Berita Indokalbar.com

19 November 2024

KPU Sambas Kalbar mulai distribusikan logistik pada H-4

KPU Sambas Kalbar mulai distribusikan logistik pada H-4
KPU Sambas Kalbar mulai distribusikan logistik pada H-4. (ANTARA)
Pontianak - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sambas, Kalimantan Barat, Irawati mengatakan pihaknya menargetkan pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dimulai pada H-4.

"Penyaluran logistik ke tingkat kecamatan dimulai pada H-4 dan dipastikan pada H-1 semua logistik sudah berada di TPS," kata Irawati saat dihubungi di Sambas, Senin.

Ia menjelaskan saat ini logistik pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sedang dalam tahap pengemasan di gudang logistik.

"Semua logistik sudah lengkap dan sesuai perencanaan dan target bisa berjalan lancar dan sejauh ini belum ada kendala," jelas dia.

Untuk daerah rawan Pilkada 2024 baik soal keamanan dan distribusi logistik pilkada, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk TNI dan Polri.

"Kita juga sudah rapat koordinasi dan memetakan serta mitigasi potensi kerawanan yang ada," jelas dia.

Selain itu, KPU Sambas juga telah mengadakan simulasi pemungutan suara dan beberapa hal dalam simulasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan saat hari pemungutan suara tidak terjadi kesalahan.

"Simulasi sudah dilakukan dan berjalan lancar. Semua tahapan kita evaluasi apa saja yang perlu dimaksimalkan dan lainnya," kata dia.

Dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sambas, terdapat 459.095 pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 19 kecamatan, 195 desa dan 1.007 TPS.

Untuk pasangan calon yang berlaga pada Pilkada Sambas, yakni nomor urut 1 pasangan Fahrur Rofi - Sabib, nomor urut 2 pasangan Satono - Heroaldi Djuhardi Alwi dan nomor urut 3 pasangan Misni Safari dan Mariadi.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Berikan Pemahaman, KPU Sekadau Sosialisasikan Pilkada 2024

Foto: Sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Vinca Borneo, Sekadau.

SEKADAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Vinca Borneo, Sekadau, Senin (18/11). Acara ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pilkada serta mendorong partisipasi aktif, khususnya dari kaum perempuan.  

Anggota KPU Kabupaten Sekadau, Siti Nur Aisah, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam proses demokrasi. “Perempuan memiliki pengaruh besar dalam lingkungan sosialnya, sehingga menjadi salah satu kunci untuk menyebarluaskan informasi terkait Pilkada secara efektif,” ujarnya.  

Sosialisasi ini diikuti oleh tokoh perempuan dan organisasi perempuan. Materi yang disampaikan mencakup tahapan Pilkada, tata cara pemungutan suara, dan pentingnya mengenal calon pemimpin melalui visi, misi dan program kerja. Peserta juga diajak berdiskusi dalam sesi tanya jawab interaktif yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme.  

Saat sesi Anggota KPU Sekadau, Nur Soleh para peserta terlihat sangat bersemangat mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari teknis pelaksanaan Pilkada hingga cara efektif menyampaikan informasi kepada komunitas mereka. Diskusi ini menjadi momen berbagi pengetahuan sekaligus meningkatkan pemahaman peserta. Salah satu peserta, mengaku sangat antusias. “Sesi tanya jawab ini sangat membantu kami untuk memahami lebih jelas proses Pilkada. Jawaban yang diberikan juga sangat memotivasi kami untuk berperan aktif,” katanya.  

Sebagai bentuk apresiasi, KPU Kabupaten Sekadau memberikan doorprize kepada peserta yang aktif berpartisipasi dalam tanya jawab. Hadiah-hadiah menarik ini semakin menambah semangat para peserta untuk terlibat lebih jauh dalam acara.  

“Kami berharap kegiatan ini dapat membangun kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Selain itu, keaktifan peserta dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap proses demokrasi,” tambah Siti Nur Aisah.  

KPU Kabupaten Sekadau berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang, demi menciptakan Pilkada yang lebih inklusif dan partisipatif. (**)

Kasus Korupsi BP2TD Mempawah Kabarnya Dipetieskan, GMP Kalbar Datangi Polda Kalbar

Kasus Korupsi BP2TD Mempawah Kabarnya Dipetieskan, GMP Kalbar Datangi Polda Kalbar
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat mendatangi Polda Kalbar.
PONTIANAK - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat mendatangi Polda Kalbar. Mereka mempertanyakan penanganan kasus korupsi pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.

Kedatangan mereka diterima oleh Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya dan Kasubdit Tipikor Polda Kalbar AKBP Sanny Handityo dan jajaran.

Perwakilan GMP Kalbar, Dwi Wahyudi mengatakan bahwa kedatangan mereka guna mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus BP2TD Mempawah oleh Polda Kalbar.

"Kami mendapat informasi bahwa kasus yang menyeret Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018 dan istrinya itu dipetieskan alias dihentikan oleh Polda Kalbar," kata dia.

Karena itu pihaknya memandang informasi tersebut perlu diluruskan dengan mendatangi langsung Polda Kalbar guna meminta penjelasan.

"Apalagi sekarang beredar direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2024 setebal 231 halaman. Di mana membuat masyarakat bertanya-tanya karena dalam salinan tersebut banyak sekali menyebut nama H. Ria Norsan sehingga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat," kata mantan Presiden Mahasiswa tersebut.

Terlebih lagi, lanjut dia, saat ini Kalbar tengah menghadapi kontestasi Pilkada. Sehingga masyarakat, menurut dia, perlu tahu sejauh mana kebenaran dari informasi yang beredar tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.

"Apalagi kasus inikan sudah cukup lama bergulir. Kenapa sampai hari ini tidak ada titik kejelasannya," kata mahasiswa asal Jongkat, Kabupaten Mempawah ini.

Edy Setiawan, perwakilan GMP Kalbar lainnya mendukung penuh Polda Kalbar untuk menjawab semua pertanyaan publik terkait kasus tersebut. Dia yakin Polda Kalbar akan bekerja serius dan profesional.

"Karena itu jika kasus ini belum selesai maka tolong dituntaskan sesuai Undang-undang. Tidak boleh ada tebang pilih dalam kasus hukum apalagi kasus korupsi. Ini demi menjunjung tinggi rasa keadilan," kata pemuda asal Tayan, Kabupaten Sanggau ini.

Kaitan soal calon Gubernur yang terlibat dalam kasus ini, Edi meyakini bahwa masyarakat Kalbar pasti menginginkan pemimpin yang berkualitas dan bersih, serta tidak tersangkut dengan kasus korupsi.

"Ini harus jadi perhatian kita bersama, karena menyangkut kualitas hasil Pilkada Kalbar. Masyarakat pasti menginginkan pemimpin Kalbar ini bisa bekerja maksimal, tidak tersandera maupun tersangkut kasus hukum yang dapat mengganggu roda pemerintahan," kata Edi.

"Jika demikian, maka akan menghambat gerak laju pembangunan. Kita imbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin pada 27 November 2024 mendatang," tutupnya.

18 November 2024

Pengurus Baru Masjid Besar Al-Falah Diharapkan Tingkatkan Peran Sosial

Pengurus Masjid Besar Al-Falah periode 2024-2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara di Rumah Adat Melayu Sekadau.
Sekadau (Indokalbar) – Pengurus Masjid Besar Al-Falah periode 2024-2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara di Rumah Adat Melayu Sekadau, Senin (18/11/2024) malam. Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum untuk rapat kerja pengurus dalam merancang program-program masjid ke depan.

Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto, yang hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi kepada pengurus lama yang telah menyelesaikan masa baktinya. “Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi pengurus periode 2019-2024. Upaya yang telah dilakukan tentu menjadi pondasi yang baik bagi pengurus baru,” ujar Gustar.

Masjid Besar Al-Falah selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari ibadah rutin, pendidikan Al-Qur'an, hingga musyawarah umat. Gustar berharap pengurus baru dapat terus mengembangkan peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pendidikan dan sosial.

“Saya ingin pengurus baru dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan semangat, sehingga Masjid Besar Al-Falah tetap menjadi tempat yang makmur dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Tidak lupa, Gustar mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid untuk para jamaah. “Kebersihan adalah bagian dari iman. Mari kita bersama-sama memastikan masjid tetap bersih, asri, dan nyaman,” imbuhnya.

Dalam penutup sambutannya, Gustar menyampaikan harapannya agar seluruh pengurus dapat bekerja sama dengan baik. “Semoga pengurus baru mampu membawa inovasi dan program-program yang mendukung kemakmuran masjid, sekaligus meningkatkan peran sosialnya di tengah masyarakat,” tutupnya.

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sekadau

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sekadau.
SEKADAU - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Aula Gedung ITKK, Kecamatan Sekadau Hilir, Pada Senin (18/11/2024). Workshop ini mengangkat tema Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transportasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mencari solusi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, yang semakin penting di tengah kompleksitas dan dinamika pembangunan desa. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, program pendanaan desa menjadi salah satu tonggak utama dalam kebijakan pembangunan desa di Indonesia. Kebijakan ini membawa perhatian lebih besar dari Pemerintah terhadap desa, dan tanggung jawab besar bagi setiap Pemerintah Desa untuk memastikan manfaat yang optimal dari pengelolaan dana desa.

Sekda Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya workshop ini. “Workshop ini memiliki peran yang sangat penting karena akan membahas, mengevaluasi, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang semakin kompleks,” ujar Mohammad Isa.

Mohammad Isa juga menekankan bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Tujuan utama dari dana desa adalah untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi ketimpangan antar daerah, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ia berharap agar melalui workshop ini, peserta dapat memperkaya wawasan dan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan begitu, setiap desa di Sekadau bisa memanfaatkan dana desa dengan optimal, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah, menurut Isa, siap memberikan dukungan penuh melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitas yang dibutuhkan agar setiap desa dapat mengelola anggarannya secara efektif dan efisien. Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan mencari solusi yang bermanfaat untuk kemajuan desa.

Percepatan Investasi di Sekadau, DPMPTSP Siapkan Landasan Hukum Baru

Heniyanto, Koordinator Urusan Penanaman Modal DPMPTSP Sekadau.
Sekadau (Indokalbar) - Kabupaten Sekadau terus berupaya mendorong investasi dengan menyusun Draf Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Langkah ini digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sekadau untuk menciptakan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif.

Menurut Heniyanto, Koordinator Urusan Penanaman Modal DPMPTSP Sekadau, draf Perda ini telah melalui pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. "Harmonisasi ini penting agar aturan yang disusun selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan bebas dari tumpang tindih," jelasnya, Senin (18/11/2024).

Perda ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mendorong efisiensi berkeadilan, memperhatikan aspek lingkungan, serta menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Selain itu, Perda ini juga bertujuan membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat berkembang lebih pesat.

Draf ini kini berada di tangan bagian Hukum Setda Kabupaten Sekadau untuk diproses lebih lanjut bersama DPRD. Harapannya, Perda ini bisa disahkan pada 2024, sehingga pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan aturan turunan dapat dilakukan pada 2025.

"Kami berharap Perda ini menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan daya saing investasi di Kabupaten Sekadau. Dengan iklim usaha yang baik, peluang lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat." tambah Heniyanto.

Sekadau Jadi Salah Satu Penerima Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024

Sekadau Jadi Salah Satu Penerima Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024.
Sekadau (Indokalbar) - Kabupaten Sekadau berhasil meraih penghargaan dalam kategori Perlindungan Konsumen pada tahun 2024, yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, dalam acara yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 18 November 2024.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Novita, Sp., MM, dengan bangga menerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya Kabupaten Sekadau dalam memastikan perlindungan hak konsumen yang optimal. Dengan adanya penghargaan ini, Kabupaten Sekadau semakin menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pasar yang adil dan aman bagi masyarakat.

Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen
Pasar Rakyat Berstandar Nasional Indonesia (SNI), Daerah Tertib Ukur (DTU), Pasar Tertib Ukur (PTU)

Selain Kabupaten Sekadau, enam provinsi lainnya yang mendapatkan penghargaan dalam kategori "Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen" adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Bali, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dyah Roro Esti juga menekankan bahwa konsumen memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan perlindungan yang baik, konsumen dapat merasa lebih aman bertransaksi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu terus bekerjasama untuk menciptakan pasar yang aman, tertib, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Acara penghargaan ini bukan hanya sebuah bentuk pengakuan, tetapi juga mengingatkan kita semua akan pentingnya kerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, khususnya dalam hal perlindungan hak konsumen.

ASN Sekadau Diharap Berkontribusi di Pilkada 2024

ASN Sekadau Diharap Berkontribusi di Pilkada 2024.
Sekadau (Indokalbar) - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN), Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, Sandae, memimpin apel yang diadakan pada Senin, 18 November 2024, di Halaman Kantor Bupati Sekadau. Dalam apel tersebut, Sandae memberikan pesan penting kepada seluruh ASN di Kabupaten Sekadau terkait dengan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

Sandae mengingatkan bahwa Pilkada adalah momen penting untuk menentukan arah kemajuan Kabupaten Sekadau dalam lima tahun ke depan. Ia berharap ASN tidak hanya sekadar menunaikan tugas, tetapi juga ikut serta dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak pilih mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

"Sebagai ASN, kita harus aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi ini untuk menentukan masa depan Kabupaten Sekadau. Gunakan hak pilih kita dengan bijak," kata Sandae.

Ia juga menyampaikan bahwa apel ini menjadi momen untuk mengevaluasi diri dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang tidak hanya bekerja untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat dan negara.

Dengan semangat persatuan dan kesatuan, Sandae berharap agar ASN di Kabupaten Sekadau dapat memberikan contoh yang baik dalam menyukseskan Pilkada 2024 dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dinas Kesehatan Singkawang susun percepatan penurunan stunting 2025

Dinas Kesehatan Singkawang susun percepatan penurunan stunting 2025
Dinas Kesehatan Singkawang susun percepatan penurunan stunting 2025. (ANTARA)
Singkawang - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang menyusun rencana percepatan penurunan stunting yang tidak sekadar penanganan terhadap balita stunting atau intervensi intensif, namun juga berupaya mencegah melalui intervensi spesifik terhadap keluarga berisiko stunting.

"Sasaran yang akan diintervensi tahun depan itu (2025), adalah keluarga berisiko stunting atau kita sebut intervensi spesifik/hulu masalah stunting ini, untuk mencegah sebuah keluarga melahirkan balita stunting," Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kota Singkawang, Mursalin, di Singkawang, Senin.

Pernyataan itu, ia sampaikan terkait adanya pendataan terhadap 15 ribu keluarga berisiko stunting di kota tersebut. Dimana menurut ia, dari data tersebut pihaknya akan melakukan verifikasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi keluarga tersebut untuk ditindaklanjuti oleh OPD/lembaga terkait.

"Data itu akan kita verifikasi lagi sesuai jenis permasalahan yang dihadapi, selanjutnya akan kita sampaikan ke pihak camat dan kelurahan dan OPD terkait sesuai tupoksi masing-masing," ujarnya.

Mursalin mengatakan, jika terdapat masalahnya itu di jamban atau sanitasi yang tidak layak, maka pihak PU yang menangani, jika masalah mereka air bersih itu urusannya PDAM.

Dia menjelaskan, keluarga berisiko stunting salah satunya terjadi pada Pasangan Usia Subur (PUS) antara usia 15-49 tahun. PUS itu berisiko stunting jika dalam keluarga tersebut terdapat istri terlalu muda, istri terlalu tua, terlalu banyak anak dan jarak kelahiran anak yang terlalu rapat.

"Keluarga berisiko stunting itu adalah mereka yang masuk pasangan usia subur (PUS) itu usianya 15-49 tahun," katanya.

Di keluarga tersebut ada namanya 4 Ter, yaitu dimana istri yang terlalu muda, istri terlalu tua, anak terlalu banyak dan usia kelahiran terlalu rapat. Selian itu ada faktor lain penyebab keluarga berisiko stunting itu adalah keluarga dengan masalah sanitasi yang buruk, masalah air bersih dan keluarga yang masuk peringkat kesejahteraan 1-4/berpenghasilan rendah.

"Ini sangat berisiko melahirkan anak stunting. Tidak hanya pasangan usia dini yang berisiko lahirkan anak stunting, keluarga dengan masalah sanitasi yang buruk, air bersih yang kurang memadai dan keluarga dengan peringkat kesejahteraan 1-4/berpenghasilan rendah, itu juga sangat berisiko melahirkan anak stunting,” katanya.

Kemudian untuk menurunkan stunting dinas juga fokus pada 11 program intervensi spesifik yang menyasar pada remaja putri dan ibu hamil saat sebelum dan setelah melahirkan.

11 program tersebut antara lain, konsumsi tablet tambah darah dan skrining anemia untuk remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan konsumsi tablet tambah darah serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang, pemberian ASI eksklusif dan makanan tambahan protein hewani bagi balita, tatalaksana balita dengan masalah gizi, cakupannya mencakup imunisasi serta edukasi rutin remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita.

Sementara itu, secara terpisah, Penjabat Wali Kota Singkawang Sumastro menuturkan, dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting memerlukan komitmen yang kuat dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan konvergensi antar-program hingga ke tingkat kelurahan.

“Upaya-upaya kita harusnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, terutama bagi keluarga yang berpotensi mengalami stunting,” katanya.

Sumastro menegaskan agar di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat selalu gencar mulai dari memberikan edukasi kepada calon pengantin sejak memutuskan untuk memiliki anak, hingga membina masyarakat untuk lebih peduli dan menjaga gizi makan balitanya.

“Mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan untuk menghasilkan pangan bergizi tanpa harus membeli. Karena banyak orang tua yang takaran gizi anaknya tidak jelas, dan sering memberi makanan ringan pada anaknya," katanya.

Oleh : Narwati/ANTARA 

Program Infrastruktur Jalan Lingkungan, Komitmen Dinas Perkim Sekadau Tahun 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kabupaten Sekadau, Urabi, ST.
Sekadau (Indokalbar) - Dinas Perkim Kabupaten Sekadau di bawah pimpinan Urabi, ST, terus menunjukkan kinerjanya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai wilayah. Dikatakannya, Senin (18/11/2024) pada tahun 2024, peningkatan jalan lingkungan menjadi salah satu prioritas utama, dengan fokus pada penggantian jalan Rabat Beton menjadi Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir).

Hingga kini, sebanyak 3,6 kilometer jalan lingkungan telah ditingkatkan menjadi Latasir, sementara jalan Rabat Beton baru terealisasi sepanjang 10,3 kilometer. "Untuk realisasi dari APBD Perubahan, datanya akan kami rilis setelah proses pengerjaan selesai, karena masih dalam tahap pelaksanaan," ujar Urabi.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk kawasan permukiman di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga, baik di pusat kota maupun kecamatan, mendapatkan akses jalan yang layak dan mendukung aktivitas sehari-hari.

Urabi menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan program ini sesuai kebutuhan prioritas di lapangan. "Peningkatan jalan dari Rabat Beton ke Latasir dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi jalan lingkungan yang ada. Kami ingin semua warga merasakan dampak positifnya," terangnya.

Dengan realisasi tambahan dari APBD Perubahan 2024, panjang jalan yang ditingkatkan di Kabupaten Sekadau dipastikan akan bertambah, mempercepat terwujudnya infrastruktur yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman dan mendukung kehidupan masyarakat.

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda