Berita Indokalbar.com

05 Maret 2024

Warga Sampaikan Oknum Kades Diduga Terlibat Sebagai Pengelola Lobang Tambang Emas Ilegal

Warga Sampaikan Oknum Kades Diduga Terlibat Sebagai Pengelola Lobang Tambang Emas Ilegal
lubang sumur tempat pekerja mencari emas di daerah Rengas Tujuh desa Segar Wangi diduga dikelola oknum kades berinisial Bas.
KETAPANG - Sangkaan keterlibatan oknum kades dalam kegiatan tambang emas liar istilahnya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di dusun Mambuk desa Segar Wangi Ketapang jadi obrolan.

Seorang pekerja tambang yang menolak disebutkan namanya karena alasan keselamatan jelas menyebut nama kades aktif desanya berinisial Bas sebagai salah seorang pemilik lokasi PETI.

Ia menyampaikan, sejak menjadii pejabat desa dilantik oleh bupati Ketapang tahun lalu, kades Bas langsung memiliki usaha sampingan ilegal yang konon mendapat modal awal dari usaha pribadinya serta dari cukong gede penampung emas di Ketapang. 

Karung berisi batu hasil tambang ilegal berasal dari lokasi Rengas Tujuh
Karung berisi batu hasil tambang ilegal berasal dari lokasi Rengas Tujuh.
Lokasi PETI dikelola kades Bas dikenal masyarakat dengan daerah Rengas Tujuh masuk wilayah administrasi desa Segar Wangi kecamatan Tumbang Titi Ketapang. 

Di lokasi itu kata dia bukan hanya digarap oleh kades Bas, tapi ada juga oknum warga lain seperti inisial Mau dan inisial Gus, keduanya warga Ketapang.

"Sejak awal tahun ini dia sebagai pemodal lubang emas di Rengas Tujuh itu. Kerja lubang diolah pakai gelondong," ujar sumber tersebut, Minggu (03/03/24).

Menurut dia, dugaan keterlibatan kades Bas kerja sampingan sebagai penampung emas hasil PETI ditunjukan sumber tersebut dengan foto dan vidio yang diterangkanya berasal dari lokasi tambang Rengas Tujuh. 

Dalam video, dilihat beberapa pekerja sedang masuk kedalam lubang mirip lubang sumur untuk mencari emas di kedalaman bumi. Kedalaman sumur lokasi kades Bas rata-rata 20-30 meter diatas permukaan tanah. 

Sedangkan dari foto, nampak, batu hasil pekerjaan penambangan menumpuk dalam karung plastik tersusun rapi digudang dekat lokasi lubang PETI kades Bas. Nantinya, batu inilah yang diolah menggunakan alat mesin yang dikenal dengan sebutan mesin glondongan untuk memisahkan jenis batuan ataupun mineral lainya dengan emas murni. 

"Setelah banyak, baru batu tersebut diolah, diglondong pakai alat mesin glondong namanya. Emasnya dikumpulkan baru di jual ke bos besar disini (Ketapang)," tutur sumber itu. 

Usaha kades Bas diduga berawal dari kelihaianya menjadi "bamper" usaha perusahaan tambang emas di sekitar desa itu bernama PT Sultan Rafli Mandiri (SRM).

Sinyal itu dikaitkan dengan surat kuasa dari direktur utama SRM bernama Liu Changjin tertanggal 10 November 2023 kepada kades Bas. 

Dari SRM diduga kades Bas terima aliran uang jasa atau upah, apakah uang itu terkait dengan jabatanya atau karena professional belum dapat dipastikan. 

Tetapi, setelah SRM bermasalah hukum dan berhenti operasi nambang, kades Bas seakan memanfaatkan peluang itu untuk usaha sendiri dengan melibatkan warga sebagai pekerja. 

Kades Bas juga konon diduga terlibat aksi pencurian aset milik PT SRM yang kejadianya sekitar awal Desember tahun lalu. 

Peristiwa itu pada pertengahan Januari 2024 sudah masuk tahap permintaan keterangan. Penyidik Polres Ketapang sudah memeriksa beberapa orang yang disangka terkait kasus itu. Mereka yang diperiksa itu umumnya warga desa Segar Wangi dan warga kecamatan Tumbang Titi. (dn).

Kapolsek Pontianak Barat Sosialisasikan Anti-Bullying di SMPN 13

Foto: Sosialisasi tentang bahaya bullying dan pencegahan kriminalisasi kepada siswa SMPN 13 Pontianak.

PONTIANAK - Sebagai upaya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan serta mengantisipasi bullying di lingkungan sekolah, Kapolsek Pontianak Barat AKP Anuar Syarif, S.H., M.H. beserta Kanit Binmas Iptu Sugiyanto, Kanit Lantas Iptu Sunanta dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Beliung Aipda Andi Rahadian, S.E memberikan sosialisasi tentang bahaya bullying dan pencegahan kriminalisasi kepada siswa SMPN 13 Pontianak di Jl. Tebu Kelurahan Sei Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (5/3/2024).

Acara sosialisasi ini berlangsung dengan antusias di halaman sekolah SMPN 13 pada hari ini dan dihadiri oleh Kepala Sekolah Dra. Hj. Harfiani M.Pd.I dan seluruh Siswa-siswi serta dewan guru SMPN 13 Pontianak.

Dalam sambutannya, Kapolsek Anuar menggaris bawahi pentingnya menjaga hubungan yang sehat antar sesama siswa dan menjauhi segala bentuk perilaku bullying. Dia juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal serta mengajak siswa untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Dalam kesempatan tersebut Kapolsek juga mengecek dan menanyakan langsung kepada Siswa-siswi dan Guru mengenai kebenaran tentang adanya kejadian bullying yang akhir-akhir ini viral di medsos yaitu beberapa siswa SMPN 13 melakukan bullying kepada temannya, akan tetapi kejadian tersebut bukan terjadi di SMPN 13 Pontianak melainkan terjadi di daerah lain.

Siswa-siswa SMPN 13 sangat bersemangat mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Kapolsek Anuar dan personilnya. Mereka aktif berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya tentang cara mengidentifikasi dan menghindari situasi yang berpotensi mengarah kepada tindakan bullying dan kriminal.

Pihak sekolah dalam hal ini dihadiri langsung oleh kepala sekolah SMPN 13 Dra. Hj. Harfiani M.PdI juga mengapresiasi kehadiran Kapolsek Anuar bersama personilnya serta upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa. 

Kepala sekolah berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, siswa akan lebih terampil dalam menghadapi dan mencegah tindakan bullying serta lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Kapolsek Anuar menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung upaya-upaya pencegahan tindakan kriminal dan mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama membangun lingkungan yang aman dan bersahabat bagi seluruh warga sekolah.

(Humas Polsek Pontianak Barat)
 

04 Maret 2024

Usai Diperbaiki, Suara Pemilih Di Kecamatan Delta Pawan Disepakati, Ini Infonya

Usai Diperbaiki, Suara Pemilih Di Kecamatan Delta Pawan Disepakati, Ini Infonya
Suasana proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 pada Minggu (03/03/24) di hotel Borneo Ketapang.
KETAPANG - Pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten hasil pemilu 2024 kecamatan Delta Pawan katagori pemilihan anggota DPRD kabupaten setelah direkap ulang alami perubahan. Suara partai dan caleg menjadi berkurang ataupun menambah.

Dipantau saat proses berlangsung pada Minggu tengah malam (03/03/24), pembacaan hasil pemilu kecamatan Delta Pawan dilakukan oleh salah seorang anggota panitia pemilih kecamatan (PPK).

Selepas dibacakan itu, komisioner KPU Ketapang Ahmad Saufi memberi kesempatan kepada saksi partai merespon hasil hitung suara dari PPK tersebut. 

Saksi partai Demokrat, partai Hanura dan partai PAN termasuk saksi partai PKB saling menanggapi. Intinya tanggapan mereka itu adalah meminta perbedaan data jumlah suara dijelaskan terutama hasil hitung suara di TPS 12 kelurahan Sampit Ketapang. 

Ketua PPK Delta Pawan Nanang menjawab, perbedaan itu karena saat proses input data, aplikasi sirekap pemilu (sistim aplikasi rekapitulasi) salah membaca. 

"Setelah ditelusuri, datanya tidak sesuai. Terjadi input yang tidak terbaca sirekap," ujar Nanang saat menjelaskan dihadapan saksi perhitungan suara pada Senin (04/03/24) tengah malam. 

Setelah diperbaiki dan dianggap sesuai dengan data yang dipunyai para saksi, pleno rekapitulasi kecamatan Delta Pawan itupun akhirnya setuju dengan tanda ketok palu oleh pimpinan rapat dari KPU Ketapang. 

Berikut ini adalah beberapa partai yang dikoreksi suaranya berdasarkan catatan Borneo Tribun ketika memantau proses rekapitulasi untuk hasil suara pemilihan DPRD kabupaten di kecamatan Delta Pawan. 

PKB 
Suara partai tertulis 295 menjadi 296
Suara caleg nomor 2 tertulis 1.587 jadi 1.582
Total suara keseluruhan tertulis dari 2.434 menjadi 2.430.

Gerindra 
Total suara tertulis 3.565 menjadi 3.559
Suara caleg nomor 1 awalnya 1.561 jadi 1.355, Caleg 5 tertulis 56 jadi 55
Caleg 10 dari 577 jadi 578

PDI-P
Total suara 6.342 menjadi berubah 6.347
Suara partai 402 diperbaiki 404
Suara caleg 1 tertulis 4.714 jadi 4.724
Suara caleg 2 tertulis 576 jadi 569

Golkar 
Total suara tertulis 10.157 menjadi 10.153
Caleg nomor 1 tertulis 2.119 jadi 2.126
Caleg nomor 2 tertulis 4.067 jadi 4.059
Caleg nomor 3 tertulis 1.141 jadi 1.138
Caleg nomor 4 tertulis 592 jadi 591
Caleg nomor 5 tertulis 746 jadi 747
Caleg nomor 8 tertulis 126 jadi 125
Caleg nomor 9 tertulis 354 jadi 353

Nasdem 
Total suara tertulis 6.186 berubah 6.176
Suara pemilih partai tertulis 343 jadi 341
Suara caleg 1 tertulis 364 menjadi 367
Suara caleg 3 tertulis 1.826 menjadi 1.825
Suara caleg 4 tertulis 103 menjadi 102
Suara caleg 5 tertulis 1.237 menjadi 1.231
Suara caleg 6 tertulis 92 menjadi 95
Suara caleg 9 tertulis 810 menjadi 806

Hanura 
Total suara tertulis 2.722 berubah 2.712
Suara caleg 1 tertulis 1.1433 menjadi 1.431
Suara caleg 2 tertulis 77 menjadi 78
Suara caleg 3 tertulis 204 menjadi 199
Suara caleg 4 tertulis 93 menjadi 89

PAN 
Total suara tertulis 4.766 menjadi 4.735
Suara pemilih partai tertulis 242 jadi 240
Suara caleg 1 tertulis 1.562 menjadi 1.545
Suara caleg 2 tertulis 1.811 menjadi 1.807
Suara caleg 4 tertulis 116 menjadi 115
Suara caleg 5 tertulis 135 menjadi 132
Suara caleg 10 tertulis 762 menjadi 758

Partai Demokrat 
Total suara tertulis 3.504 menjadi 3.547
Suara pemilih partai tertulis 188 jadi 189
Suara caleg 1 tertulis 2.921 menjadi 2.968
Suara caleg 4 tertulis 90 menjadi 89
Suara caleg 9 tertulis 35 menjadi 32
Suara caleg 10 tertulis 86 menjadi 85

Penulis: Muzahidin

03 Maret 2024

Pj Gubernur Kalbar Bantu Keluarga Golongan Kemiskinan Ekstrim

Foto: Pj Gubernur Kalbar Bantu Keluarga Golongan Kemiskinan Ekstrim di Kelurahan Tanjung Sekayam (Adpim Pemprov Kalbar).

SANGGAU - Usai mengunjungi anak-anak penderita stunting, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Pj Ketua TP-PKK Kalbar, Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si., langsung bertolak ke rumah warga yang tergolong dalam kemiskinan ekstrim di Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Minggu (3/3/2024).

Dalam percepatan penurunan angka kemiskinan di Kalbar, Pj. Gubernur meninjau rumah warga tersebut yang termasuk tidak layak huni dan akan membantu merehab rumah tersebut hingga menjadi rumah yang layak huni.

“Kita mengunjungi salah satu warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Jadi Ibu ini bekerja sebagai pengasuh. Penghasilannya hanya 700 ribu per bulan. Beliau memiliki 2 anak, 1 tamat SMA, 1 lagi masih SMP," ungkap Harisson.

Ia juga menyebutkan bahwa ini merupakan bukti nyata komitmen dari Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrim khususnya di kalimantan Barat.

“Kami juga sudah cek, ternyata beliau belum memiliki BPJS. Ini kita ambil alih akan segera kita tangani, ini untuk mengantisipasi apabila beliau sakit, untuk berobat dan tak perlu keluarkan biaya. Ini meringankan mereka," terang Harisson. (AP)

02 Maret 2024

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen
Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,  Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA (Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya dalam pemilihan presiden (Pilpres), mencapai 85,21 persen. Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan Pilpres 2019 yang mencatat partisipasi sebesar 85,28 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Tahun 2024 sebanyak 193.984 jiwa.

"Untuk partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2024 memang menurun dari Tahun 2019, namun terjadi peningkatan partisipasi dalam pemilihan legislatif (Pileg) Tahun 2024," ungkap Muhammad Yusuf, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024, tingkat kabupaten, di Kapuas Hulu, Jumat.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen
Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,  Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA (Teofilusianto Timotius)
Yusuf menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pileg Tahun 2024 mencapai 85,15 persen, naik 0,41 persen dari Pilpres 2019 yang hanya mencapai 84,74 persen.

Meskipun demikian, menurut Yusuf, pelaksanaan Pemilu 204 di Kapuas Hulu berjalan aman dan lancar hingga tahap pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

"Semua rangkaian tahapan pemilu sampai dengan saat ini berjalan aman dan lancar berkat kerja sama semua pihak baik penyelenggara, aparat keamanan hingga lapisan masyarakat," katanya.

Yusuf berharap agar tahap pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dapat berlangsung aman dan lancar pada 29 Februari 2024 hingga 03 Maret 2024.

"Kami minta dukungan semua pihak agar rapat pleno juga berjalan aman dan lancar," imbuhnya.

Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 difokuskan di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dihadiri oleh saksi partai dan diberikan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian dan TNI di daerah tersebut.

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng. (Foto: Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng. (Foto: Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Bidhumas Polda Kalbar bersama awak media yang berdomisili di kota Pontianak melaksanakan silaturahmi melalui acara ngopi bersama awak media bertempat di Cafe Super Jl. Paris 2 Kota Pontianak pada Jum'at (01/03).

Pemilu 2024 yang saat ini sudah mulai memasuki tahap rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, ternyata dibarengi dengan bertebarannya informasi atau berita hoax yang mengandung ujaran kebencian dan SARA, yang beredar luas dimedia sosial dan online, khususnya terkait kinerja panitia dan hasil pemungutan suara pemilu 2024.

Menghadapi situasi tersebut bidhumas polda Kalbar berinisiatif mengundang sejumlah awak media yang ada di Pontianak untuk bersilaturahmi sambil ngopi bareng  dalam rangka untuk saling bekerjasama  dalam mencegah dan menangkal   berita -berita hoax yang mengandung ujaran kebencian  dan SARA sesuai peran masing -masing.

Kepada awak media Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya melalui Kasubbid Penmas  Akbp Prinanto  mengatakan bahwa dalam suasana yang santai sambil berdiskusi  ringan bersama  awak media, ia mengajak semua  yang hadir  untuk bersama -sama perangi berita hoax.

"Saya mengajak seluruh rekan -rekan awak media untuk  bersama -sama mencegah dan menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian jangan sampai beredar luas dimasyarakat dengan prisip saring sebelum sharing yaitu ketika kita menerima suatu berrita yang belum jelas kebenarannya maka sebaiknya  kita saring dulu dengan mengkonfirmasi  kepada  sumber berita atau  pihak yg berwenang untuk menjelaskan, dan bila sdh dikonfirmasi  kebenarannya maka barulah kita sharing kepada yang lain", kata Akbp Prinanto.

Ia juga mengajak para awak media untuk senantiasa menjadi garda terdepan dalam  menetralisir adanya informasi hoax dengan cara turut meluruskan informasi atau berita hoax yang telah viral dan beredar di media sosial atau online melalui tulisan dan artikel jurnalistik yang terklarifikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

"saya  yakin dengan adanya peran yang pro aktif dari rekan-rekan awak media, peredaran berita hoaks dan ujaran kebencian dimasyarakat akan bisa diminimalisir, sehingga akan tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dimasyarakat", jelas akbp Prinanto.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih  kepada seluruh awak media Kalbar bahwa hingga tahapan pesta demokrasi saat ini, awak media berperan aktif  dalam mensukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan memberikan informasi melalui media masing-masing secara aktual dan faktual.

"Saya sangat berterimakasih kepada seluruh rekan-rekan awak media yang hingga saat ini tetap mendukung polda kalbar dalam memberitakan rangkaian kegiatan  pemilu 2024, sehingga masyarakat terbantu melalui informasi yang telah disajikan oleh rekan-rekan semua", tutup Akbp Prinanto.

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Interupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Intrupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang
Suasana proses rakapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU di hotel Borneo, Jumat (01/03/24).
KETAPANG - Ketidaksamaan data C1 salinan plano dengan D hasil rekap kecamatan suara pileg DPR-RI di kecamatan Kendawangan menjadi pemicu saksi partai melakukan sanggahan atau intrupsi.

Hal itu terjadi saat hari pertama proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilkukan KPU di hotel Borneo jalan dr Soetomo Mulia Baru Ketapang, Jumat 01 Maret 2024.

KPU Ketapang akan melakukan rekapitulasi suara kabupaten selama 5 hari, dari tanggal 01 sampai 05 Maret 2024.

Amatan di lokasi, komisioner Bawaslu Ketapang secara lisan sepakat dengan saksi merekom-kan kepada KPU Ketapang agar perhitungan suara di 19 desa dalam kecamatan tersebut di jeda. 

Komisioner Bawaslu berpendapat, keberatan para saksi dapat diterima karena dokumen acuan keberatan sesuai dengan dokumen Bawaslu miliki. 

"Terhadap hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh PPK Kendawangan, maka KPU dapat menindak lanjuti dengan melakukan perhitungan ulang suara per TPS sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kendawangan," ucap salah seorang komisioner Bawaslu Ketapang. 

Walau demikian keadaan saat proses rekapitulasi berlangsung, ketua KPU Ketapang Ahmad Shidiq melanjutkan acara tersebut dengan berpindah ke lain kecamatan.

Dikabarkan sebelumnya, DPD partai Golkar Ketapang melayangkan aduan ke Bawaslu atas sangkaan ketidak adilan petugas PPK Kendawangan akibat selisih D hasil rekap kecamatan dengan C1 plano milik saksi. 

Ketua DPD Golkar M Febriadi menduga, suara berkurang itu karena di duga diambil partai lain dengan peran pelibatan pihak PPK Kendawangan. 

"Bahwasanya patut diduga ada oknum PPK kendawangan merubah rekapitulasi C-hasil ditingkat TPS dan menambahkan ke D-hasil kecamatan,' kata Febri kepada wartawan saat menyerahkan aduan di media center Bawaslu Ketapang, Selasa (27/2/2024).

Oleh: Muzahidin

01 Maret 2024

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024.
PONTIANAK - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., memulai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara resmi di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (29/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Linda menjelaskan detail tentang cara implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Implementasi ini telah dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 hingga saat ini.

“SIPD telah sepenuhnya diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar. Namun, untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan, baru 1 Pemerintah Daerah yang menerapkannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Linda.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dijadikan teladan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menerapkan tahap penatausahaan hingga akuntansi pelaporan keuangan daerah.

"Dengan demikian, kita semua harus mengamati dan memahami kebijakan ini agar APBD TA 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur sesuai jadwal dan tahapan serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua Pemerintah Daerah di Kalbar," kata Linda.

Dia mengajak seluruh Pemerintah Daerah Kalbar untuk bersatu dalam memahami dan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan penatausahaan, pergeseran, dan perubahan anggaran untuk TA 2024.

"Mari kita bersatu dalam pemahaman ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berusaha keras untuk mengelola keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan daerah setiap tahunnya, dengan melakukan peningkatan dalam tata kelola serta kebijakan di bidang keuangan daerah," ajaknya.

Dia berharap bahwa Implementasi SIPD pada APBD TA 2024 di Kalbar dapat dilakukan dengan baik dan teratur untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah harus didiskusikan bersama agar proses yang harus dilaksanakan dapat berjalan lancar dan lebih baik di masa mendatang," ujar Linda.

Linda berharap bahwa rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan dan solusi konkret untuk meningkatkan implementasi SIPD di Kalbar.

“Penerapan SIPD yang optimal akan membantu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya. “Ini pada dasarnya akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar,” tandasnya.

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, dan TAPD Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik
Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.
PONTIANAK - Anak-anak muda Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Youth Democracy Forum (YDF) aktif mengikuti diskusi yang memperkuat demokrasi, yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.

Diskusi tersebut dihadiri oleh para pembicara dalam ranah pemilu, termasuk Ketua Bawaslu Pontianak, Ridwan, dan Anggota KPU Pontianak, Abdul Harris. 

Mereka membahas peran institusi mereka dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu 2024.

Ridwan, Ketua Bawaslu Pontianak, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal setiap tahap penghitungan suara demi menjaga demokrasi yang teguh di Indonesia. 

"Sirekap hanya seperti BMKG yang memprediksi cuaca bisa benar, dan juga bisa salah," ungkap Ridwan, menekankan pentingnya memahami bahwa hasil hitung cepat tidaklah definitif.

Abdul Harris dari KPU Pontianak menambahkan bahwa aplikasi Si Rekap, yang digunakan untuk hitung cepat pemilu, hanya memberikan perkiraan sementara. 

"Si Rekap bukanlah hasil pasti dari pemilu melainkan menunggu real count dari hitung C Hasil yang dihitung oleh KPU," jelas Abdul Harris.
Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik
Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.
Anak-anak muda Kalbar yang hadir dalam diskusi menyerukan kepada semua lapisan masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menghindari provokasi terkait hasil Pemilu 2024. 

Mereka juga menegaskan pentingnya mematuhi hukum dan menyelesaikan segala permasalahan pemilu sesuai prosedur yang berlaku.

Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas dan keamanan Pemilu 2024 di Kota Pontianak. 

Dengan upaya bersama, diharapkan pemilu kali ini dapat berlangsung dengan jujur, adil, aman, dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

More Info: Ariga (Penanggung jawab YDF) 081291494956

Dugaan Kasus Manipulasi Suara di TPS Kecamatan Delta Pawan

Dugaan Kasus Manipulasi Suara di TPS Kecamatan Delta Pawan
Kantor KPU Ketapang.
KETAPANG - Kasus dugaan kecurangan perhitungan suara tingkat kecamatan pada perolehan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang ditemukan oleh partai Demokrat. Kasus ini diduga melibatkan panitia pemilih kecamatan atau PPK. 

Modusnya adalah dengan cara mengambil suara caleg dari partai Demokrat nomor urut satu dari Dapil Ketapang Satu selanjutnya ditambahkan ke caleg partai tertentu. 

Menurut salah seorang tim saksi partai Demokrat, Umar mengatakan, hasil perhitungan internal, jumlah suara caleg Demokrat yang di alihkan ke caleg lain sebanyak 84 suara sesuai C1 plano dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se kecamatan Delta Pawan.

Walaupun hal ini tidak mempengaruhi perolehan kursi partai di Dapil Ketapang Satu, namun sudah mengganggu jumlah perhitungan suara partai secara keseluruhan.

Setelah berkonsultasi ke struktur partai, maka dugaan kecurangan ini akan dipersoalkan saat pleno tingkat kabupaten.

"Ketidaksesuai data C1 dengan D hasil yang paling mencolok kami temukan di TPS 12 kelurahan Sampit kecamatan Delta Pawan. Suara seluruh sesuai C1 Demokrat turun drastis, dari 56 tersisa 13 suara," ungkap dia, Kamis (29/02/24).

Dari analisa sementara, Umar menjelaskan suara di TPS 12 kelurahan Sampit tersebut diduga bertambah ke suara caleg partai lain. Dan yang paling mencolok adalah caleg partai PAN. 

Karena, dari data C1, jumlah seluruh suara caleg dan suara partai di TPS itu hanya 2 suara, menjadi 33 suara di rekap D hasil. 

"Selisih suara ini mempengaruhi jumlah suara partai secara keseluruhan. Dugaan kami hal ini terjadi merata hampir di seluruh TPS se daerah pemilihan Ketapang Satu," kata Umar. 

Pihaknya meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti temuan ini karena suara masyarakat pemilih Demokrat dihilangkan sehingga berdampak terhadap perhitungan suara partai secara keseluruhan. 

"Berharap KPU, Bawaslu mau tindaklanjuti, karena caleg kami sangat dirugikan," katanya 

Oleh: Muzahidin

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda