KPU Kalbar sosialisasikan penggunaan SIREKAP untuk Pilkada

Indokalbar    Selasa, Oktober 08, 2024    Comment   

KPU Kalbar sosialisasikan penggunaan SIREKAP untuk Pilkada

KPU Kalbar sosialisasikan penggunaan SIREKAP untuk Pilkada. (ANTARA)

Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat mensosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) bagi petugas pemilu di seluruh tingkatan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman teknis untuk memastikan kelancaran rekapitulasi hasil pemungutan suara secara lebih transparan dan akurat," kata Komisioner KPU Kalimantan Barat, Suryadi, di Pontianak, Senin.

Dia menyampaikan bahwa penggunaan SIREKAP telah diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, dan KPU akan terus meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu agar sistem ini bisa diimplementasikan secara optimal.

"Kami melaksanakan pembekalan ini agar seluruh petugas lapangan, dari KPPS hingga KPU provinsi, memahami secara detail cara kerja SIREKAP. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi proses rekapitulasi suara, sekaligus mempermudah kerja petugas di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, SIREKAP, yang akan digunakan kembali pada Pilkada 2024, terdiri dari tiga varian, yaitu SIREKAP Mobile yang digunakan oleh petugas KPPS untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS, SIREKAP Web yang digunakan di tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi untuk mendukung pleno rekapitulasi, serta SIREKAP Info Publik yang memungkinkan masyarakat memantau hasil rekapitulasi secara langsung dari TPS hingga tingkat provinsi.

"Penggunaan teknologi ini akan mempermudah proses penghitungan dan pengawasan hasil suara. SIREKAP juga mendukung keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Hasil rekapitulasi dapat diakses publik dengan lebih cepat dan akurat," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa meski ada beberapa penyempurnaan dalam aplikasi, nama SIREKAP tetap dipertahankan, dengan tambahan kata "Pilkada," sehingga menjadi "SIREKAP Pilkada."

Beberapa penyempurnaan pada SIREKAP di antaranya adalah kemampuan sistem untuk mengoreksi kesalahan pembacaan gambar yang diunggah. Jika sebelumnya sistem tidak bisa mengubah gambar yang salah dibaca, kini petugas memiliki opsi untuk melakukan koreksi sebelum hasil akhir disampaikan.

"Ini merupakan salah satu penyempurnaan penting, terutama dalam memastikan keakuratan data. Selain itu, fitur baru ini memberikan fleksibilitas kepada petugas untuk meminimalkan kesalahan teknis di lapangan," kata Suryadi.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Pemprov Riau pastikan tiga kabupaten tidak lakukan perubahan APBD 2024

Indokalbar    Senin, Oktober 07, 2024    Comment   

Pemprov Riau pastikan tiga kabupaten tidak lakukan perubahan APBD 2024

Pemprov Riau pastikan tiga kabupaten tidak lakukan perubahan APBD 2024. (ANTARA)

Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau memastikan tiga kabupaten di daerah setempat tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024 karena tak kunjung mengusulkan sampai batas akhir pengesahan anggaran pada 30 September 2024.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra di Pekanbaru, Senin, mengatakan ketiga daerah yang dipastikan tidak punya APBD-P Tahun 2024 adalah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi (Kuansing).

Di sisi lain ada sembilan naskah APBD-P kabupaten/kota yang masuk dengan lima di antaranya sudah selesai dievaluasi.

"APBD-P kabupaten/kota yang sudah selesai evaluasi itu ada Kabupaten Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu (Inhu), Kota Dumai dan Pekanbaru," kata Indra.

Kemudian, kata Indra, APBD-P yang masih proses evaluasi ada empat daerah, yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Pelalawan, Siak dan Rokan Hulu (Rohul). Hal itu karena empat daerah tersebut draf anggaran perubahannya baru masuk di akhir-akhir batas pengesahan APBD-P.

"Untuk proses evaluasi maksimal 15 hari terhitung berkas masuk, namun dengan catatan berkas lengkap," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, tiga daerah yang tidak mengusulkan APBD-P tersebut karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak melakukan pembahasan APBD dengan DPRD setempat. Akibatnya daerah tersebut harus menggunakan APBD murni tanpa tambahan anggaran.

"Kalau yang sudah dievaluasi selanjutnya kita serahkan ke kabupaten/kota, untuk selanjutnya dijalankan penggunaannya. Bagi yang tidak menggunakan APBD-P, tetap gunakan ABPD murni tanpa ada tambahan anggaran," tutupnya

Pewarta : Bayu Agustari Adha/ANTARA

Dinas PKH Riau sudah suntik vaksin rabies 13.212 hewan peliharaan

Indokalbar    Senin, Oktober 07, 2024    Comment   

Dinas PKH Riau sudah suntik vaksin rabies 13.212 hewan peliharaan

Dinas PKH Riau sudah suntik vaksin rabies 13.212 hewan peliharaan. (ANTARA)

Pekanbaru - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau hingga saat ini sudah memberikan suntikan vaksin rabies kepada 13.212 hewan peliharaan sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit tersebut kepada manusia.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas PKH Provinsi Riau, Faralinda Sari, Senin, mengatakan pemberian suntikan vaksin anti rabies tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun lalu. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan pihak dinas peternakan kabupaten/kota di Riau.

 

“Hingga saat ini sudah 13.212 hewan peliharaan di Riau yang mendapatkan vaksin anti rabies. Jumlah tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota di Riau yang melakukan suntik vaksin rabies gratis sejak 23 September hingga 4 Oktober 2024,” katanya.

 

Lebih lanjut dikatakannya, adapun hewan peliharaan yang mendapatkan vaksin rabies tersebut yakni anjing, kucing dan beberapa jenis hewan peliharaan jenis primata. Kemudian juga ada hewan penular virus rabies yang merupakan hewan liar.

 

Untuk hewan peliharaan jenis anjing yang sudah mendapatkan vaksin rabies total berjumlah 5.936 ekor kemudian primata 80 ekor dan kucing 7.195 ekor.

 

Faralinda juga merincikan untuk total jumlah hewan peliharaan yang telah mendapatkan vaksin di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 171 ekor. Indragiri Hulu 1.486 ekor, Indragiri Hilir 474 ekor, Pelalawan 776 ekor, Siak 1.363 ekor.

 

Kemudian Kampar 1.878 ekor, Rokan Hulu 1.031 ekor, Bengkalis 58 ekor, Rokan Hilir 143 ekor, Pekanbaru 5.199 ekor dan Dumai 633 ekor.*

Pewarta : Bayu Agustari Adha/ANTARA 

BNK Pontianak kolaborasi dengan guru BK cegah narkoba pada siswa

Indokalbar    Senin, Oktober 07, 2024    Comment   

BNK Pontianak kolaborasi dengan guru BK cegah narkoba pada siswa

BNK Pontianak kolaborasi dengan guru BK cegah narkoba pada siswa. (ANTARA)

Pontianak - Badan Narkotika Kota (BNK) Pontianak, Kalimantan Barat berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling (BK) di seluruh sekolah di Pontianak melakukan edukasi dalam mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa.

"Dengan berkolaborasi bersama guru BK di Pontianak menjadi perpanjangan tangan kami di sekolah untuk mengedukasi siswa-siswi secara berkelanjutan dalam pencegahan penggunaan narkoba," ujar Kepala BNK Pontianak, Anida Sari di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa terlebih dahulu guru BK diberikan pelatihan untuk mengetahui jenis - jenis narkoba dan bagaimana mengedukasi kepada siswa. Setelah itu, guru BK melanjutkan memberikan edukasi kepada siswa.

Menurutnya guru BK dinilai memiliki keahlian konseling yang andal, sehingga pelatihan yang diberikan BNN diharapkan akan memperkuat perannya dalam membimbing para pelajar terkait penyalahgunaan narkoba.

"Pelatihan telah kami lakukan yakni gelombang pertama. Selanjutnya ada gelombang berikutnya. Kita akan undang lagi di seluruh Pontianak. Setelah guru BK dapat pelatihan kita juga akan meminta laporan mengenai perkembangan di sekolah masing-masing," tambahnya.

Lanjutnya Anisa, untuk gelombang pertama pelatihan, BNK Pontianak telah melibatkan 30 peserta yang terdiri dari 20 guru BK SMP dan 10 guru BK SMA. Pelatihan ini diutamakan untuk sekolah menengah dan atas karena belum semua sekolah dasar memiliki guru BK.

"Selain memberikan pelatihan Guru BK di sekolah, kami juga melakukan pendampingan pada berbagai kegiatan siswa seperti kegiatan OSIS, dengan membawa mobil "Kamek Datang" sebagai ikon anti narkoba, " kata dia.

Ia menambahkan, BNK Pontianak juga mengimbau seluruh sekolah baik negeri maupun swasta untuk secara aktif mengundang mereka dalam kegiatan edukasi bahaya narkoba.

"Sekolah-sekolah di Pontianak sudah mulai mengundang kami untuk memberikan sosialisasi. Kami juga masuk seperti kegiatan pramuka dalam mensosialisasi" jelasnya.

Ia menegaskan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat setiap tahun, di mana banyak remaja yang harus menjalani rehabilitasi. Berdasarkan penelitian dari Puslitdatin BNN, sebanyak 84,5 persen pengguna narkoba di Indonesia terpengaruh oleh teman dekat yang menawarkan narkoba.

"Ini mirip fenomena gunung es, oleh karena itu program pelatihan guru BK ini kami harapkan bisa membantu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar," pungkas Anida.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Penggiat lingkungan Pontianak sambut penerapan bebas kantong plastik

Indokalbar    Minggu, Oktober 06, 2024    Comment   

Penggiat lingkungan Pontianak sambut penerapan bebas kantong plastik

Penggiat lingkungan Pontianak sambut penerapan bebas kantong plastik. (ANTARA)

Pontianak - Penggiat lingkungan dan penggagas Cari Sampah Pontianak Taufik Sirajuddin menyambut baik adanya kebijakan penerapan bebas kantong plastik dalam rantai usaha di kota khatulistiwa.

"Kebijakan yang akan diterapkan oleh pemkot untuk mewujudkan bebas kantong plastik disambut baik pengendalian produksi kantong plastik, " ujar Taufik Sirajuddin, di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Minggu.

Ia menilai perlu ada penambahan kebijakan tersebut bukan hanya menekankan penggunaan di sisi hilir atau konsumen, namun juga menyentuh sisi hulu yaitu industri yang memproduksi kantong plastik.

Meskipun kebijakan ini baik secara prinsip dalam mendukung keberlanjutan, namun, katanya, dalam realitasnya masih ada kendala besar.

"Kebijakan ini hanya mengubah sedikit dari gratis menjadi berbayar, namun kantong plastik masih terus diproduksi. Jika produksinya tidak ditekan, konsumen akan tetap memiliki opsi untuk menggunakan kantong plastik," ujarnya.

Taufik menegaskan jika produksi kantong plastik terus berjalan tanpa pengendalian yang tegas, maka sosialisasi bebas kantong plastik tidak akan mampu membendung penggunaannya.

"Meski sosialisasi dilakukan, namun tanpa adanya langkah nyata untuk menekan produksi kantong plastik, upaya tersebut tidak akan maksimal dan perlu ada kajian menyeluruh dan upaya serius dari pemerintah," tambahnya.

Permasalahan sampah plastik harus ditangani dengan pendekatan yang menyeluruh, baik dari hulu maupun hilir.

"Kita semua perlu berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat yang benar benar bebas dari kantong plastik, namun yang terpenting adalah pemerintah harus mampu menekan produksi kantong plastik yang masih ada," tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik. Larangan ini diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha.

"Mulai saat ini, sosialisasi akan dilakukan secara intensif," kata dia.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan, pengurangan, dan penanganan sampah yang tepat agar masalah sampah tidak semakin memburuk.

“Maka perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, dan berbagai pihak lainnya untuk mempercepat terwujudnya misi dan target Kota Pontianak pada 2025 dalam hal pengurangan sampah,” jelasnya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Frans Zeno Apresiasi Koperasi Keling Kumang

Indokalbar    Minggu, Oktober 06, 2024    Comment   

Frans Zeno Apresiasi Koperasi Keling Kumang

Foto: Pj Bupati Sekadau, Frans Zeno, S. STP tampak berdiskusi dengan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ahmad Zabadi, SH, MM dalam Ground Breaking Pabrik Produsen Minyak Makan Merah APKS Keling Kumang, Sabtu (5/10/2024) di Desa Gonis Tekam. 

SEKADAU - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ahmad Zabadi, SH, MM secara resmi melakukan Ground Breaking Pabrik Produsen Minyak Makan Merah APKS Keling Kumang yang berlokasi di Desa Gonis Tekam, Sabtu (5/10/2024).

Proses pembangunan bisnis yang dilakukan oleh APKS Keling Kumang dengan sistem pengembangan hasil perkebunan kelompok tani yang tergabung dalam koperasi yang nantinya akan dikembangkan melalui produk siap pakai.

Program pengembangan bisnis minyak makan merah merupakan program pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi perkebunan kelapa sawit sesuai instruksi presiden RI yang diamanahkan kepada kementerian koperasi republik indonesia.

"Saya kira ini sebuah model bisnisnya memang kita kembangkan melalui koperasi petani yang memiliki lahan, sehingga dengan cara ini petani bisa menikmati minyak goreng merah dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau. Lezatnya pembangunan itu akan dirasakan oleh rakyat itu sendiri dari gorengan," jelas Ahmad Zabadi.

Seiring waktu, progres pembangunan yang sudah dimulai di tiga lokasi yakni di Pulelawan, Musi Banyuasin dan Sawit Makmur Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Untuk di Kalimantan Barat sendiri sudah dilakukan Ground Breaking (Peletakan batu pertama) di dua kabupaten yakni KOPRABUH di Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau dan APKS Keling Kumang yang terletak di Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Menurutnya, program itu akan terus berlanjut dan segera dilakukan ground breaking juga ke daerah lain termasuk di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. 

"Target tahun ini, setidaknya kita bisa memulai pembangunan 6 sampai 8 lokasi, sekarang sudah 5 dan kita berharap sampai 8 lokasi supaya nantinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," harapnya.

Untuk memastikan keberlanjutan, Deputi juga berharap dengan model bisnis yang dikembangkan secara Biduri karena dibangun oleh petani yang memiliki lahan yang tergabung dalam koperasi yang artinya mereka sudah memiliki perkebunan yang tentunya kebun yang produksi TBS di olah menjadi CPO dan selanjutnya menjadi minyak makan merah yang kaya akan protein vitamin A dan E. 

Sistem dan model bisnis seperti ini kita dapat memastikan petani sawit mandiri akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mereka mendapatkan nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan selama ini hanya mendapatkan dari hasil penjualan TBS saja. 

Selain itu, Pabrik Minyak Makan Merah juga sebagai salah satu penyumbang inflasi bagi negara dan menjadi salah satu faktor pengendali perekonomian masyarakat.

"Lezatnya pembangunan itukan dapat dirasakan melalui gorengan, masyarakat bisa merasakan kue pembangunan dengan menggoreng. Karenanya dengan terpenuhinya kebutuhan seperti minyak goreng yang lebih murah dan sehat akan lebih mampu untuk menjadi nilai tambah bagi petani tapi juga bagi masyarakat". 

Terkait Operasional, kementerian juga mendorong pelaku usaha koperasi pabrik minyak makan merah supaya berorientasi pada kepentingan anggota dan masyarakat sekitar.

Dalam peningkatan kapabilitas koperasi dalam memproduksi minyak, akan dilakukan pendampingan dan membantu dalam melakukan proses sosialisasi sehingga diharapkan begitu selesai pembangunannya bisa langsung berproduksi dan bisa dipasarkan.

Pendampingan yang dimaksud adalah kementerian memiliki 120 pendamping yang ditempatkan di kurang lebih 250 koperasi dan bagi koperasi yang menjalankan program piloting akan mendapatkan pendampingan.

Ditempat yang sama, Pjs Bupati Sekadau, Frans Zeno, S. STP mengapresiasi kiat Koperasi APKS Keling Kumang yang telah berinovasi dalam menebarkan sayap ke bisnis produk kemasan berbahan dasar kelapa sawit.

Dengan berdirinya Pabrik Minyak Makan Merah APKS Keling Kumang akan membantu pemerintah dalam upaya pengentasan angka pengangguran yang ada di kabupaten sekadau dan peningkatan perekonomian masyarakat.

"Dengan adanya pabrik, tentunya akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu juga akan menambah omset bagi petani kelapa sawit, harga tentunya akan lebih kompetitif," ujarnya.

Frans Zeno juga berharap, dengan adanya pabrik akan mengobati trauma masyarakat petani kelapa sawit yang sempat trauma dengan anjloknya harga kelapa sawit beberapa tahun silam.

"Mudahan dengan adanya pabrik ini nantinya akan mengobati trauma petani kelapa sawit dengan harga yang lebih baik pula," harapnya.

Penerimaan pajak Kalbar hingga Agustus 2024 capai Rp6, 43 triliun

Indokalbar    Sabtu, Oktober 05, 2024    Comment   

Penerimaan pajak Kalbar hingga Agustus 2024 capai Rp6, 43 triliun

Penerimaan pajak Kalbar hingga Agustus 2024 capai Rp6, 43 triliun. (ANTARA)

Pontianak - Realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar hingga 31 Agustus 2024 telah tercapai Rp6,43 triliun atau 56,99 persen dari jumlah target Tahun 2024.

"Pada 2024 target penerimaan pajak di Kalbar sebesar Rp11,29 triliun. Hingga akhir Agustus 2024 sudah terealisasi Rp6,43 triliun," ujar Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer Kantor Wilayah DJP, Agus Setiawan di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada empat sektor dominan di Kanwil DJP Kalbar yakni sektor perdagangan besar, sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor administrasi pemerintahan dan sektor transportasi dan perdagangan mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 10,8 persen, 27,04 persen, 7,46 persen dan 1,68 persen.

Sementara penerimaan berdasarkan per jenis pajak ini meliputi PPh Non Migas sebesar Rp3,02 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp3,14 triliun, PBB sebesar Rp192,3 miliar dan pajak lainnya sebesar Rp69,5 miliar.

“Jumlah kontribusi atas lima Sektor dominan di Kanwil DJP Kalbar sebesar 81,37 persen dan sektor lainnya terdiri dari 16 Sektor menyumbang sebesar 18,63 persen dari total penerimaan yang mengalami kenaikan dari kontribusi tahun sebelumnya sebesar 17,64 persen,” jelas Agus.

Ia mengatakan pihaknya tetap optimistis bahwa untuk tahun 2024 ini Kanwil DJP Kalbar akan kembali berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan seperti empat tahun sebelumnya berturut-turut.

"Bagi masyarakat atau wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan DJP dapat mengakses informasi tersebut pada laman www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500 200," jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pj Gubernur Kalbar: PLBN jadi penggerak ekonomi perbatasan

Indokalbar    Jumat, Oktober 04, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar: PLBN jadi penggerak ekonomi perbatasan

Pj Gubernur Kalbar: PLBN jadi penggerak ekonomi perbatasan. (ANTARA)

Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menaruh harapan besar terhadap peran Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) dalam memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

"Setelah diresmikan tujuh PLBN oleh Presiden Joko Widodo, termasuk PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, diharapkan PLBN ini tidak hanya memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi daerah perbatasan, khususnya dalam meningkatkan ekspor produk-produk unggulan Kalbar," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Menurutnya, PLBN Jagoi Babang ini adalah pintu masuk yang sangat strategis bagi perekonomian Kalimantan Barat. Dirinya berharap keberadaannya mampu meningkatkan ekspor komoditas unggulan Kalbar, sehingga menjadi penggerak ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Ia menjelaskan, dengan dibangunnya PLBN, kawasan perbatasan diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru yang menghubungkan produk-produk lokal dengan pasar internasional, terutama ke negara tetangga seperti Malaysia. Menurutnya, para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kalbar perlu memanfaatkan peluang ini untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

"Dengan PLBN yang sudah diresmikan, kita tidak hanya memfasilitasi warga yang melintas, tetapi juga membuka peluang besar untuk sektor perdagangan. Saya ingin melihat UMKM kita bisa memasarkan produknya hingga ke Malaysia, dengan begitu, ekonomi lokal bisa berkembang pesat," kata Harisson.

Harisson juga menekankan pentingnya memanfaatkan PLBN sebagai pusat aktivitas ekonomi yang dapat menarik wisatawan mancanegara dan meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah perbatasan. Ia berharap, ke depannya, kawasan PLBN bisa menjadi destinasi belanja bagi warga negara tetangga, seperti Malaysia.

"Warga Malaysia sering berbelanja ke Jakarta atau Bandung. Harapan saya, dengan adanya PLBN, mereka bisa berbelanja langsung di pasar-pasar yang ada di PLBN kita. Ini akan membantu UMKM kita tumbuh dan berkembang," tuturnya.

Ia menambahkan, kehadiran PLBN Jagoi Babang akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah perbatasan. Infrastruktur modern yang disediakan di PLBN tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha lokal untuk membuka peluang bisnis di kawasan ini, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

"Dengan PLBN yang modern dan lengkap, saya yakin ini bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi yang penting, sekaligus mendorong perkembangan UMKM dan membuka peluang usaha baru di daerah perbatasan," kata Harisson.

PLBN Jagoi Babang, yang berdiri di atas lahan seluas 143.200 meter persegi, didesain dengan motif budaya Dayak Bidayuh, mencerminkan kekayaan budaya lokal sekaligus memperkuat identitas daerah di mata internasional. Pembangunan PLBN ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu di kawasan perbatasan.

Menurut Harisson, PLBN ini bukan hanya sekadar gerbang perlintasan, tetapi juga menjadi simbol penting dari kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini sering kali terabaikan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat, melalui pembangunan PLBN ini, menunjukkan komitmen nyata dalam pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia.

"Kawasan perbatasan sering kali dipandang sebelah mata, tetapi dengan hadirnya PLBN Jagoi Babang, kita bisa melihat komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan yang merata, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di wilayah terdepan Indonesia. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting," kata dia.

Ia juga optimis bahwa PLBN akan mendorong pergerakan ekspor dan impor barang di Kalimantan Barat, di mana komoditas seperti hasil pertanian dan kerajinan lokal akan mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar internasional. Sebaliknya, barang-barang kebutuhan pokok dari luar negeri dapat masuk dengan lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dengan investasi infrastruktur yang besar, mencapai Rp224 miliar untuk PLBN Jagoi Babang, Harisson berharap fasilitas ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat perbatasan dalam hal ekonomi dan kesejahteraan. Selain itu, kehadiran PLBN juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan.

"PLBN ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan negara. Dengan adanya fasilitas ini, kita bisa memastikan bahwa wilayah perbatasan kita aman dan terlindungi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat di sekitarnya," kata Harisson.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polisi Bersama Warga Evakuasi Pohon Tumbang di Nanga Taman

Indokalbar    Jumat, Oktober 04, 2024    Comment   

Polisi Bersama Warga Evakuasi Pohon Tumbang di Nanga Taman

Foto: Pohon tumbang menutupi badan jalan raya Nanga Taman.

SEKADAU - Kanit Provos Polsek Nanga Taman, Aiptu Ikhwan, bersama warga sekitar bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan raya Nanga Taman - Nuak, tepatnya di Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Jumat (4/10/2024) pagi.

Pohon yang diperkirakan tumbang pada dini hari tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas lalu lintas di jalan utama. Meskipun dalam kondisi hujan, upaya evakuasi segera dilakukan untuk memastikan kelancaran kembali di jalur tersebut.

Proses evakuasi melibatkan pemotongan batang pohon sebelum dipindahkan dari jalan. Selain itu, tanda peringatan dipasang di kedua arah agar pengendara yang melintas dapat mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati selama proses berlangsung.

Kapolsek Nanga Taman, IPDA Bari Candramedi, mengapresiasi kerja sama yang baik antara polisi dan warga sehingga jalan bisa segera diakses kembali dengan aman. Kejadian pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang memang kerap terjadi di Kecamatan Nanga Taman, terutama saat musim hujan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah kejadian serupa di waktu mendatang. Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama saat melintasi daerah rawan pohon tumbang, terutama ketika cuaca sedang buruk," pesannya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan meningkatkan pemantauan di daerah-daerah rawan, khususnya di jalur utama, guna meminimalisir risiko kecelakaan akibat pohon tumbang.

"Kami juga berharap masyarakat segera melaporkan apabila menemukan pohon yang berpotensi tumbang, sehingga langkah pencegahan dapat segera diambil demi keselamatan bersama, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu," pungkasnya.

Pontianak tingkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik

Indokalbar    Kamis, Oktober 03, 2024    Comment   

Pontianak tingkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik

Pontianak tingkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Pontianak, Kalimantan Barat Zulkarnain mengatakan dalam layanan publik pihaknya terus meningkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Indeks SPBE Pontianak tertinggi untuk tingkat kabupaten kota, indeks kita berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Tujuan utama meningkatkan nilai SPBE untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujarnya di Pontianak, Kamis.  

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien. Komitmen bersama dari semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan layanan yang mudah dan cepat penting bagi semua pihak.

"Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi akan tetapi juga tentang bagaimana kita bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga semua layanan publik semakin baik,” kata dia.  

Ia menjelaskan untuk layanan publik, Pemerintah Kota Pontianak dalam menerapkan berbagai aplikasi dan platform digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Ia menyebutkan beberapa inovasi yang telah diterapkan, seperti aplikasi pengaduan online dan sistem informasi pelayanan yang transparan.

Ia juga menyampaikan tentang implementasi sistem absen pegawai menggunakan QR code, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data kehadiran. Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pengawasan serta mendukung transformasi digital di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Presensi absen menggunakan aplikasi Hadir, sekarang sedang dalam tahap uji coba pengembangan dengan QR code sebagai langkah meningkatkan kedisiplinan pegawai,” kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA