Berita Indokalbar.com

12 Desember 2023

Kampanye Ke Gombang, Karolin Sampaikan Capaian Program PDI Perjuangan

Kampanye Ke Gombang, Karolin Sampaikan Capaian Program PDI Perjuangan
Kampanye Ke Gombang, Karolin Sampaikan Capaian Program PDI Perjuangan.
LANDAK – Lekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa menjelaskan capaian program kerja dari PDI Perjuangan yang sudah diberikan kepada masyarakat termasuk masyarakat di Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Karolin saat melaksanakan kampanye dialogis PDI Perjuangan di Desa Gombang sebagai bagian dari kepedulian partai dalam memberikan pemahaman serta pembelajaran politik kepada masyarakat pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Karolin mengatakan bahwa sudah banyak program dan bantuan yang diberikan PDI Perjuangan untuk masyarakat Kabupaten Landak baik yang berada di legislatif maupun eksekutifnya, salah satunya yakni memperjuangkan kepemilikan sertifikat tanah hak milik untuk masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Ada 500 sertifikat tanah yang merupakan permintaan usulan dari Desa Gombang ini, dan akan diserahterimakan ada sekitar 200 sertifikat tanah kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu perjuangan dari Pak Cornelis di pusat sebagai Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk masyarakat Kabupaten Landak, yang 300 mohon bersabar menunggu di tahun 2024 dan nanti akan dikawal lagi oleh pak Cornelis," ucap Karolin, senin (12/12/23) sore.

Lebih lanjut Karolin juga mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang merupakan sosok pemimpin yang merakyat dan akan membawa Indonesia menjadi negara yang unggul dan hebat.

"Mohon dukungannya untuk calon presiden dan calon wakil presiden kami Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka merupakan orang-orang sudah memiliki banyak pengalaman sehingga ketika beliau nanti memimpin Indonesia sudah bisa langsung kerja untuk rakyat dengan gerak cepat menuju Indonesia unggul," terang Karolin.

Terakhir Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan berkerja secara gotong royong untuk membantu masyarakat, hal ini dikarenakan sistem pemerintahan di Indonesia memiliki kewenangan yang berjenjang dari kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

"Saat Saya menjabat Bupati Landak pada waktu itu kita tidak mendapatkan formasi guru agama katolik dan kristen, tetapi karena Bu Angeline di DPRD Provinsi dan Pak Cornelis di DPR RI turut membantu sehingga usulan itu bisa disampaikan sehingga kita mendapatkan kuota formasi tersebut. Dan PDI perjuangan itu kerjanya tim dan gotong royong, saya jadi Bupati Landak kalau tidak dibantu dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maka akan sangat lambat pembangunan di Kabupaten Landak ini," ungkap Karolin. (Dekky)

11 Desember 2023

28 Ribu Pekerja Rentan di Kalimantan Barat Terdaftar di Program Jamsostek

28 Ribu Pekerja Rentan di Kalimantan Barat Terdaftar di Program Jamsostek
Foto: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat, Piter Bones di wawancarai sejumlah wartawan di Pontianak, Minggu (10/12/2023) (ANTARA/Rendra Oxtora)
PONTIANAK – Sebanyak 28 ribu pekerja rentan di Provinsi Kalimantan Barat telah bergabung dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), hasil kerja sama Badan Penyelenggara Jamsostek dengan pemerintah setempat.

Menurut Piter Bones, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, program ini mengikuti Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial dan Pekerja Sosial Keagamaan.

Pekerja yang terdaftar menerima subsidi iuran sebesar Rp16.800 per orang selama 6 bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah masa subsidi, mereka dapat membayar sendiri atau melalui pihak penggajian.

Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta. 

Dari total peserta, subsidi sebesar Rp2,9 miliar sudah terserap 90 persen, dengan sisa 10 persen yang ditargetkan terpenuhi pada triwulan terakhir.

Pemerintah Provinsi berencana melanjutkan program di tahun 2024 dengan alokasi bagi 20 ribu peserta.

Dana dari APBD dan APBN akan mendukung program ini, dengan tunggu payung hukum untuk pelaksanaannya.

Piter Bones menegaskan bahwa meskipun ada kemungkinan sisa dana subsidi, itu akan terserap sepenuhnya setelah verifikasi, yang secara positif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Pendekatan jangka panjang ini mendapat apresiasi karena memberikan dampak positif bagi pekerja rentan di provinsi tersebut. 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana, menegaskan kontribusi BPJamsostek terhadap 5 dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kalimantan Barat.

Ini mencerminkan konsep 'Pentahelix Strategic', di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan yang lebih luas, terutama dalam perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kalimantan Barat.

Source : ANTARA/Rendra Oxtora/Helti Marini S

Wabup Sekadau Melaksanakan Safari Natal di Kecamatan Belitang

Wabup Sekadau Melaksanakan Safari Natal di Kecamatan Belitang
Wabup Sekadau Melaksanakan Safari Natal di Kecamatan Belitang.
SEKADAU – Wakil Bupati (Wabup) Sekadau, Subandrio, S.H., M.H., menggelar Safari Natal di GKII Sardis SP 5 Kenuak Menua Prama, Kecamatan Belitang pada Minggu (10/12/2023). 

Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari agenda rutin Pemerintah Daerah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Safari Natal menjadi momentum bagi pemimpin daerah untuk mendengar langsung keluhan dan saran dari masyarakat terkait pembangunan daerah.

Subandrio juga menyoroti peran penting acara ini sebagai alat penyebarluasan informasi terkait kemajuan pembangunan yang telah dicapai.

Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Belitang atas kontribusi mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan, yang dianggap sebagai modal dasar bagi kelancaran pembangunan daerah.

Pada akhir sambutannya, Subandrio menyampaikan harapannya agar perayaan Natal menjadi momentum pengingat akan kesederhanaan kelahiran Yesus Kristus. 

"Selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani di Kecamatan Belitang, semoga Natal kali ini menjadi penyemangat untuk memuliakan Allah dan mewujudkan Damai Sejahtera di Bumi," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Belitang, Supiadi, S.IP., juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan Safari Natal tersebut, menyatakan bahwa acara ini tidak hanya memperkuat pembinaan keagamaan bagi umat Kristen tetapi juga mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan seluruh masyarakat Kecamatan Belitang.

Acara ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Kepala SKPD, Pejabat Pemerintah Daerah, Pimpinan BPD Kalbar Cabang Sekadau, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sumber: Prokopim_Setda2023

10 Desember 2023

Sekda Buka Gawai Adat Bapalas Benua Dan Letakkan Batu Pertama Pendirian Gereja

Sekda Buka Gawai Adat Bapalas Benua Dan Letakkan Batu Pertama Pendirian Gereja
Sekda Buka Gawai Adat Bapalas Benua Dan Letakkan Batu Pertama Pendirian Gereja.
KETAPANG – Mewakili bupati, Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si hadir dan buka Gawai Dayak Bapalas Benua IV Kecamatan Kendawangan, pada Sabtu (09/12/2023), di Dusun Air Merah, Desa Bangkal Serai, Kecamatan Kendawangan.

Sebagai informasi, dalam hirarki masyarakat adat dayak Ketapang sekda dianugerahi gelar adat Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh Kerajaan Hulu Aik, Raden Cendaga Pintu Bumi Jaga Banua.

Gawai adat terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Diawali dengan ritual adat Bapalas Benua dan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama Gereja Katolik St. Bona Ventura Air Merah, Desa Bangkal Serai, Kecamatan Kendawangan serta penanaman pohon. 
 
Kemudian, dilanjutkan dengan  lagi dengan acara Kisar Pesalin Pesibur  di rumah adat Dusun Air Merah Membulu Lima, Kecamatan Kendawangan. Pada acara adat tersebut, sekda oleh masyarakat setempat dianugerahi gelar adat Raden Cendaga. Sebagai informasi, sekda mendapatkan gelar kehormatan adat  tersebut untuk yang kesembilan kalinya.

Dalam sambutannya, sekda membarikan apresiasi pada panitia,  domong, forkopimcam Kendawangan, camat, danramil dan kapolsek Kendawangan serta semua pihak yang terrlibat pada acara adat dimaksud. 

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, saya mengapresiasi Ketua DAD Kabupaten Ketapang, Ketua DAD Kecamatan Kendawangan, dan secara khusus kepada panitia, yang sudah melaksanakan melaksanakan Gawai Adat Bapalas Benua yang ke-4 ini,” ujar sekda. 

Lanjut, “Secara pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para domong, para temenggung, dan seluruh masyarakat adat Kendawangan, yang telah memberikan gelar kehormatan secara adat,” ujar sekda melanjutkan. 
 
Di sela sambutannya, sekda juga  menanggapi keinginan masyarakat Dusun Air Merah, yang ingin melakukan pemekaran Desa. Menurut Beliau, Pemkab. Sekda mengaku mendukung upaya itu dan sembari mengingatkan hal-hal yang berkaitan administratif.

“Silakan diajukan, jika ingin melakukan pemekaran Desa dan syarat-syaratnya juga harus dipenuhi,” ujar sekda.
 
Mengakhiri sambutannya, Sekda berharap agar acara Gawai Dayak Bapalas Benua IV Kecamatan Kendawangan dapat berjalan lancar dan sukses. Kemudian sekda juga menegaskan dukungannya terhadap pelestarian budaya dari semua etnis yang ada di Ketapang.

“Kami sangat mendukung pelaksanaan gawai adat Bapalas Benua ini supaya terus terlaksana. Pemda Ketapang juga sangat komitmen mendukung kegiatan budaya semua etnis, yang ada di Ketapang,” pungkas sekda 
 
Acara Adat juga dihadiri oleh Danlanal Ketapang, OPD Ketapang, para Ormas Dayak di Ketapang, para sesepuh adat, dan beberapa utusan DAD Kecamatan.

09 Desember 2023

Karolin Rayakan Natal Bersama Jemaat GPdI Peace Center Ngabang

Karolin Rayakan Natal Bersama Jemaat GPdI Peace Center Ngabang
Karolin Rayakan Natal Bersama Jemaat GPdI Peace Center Ngabang. 
LANDAK – Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa melaksanakan perayaan natal Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) dengan suasana penuh keakraban dan kekeluargaan bersama jemaat GPdI Peace Center Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, jum'at (08/12/23) malam.

Karolin menyambut baik dan bersyukur karena perayaan suka cita natal tahun ini bisa kembali bersama jemaat GPdI Peace Center Ngabang dengan melantunkan pujian-pujian dan kesaksian kepada tuhan,

"Tahun lalu saya juga hadir disini, dan tahun ini puji Tuhan masih bisa kembali merayakan natal bersama jemaat GPdI Peace Center Ngabang, semoga kita terus menjadi umat Yesus yang selalu kompak dan cinta damai, amin," ucap Karolin.

Karolin mengungkapkan bahwa dirinya masih  dipercaya dan diberikan kesempatan oleh masyarakat Kabupaten Landak untuk hadir pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk juga kegiatan keagamaan seperti perayaan natal di GPdI Peace Center Ngabang.

"Saya sering kali mendapat banyak undangan untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan keagamaan. Untuk itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Landak," ungkap Karolin.

Dalam kesempatan tersebut Karolin juga memberikan bingkisan suka cita natal untuk anak-anak jemaat GPdI Peace Center Ngabang, lebih lanjut Karolin mengajak masyarakat untuk terus dapat menjaga kekompakan dan kerukunan antar sesama insan manusia.

"Mudah-mudahan perayaan natal tahun ini dapat membawa semangat baru bagi kita semua, dan juga diberkati sehingga kita terus bisa mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari," pesan Karolin.

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K
Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K.
PONTIANAK -  Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan (TPID) Kabupaten/ Kota yang oleh  bersama seluruh jajaran pemangku kepentingan guna mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Barat yang dipimpin langsung Pj Gubernur Kalbar.

Pj Gubernur Kalbar mengatakan, angka inflasi Kalimantan Barat bergerak membaik di rentang 3±1% yang sejak bulan Januari - Agustus 2023 berada diatas 3% yoy (year on year), namun per bulan September-November dapat terjaga rendah, bahkan berada pada peringkat ketiga nasional (2,01% yoy) dalam 10 Provinsi terendah Inflasi Gabungan Kota Per Provinsi se Indonesia.

Terkait dengan inflasi inti yang komponennya cenderung menetap dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental yakni interaksi permintaan-penawaran dengan lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional dan inflasi mitra dagang.

"Maka, hal inilah yang mempengaruhi angka inflasi Kalimantan Barat sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global, kebijakan Pemerintah Pusat akan berpengaruh pada administered price dan kebijakan Pemerintah Daerah akan berdampak pada angka inflasi volatile food," ucap Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson , M.Kes., saat memimpin Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Jum'at (8/12/2023).

Harisson diselenggarakannya High Level Meeting menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada hari ini sebagai media koordinasi tertinggi Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menyepakati kebijakan bersama antisipasi komoditi bergejolak agar menjaga laju angka inflasi tetap berada di rentang 3±1%.

"Oleh karena itu, kita juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menajamkan strategi implementasi dengan 4 K (Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), sekaligus wadah silaturahmi TPID se-Kalimantan Barat," ujar Pj Gubernur.

Dirinya menambahkan, berdasarkan Roadmap TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022, untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah menggelontorkan pembiayaan langsung dan tidak langsung Strategi 4K pengendalian inflasi sebesar 538 M dengan rincian, Strategi Keterjangkauan Harga sebesar 5,6 M, Strategi Ketersediaan Pasokan 26,8 M, Strategi Kelancaran Distribusi 502 M dan Strategi Komunikasi Efektif sebesar 3,8 M.

"Tentu tidak hanya dari sisi penganggaran saja yang kita lakukan, artinya, kita juga harus lebih masif dan sampai saat ini akhir November 2023, telah terlaksana 112 Kali Operasi Pasar dan 38 Kali Gerakan Pasar Murah, serta melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dana Pokir DPRD Prov. Kalbar) dibiayai Rp. 6,8 M untuk pemberian 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen yang tersebar di beberapa wilayah Kalbar diantaranya, Kab. Mempawah (32 Ribu), Kab. Sanggau (1,5 Ribu), Kab. Landak (12 Ribu), Kab. Kubu Raya (48,15 Ribu), Kota Singkawang (32 Ribu), Kota Pontianak (12 Ribu) serta Kab. Bengkayang (4 Ha)," Sambung Harisson.

Pada kesempatan tersebut, Harisson juga meminta kepada TPID Provinsi mengidentifikasi Data IPH (Indeks Perkembangan Harga) yang dirilis BPS setiap minggunya secara nasional dan menemukan bahwa frekuensi komoditas dengan andil perubahan harga terbesar yang sering muncul per 3 bulan terakhir periode Agustus - November disumbang oleh tiga komoditi utama yakni beras, daging ayam ras dan cabai rawit. Sedangkan frekuensi Wilayah Kabupaten/Kota dengan angka IPH Tertinggi, berurutan yakni Kab. Sambas, Kab. Melawi dan Kab. Kubu Raya.

"Saya berharap, TPID Provinsi agar terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar," harap Harisson.

Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, bahwa angka inflasi kita memang cukup rendah, akan tetapi dirinya mengingatkan untuk juga berhati-hati dengan rendahnya angka inflasi bisa berdampak ke yang lain.

"Kita sama-sama berharap dan melihat apakah rendahnya angka inflasi di Kalimantan Barat ini dalam kategori baik atau bagaimana, yang jelas inflasi tahunan dari tahun ke tahun 2,01 dan tahun 2023 hanya mencapai 1,45 dan finalisasi di Bulan Desember," kata Kepala BPS Kalbar Muh. Saichudin.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi tentu Bank Indonesia tidak hanya tinggal diam, untuk saat ini program pengendalian inflasi sudah cukup baik dan kita terus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi.

"Yang jelas BI selalu bersinergi bersama Pemprov Kalbar dan stakeholder lainnya, untuk sampai saat ini kita sudah melakukan sebanyak 97 kali menyelenggarakan pangan murah dan ini merupakan langkah efektif untuk pengendalian inflasi," ujar Kepala BI kalbar Nur Asyura Anggini Sari.

Senada dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur bahwa kita juga melakukan penguatan dari sektor hulu juga terus kita upayakan dengan meningkatkan produksi serta memberikan bantuan berupa alat pertanian untuk mendukung kelancaran distribusi di daerah.

"Jadi kita tetap menjalankan implementasi dengan langkah strategi 4K yakni menjaga ketersediaan stok, menjaga kestabilan harga, menjaga kelancaran distribusi dan menjalin komunikasi efektif dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik," tutup N A Anggini Sari.(rfa)

07 Desember 2023

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting
TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting.
PONTIANAK – Pada acara Ide Kuliner Lokal Festival Tahun 2023 di Rumah Budaya Kampung Caping Pontianak, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP.,M.Si., sebagai Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, mendorong upaya pencegahan stunting melalui demo memasak kuliner. 

Dalam kegiatan tersebut, beliau menekankan pentingnya Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang mengandung karbohidrat, protein hewani dari ikan, ayam, udang, serta lemak dari minyak makanan atau margarin untuk pertumbuhan optimal anak-anak.

Windy menjelaskan bahwa pengenalan sayuran di MPASI bisa dilakukan, namun hanya sebagai pengenalan, sementara memberikan makanan berserat seperti tempe, tahu, dan kentang disarankan setelah anak mencapai usia 11 bulan.

Selain kegiatan memasak, acara ini juga mengadakan pameran UMKM kuliner dengan layanan pembuatan sertifikat halal dan izin edar gratis hingga Oktober 2024, sembari mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk menikmati beragam kuliner lokal yang dihadirkan.

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023
Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023.
PONTIANAK – Dr. Harisson, M.Kes., sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, membuka rapat kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2023 di Kota Pontianak pada Kamis (7/12/2023).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya pengurangan dampak perubahan iklim untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Menurut Harisson, mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan, ekonomi, dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur serta dampaknya terhadap provinsi-provinsi lain di Kalimantan.

Pj. Gubernur juga menilai bahwa percepatan pembangunan wilayah penyangga IKN sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan.

Ia menekankan perlunya infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kota-kota di Kalimantan guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Rapat kerja ini menjadi wadah bagi APEKSI dalam mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan serta sebagai jembatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun Kota Pontianak serta kota-kota lain di Indonesia.

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Semua Berantas Korupsi

Pj. Gubernur Harisson Ajak Semua Berantas Korupsi
Pj. Gubernur Harisson Ajak Semua Berantas Korupsi.
PONTIANAK - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Kalbar, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka secara resmi agenda tersebut di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (7/12/2023).

Mengawali sambutannya, Pj. Gubernur mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti keadilan dan kesetaraan serta menghambat kemajuan.

"Dampak korupsi sangatlah luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga dapat merusak budaya dan sendi-sendi kehidupan dalam bernegara," katanya.

Dirinya mengajak seluruh stakeholder bersama-sama memberantas korupsi dan ikut berperan aktif, sebagaimana telah tertuang dalam amanah undang-undang pemberantasan tindak korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif semua pihak pada setiap tingkatannya mulai dari upaya preventif maupun upaya represif melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sehingga pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus kita laksanakan bersama-sama," ajak Harisson.

Selain itu, dirinya menceritakan pengalaman saat diundang oleh KPK RI dan diagendakan meninjau gedung tahanan KPK.

"Jadi kami disuruh masuk ke ruang tahanan KPK dan dikunci selama 5 menit, ruangannya kecil di situlah toilet dan tempat tidurnya. Saya hanya merasakan 5 menit, itu rasanya minta ampun saya. Saya berharap kita semua tidak terjerat dari hal itu (korupsi)," ungkapnya..

Selanjutnya, Pj. Gubernur menyebut pada Tahun 2023, KPK mempunyai beberapa program unggulan, salah satunya program Desa Anti Korupsi.

"Hal ini merupakan upaya pencegahan, dimana berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa, KPK mencatat dari Tahun 2014 sampai 2022 ada 841 kasus dengan tersangka 975 yang melibatkan Kepala Desa, Bendahara Keuangan Desa dan Sekretaris Desa," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Harisson berharap dengan adanya Kick Off Calon Desa Antikorupsi di Kalbar Tahun 2023, dapat menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di setiap Kabupaten pada Tahun 2024.

"Saya berharap melalui program Desa Anti Korupsi ini, masyarakat beserta seluruh perangkat desa memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan dapat berperan aktif baik secara individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga sekaligus menangkal adanya virus virus korupsi yang akan masuk desa," harapnya sembari menutup pidatonya.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Kalbar kepada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menyabet peringkat 1 s/d 10.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 12 Desa Anti Korupsi sebagai kick off replikasi percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Kalbar Tahun 2023.

Agenda ini turut dihadiri Forkopimda Kalbar ataupun pejabat yang mewakili, stakeholder terkait, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., Pj. Ketua DWP Kalbar, Ny. D. Efy Masfiaty M. Bari, dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.(wnd)

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023.
SANGGAU – Menuju penutupan Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat giat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Rapat Koordinasi Sinergitas Pemungutan Pajak Daerah menjadi panggung penting, dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Mohammad Bari, di Hotel Harvey Kabupaten Sanggau pada Kamis (7/12/2023).

Bari menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintahan untuk pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam konteks ini, ada tambahan jenis pemungutan pajak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dorongan sinergi dan kolaborasi diharapkan melalui pertukaran data, pembiayaan bersama, hingga kerja lapangan dalam mendukung pemungutan pajak yang efektif. Bari juga menyoroti peran penting pajak dalam pembiayaan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pajak menjadi fokus, dengan pemerintah daerah berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Bupati Sanggau juga menegaskan kewajiban pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

Harapannya, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong kesadaran membayar pajak untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga keuangan, hingga perusahaan di wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda