 |
| Pemprov Kalbar Dukung Digitalisasi Dalam Percepatan TP2DD. |
DENPASAR - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Sosialisasi Evaluasi Kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara tahun 2024 bertempat di Gedung Serba Guna Tirta Gangga Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (27/3/2024).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja memberikan informasi penting tentang penyelenggaraan penilaian kinerja TP2DD Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Tahun 2024.
Dari sisi pembobotan penilaian, evaluasi kinerja tahun 2024 tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun dari sisi jumlah daerah yang mengikuti, tahun 2024 mengalami peningkatan.
 |
| Pemprov Kalbar Dukung Digitalisasi Dalam Percepatan TP2DD. |
Dalam rangkaian acara tersebut, menghadirkan beberapa narasumber diantaranya perwakilan Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo. Sementara itu peserta acara adalah perwakilan dari seluruh Provinsi/Kab/Kota se Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.
Beberapa informasi penting untuk penilaian tahun 2024 ini adalah sebagai berikut diantaranya, Substansi penilaian TP2DD (Championship) adalah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk inovasi percepatan transaksi pemerintah baik itu pendapatan dan belanja dalam bentuk non tunai.
Hal tersebut Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.03.05/19/D.I.M.EKON/02/2024 oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan perihal Evaluasi Kinerja (Championships) TP2DD Tahun 2024 dengan melakukan pengumpulan data paling lambat Hari Jum'at, 26 April 2024.
Untuk tahun 2024, bobot Proses, Output, & Outcome adalah 20%, 50%, 30% serta mengacu pada kriteria evaluasi yang diatur dalam pasal 14 Kepmenko Perekonomian No. 147 Tahun 2021, termasuk tindak lanjut hasil Rakornas P2DD 2023 dan penguatan digitalisasi belanja Pemda.
Usai sosialisasi tersebut, Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari mengatakan bahwa tujuan mengikuti sosialisasi TP2DD ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam peningkatan perluasan TP2DD di Kalimantan Barat.
"Kita berharap ini dapat meningkatkan dan mempertahankan posisi Kalbar sebagai peringkat pertama untuk wilayah se-Kalimantan," kata Pj Sekda Kalbar M Barri.
Bari juga berharap Provinsi Kalbar dapat menjadi yang terbaik di tingkat nasional dalam implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah.
“Kita juga banyak mendengarkan narasumber, salah satunya adalah bagaimana membuat legalisasi terhadap peningkatan pendapatan pajak dan retribusi. Semoga penilaian tahun 2024 ini, Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai lebih baik dari tahun sebelumnya," papar Bari.
Dengan diwacanakannya peningkatan Digitalisasi pelayanan transaksi keuangan dalam pendapatan di daerah, maka Pemprov Kalbar bersama Bank Kalbar menyambut baik rencana memperluas pelayanan secara sistem elektronik.
"Jadi, wilayah Kalbar yang terdiri dari 14 Kabupaten/kota yang jangkauannya cukup jauh, dengan digitalisasi akan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi di Kalbar," pungkas Barri.
Sementara itu, ditunjuknya Bali sebagai tuan rumah penyelenggara Sosialisasi EVKIN TP2DD Tahun 2024 bahwa Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada akhir 2023 mencapai 5,71%. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pariwisata, dengan sub sektor akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, perdagangan, dan konstruksi menjadi motor utama penggerak ekonomi Bali.
Di tengah tekanan inflasi global dan domestik, inflasi di Bali terjaga di angka 2,96%. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga ini menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali berjalan baik, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan.
Kaper BI Bali R. Erwin Soeriadimadja mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di Bali menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi berjalan baik di tengah tantangan global dan domestik. Hal ini mendorong kita semua untuk bergerak cepat dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
"BI yakin bahwa pertumbuhan ekonomi positif dan adaptif juga akan terjadi di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, BI melihat tiga hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya, menjaga inflasi melalui stabilitas pasokan dan harga energi, menjaga iklim investasi dan stabilitas sistem keuangan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan APBN, dan mempercepat elektronifikasi transaksi pengelolaan keuangan daerah dan integrasi ekonomi dan keuangan daerah," tutur Erwin.
Ia menekankan bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi digitalisasi daerah, seperti membangun awareness dan literasi digital di masyarakat, memperkuat jaringan dan panel pembayaran, serta melindungi konsumen.
Sosialisasi Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di wilayah Bali Nusa dan Kalimantan diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan untuk penguatan implementasi PPD di daerah.
"Sosialisasi ini bukan hanya untuk mengejar target championship, tetapi untuk membangun kerja bersama dalam mencapai quick win ETPD di masing-masing daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan terbaik bagi publik dan meningkatkan pendapatan daerah," terangnya.
BI berharap sosialisasi ini dapat menghasilkan kesepakatan dan solusi untuk memajukan digitalisasi daerah di Bali Nusa dan Kalimantan, serta meningkatkan manfaatnya bagi penguatan pendapatan asli daerah.
Turut mendampingi Pj Sekda Kalbar pada kegiatan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar serta jajaran terkait.(rfa)
