Berita Indokalbar.com

21 Desember 2024

Disdikbud Kalbar pertahankan sistem zonasi kombinasi pada PPDB 2025

Disdikbud Kalbar pertahankan sistem zonasi kombinasi pada PPDB 2025
Disdikbud Kalbar pertahankan sistem zonasi kombinasi pada PPDB 2025. (ANTARA)
Pontianak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat (Kalbar) berupaya mempertahankan sistem zonasi kombinasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 mendatang.

"Sistem ini dinilai efektif dalam menghapus diskriminasi, mencegah penumpukan Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Sistem zonasi kombinasi memungkinkan calon siswa kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar di sekolah favorit. Ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan," ujar Kepala Disdikbud Kalbar Rita Hastarita, di Pontianak, Sabtu.

Rita menjelaskan sistem zonasi kombinasi menggabungkan beberapa jalur penerimaan, seperti zonasi, prestasi, dan afirmasi, sehingga lebih inklusif dan adil bagi semua kalangan.

Namun demikian Disdikbud Kalbar tetap menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dijadwalkan pada Januari 2025 terkait perubahan regulasi dalam sistem penerimaan siswa baru.

"Kami siap mengikuti apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, meskipun harapan kami sistem zonasi kombinasi tetap dipertahankan, karena telah terbukti memberikan dampak positif di Kalimantan Barat," tuturnya.

Rita menambahkan isu perubahan regulasi pendidikan, termasuk wacana penghapusan sistem zonasi oleh pemerintah pusat, menjadi perhatian khusus bagi Disdikbud Kalbar.

Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi agar pelaksanaan PPDB berjalan lancar, termasuk penyesuaian kuota dan alokasi zonasi di seluruh kabupaten dan kota.

“Biasanya kami mulai menyusun teknis PPDB pada Maret. Oleh karena itu kami berharap keputusan regulasi segera diterbitkan agar kami memiliki cukup waktu untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat daerah,” ujarnya.

Sistem zonasi kombinasi di Kalbar ini dianggap berhasil menciptakan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Tidak hanya menghapus diskriminasi, sistem ini juga mencegah penumpukan SDM di sekolah tertentu dan memberikan kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan berkualitas.

"Kami yakin dengan sistem ini, pendidikan di Kalimantan Barat bisa lebih maju dan merata, karena setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonominya, mendapatkan kesempatan yang sama," kata Rita.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Satgas Pamtas sita 92 pucuk senjata api eks PGRS di perbatasan Kalbar

Satgas Pamtas sita 92 pucuk senjata api eks PGRS di perbatasan Kalbar
Satgas Pamtas sita 92 pucuk senjata api eks PGRS di perbatasan Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) menyita 92 pucuk senjata api rakitan eks pemberontakan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dari masyarakat melalui operasi persuasif di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah teritorial Korem 121/ABW,

"Penyitaan terhadap 92 senjata api rakitan dan 35 butir amunisi tersebut dilakukan Satgas Armed Yon Zipur 5/ABW di sektor timur dan Satgas Yon Kav 12/BC di sektor barat dari masyarakat sipil, " ujar Danrem 121/ABW Brigjen TNI Luqman Arif selaku Dankolakops yang membawahi dua Satgas Pamtas RI-Malaysia di Sektor Timur dan Sektor Barat, saat siaran media di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa operasi yang ada melengkapi keberhasilan sebelumnya yang dilakukan Satgas Pamtas RI-Malaysia dari Yonarmed 10/Bradjamusti dan Yonarmed 16/Tumbak Kaputing yang telah menyita lebih dari 150 senjata api rakitan beserta amunisi eks pemberontakan PGRS/Paraku di wilayah Kalbar.

"Kami berterima kasih atas kerja sama masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata-senjata tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan," ujar Luqman.

Ia menyebutkan bahwa senjata-senjata tersebut merupakan sisa peninggalan eks PGRS/Paraku merupakan senjata api rakitan laras panjang. Beberapa di antaranya masih aktif dan berpotensi membahayakan jika disalahgunakan.

"Proses penyitaan dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparat desa," jelas dia.

Ia menambahkan senjata tersebut merupakan warisan dari masa konflik pada era 1960-an hingga 1970-an, ketika PGRS dan Paraku masih aktif beroperasi di wilayah Kalbar. Menurut Luqman, senjata itu masih digunakan masyarakat untuk berburu. Namun demi keamanan, senjata api warisan itu sudah tidak relevan lagi disimpan di tengah situasi yang damai.

Ia menegaskan bahwa masyarakat yang menyerahkan senjata api rakitan tidak akan dikenakan sanksi hukum, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan pendekatan persuasif dalam mengamankan senjata ilegal.

"Operasi ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di perbatasan. Kami akan terus meningkatkan sinergi dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas keamanan," tambahnya.

Sebagai upaya lanjutan, Korem 121/Abw juga menggelar sosialisasi tentang bahaya penyimpanan senjata ilegal serta pentingnya menjaga keamanan wilayah perbatasan.

"Kami berharap langkah ini dapat menjadi model bagi masyarakat di daerah lain untuk turut serta dalam menjaga kedamaian dan keamanan di lingkungannya, " jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

20 Desember 2024

Pemkot Pontianak: Peringatan BMKG jadi perhatian kurangi dampak banjir

Pemkot Pontianak: Peringatan BMKG jadi perhatian kurangi dampak banjir
Pemkot Pontianak: Peringatan BMKG jadi perhatian kurangi dampak banjir. (ANTARA)
Pontianak - Penjabat Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat Edi Suryanto mengatakan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi perhatian agar bisa mengurangi potensi atau dampak banjir.

"Dari BMKG sudah memberikan peringatan pada Desember 2024, terutama dua hari lalu dan saat ini air pasang akan tinggi. Itu bisa jadi perhatian pemerintah kota dan masyarakat untuk mencegah dampak air pasang atau potensi banjir," ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ia menambahkan pada 5 Januari 2025 juga sudah ada peringatan akan potensi air naik dan banjir. Hal itu harus menjadi perhatian semua pihak agar dampak buruk bisa dicegah atau antisipasi.

"Dengan air pasang, jika ditambah hujan, air naik ke rumah dan di jalan juga. Hal itu harus menjadi perhatian bersama agar dampak negatif bisa diminimalisasi atau dicegah," ujar dia.

Ia menjelaskan untuk upaya penangan dengan fenomena alam tersebut, pemerintah Kota Pontianak tengah menyusun rencana strategis seperti meningkatkan fungsi pintu air.

"Optimalisasi pintu air penting untuk saat ini dan jangka panjang. Termasuk juga minggu ini ada gotong - royong pembersihan parit," kata dia.

Ia mengatakan dari laporan dinas terkait, saat ini sebagian besar parit di Kota Pontianak mengalami pendangkalan. Hal itu perlu solusi dan eksekusi agar air bisa turun cepat ke sungai atau laut.

"Dari Dinas PU Kota Pontianak, parit mayoritas ada pendangkalan. Nah, ini perlu alat dan tahun depan untuk eksekusinya," ujar dia.

Ia mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap potensi banjir dan dampak pengikut lainnya.

"Tugas bersama kita untuk terus waspada mencegah dampak buruk terhadap persoalan ini," katanya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Baznas Singkawang Kalbar bangun 15 unit toilet sehat

Baznas Singkawang Kalbar  bangun 15 unit toilet sehat 
Baznas Singkawang Kalbar  bangun 15 unit toilet sehat. (ANTARA)
Singkawang - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah membangun toilet sehat sebanyak 15 unit dari bulan Tahun 2024.

"Ada sebanyak 15 unit toilet sehat yang kita bangun di lima kecamatan yang ada di Kota Singkawang," kata Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Singkawang, Baharudin di Singkawang, Kamis.

Masing-masing toilet yang dibangun, katanya, menghabiskan anggaran berkisar antara Rp4-5 juta, tergantung kondisi tanah.

"Kita memaksimalkan dana yang terkumpul dalam rangka membantu pemerintah dalam menuntaskan buang air besar sembarangan (BABS) di Kota Singkawang," ujarnya.

Guna meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah di Baznas, dia mengimbau kepada umat muslim untuk mau membayarkan zakatnya di Baznas atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah ada. Mengingat, dengan zakat ini dapat membantu baik fakir miskin dan juga warga rentan lainnya yang membutuhkan.

"Karena bagaimanapun antara zakat dan sholat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," katanya.

Dia mengajak kepada seluruh umat Muslim yang mampu serta pihak-pihak swasta untuk mau membayarkan zakatnya dalam rangka bersama-sama meringankan beban fakir miskin khususnya di Kota Singkawang.

"Target kita selalu tinggi, karena jika dihitung dari jumlah umat Muslim yang ada di Kota Singkawang diperkirakan bisa mencapai belasan miliar rupiah setahun. Tapi saat ini baru RP1 milyar saja, padahal Baznas Singkawang sudah maksimal memberikan pemahaman mengenai zakat, infaq dan sadakah," katanya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Baznas sebut pengumpulan zakat di Singkawang capai Rp1,2 miliar

Baznas sebut pengumpulan zakat di Singkawang capai Rp1,2 miliar
Baznas sebut pengumpulan zakat di Singkawang capai Rp1,2 miliar. (ANTARA)
Singkawang - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Singkawang, Kalimantan Barat menyebutkan pengumpulan zakat, infak dan sadakah hingga per 19 Desember 2024 sebanyak Rp1,2 miliar dari berbagai pihak termasuklah aparatur sipil negara (ASN).

"Sesuai surat edaran Penjabat (Pj) Wali kota Singkawang, bagi ASN yang berzakat langsung diserahkan kepada bendahara gaji," kata Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Singkawang, Baharudin di Singkawang, Kamis.

Menurutnya, peningkatan pengumpulan zakat, Infak dan sadakah dari tahun ke tahun belum signifikan, sehingga masih statis dari tahun 2020 sampai sekarang.

Dalam pendistribusiannya, pihaknya mengedepankan prinsip aman syar'i, aman NKRI dan aman regulasi.

"Dalam penyalurannya, Baznas Singkawang tetap mengikuti 8 asnaf yang lebih besar penyalurannya kepada fakir dan miskin," katanya.

Dalam penyalurannya kepada fakir dan miskin ada sekitar 60 hingga 70 persen. Bentuk bantuannya berupa sembako sebanyak 1000 paket dengan masing-masing paket senilai Rp300 ribu.

Kemudian, bantuan bedah rumah dan bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) bagi fakir miskin.

"Untuk bantuan bedah rumah tentu dananya lebih besar daripada rehab rumah, karena besaran untuk bedah rumah sekitar Rp20 juta, sedangkan bantuan rehab disesuaikan dengan bagian rumah yang rusak untuk diperbaiki," ucapnya.

Selain itu, Baznas Singkawang juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi khususnya dari kalangan yang kurang mampu. Termasuk bantuan skripsi bagi mahasiswa sebesar Rp3 juta.

Kemudian, bantuan disabilitas dalam bentuk kursi roda dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, bantuan anak-anak/bayi stunting, bantuan untuk musafir atau perantau yang tersesat, muallaf khususnya di Singkawang Timur dan Selatan.

"Untuk pembinaan muallaf ini jumlahnya ada sebanyak 50 orang untuk masing-masing kecamatan. Bantuannya kami bagi dalam per semester," ujarnya.

Guna meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan sadakah di Baznas, dia mengimbau umat Islam untuk mau membayarkan zakatnya di Baznas atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah ada.

"Karena bagaimanapun antara zakat dan sholat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," katanya.

Dia mengajak seluruh umat Islam yang mampu serta pihak-pihak swasta untuk mau membayarkan zakatnya dalam rangka bersama-sama meringankan beban fakir miskin khususnya di Kota Singkawang.

"Target kita selalu tinggi, karena jika dihitung dari jumlah umat muslim yang ada di Kota Singkawang diperkirakan bisa mencapai belasan miliar setahun. Tapi inikan baru Rp1 miliar saja, padahal Baznas Singkawang sudah maksimal memberikan pemahaman mengenai zakat, infaq dan sadakah," katanya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kejaksaan Bengkayang musnahkan 21 barang bukti perkara inkrah

Kejaksaan Bengkayang musnahkan 21 barang bukti perkara inkrah
Kejaksaan Bengkayang musnahkan 21 barang bukti perkara inkrah. (ANTARA)
Bengkayang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis memusnahkan 21 barang bukti perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 KUHAP serta merupakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan kejaksaan yang tertera dalam Pasal 30 Ayat 1 UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diperbaharui dengan UU RI No. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI," ujar Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Bengkayang, Tommy Purnama, di Bengkayang.

 Pemusnahan barang bukti periode Oktober hingga Desember tahun 2024 berasal dari  4 perkara narkotika, 2 kasus penganiayaan, satu kasus kepemilikan senjata tajam, 1 kasus penadahan, 1 perkara pencurian, 2 perkaras migas, 7 kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) dan 3 perkara pencurian.

 "Selain itu, kita juga sudah tiga kali dalam setahun ini melakukan pemusnahan barang bukti dari bulan Januari hingga September dengan total 108 perkara, yang terdiri dari 107 perkara pidana umum (Pidum) dan 1 perkara pidana khusus (Pidsus)," ujarnya.

Perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang ini, kata dia, berasal dari hasil pengungkapan kasus oleh Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat, BNN Provinsi, bahkan Mabes Polri.

"Sebagian besar perkara yang ditangani didominasi oleh kasus narkotika, PETI, pencurian tandan buah segar (TBS) sawit, dan perlindungan anak," ujarnya.

Dia mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kejari Bengkayang kepada masyarakat serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Hal ini tentunya, menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum, khususnya terkait eksekusi badan terhadap pelaku tindak pidana serta eksekusi barang bukti yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP.

"Ini mencerminkan upaya dan kerja keras penuntut umum sebagai dominus litis dalam menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat, sehingga hukum dapat benar-benar memberikan manfat dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat luas," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

19 Desember 2024

Program Makan Bergizi Gratis diharap mampu tekan stunting di Kubu Raya

Program Makan Bergizi Gratis diharap mampu tekan stunting di Kubu Raya
Program Makan Bergizi Gratis diharap mampu tekan stunting di Kubu Raya. (ANTARA)
Pontianak - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Yusran Anizam mengatakan Pemkab Kubu Raya mengharapkan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah yang akan dilaksanakan pemerintah tahun 2025 dapat menekan angka stunting di kabupaten itu.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan uji coba makanan bergizi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kubu Raya ini, dimana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat," kata Yusran di Sungai Raya, Kamis.

Program tersebut diselenggarakan KKP melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Selain uji coba makan bergizi, kegiatan ini dirangkaikan dengan agenda "Konservasi Goes to School," yang bertujuan mengenalkan jenis-jenis ikan yang dilindungi kepada para santri dan pelajar.

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Yusran menambahkan Program Makan Bergizi Gratis sangat strategis dalam mendukung terciptanya generasi unggul pada masa depan, khususnya dalam menyongsong target generasi emas tahun 2045.

"Kita tidak ingin generasi ini lemah, apalagi terkait dengan isu stunting. Di Kabupaten Kubu Raya, angka stunting masih cukup tinggi. Dengan program makan bergizi, anak-anak dapat memperoleh nutrisi yang jauh lebih baik," tuturnya.

Menurut Yusran, program ini tidak hanya menyasar anak-anak di pondok pesantren, tetapi juga anak-anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan ibu hamil, sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

"Pemkab Kubu Raya siap bersinergi dengan semua pihak, termasuk jajaran KKP melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang ada di Pontianak. Sebagai daerah produsen dan lumbung pangan di Kalimantan Barat, kami sangat terbantu dengan adanya program ini," katanya.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

"Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu solusi yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif," kata Yusran.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar lakukan pencegahan masuknya daging ilegal dan virus ASF

Pemprov Kalbar lakukan pencegahan masuknya daging ilegal dan virus ASF
Pemprov Kalbar lakukan pencegahan masuknya daging ilegal dan virus ASF. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menerapkan langkah-langkah strategis untuk mencegah masuknya daging ilegal dan penyebaran virus African Swine Fever (ASF) atau flu babi Afrika di wilayah Kalbar menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Untuk mencegah masuknya daging ilegal dan penyebaran Flu Babi Afrika, kami akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan di perbatasan. Kita sudah membahas ini dan nanti petugas akan melakukan langkah-langkah pencegahan agar daging ilegal tidak masuk ke Kalbar karena ini sangat merugikan peternak kita," kata Penjabat Gubernur Kalbar Harisson, di Pontianak, Kamis.

Harisson juga mengungkapkan kasus ASF di Kalbar bukanlah hal baru. Dua tahun lalu banyak ternak babi lokal yang mati akibat virus tersebut. Karena itu pihaknya telah berupaya menutup akses masuk virus melalui pintu-pintu perbatasan.

Namun laporan terbaru menunjukkan adanya peningkatan kasus ASF di wilayah perbatasan Sarawak, Malaysia.

"Kami sudah menerima laporan bahwa di daerah Sarawak, Malaysia, kasus Flu Babi mulai meningkat. Oleh karena itu kami harus memastikan bahwa karantina hewan kita bekerja maksimal untuk mencegah masuknya ternak babi yang terinfeksi virus ini," tuturnya.

Harisson menjelaskan virus ASF tidak menular kepada manusia, tetapi sangat mematikan bagi babi. Penyebarannya yang cepat dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi peternak.

"Virus ini memang tidak menular ke manusia, tetapi dia sangat menular di antara ternak babi. Jika terkena, babi akan mati, dan peternak mengalami kerugian besar. Ini yang harus kita cegah bersama-sama," katanya.

Pemprov Kalbar kini tengah memperkuat koordinasi dengan karantina hewan dan instansi terkait untuk mencegah penyebaran virus dan masuknya daging ilegal.

Harisson mengimbau masyarakat, khususnya peternak, untuk melaporkan segera jika menemukan gejala pada ternak babi mereka atau aktivitas mencurigakan terkait distribusi daging ilegal.

"Langkah ini diharapkan dapat melindungi sektor peternakan babi lokal dari dampak ekonomi yang merugikan dan menjaga kesehatan hewan di Kalbar," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

RALAT - Presiden tekankan pentingnya kolaborasi ekonomi negara Muslim di D-8

RALAT - Presiden tekankan pentingnya kolaborasi ekonomi negara Muslim di D-8
RALAT - Presiden tekankan pentingnya kolaborasi ekonomi negara Muslim di D-8. (ANTARA)
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya solidaritas di antara negara-negara anggota Developing Eight (D-8) sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Dalam forum yang digelar di Mesir tersebut, Presiden menyoroti peluang besar yang dapat diraih melalui kolaborasi ekonomi yang erat antaranggota D-8.

“Memang tujuannya adalah bagaimana negara-negara berkembang, kan ini didirikan tahun 1997, dan kebetulan D-8 ini adalah negara Muslim yang penduduknya besar,” katanya di Kairo, Kamis.

Adapun D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.

Menurut Presiden, kerja sama ini tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga upaya memperkuat solidaritas di antara negara-negara Muslim.  

Dengan kekuatan populasi yang besar dan sumber daya melimpah, kata Presiden, negara-negara anggota D-8 memiliki peluang besar untuk membangun kemandirian ekonomi bersama.

Dalam pembahasannya dengan Mesir, Presiden Prabowo menyoroti rencana kerja sama strategis, termasuk pemenuhan kebutuhan fosfat untuk pupuk dari Mesir dan ekspor kelapa sawit Indonesia.

"Dengan Mesir kita bicara menuju ke Free Trade Agreement, kita akan butuh fosfat dari mereka untuk pupuk, mereka butuh kelapa sawit kita, ini kerja sama," katanya.

Presiden juga membuka peluang kerja sama dengan anggota lain, seperti Pakistan dan Turki, yang memiliki sektor strategis yang dapat dikembangkan bersama.

“Dengan India dan Pakistan, kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Oleh : Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati/ANTARA

18 Desember 2024

Disporapar Kalbar dorong Bengkayang optimalkan potensi wisata alam

Disporapar Kalbar dorong Bengkayang optimalkan potensi wisata alam
Disporapar Kalbar dorong Bengkayang optimalkan potensi wisata alam. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) mendorong agar Kabupaten Bengkayang dapat mengoptimalkan potensi wisata alam "Bumi 1000 Riam".

"Bengkayang memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa. Bahkan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia itu dikenal dengan julukan 'Bumi 1000 Riam'. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya riam atau air terjun yang sangat eksotis di Kabupaten Bengkayang," ujar Kadis Disporapar Kalbar, Windy Prihastari Harisson saat nyambangi Hutan Adat Pikul yang terletak di Desa Wisata Sahan, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Selasa (17/12).

Kunjungan Windy ke Hutan Adat Pikul juga menyempatkan diri membuat pancake dengan menggunakan olahan buah tengkawang.

“Desa Wisata Sahan ini luar biasa. Potensinya sangat besar, mulai dari destinasi wisata alam yang indah, kekayaan budaya yang unik, hingga produk-produk ekonomi kreatif yang menarik,” ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, di Kabupaten Bengkayang terdapat Desa Jagoi Babang telah meraih prestasi sebagai salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, serta menjadi desa wisata terfavorit secara nasional.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata, Disporapar Kalbar menggelar workshop digitalisasi promosi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Asosiasi Fotografi Indonesia Kalbar, yang memberikan pelatihan pengambilan gambar dan video produk guna meningkatkan daya tarik promosi.

“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan produk-produk ekonomi kreatif dapat dipasarkan secara lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Desa Jagoi Babang juga tercatat dalam Kharisma Event Nusantara tahun 2023 melalui pelaksanaan Festival Gawia Sowa. Dia juga menekankan, berbagai potensi yang dimiliki desa ini, mulai dari destinasi wisata, ekonomi kreatif, hingga kerajinan lokalnya.

Pada kesempatan itu Dia juga menyalurkan bantuan perangkat kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di Desa Jagoi Babang.

"Tujuannya adalah mengembangkan produk ekonomi kreatif agar tidak sekadar dikenal di tingkat lokal dan nasional, melainkan juga dapat merambah pasar internasional," ujarnya.

Upaya ini lanjut Dia, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata Kalbar, khususnya Kabupaten Bengkayang. Dengan strategi promosi digital dan pengembangan potensi lokal, diharapkan wilayah ini dapat menjadi destinasi unggulan yang menarik minat wisatawan dari berbagai penjuru.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda