk dengan perusahaan di surabaya dan perwakilan di ketapang. Semua kegiatan belum ada yang terealisasi," kata Alkap kepada wartawan di Ketapang, Rabu (22/01/2025).

Alkap mengatakan, pihaknya memiliki misi khusus di bidang perdagangan, treding hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

Saat ini menurut dia, perusahaan sudah memiliki aset berupa lahan kosong di desa Sungai Nanjung kecamatan Matan Hilir Selatan seluas 1.400 hektar. 

Lahan ini diplot menjadi kebun sawit. Tetapi karna nilai investasinya besar, rencana bisnis itu belum dijalankan. 

"Hutan itu berstatus HPL, belum pernah digarap. Kami masih mencari investor. Kalau sawitkan perhektar sampai buah pasir itu kurang lebih 70 juta perhektar modalnya, tidak cukuplah modal kita," ucap dia. 

Diakuinya, seluruh rencana bisnis yang terkonsep sampai saat ini belum ada yang jalan, baru sampai penjajakan penjakan kerja sama.

"Sampai saat ini bisnis kami belum ada yang jalan, baru sebatas penjajakan kerjasama kepada perusahaan," kata Alkap. 

Investasi Pemda segede itu pada Perusda dinilai mubazir oleh beberapa pihak. Ormas Laki Ketapang menganggap, jika manajemen perusda hanya lihai buat proposal. Hal ini sama saja dengan lembaga non provit lainya.

Ormas ini pun mempertanyakan keseriusan jajaran direksi perusda mengelola dan mempertanggung jawabkan duit daerah yang sudah mereka terima. 

"Seperti apa pertanggung jawaban duit 16 M itu. bisnis apa yang sudah mereka geluti, kantor nya saja tutup terus, masak uang segitu banyak hanya sebatas bikin proposal kerjasama," ujar Ujang Yandi. 

Penulis: Muzahidin

Fasilitas Bangunan Ponpes Hidayatullah di Pulau Ketapang Kecil Dirusak Warga Lokal

Fasilitas Bangunan Ponpes Hidayatullah di  Pulau Ketapang Kecil Dirusak Warga Lokal
Kaca depan gedung kantor Ponpes Hidayatullah pecah dirusak warga setempat.
KETAPANG - Beberapa bagian bangunan Ponpes Hidayatullah di jalan Hidayah Kelurahan Sampit atau dikenal dengan sebutan daerah pulau Ketapang Kecil dirusak tiga orang warga setempat pada Sabtu (18/01/2025) pukul 06.50 WIBA.

Ketiga pelaku mengklaim, sebagian tanah diatas bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) itu milik mereka. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang, AKP Ryan Eka Cahya menyampaikan, Polres menerima laporan dari seorang pengurus Ponpes bernama Abdul Hasim,melapor gedung Ponpes dirusak oleh MM, R dan MR. 

"Ketiga terlapor merupakan warga kelurahan Sampit kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang," kata Ryan dalam siaran tertulisnya.

Disampaikan Ryan, aksi premanisme itu berawal saat pelapor mendengar suara ribut dari arah gerbang Ponpes pada Sabtu pagi itu. 

Pelapor mendatangi arah suara itu dan melihat tiga pelaku sedang merusak pintu gerbang, pagar dan pos jaga memakai sebatang besi panjang. 

Selepas puas merusak bagian depan, aksi para pelaku dilanjutkan pada areal perkantoran Ponpes. Bagian kaca dan kanopi jadi sasaran tiga orang itu. 

Kebringasan para pelaku tidak berani dicegah oleh Abdul Hasim karena ketiganya juga membawa senjata tajam. 

"Ketiga orang terlapor pada saat itu juga membawa senjata tajam saat melakukan aksinya,"ujar dia. 

Saat ini terduga para pelaku sudah dilakukan tindakan hukum dengan pasal yang disangkakan yakni pasal 170 atau pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. 

Penulis: Muzahdin

24 Januari 2025

Bank Indonesia komitmen tingkatkan produktivitas pertanian di Kalbar

Bank Indonesia komitmen tingkatkan produktivitas pertanian di Kalbar
Bank Indonesia komitmen tingkatkan produktivitas pertanian di Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung pengembangan produktivitas pertanian di Kalimantan Barat (Kalbar) melalui berbagai program strategis dan bantuan rutin kepada petani di sejumlah daerah di Kalbar.

"Panen padi bersama yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Makmur Desa Kuala Mandor menjadi salah satu langkah nyata yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kalbar," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat Anggini Sari di Kuala Mandor B, Kamis.

Sebagai wujud komitmennya, Bank Indonesia memberikan sarana dan prasarana pertanian berupa alat dan mesin yang membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian.

Langkah tersebut turut mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang berfokus pada empat aspek utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

"Kami bersyukur dapat berkontribusi dalam mendukung kelompok-kelompok tani melalui berbagai bantuan. Hasilnya telah memenuhi harapan dengan peningkatan produktivitas dan ketersediaan bahan pangan," ujar Anggini.

Sementara Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung sektor pertanian.

Ia mengungkapkan, dari total luas wilayah pertanian Kalimantan Barat yang mencapai 10,5 juta hektare, 6,3 juta hektare digunakan untuk pertanian padi. Komoditas itu merupakan salah satu andalan untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

"Pendekatan korporasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia sangat inspiratif. Kolaborasi ini memberikan harapan besar bagi Kalimantan Barat untuk mencapai target produksi pertanian yang lebih baik," tuturnya.

Harisson juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Program-program yang mencakup penanaman, pengolahan, hingga pemasaran hasil panen diharapkan dapat memastikan stabilitas stok dan harga pangan di pasar.

Dengan dukungan semua pihak, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat. Program itu juga sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan swasembada pangan dan penguatan ekonomi daerah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Jasa Raharja Inisiasi Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas di Kabupaten Sekadau

Foto: Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas di Kabupaten Sekadau.

SEKADAU - Sebagai komitmen untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan khususnya di wilayah Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, Jasa Raharja mengadakan kegiatan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) bersama instansi terkait yang bertempat di Lupung Coffee Sekadau, Jumat (24/1/2025).

FKLL memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antar instansi untuk berkolaborasi dalam berbagi program, salah satunya ketertiban berlalu lintas dan pencegahan kecelakaan serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya.

Di awal tahun 2025 ini, Jasa Raharja menginisiasi kegiatan Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas sebagai Langkah awal untuk merumuskan program-program yang berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Hermansyah mengungkap bahwa sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini karena sangat positif dimana banyak aspirasi dan masukan serta saran untuk menjadi bahan OPD dalam melaksanakan sesuai tupoksinya. 

Hermansyah juga menyebutkan dalam pelaksanaan akan fokus pada penekanan angka kecelakaan lalulintas di wilayah Kabupaten Sekadau, beliau mengharapkan rambu-rambu yang dipasang supaya bisa dipatuhi dan dipahami oleh pengguna jalan raya. 

"Untuk penyeberangan, untuk memperhatikan cuaca dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari demi keselamatan penumpang," ungkapnya.

Salah satu poin yang dibahas adalah program bersama untuk menekan angka kecelakaan, mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat serta wilayah yang menjadi titik rawan kecelakaan, serta upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan khususnya di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. 

Dalam kesempatan Kanit Turjuwali Lantas Sekadau Alexander Aldo, SH., MAP menyampaikan tentang kondisi infrastruktur di Wilayah Jalan Sekadau - Sintang kecil dan yang saat ini memasuki musim penghujan yang menjadikan Jalan Lintas Nasional kabupaten Sintang dan Sekadau agak rawan.

Ditempat yang sama, mewakili Jasa Raharja Kabupaten Sekadau, M.Iqbal mengungkapkan bersama instansi terkait sangat konsen khususnya dalam pencegahan kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan. 

"Harapan kami tentunya dapat dihadirkannya program bersama untuk tahun 2025 dan angka kecelakaan dapat ditekan," ujarnya.

FKLL ini diharapkan berjalan secara rutin untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan menemukan terobosan baru untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.

Dengan adanya kegiatan ini, Jasa Raharja berharap dapat terus berkontribusi dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas melalui program-program yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Dandim diwakili Perwira Penghubung 1204/Sanggau - Sekadau Mayor Inf M. Yunus, Kepala UPT PPD Wilayah Sanggau Perwakilan Sekadau, Kepala Dinas Kesehatan diwakili kasubag umum Budiono, Kepala dinas DPUPR Heri Handoko, Manajer PLN Sekadau diwakili Team Leader Teknik Iwan Anwardiansyah, Kepala satuan polisi pamong praja diwakili Kasi Limas Untung Sapto, Camat Sekadau hilir diwakili Kasi Tratib Abang Rapa'i dan Dinas Pemadam kebakaran L. Amat.

Polres Sekadau Buka Posko Pengaduan Korban Arisan Get, Ini Cara Pelaporannya

Polres Sekadau Buka Posko Pengaduan Korban Arisan Get, Ini Cara Pelaporannya
Polres Sekadau Buka Posko Pengaduan Korban Arisan Get, Ini Cara Pelaporannya.
SEKADAU – Polres Sekadau melalui Satreskrim membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban dugaan penipuan arisan get. Kasus ini diduga melibatkan banyak korban, tidak hanya dari Kabupaten Sekadau, tetapi juga dari luar daerah.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si, melalui Kasat Reskrim IPTU Kuswiyanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan pelaporan melalui WhatsApp untuk mendata jumlah korban dan kerugian.

"Posko ini kami buka agar korban yang berada di luar daerah Sekadau dapat melaporkan kasusnya dengan lebih mudah. Laporan bisa dilakukan melalui WhatsApp, tetapi untuk proses hukum dan kepentingan penyidikan, korban wajib datang membuat laporan resmi di Polres Sekadau," ujar IPTU Kuswiyanto, Jumat (24/1/2025).

IPTU Kuswiyanto menegaskan bahwa, setelah laporan resmi dibuat oleh korban di Polres Sekadau, selanjutnya korban akan diambil keterangan oleh penyidik.

“Korban dapat menghubungi nomor WhatsApp Satreskrim Polres Sekadau di 081524652407 untuk melaporkan kasusnya,” terang IPTU Kuswiyanto.

Berikut tata cara pelaporan bagi korban arisan get:

1. Menyertakan identitas diri (foto KTP)

2. Menceritakan kronologis kejadian yang dialami korban serta menjelaskan besarnya kerugian secara singkat dan jelas.

3. Menyertakan bukti yang dimiliki, contoh bukti transfer uang, screenshot (tangkapan layar) percakapan antara korban dengan terlapor. Kemudian print out rekening koran dan bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara yang diadukan.

Perdana, Wakapolres Sekadau Yang Baru Pimpin Apel

Foto: Wakapolres Sekadau, Kompol Asep Mustopa Kamil, memimpin apel pagi perdana di halaman Mapolres Sekadau

SEKADAU - Wakapolres Sekadau, Kompol Asep Mustopa Kamil, memimpin apel pagi perdana di halaman Mapolres Sekadau pada Kamis (23/1/2025). Apel ini diikuti oleh para Pejabat Utama, perwira, dan seluruh personel Polri serta ASN. Dalam kesempatan tersebut, Kompol Asep menyampaikan sejumlah arahan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga nama baik institusi.

Dalam pembukaannya, Kompol Asep mengucapkan rasa syukur atas tugas baru yang diembannya sebagai Wakapolres Sekadau. Ia juga meminta dukungan dan kerja sama dari seluruh personel agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Sebagai Wakapolres, tugas utama saya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan internal. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik, karena keberhasilan seorang pemimpin juga tergantung pada dukungan rekan-rekan semua,” ujarnya.

Kompol Asep juga menyampaikan pentingnya adaptasi di era digital. Ia mengingatkan para anggota untuk bijak dalam menggunakan media sosial, mengingat sorotan publik terhadap institusi Polri sangat tinggi.

“Mari kita manfaatkan teknologi dengan bijak dan hati-hati. Jangan sampai unggahan di media sosial menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kita. Selalu jaga sikap, baik di dunia nyata maupun di dunia maya,” tegasnya.

Selain itu, Kompol Asep juga menekankan larangan keras terhadap keterlibatan anggota dalam judi online. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga keluarga dan institusi.

“Judi online adalah pelanggaran serius. Saya tidak ingin ada anggota Polres Sekadau yang dipanggil oleh Propam atau Paminal karena terlibat dalam hal ini. Patuhi aturan dan jauhi pelanggaran,” pesannya.

Dalam bidang operasional, Kompol Asep menginstruksikan seluruh personel untuk memastikan kelengkapan administrasi penggunaan senjata api. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga keamanan diri saat bertugas dan menghindari potensi penyalahgunaan senjata.

Kompol Asep juga mengingatkan tentang potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Ia meminta seluruh anggota untuk tetap waspada dan memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga.

“Jaga kesehatan, waspada terhadap bencana, dan mari kita bersama-sama menjaga keselamatan serta keamanan masyarakat. Semoga tugas kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT,” tutup Kompol Asep.

Apel pagi perdana ini menjadi momentum penting bagi Wakapolres Sekadau untuk memperkuat sinergi antar anggota serta memastikan seluruh personel memahami arahan strategis dalam menjalankan tugas.

23 Januari 2025

Polda Kalbar gelar operasi Liong Kapuas 2025

Polda Kalbar gelar operasi Liong Kapuas 2025
Polda Kalbar gelar operasi Liong Kapuas 2025. (ANTARA)
Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) resmi menggelar Operasi Liong Kapuas 2025 untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Imlek 2576 dan Cap Go Meh.

"Operasi ini berlangsung selama 17 hari, dari 28 Januari hingga 13 Februari 2025, mencakup seluruh wilayah hukum Polda Kalbar dengan fokus pada pengamanan tempat ibadah, lokasi keramaian, dan jalur strategis," kata Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Roma Hutajulu, di Pontianak, Kamis.

Persiapan operasi diawali dengan Latihan Pra Operasi (Latpraops) yang berlangsung di Graha Khatulistiwa.

"Operasi Liong Kapuas adalah bagian dari upaya untuk memastikan perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kalimantan Barat berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat," tuturnya.

Dalam Latpraops, Wakapolda Kalbar menekankan pentingnya simulasi berbasis potensi kerawanan. Latihan ini bertujuan untuk membekali personel dengan pemahaman menyeluruh terhadap situasi di lapangan, sehingga mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi gangguan.

"Saya berharap Operasi Liong Kapuas dapat berjalan sukses, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama perayaan Imlek dan Cap Go Meh," katanya.

Operasi Liong Kapuas merupakan wujud nyata komitmen Polda Kalbar dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya. Dengan koordinasi dan persiapan matang, dia berharap seluruh jajaran kepolisian optimis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan perayaan Imlek dan Cap Go Meh yang aman dan penuh kedamaian bagi seluruh warga Kalimantan Barat," kata Roma.

Operasi Liong Kapuas tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menikmati perayaan tradisional tanpa rasa khawatir, dan menciptakan suasana kondusif yang mendukung kerukunan dan keharmonisan.

Di tempat yang sama, Kabidhumas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bayu Suseno, menjelaskan bahwa Operasi Liong Kapuas akan memprioritaskan pengamanan terhadap 239 klenteng dan 170 vihara, lokasi keramaian seperti tempat hiburan, daerah pantai, dan pulau, serta jalur strategis seperti Pontianak-Singkawang yang diprediksi akan mengalami lonjakan mobilitas masyarakat selama libur nasional.

Selain itu, operasi ini juga akan mengantisipasi dan mengatasi potensi gangguan seperti isu SARA, gangguan kamtibmas, dan dampak cuaca ekstrem. Satgas Siber dan Satgas Preemtif akan aktif memantau dan menangkal penyebaran informasi provokatif di media sosial.

"Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan isu provokatif yang dapat memicu konflik berbasis SARA. Kami akan memastikan potensi tersebut dapat diatasi sejak dini melalui deteksi aktif dan edukasi kepada masyarakat," kata Bayu Suseno.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

PWI Kalbar dan Kejati Perkuat Sinergi Jelang HPN 2025

Foto: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat (Kalbar), Kundori bersama jajarannya disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Edyward Kaban saat melakukan audiensi pada pada Selasa (21/1/2025). [PWI Kalimantan Barat]

PONTIANAK – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Edyward Kaban, menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar di Kantor Kejati Kalbar pada Selasa (21/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Edyward Kaban menyambut baik program-program positif yang digagas oleh PWI Kalbar dalam upaya memajukan jurnalisme profesional dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya pemberitaan yang berkualitas di tengah derasnya arus informasi yang sering kali sulit dipertanggungjawabkan, terutama di media sosial.

“Di era informasi yang begitu cepat ini, masyarakat sangat membutuhkan berita-berita yang benar, akurat, dan berkualitas. Oleh karena itu, peran pers sangat strategis dalam memberikan informasi yang bertanggung jawab,” ungkap Edyward.

Edyward juga memberikan apresiasi atas berbagai inisiatif PWI Kalbar dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung puncak perayaan HPN 2025, yang akan digelar pada 19 Februari mendatang di Kalimantan Barat.

Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, yang memimpin audiensi tersebut, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Kajati Kalbar beserta jajarannya. Ia berharap sinergi antara PWI dan Kejati dapat terus terjalin dengan baik untuk mendukung terciptanya pemberitaan yang informatif dan konstruktif.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Kajati Kalbar terhadap program-program kami, termasuk dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2025. Kami berharap komunikasi dan sinergi ini dapat terus berjalan dengan baik,” ujar Kundori.

Kunjungan ini, lanjut Kundori menjadi komitmen PWI Kalbar untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Kalbar, demi mendorong perkembangan jurnalisme yang profesional dan berdampak positif bagi masyarakat.

"Kita membangun silaturahmi tentunya kepada pihak manapun baik itu pemerintah maupun swasta yang tujuannya adalah mendorong perkembangan jurnalisme yang profesional dan berdampak positif bagi masyarakat terutama di Kalimantan Barat," tutup Kundori. (***)


Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda