Frans Zeno Menutup Rangkaian Kegiatan BKSN di Sekadau

Indokalbar    Minggu, September 29, 2024    Comment   

Frans Zeno Menutup Rangkaian Kegiatan BKSN di Sekadau

Foto: Malam penutupan kegiatan BKSN Kabupaten Sekadau Tahun 2024 di Betang Youth Center Sekadau Hilir.

SEKADAU - Rangkaian kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) Tahun 2024 Paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau Keuskupan Sanggau usai digelar dan rangkaian kegiatan secara resmi ditutup oleh Pjs Bupati Sekadau, Frans Zeno di Betang Youth Center, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Sabtu (28/9/2024) malam.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Teodorus Sutet menyampaikan bahwa peserta pada BKSN Tahun 2024 Kabupaten Sekadau adalah seluruh umat yang terdiri beberapa kategori yaitu umum, pelajar yang mewakili stasi dan sekolah di lingkungan Paroki St Petrus dan Paulus Sekadau.

Disamping itu, panitia juga mengundang secara khusus beberapa unsur Pemerintah, para pastor, suster, bruder serta tokoh-tokoh masyarakat.

“Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Paroki St Petrus dan Paulus Sekadau, Pemerintah Daerah serta masyarakat Kabupaten Sekadau atas kepercayaan yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan BKSN tahun 2024 ini,” ucap dia.

Dalam sambutannya, Pjs Bupati Sekadau, Frans Zeno menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah daerah kabupaten sekadau mengapresiasi kepada seluruh panitia BKSN serta masyarakat yang telah turut andil dalam memeriahkan kegiatan ini.

"Kegiatan BKSN ini tentunya dapat berguna bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan iman kita," ungkapnya.

Ia juga berharap, dengan ditutupnya kegiatan BKSN ini tentunya tidak mengurangi minat dalam membaca kitab suci sehingga apa yang dicita-citakan dapat terlaksana dengan baik.

"Dengan membaca kitab suci, Saya berharap kepada kita semua selalu bahagia sehingga dapat hidup sejahtera apabila selalu melaksanakan apa yang terdapat di dalam kitab suci," ujarnya.

Penutupan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 7 kali oleh Pjs Bupati sekadau Frans Zeno beserta istri didampingi oleh para anggota DPRD, Para Kepala Dinas dilingkungan Pemda Sekadau, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Kadis Kominfo Lepas Mahasiswa Magang

Indokalbar    Minggu, September 29, 2024    Comment   

Kadis Kominfo Lepas Mahasiswa Magang

Foto: Diskominfo Kabupaten Sekadau melepas mahasiswa magang dari Institut Keling Kumang. 

SEKADAU - Kepala dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sekadau, Matius Jon melepas mahasiswi PKL dari Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) yang melakukan magang pada dinas Kominfo Kabupaten Sekadau. 

Pelepasan mahasiswa magang ITKK ini dilakukan di ruang sekretariat diskominfo sekadau, Senin (23/9/2024).

Pada kesempatan ini, Matius jon selaku mengucapkan terimakasih dan memberikan sertifikat kepada, Brigita Erika, Mariani Paula, dan Teripina Teraju, selaku mahasiswi ITKK yang sudah menjalankan PKL selama dua bulan ini dengan baik.

Pelepasan ini menandai berakhirnya program magang dan menjadi langkah awal bagi mahasiswi untuk melanjutkan studi serta mempersiapkan diri untuk karier profesional di masa depan. 

Matius Jon juga berharap kedepannya supaya anak-anak magang mendapatkan gambaran bagaimana, pengalaman kerja nyata itu, dan agar setelah ini, Anak-anak magang di harapkan dapat bekerja dengan baik.

KPU Kapuas Hulu siapkan 4.795 petugas KPPS

Indokalbar    Sabtu, September 28, 2024    Comment   

KPU Kapuas Hulu siapkan 4.795 petugas KPPS

​​​​​​​KPU Kapuas Hulu siapkan 4.795 petugas KPPS. (ANTARA)

Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu menyiapkan 4.795 orang petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas di 685 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2024.

"Saat ini masih tahap perekrutan calon KPPS yang dimulai sejak 17 hingga 28 September 2024," kata Ketua KPU Kapuas Hulu Mohammad Yusuf, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.

Yusuf mengatakan petugas KPPS tersebut nantinya bertugas di 685 TPS yang tersebar di 278 desa empat kelurahan di 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu.

Perekrutan anggota KPPS Pilkada 2024 itu, saat ini masih tahap perekrutan yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan sudah di atas 80 persen dari jumlah kebutuhan.

Ia menegaskan seorang anggota KPPS dituntut memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tidak boleh terlibat ataupun masuk dalam kepengurusan partai politik minimal lima tahun terakhir.

Selain itu, bukan anggota TNI dan Polri serta tidak dalam suatu ikatan perkawinan.

"Anggota KPPS minimal tamat SMA dan tinggal di sekitar TPS setempat," katanya.

Yusuf berharap dalam perekrutan KPPS dilakukan dengan selektif sesuai ketentuan untuk mewujudkan pilkada yang adil, jujur dan berintegritas, sebab KPPS salah satu ujung tombak dalam penyelenggara pemilu.

"Tentu kami akan terus mengawasi dan mengingatkan agar seluruh jajaran penyelenggara pilkada mengedepankan integritas dalam bertugas," kata Yusuf.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kohati Cabang Mempawah Launching Rumah Bahasa

Indokalbar    Sabtu, September 28, 2024    Comment   

Kohati Cabang Mempawah Launching Rumah Bahasa

Foto: PJ Bupati Mempawah, Ismail launching rumah bahasa Kohati Cabang Mempawah.

MEMPAWAH - Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Mempawah Melaksanakan Launching Rumah Bahasa dan diresmikan Langsung oleh PJ Bupati Mempawah Ismail, pada Sabtu (28/9/2024).

Acara berlangsung di Jl. Johansyah Bakri, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah.

Dihadiri Sri Aini Ketua Umum MD FORHATI Kabupaten Mempawah, Syahrul Ainurrafiq Ketua Umum HMI Cabang Mempawah beserta Pengurus, Yana Lestari Ketua Umum Kohati HMI Cabang Mempawah beserta Pengurus dan tamu undangan lainnya.

Yana Lestari selaku Ketua Umum Kohati HMI Cabang Mempawah menyampaikan bahwa Bahasa yang diajarkan di Rumah Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dan gratis tidak dipungut biaya.

"Alhamdulillah Rumah Bahasa yang kami dirikan sudah diresmikan langsung oleh PJ Bupati Mempawah dan Kami Ucapkan Terima Kasih kepada PJ Bupati Mempawah sudah Mensupport Rumah Bahasa kami," kata Yana Lestari.

Sementara itu, Sri Aini Ketua Umum MD FORHATI Kabupaten Mempawah yang turut hadir menyampaikan harapannya dengan berdirinya Rumah Bahasa Kohati ini dapat Berdampak terhadap Kemajuan Kabupaten Mempawah.

"Mudahan hadirnya rumah bahasa Kohati dapat berkontribusi dalam mempersiapkan Bonus Demografi atau Era Generasi Emas tahun 2045," harap Sri Aini.

Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi

Indokalbar    Jumat, September 27, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi

Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi. (ANTARA)

Pontianak - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memuji kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota yang berhasil menjaga inflasi Kalimantan Barat tetap terkendali.

"Pada bulan Agustus 2024, inflasi Kalbar tercatat sebesar 1,47% persen, melandai dari bulan sebelumnya yang berada di angka 1,58 persen. Angka ini masih dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Pj Gubernur Kalbar mengatakan itu saat membuka kegiatan Capacity Building mengenai strategi pengendalian inflasi daerah Semester II Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar.

Harisson juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Mawar di Pontianak, di mana harga bawang yang terpantau sangat terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemprov Kalbar dalam mengendalikan harga berjalan dengan baik.

"Fakta bahwa harga bawang di Kalimantan Barat hampir sama dengan harga di Jawa adalah bukti keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga," katanya.

Dirinya menekankan pentingnya mempertahankan strategi 4K yang selama ini menjadi pilar utama pengendalian inflasi di Kalbar. Strategi ini meliputi Keterjangkauan harga, Ketersediaan bahan pokok, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif antar-stakeholder.

"Keberhasilan kita tidak lepas dari penerapan strategi 4K yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur juga memaparkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Kalbar yang menunjukkan bahwa pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,25 persen (month to month). Angka ini lebih besar dari rata-rata deflasi bulan Agustus dalam tiga tahun terakhir, yang hanya sebesar 0,10 persen (mtm).

Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti daging ayam ras, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah, serta kelompok transportasi akibat penurunan tarif angkutan udara. Namun, deflasi tertahan oleh inflasi di sektor penyediaan makanan dan minuman, seperti air kemasan dan kopi bubuk, yang tetap tinggi karena aktivitas masyarakat di warung kopi.

Harisson berharap melalui kegiatan Capacity Building ini, para pemangku kebijakan dapat memahami lebih baik penyebab inflasi di setiap daerah, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

"Kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi penyebab inflasi di masing-masing daerah agar kita bisa menangani dengan efektif," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang

Indokalbar    Jumat, September 27, 2024    Comment   

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang. 

KETAPANG - Pelapor kasus pemalsuan surat lahan kebun sawit milik PT Prana Indah Gemilang (PT PIG) mendatangi Markas Kepolisian Ketapang pada Selasa kemarin. Pelapor itu menyebut, kasus ini dilaporkan oleh pihaknya dan pihak direktur PT PIG yakni Richard Christoforus Massa pada 15 Agustus 2024 dengan dugaan penyerobotan lahan. 

Suhaini (40), pelapor kasus itu mengatakan, maksud kedatanganya untuk menanyakan sekaligus menyerahkan keterangan dan bukti tambahan soal laporan yang sudah pihaknya buat pada 29 Agustus 2022 soal pemalsuan dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). 

"Laporan dulu tahun 2022, sekaligus memberikan keterangan dan bukti tambahan kepada penyidik biar proses hukumnya cepat selesai," katanya, Selasa (24/09/24) di Mako Polres Ketapang. 

Suhaini mengatakan, kasus lahan perusahaan ini diduga melibatkan banyak pihak, sehingga kemungkinan pihak kepolisian perlu memanggil oknum-oknum yang disangka terkait persoalan yang menghebohkan ini. 

Dia menegaskan, permintaan percepatab proses penyelidikan kasus ini tidak ada motif politik lantaran ada dugaan kemungkinan melibatkan salah satu kandidat Pilkada Ketapang sebagai pihak yang mungkin sebagai pembeli lahan milik perusahaan tersebut. 

"Berkali kali kami mendatangi Polres bahkan dengan jumlah orang yang banyak tujuan kami meminta kepastian pengusutan kasus ini saja. Bukan motif lain apalagi politik. Kasus ini sudah kami buat laporan pada tahun 2022 jauh sebelum masa politik. Jadi tidak benar kasus ini kasus politik, ini kasus hukum yang merugikan kami sebagai petani yang lahan hasil CPCL kami di kuasai orang lain," beber dia. 

Dari info yang Borneotribun himpun, polisi sudah memeriksa pihak-pihak yang kemungkinan terlibat pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dilaporkan oleh Suhaini dan laporan polisi oleh direktur PT Prana yakni LP penyerobotan lahan sebagaimana maksud pasal 385 KUHP. 

Info itu menjelaskan, ada 60 SKT yang diduga sudah dipalsukan oleh oknum berinisial Put diduga mantan karyawan perusahaan. Dari dia, ada nama-nama lain yang disangka terlibat diantaranya nama inisial IWI, kemudian inisial nama IK. 

Selain itu itu ada pula inisial nama UK yang berperan sebagai perantara jual beli lahan kepada J seorang cabub Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024

Indokalbar    Jumat, September 27, 2024    Comment   

Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024

Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024. (ANTARA)

Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak mengawasi kedatangan sebanyak 3.616 bilik suara hingga didistribusikan ke gudang KPU Pontianak.

"Kami mengawasi secara melekat terhadap bilik suara yang baru datang dan telah tiba di gudang KPU, baik dari segi jumlah, tempat tujuan, hingga kualitas. Proses bongkar muat masih berlangsung dan kami pastikan logistik ini sesuai kebutuhan,"ujar Komisioner Bawaslu Pontianak, Isfinsyah di Pontianak, Kamis..

Sesuai penetapan daftar pemilih tetap (DPT), kata dia, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada di Kota Pontianak 2024 sebanyak 904 TPS, dengan setiap TPS membutuhkan empat bilik suara.

"Pengawasan dilakukan untuk memastikan jumlah tersebut benar-benar mencukupi pada hari pemungutan suara nanti," ujarnya.

Insfiansyah mengatakan selain bilik suara, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap logistik pilkada lainnya.

"Kemarin, kami sudah mengawasi kedatangan tinta dan kabel ties. Beberapa tinta mengalami kerusakan karena meluber selama perjalanan dan kami sudah minta KPU untuk segera menggantinya," kata dia.

Isfiansyah mengatakan Bawaslu Kota Pontianak juga telah memeriksa kondisi gudang penyimpanan. Gudang tersebut sebelumnya digunakan oleh KPU untuk pemilu lalu, dan sekarang digunakan kembali untuk Pilkada 2024.

“Kami cek kondisi gudang, memastikan dari segi keamanan dan sterilisasi tempat. Tersedia CCTV dan pengamanan yang baik, dengan akses keluar masuk satu arah yang diawasi ketat oleh pihak kepolisian dan sekuriti. Kondisi gudang sangat layak digunakan, dan aspek keamanan dijaga ketat demi kelancaran proses penyimpanan logistik pilkada," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Pontianak David Teguh menyebutkan bahwa sudah tiba 3.616 bilik suara menyusul logistik sebelumnya yang telah tiba yakni tinta dan kabel ties.

"Iya logistik yang sudah datang kita tempatkan di gudang di antaranya bilik suara, tinta dan kabel ties," jelas dia.

Terkait kertas suara, dengan telah ada penetapan nomor urut paslon pada Senin (23/9) lalu, selanjutnya proses desain dan cetak kertas suara sudah mulai akan dilakukan.

"Untuk kertas suara target awal Oktober 2024 sudah mulai dilakukan pencetakan. Kita asumsikan selesai satu bulan untuk semua," katanya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024

Indokalbar    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024. (ANTARA)

Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pontianak, Kalimantan Barat, menggencarkan sosialisasi potensi kerawanan pascapenetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan masa kampanye Pilkada 2024 agar menjadi perhatian semua pihak.

"Potensi kerawanan pilkada dalam hal DPT dan masa kampanye ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dari sisi Bawaslu tentu melibatkan pengawasan partisipatif agar semua berjalan sesuai aturan," ujar Komisioner Bawaslu Pontianak Erwin Irwan di Pontianak, Kamis.

Terkait DPT, menurut dia, menentukan setiap warga bisa atau tidak menyalurkan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024. Pada dasarnya setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun sudah berhak menyalurkan suaranya, kecuali TNI dan Polri.

"Dengan DPT juga ini menjadi tolak ukur KPU dalam menyediakan logistik Pilkada 2024, sehingga ini harus terus dikawal, pastikan yang punya hak suara masuk yang tidak, tidak boleh," kata dia.

Untuk kerawanan soal DPT yang menjadi perhatian seperti ada pemilih ganda, orang yang meninggal dunia masih terdapat dalam DPT, anak di bawah umur masuk DPT dan yang punya hak suara justru tidak masuk DPT.

"Sebelum penetapan DPT, hal itu sudah kami sampaikan. Soal DPT terus dikawal dan kami minta juga masyarakat untuk cek dirinya masuk DPT atau tidak. Cek bisa secara daring," ujar dia.

Sementara soal kerawanan masa kampanye seperti ujaran kebencian, caci maki, hoaks, kampanye hitam dan bentuk lainnya, menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian bersama untuk pasangan calon (paslon), tim, atau masyarakat supaya menghindari hal negatif tersebut agar Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan.

"Untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga penting untuk diperhatikan seperti dilarang di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan kawasan yang dilarang lainnya. Untuk jumlah dan lainnya kita koordinasikan dengan KPU," jelas dia.

Dia mengatakan netralitas ASN pada masa kampanye juga perlu menjadi perhatian. ASN dilarang untuk mengekspresikan dukungan pada publik, meskipun mempunyai hak suara pada pilkada, termasuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk pasangan calon tertentu.

"Untuk yang melanggar dari ketentuan yang berlaku tentu ada saksi mulai dari berkaitan administrasi hingga pidana," ucap dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 terdapat 489.208 orang masuk DPT yang terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Sedangkan untuk paslon yang berlaga pada Pilkada 2024, yakni pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dengan nomor urut satu (1) dan pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah dengan nomor urut dua (2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024

Indokalbar    Rabu, September 25, 2024    Comment   

KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024

KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024. (ANTARA)

Pontianak - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak, Kalimantan Barat David Teguh mengatakan untuk logistik Pilkada 2024 sebagian sudah diproduksi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi lebih matang.

"Tentu yang sudah diproduksi atau disiapkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2024 seperti tinta dan lainnya yang tidak berkaitan dengan pasangan calon (paslon)," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan dengan telah ada penetapan nomor urut paslon pada Senin (23/9) lalu, selanjutnya proses desain dan cetak kertas suara sudah mulai akan dilakukan.

"Untuk kertas suara target awal Oktober 2024 sudah mulai dilakukan pencetakan. Kita asumsikan selesai satu bulan untuk semua," jelas dia.

Terkait tahapan Pilkada 2024, pihaknya terus mengawal pelaksanaan proses kampanye yang mulai hari ini, 25 September hingga 23 November 2024 mendatang.

Pada masa kampanye, ia meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan dalam mengenal lebih dalam paslon wali kota dan wakil wali kota yang ikut kontestasi.

"Kami juga meminta paslon atau tim fokus menyampaikan program unggulan masing-masing untuk kemajuan Kota Pontianak kepada masyarakat atau pemilih. Sampaikan program sehingga itu bisa menjadi dasar penilaian masyarakat soal paslon mana yang cocok untuk dipilih menjadi pemimpin Kota Pontianak," ucap dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 diikuti dua paslon yakni petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan (nomor urut 1) dan Mulyadi-Harti Hartidjah (nomor urut 2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik

Indokalbar    Rabu, September 25, 2024    Comment   

Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik

Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha, dalam rangka mengurangi sampah plastik.

"SE tersebut tengah dan terus disosialisasikan. SE sejalan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik," ujar Wali Kota Pontianak, Ani Sofian di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan, untuk penerapan larangan kantong plastik sendiri mulai diberlakukan 1 Januari 2025. Sehingga saat ini sosialisasi kepada pelaku usaha terus digencarkan akan larangan tersebut.

"Larangan yang ada mengingat tingginya jumlah timbulkan sampah di Kota Pontianak. Hal itu dapat menimbulkan masalah jika tidak dilakukan pencegahan, pengurangan dan penanganan yang tepat,” jelas dia.

Ia menyebutkan, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sampah sebesar 441,88 ton per hari pada 2023. Saat ini, pengurangan sampah di masyarakat baru mencapai 25,06 persen realisasi. Sehingga perlu dilakukan percepatan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kota Pontianak memiliki target pengelolaan sampah pada 2025 yaitu sebesar 70 persen penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan 30 pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

“Maka perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, para pihak dan lain-lain untuk mempercepat terwujudnya misi dan target Kota Pontianak pada 2025,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyampaikan dalam rangka mencapai tujuan tersebut pihaknya akan meluncurkan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik yang direncanakan dilaksanakan pada 13 Oktober 2024.

Pada 2026, pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) juga harus diberhentikan dan diganti dengan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di 2030, yaitu tempat mengelola sampai pada pemrosesan akhir sampah, sehingga aman untuk dikembalikan ke media lingkungan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya target pengurangan sampah kantong plastik di Kota Pontianak dan mewujudkan Kota Pontianak sebagai kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan serta menciptakan masyarakat yang berwawasan lingkungan,” jelas dia.

Saat kampanye mulai, usaha ritel harus wajib memasang spanduk yang terdapat di link bit.ly/pontianakbebasplastik2024. Biaya pemasangan spanduk ditanggung dari masing-masing pelaku usaha. Ritel, pusat perbelanjaan, pelaku usaha dan sejenisnya diperbolehkan membuka stan dengan syarat tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, menawarkan program seperti potongan harga jika membawa tas guna ulang, atau sejenisnya, yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.

“Berkomitmen menjalankan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik dengan mulai 1 Januari 2025 setiap ritel, pusat perbelanjaan, pelaku usaha dan sejenisnya tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai,” jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA