Berita Indokalbar.com

10 Juli 2024

Dinkes Genjot Program PBI, Antisipasi AKI dan AKB

Foto: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Henry Alpius.

SEKADAU - Tingkatkan upaya keselamatan Ibu dan Bayi, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau menggalakkan berbagai program untuk meminimalisir angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sekadau.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Henry Alpius memaparkan, di Kabupaten Sekadau AKI berada di angka 19 per 10.000 kelahiran. Sedangkan AKB berjumlah 7 per 1000 kelahiran. Henry mengatakan penyebab kematian ibu paling banyak adalah pendarahan, menurutnya hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi lagi bila masyarakat mengikuti program-program yang sudah disediakan pemerintah.

Dia menyebut pemerintah sejatinya telah menyediakan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Ibu Hamil yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Sehingga dari sejak awal kehamilan, ibu hamil bisa mendaftarkan diri dalam program PBI dengan rutin memeriksa kehamilan di Puskesmas dan posyandu yang ada di daerahnya masing-masing.

"Sebenarnya di puskesmas sudah disediakan alat USG, ada alat lab dan lainnya. Untuk memeriksa sebenarnya ibu ini bisa tidak melahirkan di puskesmas atau di rumah. Kalau tidak bisa harus di rujuk ke rumah sakit. Kami sudah 2 tahun sosialisasi. Tapi keaktifan ibu-ibu kurang, ini yang menjadi tantangan bersama," jelas Henry, Rabu (10/7/2024) via seluler.

Kadinkes Sekadau itu mengingatkan bahwa sejatinya, tidak semua ibu hamil bisa melahirkan di rumah. Maka dengan kemajuan teknologi saat ini, Puskesmas sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, masyarakat pun diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan tersebut. 

Henry menyebut, tahun lalu pemerintah telah menganggarkan 2000 kuota program PBI Ibu hamil. Namun hanya dimanfaatkan sekitar 800 orang. Tahun ini juga kembali disediakan kuota PBI sekitar 500 orang. Pada program ini, tidak hanya ibu hamil yang ditanggung pemerintah, tetapi juga anak dan suami. Syaratnya, ibu hamil hanya perlu memeriksakan diri ke bidan sebanyak empat kali dan dua kali di dokter puskesmas. 

"Kalau dia lahiran di puskesmas atau bidan tidak masalah. Tapi kalau harus ke rumah sakit, itu ditanggung pemerintah. Syaratnya hanya periksa ke puskesmas dan bidan secara rutin, dari trimester pertama sampai ketiga," papar Henry. 

Sementara untuk bayi, balita, dihimbau agar orang tua aktif membawa anaknya ke Posyandu, selain untuk memeriksa perkembangan anak, juga ada berbagai program yang disediakan, seperti pemenuhan gizi dengan makanan pendamping, serta pemberian vitamin. 

"Jangan anak disimpan di rumah, tidak pernah dibawa ke posyandu. Jangan mengharapkan petugas yang datang, kalau melahirkan di ladang dan sebagainya kami tidak tahu. Jadi ada kelahiran segera dilaporkan ke posyandu, ke desa. Kami pernah mengevakuasi ibu dan bayi dari Meragun dan harus ditandu dua jam karena akses untuk ambulance tidak ada. Itupun kondisinya sudah parah, " lanjut Henry. 

Dia pun meminta masyarakat di dusun dan desa agar memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti Pustu yang tersedia di masing-masing desa. Terutama dalam melaporkan keberadaan ibu hamil dan bayi, balita. 

Dinkes Sekadau juga memiliki program Dokter Spesialis Masuk Kampung, program ini dilaksanakan untuk menjangkau desa-desa yang sulit diakses oleh puskesmas. Program kesehatan ini juga sudah berlangsung sejak satu tahun terakhir. 

"Sekarang dengan adanya RS Pratama di Landau Apin, yang akan diresmikan pada tanggal 24 ini. Itu sudah beroperasi, karena baru terima PPPK 70 orang dan itu sudah siap. Itulah bagian-bagian dalam rangka kita mengatasi kesehatan ibu, anak dan masyarakat," pungkas Henry. (***)

PWI Kalbar Masa Bhakti 2024-2029 Dilantik, Fokus pada Profesionalisme Pers

Foto: Ketua Umum PWI Pusat Hendry Chairudin Bangun Menyerahkan Bendera Petaka Kepada Ketua PWI Kalbar.

PONTIANAK - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) masa bhakti 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Chairudin Bangun di Hotel Alimoer, Selasa (9/7/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh seujmlah pejabat pemerintah provinsi serta Stakeholder di Kalimantan Barat.

Ketua PWI Kalbar, Kundori, mengatakan bahwa profesionalisme pers merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan daerah.

"Tantangan pada era digital yang cepat, seperti hoax dan disinformasi, akan merusak kepercayaan publik terhadap pers. Kita wartawan dituntut profesional dalam penyajian berita. Uji Kompetensi Wartawan juga sudah dilaksanakan untuk peningkatan kualitas wartawan,"katanya.

Ia menekankan pentingnya wartawan untuk memegang etika, integritas, komitmen, serta menjalankan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, pers yang ada akan mendukung pembangunan daerah, mengawal kebijakan, serta menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pers profesional.

"Pemberitaan yang dihadirkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Saya juga mengajak seluruh anggota PWI Kalbar untuk mengembangkan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendry CH Bangun, menyatakan bahwa pelantikan PWI Kalbar harus ditindaklanjuti dengan gerakan nyata. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama PWI Kalbar dengan Pemda tingkat I dan II untuk mempersiapkan event Pilkada.

"Kami berharap ada pergerakan positif dari PWI dan pers di Kalimantan Barat. Terkait hal ini sudah ada surat dari Mendagri. PWI Kalbar dengan KPU, Bawaslu, serta unsur pemerintahan perlu mengadakan kegiatan agar Pilkada berjalan dengan baik," ucapnya.

Hendry juga menegaskan bahwa PWI adalah organisasi yang berdiri sejak 9 Februari 1946 dan terus berjuang membantu negara. Ia turut mengajak seluruh anggota PWI untuk memaksimalkan kapasitas dan ikut membangun daerah.

"Kita beriringan membantu negara agar kuat. Selanjutnya kita kejar Indonesia emas 2045. Mari bangun PWI dan giring pembangunan di Indonesia. Sekarang sudah ada lebih dari 20 ribu wartawan se-Indonesia yang bergabung di PWI," tuturnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Harisson, menyatakan bahwa wartawan adalah pilar demokrasi Indonesia yang dituntut mengedepankan nilai kebenaran dan alat kontrol sosial.

"Saya himbau agar wartawan menjunjung tinggi independensi dan integritas. Berita disajikan tanpa intervensi pihak manapun, beri pemahaman yang baik untuk masyarakat," katanya.

Harisson juga menekankan peran pers dalam tahapan pemilu kada untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang kondusif. Ia berharap pers Kalbar dapat memberikan informasi yang merata tentang calon kepala daerah, visi, dan program saat kepala daerah definitif dilantik.

"Wartawan harus punya tanggung jawab, cover both sides, netral, independen, berjuang untuk kepentingan publik. Jangan terseret konflik politik, saat kampanye tidak perlu jadi pemain, apalagi menyerang salah satu kandidat," tegasnya.

Harisson juga mengharapkan PWI Kalbar dapat membantu pemerintah dalam menciptakan wartawan profesional.

"Ada oknum yang tidak punya kompetensi, ini hendaknya dibina oleh PWI agar mereka kembali ke jalan yang lurus," tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura, Kejati Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu, kegiatan ini juga disponsori oleh sejumlah mitra seperti PT Antam Tbk-UBP Bauksit Tayan, PLN Unit Induk Distribusi Kalbar, PT Pertamina Patra Niaga, PTPN IV, PT Pelindo, dan Bank Kalbar. Juga hadir mitra seperti GAPKI Kalbar, Sinarmas, Harita Bauxite, HPI - POU, Kadin Kalbar, PT Cipta Usaha Sejati (CUS), My Home Hotel, dan First Resources serta salah satu Tokoh masyarakat yang juga wakil Bupati Kubu Raya periode2019–2024, Sujiwo, S.E., M.Sos. (***)

09 Juli 2024

Wabup Subandrio: Target Investasi Rp 500 Miliar di Sekadau

Wabup Subandrio: Target Investasi Rp 500 Miliar di Sekadau
Wabup Subandrio: Target Investasi Rp 500 Miliar di Sekadau.
SELADAU – Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) di Sekadau Hilir: Dorongan Investasi da. Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha*

Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) serta Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Aula Kantor Camat Sekadau Hilir. 

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio, S.H., M.H., Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Camat Sekadau Hilir, CSR Manajer PT. Agro Andalan DSN Group, serta para pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Subandrio menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mendorong Kabupaten Sekadau untuk menargetkan investasi sebesar Rp. 500 miliar. 

"Pemerintah Kabupaten Sekadau berusaha menciptakan iklim yang nyaman untuk berinvestasi. Jika masyarakat tidak ramah dan sering terjadi keributan, pelaku usaha akan perlahan-lahan meninggalkan wilayah ini," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Sekadau telah membuktikan diri sebagai daerah yang aman untuk investasi. 

Hal ini tercermin dari peningkatan aktivitas jual beli dan pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten mulai saat ini mempermudah izin usaha melalui OSS RBA," ujarnya.

Wakil Bupati menekankan pentingnya legalitas dalam berusaha. "Jangan berusaha tanpa legalitas. Legalitas memberikan pengakuan resmi dari pemerintah, kepastian hukum, serta memudahkan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan keuangan," jelas Subandrio.

Ia berharap agar pelaku usaha di Sekadau Hilir bisa semakin makmur dan sejahtera, sehingga angka pengangguran dapat berkurang.

Pesannya kepada para peserta, "Silakan koordinasi dengan dinas jika bapak/ibu kesulitan mendapatkan KUR."

Sementara itu, Camat Sekadau Hilir, Gustar Indarto, menyatakan bahwa kegiatan ini mendorong iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, baik untuk usaha mikro maupun makro. 

"Dulunya, camat yang mengeluarkan perizinan berusaha, namun sekarang melalui Dinas PTSP sudah bisa," ungkapnya.

Gustar juga menjelaskan proses memperoleh izin bagi pelaku usaha. "Jika bapak/ibu ingin memiliki modal, syarat utamanya adalah memiliki izin," katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pelaku usaha mikro dengan kategori kreatif dan inovatif yang mengikuti perkembangan teknologi kepada Sdr. Sari Wulandari.

Penghargaan juga diberikan kepada PT. Indomaret dalam kategori komunikasi baik dengan pemerintah Kabupaten Sekadau, serta kepada PT. Agro Andalan di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan kategori baik, yang telah melakukan RKBM (Kegiatan Bongkar Muat) tiap semester.

Acara Bimtek dan Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko serta mendorong iklim investasi yang lebih baik di Kabupaten Sekadau.

Bimtek dan Asistensi Bantuan Hukum oleh Bidkum Polda Kalbar di Polres Sekadau

Bimtek dan Asistensi Bantuan Hukum oleh Bidkum Polda Kalbar di Polres Sekadau
Bimtek dan Asistensi Bantuan Hukum oleh Bidkum Polda Kalbar di Polres Sekadau.
SEKADAU – Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Asistensi Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Bidkum Polda Kalbar berlangsung sukses pada hari Selasa, (9/7/2024). 

Acara ini dihadiri oleh para penyidik dari berbagai satuan di lingkungan Polres Sekadau dan polsek jajaran, Bertempat di aula Bhayangkara Patriatama Polres Sekadau. 

Dalam sambutannya, Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, menekankan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi para penyidik dalam menangani berbagai kasus hukum. 

“Semoga dengan kegiatan Bimtek dan asistensi bantuan hukum ini, para penyidik dapat memperoleh manfaat, pandangan dasar, serta acuan dalam penanganan perkara sesuai aturan yang berlaku, sehingga terhindar dari kesalahan prosedur dan praperadilan,” ujar Kapolres.

Kabid Hukum Polda Kalbar, Kombespol I Made Ari Pradana, dalam arahannya, menyampaikan pentingnya komunikasi antara penyidik dan seksi hukum untuk mendapatkan solusi dalam penanganan perkara. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap penanganan perkara.

“Pemahaman yang baik tentang hukum akan sangat membantu dalam penegakan hukum yang adil dan transparan,” ujarnya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kompol Dwi Harjana. Salah satu materi yang dibahas adalah penanganan perkara berdasarkan Restorative Justice.

Materi ini mendapat perhatian khusus dari para peserta, mengingat pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta penyelesaian yang lebih humanis.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta yang terdiri dari anggota Sat Reskrim, Narkoba, Lantas, dan Unit Reskrim polsek jajaran aktif berpartisipasi dan mengajukan berbagai pertanyaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di lapangan. Diskusi tersebut berjalan interaktif, menambah wawasan dan pengetahuan para penyidik dalam menangani berbagai jenis perkara hukum.

Acara Bimtek dan Asistensi Bantuan Hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para penyidik dalam menjalankan tugas mereka, serta memperkuat sinergi antara penyidik dan seksi hukum dalam penanganan kasus yang adil dan transparan.

Hadiri Pelantikan PWI Kalbar, Pj. Gubernur Kalbar Ajak Kawal Dan Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Hadiri Pelantikan PWI Kalbar, Pj. Gubernur Kalbar Ajak Kawal Dan Sukseskan Pilkada Serentak 2024
Hadiri Pelantikan PWI Kalbar, Pj. Gubernur Kalbar Ajak Kawal Dan Sukseskan Pilkada Serentak 2024.
PONTIANAK – Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mengajak insan pers di Kalbar untuk senantiasa mendukung program pemerintah dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik demi citra, kredibilitas, dan integritas wartawan.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pelantikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar Masa Bhakti 2024-2029 di Hotel Alimore Kubu Raya, pada 9 Juli 2024.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan selamat kepada Pengurus PWI Provinsi Kalbar masa bakti 2024-2029 yang dilantik hari ini. Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa organisasi menjadi lebih baik," ujar Harisson.

Harisson menambahkan, wartawan sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia bertugas untuk memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat.

Wartawan selalu dituntut untuk mengusung nilai kebenaran, tidak berpihak, serta memiliki peran sebagai alat pengontrol sosial bagi kinerja aparatur pemerintahan.

“Kita tahu bahwa sejak Era Reformasi, banyak oknum yang tidak memiliki kompetensi, baik pengetahuan dan keahlian di bidang jurnalistik ikut terjun dalam profesi ini."

"Oknum seperti inilah yang berpotensi menodai profesi wartawan. Oleh karenanya, wartawan dituntut bertanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik," tutur Harisson.

Selain itu, sebagai pemerintah, Harisson mengakui bahwa pers berperan penting untuk memastikan terciptanya lingkungan demokratis yang kondusif. 

Berita ataupun informasi yang dihasilkan oleh wartawan haruslah berdasarkan fakta, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun.

"Kalian adalah mata dan telinga masyarakat. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, saya menghimbau agar wartawan harus tetap menjunjung tinggi independensi dan integritas," ujarnya.

Harisson juga meminta pers untuk mengawal Pilkada yang akan datang. Ia berharap pers harus turut serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses Pilkada.

Menurutnya, pers juga turut memberikan informasi yang merata kepada masyarakat tentang calon-calon kepala daerah, visi dan misi mereka, serta program-program yang akan mereka jalankan saat telah dilantik sebagai kepala daerah definitif.

"Saya juga meminta kepada pers, meskipun sudah ada Bawaslu, namun sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus berperan sebagai pengawas dalam proses pemilu."

"Informasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara jujur dan tidak berpihak. Kami dari pihak pemerintah siap bekerja sama dengan pers untuk memastikan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Harisson berharap pers mampu memberikan ruang bagi berbagai suara dan pandangan. 

Pers telah membantu masyarakat untuk terinformasi secara merata, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mempertimbangkan pilihannya sebelum membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab.

"Ingat, kita semua termasuk teman-teman pewarta turut berperan memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik bagi masyarakat," tutupnya.

DPRD Landak Soroti Penyerapan APBD Yang Lambat

DPRD Landak Soroti Penyerapan APBD Yang Lambat
DPRD Landak Soroti Penyerapan APBD Yang Lambat.
LANDAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menyoroti lambatnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak tahun 2024 yang belum mencapai 50 persen yang saat ini sudah memasuki akhir semester pertama.

Anggota DPRD Kabupaten Landak Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Evi Yuvenalis sangat menyesalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Landak yang sangat lambat merealisasikan APBD Kabupaten Landak.

"Kami DPRD sangat kecewa dengan kinerja Pemda Landak saat ini, yang mana realisasi anggaran masih di bawah 50 persen, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan di Kabupaten Landak," ucap Evi saat di Kantor DPRD Kabupaten Landak, selasa (09/07/24).

Evi juga mengkritisi kinerja dari Pj Bupati Landak yang dinilai sangat lemah dalam mengevaluasi kinerja dari kepala dinas untuk menjalankan roda pemerintahan secara cepat dan tepat.

Evi menjelaskan bahwa serapan anggaran terutama belanja modal yang masih sangat minim. Jika serapan belanja modal seperti ini artinya pembangunan di Kabupaten Landak belum berjalan, sementara belanja pemerintah juga menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah

"Kami jadi mempertanyakan kinerja Pj Bupati Landak sebagai pimpinan ini apakah sudah menjalankan tugasnya secara benar dalam menjalankan roda pemerintahan karena untuk belanja modal baru terealisasi 5 persen, Dan kami meminta agar Pj Bupati Landak juga mengevaluasi kinerja dari kepala dinas," pinta Evy.

08 Juli 2024

Cooling System, Polres Ketapang Ngopi Bareng Jamaah Subuh Keliling

Foto: Cooling System, Polres Ketapang Ngopi Bareng Jamaah Subuh Keliling.

KETAPANG – Menjelang Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kasat Binmas Polres Ketapang, AKP Sumiadinata, bersama Kapolsek Delta Pawan IPDA Chepry menggelar kegiatan cooling system dengan mengajak jamaah suling (Subuh Keliling) Kota Ketapang untuk ngopi bersama di Warung Kopi Pasar Baru Ketapang, Senin (8/7/2024) Pukul 05.30 wib. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.

Disela sela obrolan bersama warga, AKP Sumiadinata menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik.

"Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi dans ebagai sarana kita untuk menyalurkan pilihan dan pandangan politik kita, tetapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Mari kita tetap menjaga persatuan dan kerukunan sebagai warga Ketapang," ujar AKP Sumiadinata.

Kegiatan subuh keliling dan ngopi bersama ini diikuti oleh puluhan jamaah dari berbagai kalangan. Selain melaksanakan shalat subuh berjamaah, acara ini juga diisi dengan tausiyah yang mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dan dewasa dalam menghadapi Pilkada. AKP Sumiadinata menekankan bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat kepolisian.

"Polres Ketapang berkomitmen untuk menjaga keamanan selama tahapan Pilkada, tetapi kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat. Mari kita ciptakan Pilkada yang damai, aman, dan demokratis," tambah AKP Sumiadinata.

Kegiatan ngopi bareng ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pak Hasan, salah satu jamaah yang hadir, mengapresiasi inisiatif Polres Ketapang.
"Kami sangat mendukung kegiatan ini. Dengan adanya pengarahan ini, kami jadi lebih paham pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Semoga Pilkada di Ketapang berjalan lancar dan aman," ujar Pak Hasan.

Kasat Binmas juga mengajak para jamaah untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian jika menemukan hal-hal yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan. " Kami siap menerima laporan dan masukan dari masyarakat. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada yang mencurigakan. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama," tegas AKP Sumiadinata.

Selain kegiatan ngopi bersama, Polres Ketapang juga akan menggelar berbagai kegiatan lain untuk menciptakan situasi kondusif menjelang Pilkada, seperti patroli dialogis, sosialisasi ke warga masyarakat, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 di Kabupaten Ketapang berjalan dengan aman dan damai.

Dengan adanya upaya cooling system ini, diharapkan masyarakat Ketapang dapat tetap menjaga persatuan dan kerukunan, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya konflik atau gangguan keamanan. Polres Ketapang berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga situasi kondusif dan mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis.

07 Juli 2024

Aniaya Ibu Kandung, Pria Di Pemangkat Ditangkap Polisi

Foto: Pelaku penganiayaan terhadap ibu kandung di Pemangkat.

PEMANGKAT - Unit Reskrim Polsek Pemangkat berhasil menangkap seorang laki-laki berinisial LK (24), warga Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, kabupaten Sambas, karena melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya sendiri.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (4/7/2024) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kapolres Sambas AKBP Sugiyatmo, S.I.K menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika korban, yang bernama SRI, sedang memandikan anak bungsunya di sebelah rumahnya. Tanpa diduga, pelaku datang membawa sebatang bambu dan tiba-tiba marah-marah serta menuduh korban telah melaporkannya ke polisi terkait pencurian. Meskipun korban membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa laporan tersebut dilakukan oleh ayah pelaku sendiri, pelaku tetap tidak terima. Akibatnya, pelaku melakukan penganiayaan dengan memukul korban menggunakan bambu tersebut ke arah paha dan punggung belakang korban, serta mencekik leher korban.

Beruntung, kejadian tersebut disaksikan oleh Susdarwanti dan suaminya, yang segera melerai penganiayaan yang dilakukan pelaku.

Sri, korban penganiayaan yang juga ibu kandung dari pelaku, melaporkan perbuatan anaknya kepada Polsek Pemangkat setelah merasakan kesakitan akibat tindakan tersebut.

Kapolsek Pemangkat AKP AMBRIL S.H., M.A.P yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan terkait penganiayaan terhadap ibu kandung sebagai korban

"Iya benar, setelah korban melaporkan kejadian tersebut, kami langsung menangkap pelaku dan saat ini pelaku sudah ditahan," beber Kapolsek.

Atas perbuatannya, Pelaku dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 65 KUHP, yang mengancam hukuman penjara selama 5 tahun.


Satu Unit Bis DAMRI Tergelincir Di Sungai Kunyit, Kemacetan Mencapai 3 Kilometer

Foto: Satu Unit Bis DAMRI Tergelincir Di Sungai Kunyit.

SEKADAU - Kemacetan lalu lintas terjadi di Jalan Sanggau-Sekadau, tepatnya di Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, sejak Sabtu (6/7/2024).

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, melalui Plh Kasat Lantas IPDA Alexander Aldo, menjelaskan bahwa kemacetan ini disebabkan oleh adanya perbaikan jalan di lokasi tersebut.

Petugas Satlantas Polres Sekadau bersama anggota Polsek Sekadau Hilir telah berupaya mengurai kemacetan sejak hari Sabtu hingga dini hari tadi, dengan menutup jalur secara bergantian untuk melancarkan arus lalu lintas dari dua arah.

Kemacetan semakin parah akibat adanya bus yang tergelincir dan melintang di jalan, akibat jalan licin dampak dari timbunan tanah proyek perbaikan jalan di lokasi tersebut.

Foto: Kemacetan Mencapai 3 Kilometer di Sungai Kunyit.

Kejadian ini terjadi pada pukul 02.00 WIB dini hari, dan menyebabkan arus lalu lintas dari dua arah terhenti total. Akibatnya, kemacetan panjang pun tak terhindarkan.

"Sejak pukul 20.00 WIB malam, anggota kami telah melakukan pengaturan lalu lintas sampai pada pukul 24.00 WIB dini hari, arus lalu lintas masih bisa diuraikan. Terjadinya macet total sekitar pukul 02.00 WIB karena ada bus Damri yang tergelincir dan melintang di jalan," jelas IPDA Aldo, Minggu 7 Juli 2024.

Untuk mengatasi hal ini, petugas Polres Sekadau kemudian menuju ke PT. MPE guna meminta bantuan alat berat untuk mengevakuasi bus dari badan jalan.

"Pukul 03.00 WIB, anggota kami sudah di PT. MPE untuk meminta bantuan ekskavator dari perusahaan guna proses evakuasi bus, namun belum ada operatornya," kata IPDA Aldo.

Proses evakuasi bus kemudian dilakukan menggunakan ekskavator pada pagi tadi dan baru selesai sekitar pukul 09.40 WIB. Hingga saat ini, petugas Satlantas dan Regu Siaga Polres Sekadau bersama Polsek Sekadau Hilir masih standby untuk menguraikan kemacetan panjang di lokasi tersebut.

"Kami terus berupaya agar kemacetan segera terurai dan arus lalu lintas kembali normal," ujar IPDA Aldo.

"Kami mengimbau kepada pengendara untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan, serta berhati-hati saat melintasi jalan yang masih dalam perbaikan untuk menghindari kecelakaan," imbaunya.


Misa Seminari Baru, Bupati Minta Seminari Lanjutkan Studi Menjadi Pastor Maupun Bruder

Foto: Bupati mengikuti Misa Ekaristi Perayaan Penerimaan Seminari Baru di Aula Seminari Menengah Pasionis St Gabriel Sekadau.

SEKADAU - Bupati Sekadau, Aron menghadiri Misa penerimaan Seminari Baru menengah Pasionis St. Gabriel Sekadau yang dilaksanakan di Aula Seminari Menengah Pasionis St. Gabriel, Jalan Rawak - SDK, Sabtu (6/7/2024).

Kegiatan mengusung tema, 'Menjadi seminaris yang gembira, berkarakter, dan militan dalam mewartakan Kristus Tersalib'.

Bupati Sekadau, Aron dalam sambutannya mengatakan, dengan jumlah anggota baru seminari sekarang total 38 anak, dan 24 anak masuk baru. Besar harapan, besar keinginan kami agar anak seminari melanjutkan studi menjadi pastor maupun bruder. Mengingat sekarang ini pastor-pastor kurang, tetapi umat semakin bertambah tiap tahunnya. 

Aron yang pernah hidup di asrama, dengan penuh kedisiplinan sampai saat ini menerapkan kedisiplinan tersebut. Menurutnya, yang menarik itu terkait belajar, kehidupan kita di asrama selalu diatur, dalam arti demi kebaikan.

Ia berharap para seminaris betul-betul sekolah, karena tantangan jauh berbeda dari kami dahulu, kemajuan teknologi menjadi tantangan, apalagi ibu kota negara (IKN) berada di Kalimantan.

"Jangan melihat saya menjadi bupati itu mudah, semua mulai dari bawah. Namun, untuk meraih itu harus kita kejar dan cari. Untuk membina iman bukan tugas pemkab saja, tetapi juga tugas masyarakat," ujarnya.

"Dan situasi zaman yang begitu berat, maka kita diminta licik dan cerdik, harus memiliki kemampuan. Anak sekarang mudah terpengaruh dengan situasi lingkungan kita, orang merokok kita juga, orang main hp kita juga," tukas Aron.

Sementara itu, Lektor Seminari, Pastor Dilan, CP, mengatakan yang menghambat anak menjadi seminaris adalah orang tua setuju anak tidak mau, begitu juga sebaliknya.

Ia berharap, dengan banyaknya calon semakin banyak tenaga pelayanan imam, dimanapun berkarya, sebagai calon-calon gembala, harus berkarakter dan militan, juga membentuk berdirinya spiritual, intelektual, emosional, juga harus ada aksional dalam membina rohani.

Ia juga meminta pemkab melirik dan mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mereka, supaya mereka semangat belajar, berdoa dan bekerja.

Ditempat yang sama, alumni seminari, Paulus Misi mengatakan ikuti pembelajaran dengan baik, disini kita belajar untuk hidup, nantinya akan menjadi bruder, topang, maupun pastor.

"Karena sebagian kehidupan dalam keluarga, seperti pengalaman yang diperoleh di seminari," ungkapnya.

Hadir bersama Bupati Sekadau, Aron, S.H, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Yodi Setiawan dari Fraksi Gerindra, beberapa kepala SKPD, Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau, P. Martinus, CP, Lektor Seminari Menengah Pasionis St. Gabriel, P. Adrianus Dilan, CP, ketua Badan Pengurus Gereja, dan biarawan/biarawati.

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda