Berita Indokalbar.com

06 Desember 2024

Rajut Kebersamaan, Pemdes Engkersik Gotong Royong Bersihkan Halaman Kantor Desa

Foto: Perangkat Desa Engkersik Bersih-bersih Lingkungan Kantor Desa Engkersik.

SEKADAU - Mengisi akhir pekan, Pemerintah Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau bergotong royong membersihkan sekitaran halaman kantor desa, Jumat (6/12/2024).

Sekdes Engkersik, Joni Frankustus mengatakan, gotong royong yang dilaksanakan sebagai wujud kebersamaan seluruh perangkat desa engkersik, Kepala Dusun dan BPD diakhir pekan setiap hari jumat.

"Kegiatan gotong royong kita laksanakan setiap hari jumat," ucap Joni.

Selain membersihkan halaman kantor, sejumlah perangkat dan staf perempuan juga membersihkan dalam ruang kantor.

"Hari ini, yang laki-laki menyusun dan membersihkan sisa-sisa kayu pasca pembongkaran beberapa bangunan yang tidak terpakai. Sementara yang perempuan membersihkan sekitaran dalam kantor seperti menyapu, pel lantai, lap kaca dan memasang pernak-pernik dalam kantor," ujarnya.



Pria 18 Tahun Ditangkap Di Nanga Mahap

Foto: Pelaku Penyalahgunaan BBM Di Nanga Mahap.

SEKADAU - Sat Reskrim Polres Sekadau berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar pada Senin, 2 Desember 2024.

Pelaku berinisial AK (18), warga Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, ditangkap saat membawa sekitar 665 liter solar menggunakan mobil Toyota Calya berwarna merah. Penangkapan dilakukan di Jalan Poros Sungai Padak, Desa Tembesuk, Kecamatan Nanga Mahap.

Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan penangkapan dilakukan setelah petugas Sat Reskrim Polres Sekadau setelah menerima informasi terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Pelaku AK berhasil dihentikan dan diamankan pada pukul 18.00 WIB. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 16 jerigen berisi BBM jenis solar dengan total volume sekitar 665 liter,” ujar AKP Agus, pada Jumat (6/12/2024).

Berdasarkan keterangan dari pelaku, solar bersubsidi tersebut dibeli dari wilayah Sanggau dan rencananya akan dijual kembali di Nanga Mahap.

Barang bukti berupa 16 jerigen dengan ukuran berbeda dan satu unit mobil Toyota Calya warna merah kini telah diamankan di Polres Sekadau. Pelaku AK juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi.

Foto: Barang Bukti 665 Liter Solar Bersubsidi.

“Tersangka AK akan dikenakan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas,” ungkap AKP Agus.

AKP Agus menjelaskan bahwa penangkapan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sejalan dengan upaya mendukung Program Asta Cita yang diusung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Polres Sekadau mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal terkait BBM bersubsidi, karena hal tersebut merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi ini,” tegasnya.

05 Desember 2024

Pemkot Pontianak perkuat penanganan stunting secara terpadu

Pemkot Pontianak perkuat penanganan stunting secara terpadu
Pemkot Pontianak perkuat penanganan stunting secara terpadu. (ANTARA)
Pontianak - Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Kalimantan Barat Amirullah mengatakan pihaknya terus memperkuat penanganan stunting secara terpadu dan melibatkan puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan.  

"Penanganan stunting secara terpadu terus diperkuat. Puskesmas menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat terutama penangan stunting," ujarnya dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak di Pontianak, Kamis.   

Ia menambahkan penanganan stunting mutlak dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor harus ditingkatkan.

"Tanpa adanya komitmen dan kemauan bersama yang tinggi, upaya kita akan sia-sia untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari ancaman stunting,” kata dia.  

Ia meminta TPPS untuk melakukan pemetaan cakupan layanan kesehatan secara menyeluruh. Tujuannya, agar dapat diketahui wilayah mana yang cakupannya masih rendah dan perlu ditingkatkan.  

“Lakukan intervensi dengan cepat, tepat sasaran dan terpadu,” tegasnya.  

Ia menambahkan, koordinasi dan pelaporan berjenjang kepada pimpinan sangat diperlukan apabila ditemukan kendala, sehingga solusi dapat segera dicari. Amirullah juga menargetkan Kota Pontianak mencapai zero stunting.  

“Kita memiliki keinginan agar penurunan stunting di Kota Pontianak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan, target kita adalah zero stunting. Untuk itu, semua program harus dilakukan secara konvergensi, berkesinambungan, serta tepat sasaran,” sebutnya.  

Ia juga berpesan kepada para kader PKK yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk terus memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada calon pengantin, keluarga berisiko stunting dan ibu hamil. Pendampingan intensif juga diharapkan untuk memastikan penerapan pola hidup sehat serta layanan medis pada penderita stunting, baik balita maupun batita.

“Penanganan kasus stunting harus dilakukan sejak dini. Untuk itu, saya mengapresiasi seluruh kader TPPS dan tim pendamping keluarga yang telah berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting di Kota Pontianak,” tutupnya.

Sementara untuk angka stunting Pontianak menunjukkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 2021 angka stunting berada di 24,4 persen, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Kemudian berhasil ditekan menjadi 16,7 persen di tahun 2023.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Bentuk Kepedulian Pemda Sekadau kepada Tokoh Agama, Wabup Subandrio Membesuk Ustadz Dudun di RSUD Sekadau

Bentuk Kepedulian Pemda Sekadau kepada Tokoh Agama: Wabup Subandrio Membesuk Ustadz Dudun di RSUD Sekadau
Bentuk Kepedulian Pemda Sekadau kepada Tokoh Agama: Wabup Subandrio Membesuk Ustadz Dudun di RSUD Sekadau.
SEKADAU – Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menunjukkan bentuk kepeduliannya yang nyata terhadap tokoh agama. Hal ini terlihat dari kunjungan Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, SH., MH., yang membesuk Ustadz Dudun di RSUD Sekadau pada Kamis, (5/11/2024).

Ustadz Dudun, yang dikenal sebagai imam di Masjid Al-Muhajirin di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Sekadau Hilir, saat ini sedang menjalani perawatan kesehatan.

Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Subandrio didampingi oleh sejumlah kepala dinas dan disambut langsung oleh Direktur RSUD Sekadau, dr. Tanjung Harapan Tambubolon. Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Sekadau ini memberikan semangat dan kebahagiaan tidak hanya bagi Ustadz Dudun, tetapi juga keluarga yang menemani beliau selama masa perawatan.

"Alhamdulillah, kondisi Ustadz Dudun sudah mulai membaik. Senang rasanya bisa melihat beliau kembali tersenyum," ungkap Wakil Bupati Subandrio. Dalam kesempatan itu, beliau juga menyampaikan pesan semangat kepada Ustadz Dudun. "Teruskan dakwah untuk umat, Pak Ustadz," ujarnya dengan penuh ramah dan harapan.

Keluarga Ustadz Dudun pun menyambut baik kunjungan ini. Mereka merasa terharu dan bersyukur atas perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Wakil Bupati Subandrio yang dikenal sangat dekat dengan masyarakatnya.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama yang memiliki peran penting dalam membimbing umat.

Semoga Ustadz Dudun segera pulih dan kembali menjalankan tugas mulianya di tengah masyarakat. Kepedulian seperti ini diharapkan terus terjaga, mengingat peran tokoh agama sangat vital dalam menciptakan keharmonisan dan membangun karakter masyarakat yang religius. (Mus)

Polres Sekadau Kawal Ketat Dokumen Hasil Pleno Pilkada 2024 ke KPU Provinsi Kalbar

Polres Sekadau Kawal Ketat Dokumen Hasil Pleno Pilkada 2024 ke KPU Provinsi Kalbar
Polres Sekadau Kawal Ketat Dokumen Hasil Pleno Pilkada 2024 ke KPU Provinsi Kalbar.
SEKADAU – Polres Sekadau memberikan pengawalan ketat terhadap dokumen hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2024. Dokumen tersebut berisi hasil penetapan suara untuk pemilihan Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sekadau, yang kemudian dikirim dari gudang logistik KPU Sekadau ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.  

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, menjelaskan bahwa pengawalan ini dilakukan pada Rabu (4/12) siang. Sebanyak delapan personel dari Polres Sekadau diterjunkan, dipimpin langsung oleh Kasubbag Kerma Bagops Polres Sekadau IPTU Imam Widiatmoko. Dokumen diangkut menggunakan dua kendaraan dinas, masing-masing dari Sat Samapta dan Satlantas.  

“Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan dokumen hasil pleno, yakni formulir D, tetap aman hingga tiba di Kantor KPU Provinsi Kalbar. Ini demi menghindari risiko gangguan keamanan atau hal-hal yang tak diinginkan,” ujar AKP Agus.  

Dokumen Tiba Aman di KPU Provinsi Kalbar  

Rombongan yang terdiri dari Ketua KPU Sekadau, Ketua Bawaslu Sekadau, serta beberapa anggota tiba di Kantor KPU Provinsi Kalbar pada Kamis (5/12/2024) pagi. Pengiriman berjalan lancar tanpa hambatan. Formulir D yang memuat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten itu langsung diserahkan ke KPU Provinsi Kalbar untuk diproses lebih lanjut.  

“Operasi ini merupakan bagian dari *Operasi Mantap Praja Kapuas Polres Sekadau*. Tujuannya adalah memastikan setiap tahapan Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar, termasuk pengiriman dokumen penting seperti ini,” lanjut AKP Agus.  

Pentingnya Pengawalan Dokumen Pilkada  

Pengamanan dokumen Pilkada menjadi salah satu prioritas utama kepolisian selama proses pemilu berlangsung. Dengan pengawalan yang ketat, potensi gangguan, baik dari faktor eksternal maupun internal, dapat diminimalkan. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Polres Sekadau dalam mendukung terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan.  

Keberhasilan pengiriman dokumen ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan kepolisian berjalan dengan baik. Hal ini juga menjadi contoh nyata bagaimana peran aktif aparat dalam menjaga kondusivitas proses pemilu di Indonesia.  

Dengan pengawalan ketat dari Polres Sekadau, dokumen hasil pleno Pilkada 2024 berhasil sampai di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat tanpa kendala. Upaya ini mencerminkan dedikasi kepolisian dalam menjaga kelancaran dan keamanan proses demokrasi di Kabupaten Sekadau. 

Dugaan Kongkalikong Proses Tender Proyek Infrastruktur Dinas PU Ketapang

Dugaan Kongkalikong Proses Tender Proyek Infrastruktur Dinas PU Ketapang
Dugaan Kongkalikong Proses Tender Proyek Infrastruktur Dinas PU Ketapang.
KETAPANG - Aroma dugaan korupsi dengan modus persekongkolan alias kongkalikong dalam proses lelang proyek infrastruktur jalan milik dinas PU Ketapang  menjadi atensi publik. 

Dugaan praktik lacur ini melibatkan setidaknya tiga pihak yakni oknum di pejabat bagian LPSE, pejabat pembuat komitmen (PPK) dinas PU sebagai owner proyek dan calon kontraktor pelaksana. 

Indikasi pengaturan ini dimulai sebelum proyek tayang di LPSE, polanya, calon pelaksana melakukan konsolidasi dengan sesama calon pelaksana. Hasil konsolidasi ini dikomunikasikan dengan pihak LPSE dan PPK. 

Setelah dianggap fix, proyek mulai tayang secara electronik. Diaturlah seolah olah peminatnya banyak yang digambarkan dengan beberapa perusahaan ikut serta upload dokumen, evaluasi harga dan peralatan. 

Tapi, saat penetapan pemenang, kontraktor pelaksana proyek hanya tertuju pada satu orang oknum pengusaha, walaupun memakai dua nama badan usaha atau CV.

Proses tender di LPSE Ketapang hanya semacam formalitas saja. Sebab, sejatinya, penentuan pemenang tiap paket proyek sudah dikondisikan sejak awal. 

Keterangan ini disampaikan aktivis sosial, hukum dan korupsi yakni LSM Peduli Kayong lewat ketuanya, Suryadi pada Selasa 3 Desember 2024. 

Pihaknya menegaskan, keterangan ini dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan keterangan pihak pihak yang dirinya hubungi guna konfirmasi berdasarkan alat bukti yang dirinya pegang. 

"Dalam catatan kami, kelompok usaha milik pengusaha bernama Alinafiah lewat CV Kevin Restu dan CV Batu Perdana diduga mengusai setidaknya 7 paket proyek jalan niliik dinas PU Ketapang dengan nilai setiap paket proyek antara 900 juta sampai 1.5 miliar. totalnya sekitar 8 miliar. Proyek yang dikerjakan kelompok usaha ini khusus jalan yang angkanya relatif besar," ungkapnya .

"Seolah olah ada proses tender, pemilihan pemenang, tapi sebenarnya ada kesepakatan dulu diluar agar pelaksana proyek si kelompok itu," tambahnya. 

Pihaknya memberi contoh yang diduga sudah terjadi kesepakatan itu yang dikerjakan oleh CV Kevin Restu yakni pada proyek pemeliharaan jalan poros Sukamaju Tanjung Pasar.

Berdasarkan data penawaran electronik, ada 19 perusahaan calon peminat yang saat proyek tayang mengajukan minat ataupun upload dokumen.

Tapi hanya 1 perusahaan saja yang benar benar serius menawar harga pekerjaan yakni CV Kevin Restu. Perusahaan yang lain tidak mengajukan penawaran harga sehingga dianggap gugur. 

"Kejadian ini bukan hanya pada paket itu, tetapi setidaknya ada 7 proyek sejenis, yang peminatnya banyak tetapi gugur atau sengaja digugurkan tanpa penjelasan. Dan yang menang tetap kelompok Alinafiah," tukasnya. 

Kepala LPSE Ketapang, Sudirman Sinaga dihubungi menjelaskan, pola penawaran paket tidak bisa diatur oleh 2 atau 3 pihak yang berminat. Penentuan pelaksana pekerjaan dilakukan berdasarkan evaluasi ketat sesuai dengan dokumen. 

"Kalau orang menduga duga bisa aja pak itu hak masing masing. Tapi kami juga tidak bisa maksa perusahaan harus masukkan penawaran. Sistem SPSE LKPP  tidak bisa diatur atur hanya dua atau tiga yang masukkan penawaran. Pokja juga evaluasi pasti berdasarkan fakta dokumen yang masuk," jawabnya. 

Reporter: Muzahidin

04 Desember 2024

Pengembang properti Kalbar ikut sukseskan program tiga juta rumah

Pengembang properti Kalbar ikut sukseskan program tiga juta rumah
Pengembang properti Kalbar ikut sukseskan program tiga juta rumah. (ANTARA)
Pontianak - Pengembang properti yang tergabung dalam asosiasi perumahan Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Kami dari pengembang properti di Kalbar yang tergabung dalam REI menyambut baik dan siap melaksanakannya," ujar Ketua REI Kalimantan Barat (Kalbar) Baharudin di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," kata dia.

Menurutnya, dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

"Program tiga juta rumah kali ini benar- benar menguntungkan MBR dalam hal memiliki hunian yang layak huni. Sebelumnya pembeli atau MBR harus membayar BPHTB Rp5,1 juta dan PPG Rp300 ribu," jelas dia.

Hanya saja, menurutnya, ada isu untuk harga rumah subsidi diturunkan. Hal itu menjadi perhatian pihaknya dan berharap tidak terjadi penurunan dari saat ini Rp182 juta.

"Bahkan harapan kita rumah subsidi harusnya menyesuaikan dan bisa naik karena harga tanah terus naik, bahan bangunan dan tukang juga demikian," ucap dia.

Ia menambahkan bahwa dengan SK tiga menteri tersebut berharap kuota rumah subsidi untuk di Kalbar bertambah. Pada 2023 lalu untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

"Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapan kuota bertambah," jelas dia.

Tidak kalah penting menurutnya perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

03 Desember 2024

Konsulat Malaysia gandeng Untan gelar Festival Kuliner Malaysia 2024

Konsulat Malaysia gandeng Untan gelar Festival Kuliner Malaysia 2024
Konsulat Malaysia gandeng Untan gelar Festival Kuliner Malaysia 2024. (ANTARA(
Pontianak - Konsulat Malaysia di Pontianak bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura (Untan) menyelenggarakan Festival Kuliner Malaysia 2024 yang memamerkan keanekaragaman kuliner dan budaya khas negeri jiran.

"Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Konferensi Untan dengan tujuan mempererat hubungan persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat," kata Rektor Untan, Garuda Wiko, di Pontianak, Selasa.

"Festival ini bukan sekadar mengenalkan kuliner dan budaya Malaysia, tetapi juga menjadi jembatan penguatan hubungan serumpun. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat terus berlangsung di masa depan," tuturnya.

Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 40 jenis makanan tradisional Malaysia, termasuk nasi lemak, roti canai, dan teh tarik, yang dikelola oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, berbagai booth mempromosikan sektor pendidikan, seni, dan pariwisata Malaysia.

Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Rizky Abdurohim, menegaskan pentingnya festival ini sebagai langkah strategis mempererat hubungan bilateral.

"Melalui festival ini, masyarakat Pontianak tidak hanya mengenal cita rasa kuliner Malaysia, tetapi juga mendapatkan informasi tentang peluang pendidikan dan keunggulan lainnya yang ditawarkan oleh Malaysia," kata Azizul.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, yang turut hadir dalam festival tersebut, menyambut baik pelaksanaan acara yang dinilainya bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat.

"Festival ini memberikan kesempatan luar biasa bagi mahasiswa untuk mengenal budaya negara tetangga tanpa perlu bepergian. Saya juga berharap kegiatan serupa dapat diadakan secara rutin untuk mempererat hubungan antarnegara," katanya.

Selain kuliner, festival ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan seni tradisional Malaysia, seperti tarian dan musik khas, yang menambah semarak acara. Institusi pendidikan tinggi Malaysia turut memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan program unggulan mereka kepada para pengunjung.

Harisson juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas budaya dan menambahkan harapannya agar ke depan ada inovasi dalam penyelenggaraan acara semacam ini.

"Kolaborasi budaya seperti ini adalah momen penting untuk saling belajar. Jika memungkinkan, kita bisa menyelenggarakan acara yang membandingkan cita rasa kuliner Malaysia dan Indonesia untuk semakin mempererat hubungan persaudaraan," katanya.

Festival Kuliner Malaysia 2024 tidak hanya menjadi ajang mempromosikan budaya dan kuliner, tetapi juga sebagai wujud nyata dari kolaborasi erat antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan, kegiatan ini mampu membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor pada masa mendatang.*

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

TP-PKK Sekadau Dorong Kolaborasi untuk Percepatan Penanganan RTLH di Kalimantan Barat

TP-PKK Sekadau Dorong Kolaborasi untuk Percepatan Penanganan RTLH di Kalimantan Barat.
Sekadau (Indokalbar) – Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Hotel Alimoer, Kubu Raya. Kegiatan ini menghadirkan Bappeda dari 14 kabupaten/kota, dinas terkait, serta Ketua TP-PKK dari seluruh daerah di Kalimantan Barat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Sekadau, Ny. Magdalena Susilawati Aron, SP, Selasa (3/11/2024) mengungkapkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi permasalahan RTLH. Pendataan yang akurat dan terintegrasi dinilai dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kami percaya bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara TP-PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat, permasalahan RTLH dapat diatasi lebih cepat. TP-PKK akan terus mendukung program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya terkait hunian," ujar Magdalena.

Selain fokus pada pendataan, rapat ini juga menjadi momen untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat kurang mampu. Sinergitas yang terjalin diharapkan dapat membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas permukiman di Kalimantan Barat.

BPBD Sekadau Serahkan Bantuan untuk Korban Longsor di Desa Seberang Kapuas

BPBD Sekadau Serahkan Bantuan untuk Korban Longsor di Desa Seberang Kapuas.
Sekadau (Indokalbar) – Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui BPBD menyerahkan bantuan kepada tujuh Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban bencana longsor di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir. Bencana yang terjadi pada 03 Desember 2024 ini mengakibatkan delapan rumah roboh dan rusak berat.

Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan tidur. Selain itu, tim medis dari Dinas Kesehatan juga memberikan layanan kesehatan kepada para korban yang mengungsi.

Sebanyak 28 jiwa kini mengungsi akibat rumah mereka tidak lagi dapat dihuni. Dua orang mengalami luka-luka, yaitu Muhardi Badol (67 tahun) yang mengalami luka ringan dan Andi Anisa Septiyadi (23 tahun) yang mengalami patah tulang. Keduanya telah mendapat perawatan medis di RSUD Sekadau.

Berdasarkan analisis di lapangan, longsor disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi pada 02 Desember 2024, ditambah naiknya air Sungai Dakan yang melemahkan struktur tanah di bawah bangunan.

“Pemerintah akan melakukan kajian mendalam terkait penataan kawasan rawan bencana. Kami ingin memastikan masyarakat yang tinggal di daerah rawan dapat hidup lebih aman,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sekadau Ahmad Suryadi.

Dalam kunjungannya ke lokasi, Wakil Bupati Sekadau Subandrio SH.MH menegaskan komitmen Pemkab untuk terus mendampingi para korban. “Kami tidak hanya menyerahkan bantuan, tapi juga memastikan ada solusi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa,” ujarnya.

Pemkab Sekadau mengajak masyarakat untuk lebih waspada, terutama di musim hujan yang sering memicu bencana alam. Mari bersama menjaga keselamatan diri dan keluarga.

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda