Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng

Indokalbar    Sabtu, Maret 02, 2024    Comment   

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng. (Foto: Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Bidhumas Polda Kalbar bersama awak media yang berdomisili di kota Pontianak melaksanakan silaturahmi melalui acara ngopi bersama awak media bertempat di Cafe Super Jl. Paris 2 Kota Pontianak pada Jum'at (01/03).

Pemilu 2024 yang saat ini sudah mulai memasuki tahap rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, ternyata dibarengi dengan bertebarannya informasi atau berita hoax yang mengandung ujaran kebencian dan SARA, yang beredar luas dimedia sosial dan online, khususnya terkait kinerja panitia dan hasil pemungutan suara pemilu 2024.

Menghadapi situasi tersebut bidhumas polda Kalbar berinisiatif mengundang sejumlah awak media yang ada di Pontianak untuk bersilaturahmi sambil ngopi bareng  dalam rangka untuk saling bekerjasama  dalam mencegah dan menangkal   berita -berita hoax yang mengandung ujaran kebencian  dan SARA sesuai peran masing -masing.

Kepada awak media Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya melalui Kasubbid Penmas  Akbp Prinanto  mengatakan bahwa dalam suasana yang santai sambil berdiskusi  ringan bersama  awak media, ia mengajak semua  yang hadir  untuk bersama -sama perangi berita hoax.

"Saya mengajak seluruh rekan -rekan awak media untuk  bersama -sama mencegah dan menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian jangan sampai beredar luas dimasyarakat dengan prisip saring sebelum sharing yaitu ketika kita menerima suatu berrita yang belum jelas kebenarannya maka sebaiknya  kita saring dulu dengan mengkonfirmasi  kepada  sumber berita atau  pihak yg berwenang untuk menjelaskan, dan bila sdh dikonfirmasi  kebenarannya maka barulah kita sharing kepada yang lain", kata Akbp Prinanto.

Ia juga mengajak para awak media untuk senantiasa menjadi garda terdepan dalam  menetralisir adanya informasi hoax dengan cara turut meluruskan informasi atau berita hoax yang telah viral dan beredar di media sosial atau online melalui tulisan dan artikel jurnalistik yang terklarifikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

"saya  yakin dengan adanya peran yang pro aktif dari rekan-rekan awak media, peredaran berita hoaks dan ujaran kebencian dimasyarakat akan bisa diminimalisir, sehingga akan tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dimasyarakat", jelas akbp Prinanto.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih  kepada seluruh awak media Kalbar bahwa hingga tahapan pesta demokrasi saat ini, awak media berperan aktif  dalam mensukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan memberikan informasi melalui media masing-masing secara aktual dan faktual.

"Saya sangat berterimakasih kepada seluruh rekan-rekan awak media yang hingga saat ini tetap mendukung polda kalbar dalam memberitakan rangkaian kegiatan  pemilu 2024, sehingga masyarakat terbantu melalui informasi yang telah disajikan oleh rekan-rekan semua", tutup Akbp Prinanto.

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Interupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang

Indokalbar    Sabtu, Maret 02, 2024    Comment   

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Interupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang

Suasana proses rakapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU di hotel Borneo, Jumat (01/03/24).

KETAPANG - Ketidaksamaan data C1 salinan plano dengan D hasil rekap kecamatan suara pileg DPR-RI di kecamatan Kendawangan menjadi pemicu saksi partai melakukan sanggahan atau intrupsi.

Hal itu terjadi saat hari pertama proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilkukan KPU di hotel Borneo jalan dr Soetomo Mulia Baru Ketapang, Jumat 01 Maret 2024.

KPU Ketapang akan melakukan rekapitulasi suara kabupaten selama 5 hari, dari tanggal 01 sampai 05 Maret 2024.

Amatan di lokasi, komisioner Bawaslu Ketapang secara lisan sepakat dengan saksi merekom-kan kepada KPU Ketapang agar perhitungan suara di 19 desa dalam kecamatan tersebut di jeda. 

Komisioner Bawaslu berpendapat, keberatan para saksi dapat diterima karena dokumen acuan keberatan sesuai dengan dokumen Bawaslu miliki. 

"Terhadap hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh PPK Kendawangan, maka KPU dapat menindak lanjuti dengan melakukan perhitungan ulang suara per TPS sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kendawangan," ucap salah seorang komisioner Bawaslu Ketapang. 

Walau demikian keadaan saat proses rekapitulasi berlangsung, ketua KPU Ketapang Ahmad Shidiq melanjutkan acara tersebut dengan berpindah ke lain kecamatan.

Dikabarkan sebelumnya, DPD partai Golkar Ketapang melayangkan aduan ke Bawaslu atas sangkaan ketidak adilan petugas PPK Kendawangan akibat selisih D hasil rekap kecamatan dengan C1 plano milik saksi. 

Ketua DPD Golkar M Febriadi menduga, suara berkurang itu karena di duga diambil partai lain dengan peran pelibatan pihak PPK Kendawangan. 

"Bahwasanya patut diduga ada oknum PPK kendawangan merubah rekapitulasi C-hasil ditingkat TPS dan menambahkan ke D-hasil kecamatan,' kata Febri kepada wartawan saat menyerahkan aduan di media center Bawaslu Ketapang, Selasa (27/2/2024).

Oleh: Muzahidin

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Indokalbar    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024.

PONTIANAK - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., memulai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara resmi di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (29/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Linda menjelaskan detail tentang cara implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Implementasi ini telah dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 hingga saat ini.

“SIPD telah sepenuhnya diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar. Namun, untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan, baru 1 Pemerintah Daerah yang menerapkannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Linda.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dijadikan teladan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menerapkan tahap penatausahaan hingga akuntansi pelaporan keuangan daerah.

"Dengan demikian, kita semua harus mengamati dan memahami kebijakan ini agar APBD TA 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur sesuai jadwal dan tahapan serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua Pemerintah Daerah di Kalbar," kata Linda.

Dia mengajak seluruh Pemerintah Daerah Kalbar untuk bersatu dalam memahami dan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan penatausahaan, pergeseran, dan perubahan anggaran untuk TA 2024.

"Mari kita bersatu dalam pemahaman ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berusaha keras untuk mengelola keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan daerah setiap tahunnya, dengan melakukan peningkatan dalam tata kelola serta kebijakan di bidang keuangan daerah," ajaknya.

Dia berharap bahwa Implementasi SIPD pada APBD TA 2024 di Kalbar dapat dilakukan dengan baik dan teratur untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah harus didiskusikan bersama agar proses yang harus dilaksanakan dapat berjalan lancar dan lebih baik di masa mendatang," ujar Linda.

Linda berharap bahwa rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan dan solusi konkret untuk meningkatkan implementasi SIPD di Kalbar.

“Penerapan SIPD yang optimal akan membantu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya. “Ini pada dasarnya akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar,” tandasnya.

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, dan TAPD Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik

Indokalbar    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik

Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.

PONTIANAK - Anak-anak muda Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Youth Democracy Forum (YDF) aktif mengikuti diskusi yang memperkuat demokrasi, yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.

Diskusi tersebut dihadiri oleh para pembicara dalam ranah pemilu, termasuk Ketua Bawaslu Pontianak, Ridwan, dan Anggota KPU Pontianak, Abdul Harris. 

Mereka membahas peran institusi mereka dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu 2024.

Ridwan, Ketua Bawaslu Pontianak, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal setiap tahap penghitungan suara demi menjaga demokrasi yang teguh di Indonesia. 

"Sirekap hanya seperti BMKG yang memprediksi cuaca bisa benar, dan juga bisa salah," ungkap Ridwan, menekankan pentingnya memahami bahwa hasil hitung cepat tidaklah definitif.

Abdul Harris dari KPU Pontianak menambahkan bahwa aplikasi Si Rekap, yang digunakan untuk hitung cepat pemilu, hanya memberikan perkiraan sementara. 

"Si Rekap bukanlah hasil pasti dari pemilu melainkan menunggu real count dari hitung C Hasil yang dihitung oleh KPU," jelas Abdul Harris.

Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.

Anak-anak muda Kalbar yang hadir dalam diskusi menyerukan kepada semua lapisan masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menghindari provokasi terkait hasil Pemilu 2024. 

Mereka juga menegaskan pentingnya mematuhi hukum dan menyelesaikan segala permasalahan pemilu sesuai prosedur yang berlaku.

Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas dan keamanan Pemilu 2024 di Kota Pontianak. 

Dengan upaya bersama, diharapkan pemilu kali ini dapat berlangsung dengan jujur, adil, aman, dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

More Info: Ariga (Penanggung jawab YDF) 081291494956

Dugaan Kasus Manipulasi Suara di TPS Kecamatan Delta Pawan

Indokalbar    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Dugaan Kasus Manipulasi Suara di TPS Kecamatan Delta Pawan

Kantor KPU Ketapang.

KETAPANG - Kasus dugaan kecurangan perhitungan suara tingkat kecamatan pada perolehan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang ditemukan oleh partai Demokrat. Kasus ini diduga melibatkan panitia pemilih kecamatan atau PPK. 

Modusnya adalah dengan cara mengambil suara caleg dari partai Demokrat nomor urut satu dari Dapil Ketapang Satu selanjutnya ditambahkan ke caleg partai tertentu. 

Menurut salah seorang tim saksi partai Demokrat, Umar mengatakan, hasil perhitungan internal, jumlah suara caleg Demokrat yang di alihkan ke caleg lain sebanyak 84 suara sesuai C1 plano dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se kecamatan Delta Pawan.

Walaupun hal ini tidak mempengaruhi perolehan kursi partai di Dapil Ketapang Satu, namun sudah mengganggu jumlah perhitungan suara partai secara keseluruhan.

Setelah berkonsultasi ke struktur partai, maka dugaan kecurangan ini akan dipersoalkan saat pleno tingkat kabupaten.

"Ketidaksesuai data C1 dengan D hasil yang paling mencolok kami temukan di TPS 12 kelurahan Sampit kecamatan Delta Pawan. Suara seluruh sesuai C1 Demokrat turun drastis, dari 56 tersisa 13 suara," ungkap dia, Kamis (29/02/24).

Dari analisa sementara, Umar menjelaskan suara di TPS 12 kelurahan Sampit tersebut diduga bertambah ke suara caleg partai lain. Dan yang paling mencolok adalah caleg partai PAN. 

Karena, dari data C1, jumlah seluruh suara caleg dan suara partai di TPS itu hanya 2 suara, menjadi 33 suara di rekap D hasil. 

"Selisih suara ini mempengaruhi jumlah suara partai secara keseluruhan. Dugaan kami hal ini terjadi merata hampir di seluruh TPS se daerah pemilihan Ketapang Satu," kata Umar. 

Pihaknya meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti temuan ini karena suara masyarakat pemilih Demokrat dihilangkan sehingga berdampak terhadap perhitungan suara partai secara keseluruhan. 

"Berharap KPU, Bawaslu mau tindaklanjuti, karena caleg kami sangat dirugikan," katanya 

Oleh: Muzahidin

Bupati Sekadau Aron Ikut Perayaan Misa Tahbisan Tiga Imam Baru Konggregasi Pasionis

Indokalbar    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Bupati Sekadau Aron Ikut Perayaan Misa Tahbisan Tiga Imam Baru Konggregasi Pasionis

Bupati Sekadau Aron Ikut Perayaan Misa Tahbisan Tiga Imam Baru Konggregasi Pasionis.

SEKADAU - Bupati Sekadau, Aron, hadir dalam Perayaan Misa Syukur Tahbisan Tiga Imam Baru Konggregasi Pasionis di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Bunda Allah Nanga Mahap Keuskupan Sanggau, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau pada Selasa (27/2/2024).

Prosesi dimulai dengan penyambutan rombongan Uskup Mgr Valentinus Saeng CP beserta Bupati Sekadau Aron di Paroki Nanga Mahap dengan beberapa ritual adat, seperti Injak Telur, Penyerahan Pedang, dan Pemancungan Buluh Muda.

Uskup Keuskupan Sanggau, Mgr Valentinus Saeng CP, memimpin Perayaan Ekaristi Tahbisan tiga imam baru Pasionis. Prosesi tahbisan imam ini dihadiri oleh ribuan umat, terutama kaum muda, dari berbagai daerah di wilayah Keuskupan Sanggau, termasuk Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Dalam homilinya, Uskup Mgr Valentinus Saeng CP mengatakan, "Tahbisan adalah peristiwa yang agung, mulia, besar, dan perayaan yang luar biasa, serta jarang dilakukan. Imam yang ditahbiskan harus menjalani proses tertentu. Selain dipilih oleh Tuhan, proses pendidikannya tidak mudah dan cenderung lama."

“Pasti kegiatan ini juga akan selalu diingat, yang mana kiranya akan terukir dalam hati yang terdalam, dan tidak akan terlupakan dan juga menjadi salah satu bekal untuk karya dan pelayanan selama hidup menjadi seorang imam,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Sekadau Aron menyampaikan, "Hari ini merupakan momen yang sangat istimewa, bahwa merupakan Pentahbisan Imam yang langsung dipimpin oleh Uskup Mgr Valentinus Saeng."

"Selamat kepada ketiga Imam baru, mereka masih muda dan gagah, dengan usia yang sangat muda dapat menaklukkan dunia serta mereka memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan di bawah sumpah melayani Tuhan," ujarnya.

Bupati Sekadau juga mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah merelakan dan mendukung anak-anaknya menjadi perpanjangan tangan Tuhan.

Tiga Imam yang ditahbiskan oleh Uskup Mgr Valentinus Saeng CP di Paroki Santa Maria Bunda Allah Nanga Mahap adalah P. Adrianus Ludung CP, P. Krisantus Armin CP, serta P. Atanasius Rani CP.

(Madah Sekadau)

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024

Indokalbar    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024.

PONTIANAK - Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., mengawali Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalimantan Barat Tahun 2024 di Hotel Orchardz Perdana, Rabu (28/2/2024), dengan menekankan pentingnya peran strategis Perangkat Daerah dalam urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Tahun ini (2024) kita telah memasuki fase demokrasi baru, dimana baru saja kita melaksanakan Pemilu dan selanjutnya Pilkada. Maka dari itu kita harus menyamakan persepsi, penyelarasan program kerja untuk memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional," jelas Plh. Sekda.

Dia juga menyoroti potensi konflik dalam masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas pembangunan, "Sehingga hal ini perlu dikendalikan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan serta memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah."

Dalam konteks Kalimantan Barat, beberapa daerah telah mengalami pergantian kepala daerah dan penunjukan penjabat baru. Linda mengingatkan Perangkat Daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah.

"Perencanaan kegiatan harus memberikan dukungan penuh dalam menghadapi masa transisi, dimana semua pemerintah daerah akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026," tambahnya.

Linda juga berharap agar para peserta rapat ini dapat menyinkronkan program dan kegiatan serta menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi.

"Perencanaan Program Kerja harus terukur dan fokus pada satu tujuan untuk menciptakan dan merajut kerukunan, persatuan dan kesatuan guna mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin maju, bermartabat dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan," tandasnya.

Selain itu, Linda mengapresiasi kehadiran Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Narasumber dalam acara tersebut. "Semoga apa yang disampaikan oleh Narasumber dapat memberikan pencerahan dan kita semua dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Barat, Drs. Manto, M.Si., menjelaskan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan.

"Agenda ini untuk menyamakan persepsi serta membangun komunikasi timbal balik di Bidang Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam rangka penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan supaya lebih terpadu, terarah, dan terukur," katanya.

Manto juga berharap rapat ini dapat meningkatkan sinergitas antara Perangkat Daerah, khususnya di Bidang Kesbangpol. "Saya harap kita dapat menciptakan kesepakatan/kesepahaman dan terjalinnya hubungan kerja yang harmonis pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat," tutup Manto.

TPID Sekadau Lakukan Monitoring Harga Bahan Pokok dan BBM Bersubsidi di Balai Sepuak

Indokalbar    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

TPID Sekadau Lakukan Monitoring Harga Bahan Pokok dan BBM Bersubsidi di Balai Sepuak

TPID Sekadau Lakukan Monitoring Harga Bahan Pokok dan BBM Bersubsidi di Balai Sepuak

SEKADAU - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sekadau melaksanakan kegiatan Monitoring dan Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu pada Selasa (27/2/2024).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Bupati Sekadau Nomor: 500.1.1/276/Ekon-A terkait Monitoring dan Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Sekadau.

Tim TPID menyasar toko/pasar modern dan tradisional di Balai Sepuak, dengan fokus pada komoditi seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, dan gas.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Yoewono Sudarsono, S.E, memimpin kegiatan TPID di wilayah Belitang Hulu. Sudarsono menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dengan memastikan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) serta distribusi yang lancar dari produsen hingga konsumen.

"Kami memastikan stok sembako lancar seperti LPG, beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. Kemudian melihat ketersediaan ini setidaknya bisa stabil menjelang hari raya keagamaan. Kalau terjadi kenaikan harga kita telusuri penyebabnya, siapa tau ada penyebab khusus," ujar Sudarsono.

Sementara itu, pemilik toko Bintang Mitra, Syabarmansah, menyampaikan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga beberapa komoditi dari suplier atau distributor dalam beberapa waktu terakhir, stok masih lancar dan tidak mengalami kelangkaan.

"Terdapat beberapa kenaikan harga, terutama beras. Namun, stok barang masih lancar dan distribusi berjalan baik," ungkapnya.

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan harga serta memastikan stok barang yang mencukupi hingga menjelang bulan Ramadan, dengan langkah-langkah selanjutnya untuk stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

(Madah Sekadau)

Jelang Ramadhan, Dinas Ketahanan Pangan Kalbar Dan Pemkab Sekadau GPM

Robiantinus Hermanto    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jelang Ramadhan, Dinas Ketahanan Pangan Kalbar Dan Pemkab Sekadau GPM

Foto: Gerakan Pangan dan Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

SEKADAU - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menggelar Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Camat Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Rabu (28/2/2024).

Kegiatan Gelar Pangan Murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat ini diselenggarakan dalam rangka Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

Bupati Kabupaten Sekadau, Aron dalam sambutannya menyampaikan bahwa beras dengan harga murah sangat dibutuhkan warga di tengah kian mahalnya harga beras dan jenis sembako lainnya.

"Ini berdekatan dengan Bulan Ramadhan, Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan," Ujar Aron. (Kominfo/Red)

Jelang Ramadhan, Dinas Ketahanan Pangan Kalbar Dan Pemkab Sekadau GPM

Robiantinus Hermanto    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jelang Ramadhan, Dinas Ketahanan Pangan Kalbar Dan Pemkab Sekadau GPM

Foto: Gerakan Pangan Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

SEKADAU - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menggelar Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Camat Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Rabu (28/2/2024).

Kegiatan Gelar Pangan Murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat ini diselenggarakan dalam rangka Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

Bupati Kabupaten Sekadau, Aron dalam sambutannya menyampaikan bahwa beras dengan harga murah sangat dibutuhkan warga di tengah kian mahalnya harga beras dan jenis sembako lainnya.

"Ini berdekatan dengan Bulan Ramadhan, Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan," Ujar Aron. (Kominfo/Red)