Berita Indokalbar.com

23 Oktober 2024

Kawan PMI Sambas bantu pemerintah tekan kasus PMI ilegal

Kawan PMI Sambas bantu pemerintah tekan kasus PMI ilegal
Kawan PMI Sambas bantu pemerintah tekan kasus PMI ilegal. (ANTARA)
Sambas - Pengurus Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berkomitmen membantu pemerintah dalam memecahkan masalah dan menekan jumlah kasus penempatan PMI nonprosedural atau ilegal di luar negeri.

"Tugas dan fungsi Kawan PMI adalah meliputi tiga aspek yaitu penyebarluasan informasi, pendampingan pekerja migran Indonesia yang terkendala dan keluarganya, dan pencegahan penempatan ilegal PMI," kata Pengurus Divisi Pencegahan Penempatan Ilegal Kawan PMI Kabupaten Sambas Abelnus, di Sambas, Rabu.

Ia menambahkan yang dimaksud dengan penyebarluasan informasi ialah menginformasikan peluang kerja di luar negeri, peraturan perundang-undangan, prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri dan penempatan PMI.

"Untuk pendampingan PMI meliputi penanganan kasus, kepulangan PMI terkendala dan pendampingan penanganan dan pencegahan penempatan ilegal PMI dilakukan dengan membantu memberikan advokasi," katanya.

Sedangkan pencegahan penempatan Ilegal, adalah dengan cara memberikan informasi bekerja ke luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kawan PMI memberikan informasi mengenai indikasi penempatan ilegal PMI dan membantu pengumpulan bahan dan keterangan indikasi penempatan ilegal PMI.

"Untuk mencegah terjadinya korban, merupakan tugas bersama dan kita semua tidak boleh apatis," katanya.

Dia mengatakan tingginya minat PMI untuk bekerja di luar negeri diakibatkan oleh kesejahteraan keluarga yang rendah, lapangan kerja yang tidak memadai atau sulit didapatkan, sehingga dengan bekerja di luar negeri, dianggap mudah mencari kerja dan diiming-imingi oleh para calo/agen dengan upah tinggi.

"Penyebab utama PMI nonprosedural masih banyak ditemukan adalah akibat masih rendahnya edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan keuntungan PMI melalui prosedur resmi," katanya menjelaskan.

Sementara negara tujuan yang paling banyak diminati oleh PMI untuk bekerja di luar negeri adalah Malaysia dan Brunei Darussalam.

Sementara Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan PMI Singkawang-Bengkayang-Sambas (Singbebas), Dwi Puji Lestari mengatakan, Kabupaten Sambas merupakan penyumbang PMI terbanyak di Kalimantan Barat.

Ia mengatakan data capaian penempatan PMI tahun 2023, untuk Kabupaten Sambas sebesar 750 orang dan angka ini terus meningkat.

Maka dari itu, dia menambahkan, pemerintah selalu menekankan agar penempatan PMI mesti melalui prosedural yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satunya mengurus dokumen keberangkatan di imigrasi. Melalui dokumen resmi sebagai strategi untuk menekan jumlah korban PMI.

Menurut datanya, jumlah PMI Kalimantan Barat yang dipulangkan pada tahun 2024 mencapai 4.366 orang, hampir lima puluh persen di antara dari Kabupaten Sambas.

Oleh : Narwati/ANTARA

Patroli Dialogis Enggang Polresta Pontianak

Foto: Patroli Dialogis Enggang Polresta Pontianak Sambangi Penjaga Komplek.

PONTIANAK - Enggang Polresta Pontianak melaksanakan patroli dialogis di Jl. Anggrek, Kecamatan Pontianak Selatan, dengan tujuan menyambangi petugas jaga setempat, Selasa (22/10/2024) kemarin.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mengantisipasi potensi aksi 4C (pencurian dengan pemberat, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan narkoba) dalam menjelang Pilkada 2024 mendatang.

Dalam patroli tersebut, anggota Enggang resta memberikan himbauan kepada petugas jaga mengenai pentingnya kewaspadaan dan upaya preventif dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Kami mengajak petugas jaga untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan masyarakat sekitar agar dapat bersama-sama mencegah tindakan kriminal," ujar Kasatgas preventif AKP Samidi.

Patroli dialogis ini akan selalu kami tingkatkan jelang Pilkada 2024 mendatang agar selalu menghadirkan rasa aman kepada warga setempat dengan hadirnya polisi, kami juga menghimbau agar masyarkat mengunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin agar tidak adanya perpecahbelahan antar warga.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari petugas jaga dan warga setempat yang menyatakan komitmen untuk meningkatkan kewaspadaan dan kerja sama dengan kepolisian. Patroli dialogis diharapkan dapat memperkuat sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.



Breaking News: Satu Korban Perahu Terbalik Ditemukan

Foto: Tampak sesosok jasad yang mengapung ditengah Sungai Kapuas, di Semuntai.

SEKADAU - Warga semuntai dihebohkan dengan penemuan Jasad seorang berjenis kelamin laki-laki yang mengapung ditengah Sungai Kapuas yang melintasi jembatan semuntai.

Dalam vidio yang beredar, perekam vidio menyebutkan dugaan kemungkinan salah satu korban tragedi perahu terbalik yang terjadi di wilayah Engkedang.

"Ada mayat eh, mungkin korban yang di Engkedang daerah sungai ayak," ucapnya singkat, Rabu (23/10/2024).

Saat dikonfirmasi, salah satu kerabat korban, Hermanus warga Sengkang Melayang, Desa Gonis Tekam membenarkan jika Jasad tersebut memang kerabatnya yang menjadi korban tragedi perahu terbalik di wilayah Engkedang.

"Aok, sudah ditemukan di semuntai," ujar Hermanus.

Jasad tersebut diketahui adalah Almarhum Hengki warga Sengkabang melayang yang menjadi korban tragedi perahu tenggelam.

Hingga berita ini diterbitkan, kedua korban lainnya belum ditemukan dan masih dalam pencarian.

22 Oktober 2024

PT SBM Buat Laporan Fiktif Bangun Smelter

Foto: Direktur Utama PT Sumber Bumi Marau, Junaidi, SP.

KETAPANG - PT Sumber Bumi Marau (PT SBM), perusahaan milik Junaidi SP melaporkan sedang membangun smelter atau pemurnian biji bauksit di kecamatan Marau dan Jelai Hulu, Ketapang Kalimantan Barat.

Namun faktanya, sejauh ini hanya berupa hamparan tanah kosong. Tindakan manipulatif ini diduga untuk mendapatkan izin kuota ekspor dan memperoleh keringanan pajak.

Persoalan perusahaan ini diungkapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Menurut menteri, terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil verifikasi lapangan.

"Pada tujuh lokasi smelter masih berupa tanah lapang walaupun dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan berkisar antara 32 persen hingga 66 persen," ungkapnya, dikutip Jumat, 26 Mei 2023.

Menteri ESDM menyebut, PT SBM adalah salah satu dari tujuh perusahaan pembuat laporan pembangunan smelter fiktif.

"PT Sumber Bumi Marau di Kecamatan Marau dan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimatan Barat. Menurut perhitungan verifikator, progresnya 50,05 persen per Mei 2020. Faktanya, baru dilakukan pembangunan penimbunan genangan air pada rencana tapak," ungkap Menteri.

Seorang narasumber yang mengerti seluk beluk perusahaan ini kepada Borneo Tribun mengungkapkan, sejatinya, perusahaan ini ibaratnya "makelar" perizinan. Perusahaan ini diduga terafiliasi dengan perusahaan sejenis yang ada di kabupaten Sanggau.

"Ini perusahaan sengaja buat laporan smelter fiktif. Mana ada kegiatan mereka disana. Dulunya perusahaan milik Alfred Tatuhas, kalau endak salah take over ke grup, Hairi, Deni Muslimin ada dibelakangnya. Direkturnya si Junaidi," kata sumber itu yang menolak namanya dituliskan.

Lebih jauh, Ia mengungkapkan, dalam aturanya, perusahaan pemegang izin pertambangan mineral dan batuan, wajib membangun smelter sebagai okasi pemurnian. Sesuai dengan persyaratan dalam Undang-undang Minerba Nomor 3 tahun 2020.

"Jadi cara dapatkan izin ekspor saja mereka ini. Ibaratnya jual kertas, mirip-mirip bisnis kayu jaman dulu, dapat duit. Barang tambangnya entah dimana mereka ambil. Bisa saja ada keterkaitan dengan perusahaan di Sanggau sana, mereka itu konco semua," tuturnya.

Persoalan ini menurutnya harus diusut aparat hukum karena merugikan negara karena pekerjaan yang mereka lakukan semata mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok mereka.

"Aksi ini murni tipu tipu saja. Cari uang dengan jual izin tapi tidak ada realisasinya. Ini harus dihentikan. Aparat hukum harus periksa mereka semua yang terlibat. Habis tanah di perhuluan kita dikeruk," tandasnya. 

Usaha menghubungi Junaidi sudah dilakukan melalui orang kepercayaanya bernama Eri Setyawan karena dikatakan Junaidi saat bertemu digedung DPRD Ketapang seusai Ia hadiri pelantikan anggota DPRD, Junaidi mengatakan, jika ada sesuatu hal yang ingin di konfirmasi, Eri Setyawan dapat menjawabnya. Namun, sejauh ini, Eri Setyawan belum bersedia menjelaskan keterlibatan Junaidi dalam perusahaan fiktif ini. 

Sementara itu, seorang kolega Junaidi bernama Deni Muslimin menghubungi Borneo Tribun pada pekan lalu. Ia mengatakan, dalam perusahaan tersebut Junaidi sudah mengundurkan diri jauh hari sebelum Junaidi mendaftar sebagai calon Bupati Ketapang. 

"Kalau tidak salah Ia sudah mundur. Tapi saya tidak tau pasti lah. Suratnya (pengunduran diri) saya pernah liat tapi saya tidak ada simpan. Saya tidak terkait langsung dalam perusahaan itu tapi saya ngerti dikit," jelas Deni Muslimin, Selasa, 15 Oktober 2024. 

Sebabkan Anak Mantan Bupati Masuk Penjara

Sejak dijabat Junaidi sebagai direktur sekitar bulan Juni tahun 2021, Junaidi melakukan salah satu langkah berupa pembatalan surat kuasa yang diterima Yasir Ansari dari Alfred Tatuhas sebagai direktur utama sebelumnya. 

Akibat pembatalan inilah, Yasir Ansari harus mendekam di Lapas Ketapang akibat dilaporkan oleh mitra bisnisnya. 

Saat proses persidangangan berjalan, salah satu barang bukti (BB) yang dijadikan alasan Yasir dipidana adalah berupa fotocopy perubahan akta perusahaan pada tanggal 01 November 2021 dan pencabutan surat kuasa pada tanggal 08 Juni 2021.

"Direktur PT SBM yang baru yaitu Junaidi SP melayangkan surat kepada klien kami yang berisikan pencabutan surat kuasa penambangan, pencucian dan penjualan hasil tambang dari direktur sebelumnya yakni Alfred Tatuhas. Otomatis segala kegiatan penambangan di IUP PT SBM dihentikan oleh klien kami. Mungkin karena surat pencabutan itulah, saudara Dwi Gatra meminta dana investasi yang diterima klien kami dikembalikan," ungkap Tengku Amiril Mukminin kepada wartawan di Ketapang pada selasa 7 Maret tahun lalu. 

(Muzahidin)

Jeritan Hati Warga Dusun Soket, Menanti Janji Seminggu Tak Kunjung Direalisasikan

Foto: Jembatan penghubung antara dusun soket menuju pasar nanga mahap.

SEKADAU - Warga dusun soket, Nanga Mahap menjerit karena janji-janji pembangunan yang tak kunjung direalisasikan.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang warga AL yang kerap kali menggunakan akses penyeberangan jembatan gantung yang menghubungkan antara Dusun Soket menuju pasar Nanga Mahap.

Menurutnya, jembatan tersebut memang sudah cukup usang termakan usia, akan tetapi masih bisa digunakan bila hendak menyeberang.

Karena putusnya akses jembatan tersebut, warga dusun soket harus mutar dan membutuhkan waktu lebih melalui jembatan sungai Ma'ap bila hendak ke pasar.

"Dulu jembatan itu masih bisa dilalui, tapi karena percaya dengan janji seminggu jadi jembatan tersebut dibongkar bagian lantai sampai sekarang tidak kunjung ada kepastian kapan akan diperbaiki lagi," ujarnya kepada media ini, Selasa (22/10/2024) siang.

Ia berharap kepada instansi terkait untuk dapat memperhatikan jembatan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Ibu Mita salah satu warga yang mengungkapkan sejak jembatan itu dibongkar cukup merepotkan bila harus mutar bila hendak menyeberang.

"Mudahan instansi terkait dapat segera memperhatikan kebutuhan kami, terutama kaum ibu-ibu yang harus mutar bila mau menyeberang. Jangan hanya janji-janji, kami masyarakat kecil sudah capek makan janji," tukasnya.

Polres Bengkayang komitmen jaga keamanan perbatasan negara

Polres Bengkayang komitmen jaga keamanan perbatasan negara 
Polres Bengkayang komitmen jaga keamanan perbatasan negara. (ANTARA)
Bengkayang - Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang, Kalimantan Barat, menyatakan terus berkomitmen dalam menjaga keamanan perbatasan negara dan memberantas peredaran barang-barang ilegal lainnya di wilayah setempat.

"Kami akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bea Cukai dan semua instansi terkait dalam menjaga keamanan perbatasan dan memberantas peredaran barang-barang ilegal di wilayah hukum kami," kata Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho usai menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas dukungannya dalam penindakan rokok ilegal dari Malaysia, di Bengkayang, Selasa.

Untuk memberantas praktik ilegal lainnya, kata dia, Polres Bengkayang memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait lainnya.

Menurut dia, upaya penegakan hukum terkait pemberantasan rokok ilegal dan barang selundupan lainnya di Bengkayang merupakan bagian dari tanggung jawab Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

"Kami tidak hanya bekerja untuk menindak pelanggaran, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat dan menjaga hak-hak keuangan negara," katanya.

Ia mengharapkan dapat terus membangun sinergi yang lebih kuat dalam penegakan hukum dan pengamanan wilayah perbatasan, sehingga potensi ancaman berupa peredaran barang-barang ilegal dapat diminimalisir secara berkelanjutan, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang Bengkayang, Piasdo Muaranuli mengatakan wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak yang berada di bawah pengawasannya merupakan area yang rawan terhadap peredaran barang-barang ilegal karena posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Di tengah risiko resistensi dan ancaman fisik yang sering kali dihadapi petugas Bea Cukai maka kehadiran dan dukungan Polres Bengkayang sangat membantu memastikan kelancaran operasi dan keamanan personel," katanya.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan operasi tidak terlepas dari sinergi kuat dengan aparat penegak hukum setempat, termasuk jajaran Polres Bengkayang.

"Kami sangat menghargai kontribusi Polres Bengkayang dalam operasi kami selama ini terutama dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal yang berpotensi merugikan negara. Dukungan Polres sangat krusial dalam menciptakan rasa aman dan menegakkan hukum di lapangan," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pilkada 2024: Bawaslu Pontianak temukan 300 APK langgar aturan

Pilkada 2024: Bawaslu Pontianak temukan 300 APK langgar aturan
Pilkada 2024: Bawaslu Pontianak temukan 300 APK langgar aturan. (ANTARA)
Pontianak - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak Divisi Penanganan Pelanggaran, Erwin Irawan menyebutkan bahwa pihaknya telah menemukan 300 pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Kota Pontianak yang melanggar aturan.

"Setiap hari kami patroli dan memantau terkait pemasangan APK yang menjadi media kampanye dari pasangan calon (paslon) yang berlaga di Pilkada 2024. Ada 300 pemasangan APK yang ditemukan dan melanggar," ujarnya di Pontianak, Senin.

Ia mencontohkan bentuk pelanggaran pemasangan APK yang ditemukan seperti dipasang di pohon, di tiang listrik, di jembatan dan lainnya.

"Bahkan ada pemasangan APK di depan gang jalan atau komplek yang membahayakan pengendara. Beberapa pemasangan APK tersebut di lokasi yang dilarang," jelas dia.

Menurutnya dengan adanya temuan tersebut, pihaknya langsung menyurati pasangan calon dan tim pemenangan untuk segera menertibkan APK tersebut dan pemasangan APK sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau masih tidak menertibkan dalam jangka waktu yang ditentukan, APK yang melanggar akan kami sita untuk ditertibkan. Sehingga semua dalam kampanye terutama pemasangan APK sesuai aturan. Kami mengajak tim dan paslon untuk bersama memastikan APK yang ada sesuai aturan," ajak dia.

Sementara terkait peserta Pilkada Pontianak diikuti dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, yakni nomor satu (q) pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan, dan nomor urut dua (2) pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah.

Sedangkan untuk Pilkada Kalbar 2024 terdiri dari pasangan Sutarmidji-Didi Haryono dengan nomor urut 1, pasangan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan nomor urut 2, dan pasangan Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor nomor urut 3.

Pewarta : Dedi/ANTARA

21 Oktober 2024

Coffee Morning, Kapolsek Belitang Hulu Sampaikan Pesan Damai

Foto: Kapolsek Belitang Hulu Coffee Morning Bersama Stakeholder dan Tokoh Masyarakat.

SEKADAU - Polsek Belitang Hulu mengadakan kegiatan Coffee Morning dan Deklarasi Damai bersama Stakeholder serta tokoh masyarakat dari berbagai suku untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024. Acara ini berlangsung di Warkop Cafe Q, Desa Balai Sepuak, pada Senin (21/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolsek Belitang Hulu IPDA Budi Hamdani, Camat Belitang Hulu Jihon, Danramil Belitang Hulu yang diwakili oleh Sertu Setiyadi, Ketua PPK Warta Asrul, anggota Panwascam, Ketua DAD Sepanya, Ketua MABM Raden Alit Faterul Arifin, serta tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolsek IPDA Budi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan forum untuk menyampaikan saran dan pendapat, serta menyelesaikan masalah menjelang Pilkada 2024di Kabupaten Sekadau.

“Apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, mari kita ungkapkan di forum ini agar bisa kita cari solusinya. Penting untuk menjaga kerukunan antar suku, agama, dan golongan. Walaupun berbeda pilihan, kita harus tetap bersatu,” ujarnya.

“Secara umum kita siap mengamankan Pilkada 2024, agar berjalan aman dan lancar. Hal itu tidak terlepas kerja sama kita semua,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Belitang Hulu, Jihon, menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung kesuksesan Pilkada 2024, terutama di wilayah kecamatan Belitang Hulu.

“Kami sudah mengingatkan kepada ASN di Kecamatan Belitang Hulu untuk bersikap netral. Jika ada pelanggaran, kami akan memprosesnya,” tegasnya.

Ketua PPK Belitang Hulu, Warta Asrul, melaporkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan perekrutan Petugas Pemungutan Suara (PPS) untuk 13 desa di Kecamatan Belitang Hulu. Ia juga menginformasikan bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada 2024 akan mencapai 70 TPS.

Kegiatan Coffee Morning dilanjutkan dengan diskusi, kemudian diakhiri dengan Deklarasi Pilkada Damai yang diikuti oleh seluruh peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif dan aman menjelang Pilkada 2024.

Satgas OMP Kapuas 2024 Terjun Langsung Amankan Kegiatan salah satu pasangan Cawagub

Foto: Pengamanan pertemuan dengan warga dengan Cawagub Nomor Urut 2 di Tamanese Pontianak.

PONTIANAK – Satuan Tugas Operasi Mantap Praja Kapuas Polda Kalimantan Barat terjun langsung amankan jalannya Pilkada Serentak 2024. Kali ini, Satgas OMP Kapuas melakukan pengamanan pada kegiatan pertemuan antara Masyarakat Pontianak di Tamanese Pontianak dengan pasangan calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2 pada Senin (21/10/2024).

Kombespol Raden Petit Wijaya,S.I.K.,M.M selaku Kasat Gas Humas menyampaikan kepada awak media bahwa kegiatan ini salah satu dari rangkaian tahapan kampanye dari masing-masing Paslon dan kegiatan ini dilaksanakan di tempat umum yakni Tamanese Pontianak.

"Kegiatan ini dimana dilakukan ditempat umum yakni Tamanese Pontianak, oleh sebab itu kita terjunkan kampanye dialogis ini dengan Satgas gabungan yang terdiri dari Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum,serta subsatgas yang lainnnya yang tergabung dalam Satgas Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 untuk mengamankan jalannya Kampanye ini, hal ini sebagai wujud nyata kegiatan Satgas OMP untuk mensukseskan semua tahapan  dalam  Pilkada 2024," Ujar Kasatgashumas.

Kegiatan yang berlangsung di jalan Madura ini dipimpin langsung Kasubsatgas Pam Objek Giat yakni AKBP Paino.

Saat dihubungi, AKBP Paino menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan keamanan area sekitar dan kelancaran arus lalin disekitar lokasi saat berlangsungnya bertemu dengan warga sekitar dan mencegah terjadinya gangguan keamanan disekitar area lokasi.

"Pada malam ini kita laksanakan pengamanan sebab ini merupakan area keramaian tempat umum dan ditepi jalan, oleh sebab itu Kami akan terus berupaya mengamankan jalannya setiap tahapan kampanye bagi para paslon demi menciptakan situasi yang aman dan nyaman. Dengan adanya pengamanan didaerah lokasi tersebut, diharapkan acara tatap muka dengan warga sekitar dapat berjalan dengan lancar dan damai," ujar AKBP Paino.

Kegiatan Bertemu dengan masyarakat ini berjalan dengan aman dan tertib, hal ini merupakan wujud Satgas OMP Kapuas untuk mensukseskan Pesta Demokrasi Daerah Kalimantan Barat ini, melalui pengamanan dalam tahapan Kampanye Pilkada 2024.




Aipda Harry Belikan ODGJ Pakaian Ditengah Pengaturan Lalulintas


Foto: Anggota Satlantas Polres Landak, Aipda Harry Belikan Pakaian untuk ODGJ.

LANDAK - Aksi Humanis Aipda Harry Membantu ODGJ Saat Acara Wayang Dalam momen yang mengundang perhatian dan apresiasi masyarakat, salah satu anggota Satlantas Polres Landak, Aipda Harry, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut terjadi pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di tengah pengaturan lalu lintas yang dilakukannya di Jalan Tungkul, saat acara wayang yang berlangsung meriah.

Dalam menjalankan tugasnya, Aipda Harry dengan sigap memberikan bantuan kepada seorang Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlihat tidak mengenakan pakaian yang layak. Menyadari hal ini, Aipda Harry segera berinisiatif membelikan pakaian di sebuah toko terdekat. Tidak hanya itu, ia bahkan dengan tulus membantu ODGJ tersebut mengenakan pakaian yang baru dibelikannya.

Tindakan ini mendapat respon positif dari warga sekitar yang sangat berterima kasih atas tindakan humanis yang dilakukan oleh Aipda Harry. Mereka menilai bahwa aksi ini mencerminkan kedekatan dan kepedulian aparat kepolisian, khususnya Satlantas Polres Landak, terhadap masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau kondisi individu yang dibantu.

"Ini adalah salah satu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Tugas kami bukan hanya menjaga ketertiban lalu lintas, tetapi juga memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan," ujar Aipda Harry pada Minggu (20/10/2024).

Aipda Harry Satlantas Polres Landak menyampaikan, tindakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian untuk selalu siap membantu masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan perhatian lebih. Sebagai petugas di lapangan, kami tidak hanya fokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga berusaha memberikan bantuan kemanusiaan kepada siapa saja, kapan saja.

"Kepolisian hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan membantu masyarakat, tanpa memandang status atau kondisi mereka. Semoga tindakan kecil ini bisa memberikan dampak positif dan menjadi pengingat bahwa kita semua bisa berkontribusi untuk kebaikan bersama," Ungkapnya

Salah satu warga yang menyaksikan kejadian ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aipda Harry. "Kami sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Harry. Beliau tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga menunjukkan rasa kemanusiaan yang luar biasa," ungkapnya.

Kejadian ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kepolisian dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat dalam berbagai situasi, sekaligus memperkuat hubungan antara aparat dan warga.



Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda