Berita Indokalbar.com

02 November 2023

11,08 Kilogram Sabu Diselundupkan, Pelaku Ditangkap di Bengkayang

Pangdam XII Tanjungpura ungkap Strategi hadapi penyelundupan narkoba
Pangdam XII Tanjungpura ungkap strategi hadapi narkoba.
PONTIANAK - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan pihaknya menggunakan strategi khusus dalam memerangi dan menggagalkan upaya penyeludupan narkoba di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat.

"Jalur tikus daerah rawan penyeludupan narkoba, untuk mengungkap itu kami gunakan taktik dan strategis khusus sehingga puluhan kilogram sabu berhasil terungkap di perbatasan," kata Mayjen TNI Iwan Setiawan, saat konferensi pers, di Pontianak, Rabu.

Disampaikan Iwan, selama empat hari berturut-turut pihaknya (TNI) berhasil menggagalkan upaya penyeludupan di sejumlah titik jalur tikus perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dia menyebutkan pada 27 Oktober 2023 di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang berhasil ditangkap pelaku yang berupaya menyeludupkan sabu seberat kurang lebih 11,08 kilogram.

Kemudian, pada 28 Oktober 2023, di Temajuk Kabupaten Sambas juga telah ditangkap dua orang warga Negara Malaysia dan satu orang warga Indonesia yang berusaha menyeludupkan 15,75 kilogram sabu.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2023, juga telah tertangkap satu orang warga Negara Malaysia yang membawa 21,164 kilogram sabu yang hendak diseludupkan ke Indonesia melalui jalur tikus.

Menurut Iwan, jajaran Kodam Tanjungpura mengawasi sepanjang 977 kilometer garis perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dengan menempatkan dua Satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) yaitu di sektor Timur dan Barat.

Selain melakukan patroli dan strategi di lapangan, juga digunakan teknologi seperti pesawat tanpa awak atau drone dalam melakukan pengawasan di daerah perbatasan.

"Banyak sekali jalur tikus yang kami awasi, namun berkat kerja keras dan kerja sama jajaran TNI dan Satgas Pamtas bersama kepolisian dan masyarakat maka penyeludupan narkoba berhasil terungkap," katanya.

Selain itu, Kodam Tanjungpura juga mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan dalam komitmen pemberantasan penyeludupan narkoba di wilayah Kalimantan Barat.

"Kami juga minta dukungan semua pihak termasuk lapisan masyarakat dalam memerangi peredaran dan penyeludupan narkoba di perbatasan Kalimantan Barat," kata Iwan.

Diketahui, Kodam Tanjungpura telah menyerahkan tersangka dan puluhan kilogram narkoba jenis sabu kepada Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat dari hasil pengungkapan penyeludupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang dilakukan jajaran TNI di daerah tersebut termasuk 21,164 kilogram sabu yang di tangkap di Sei Mawang, Kecamatan Puring Kencang, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Edukasi Keuangan di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia

BPD Kalbar dan OJK dorong Inklusi keuangan di perbatasan
BPD Kalbar dan OJK dorong Inklusi keuangan di perbatasan.
SANGGAU - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat (Kalbar) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merangkul wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, RSM Al Amin, dalam keterangan yang diberikan di Pontianak pada hari Rabu, menyampaikan pentingnya memberikan edukasi kepada penduduk daerah perbatasan mengenai industri jasa keuangan, terutama perbankan. 

Ia menjelaskan bahwa Bank Kalbar secara berkelanjutan mendukung inisiatif Pemerintah yang dikoordinasi oleh OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna mempercepat dan meratakan akses keuangan, khususnya layanan perbankan, di wilayah tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini di tengah Bulan Inklusi Keuangan adalah kesempatan yang tepat untuk mengedukasi dan memberikan akses kepada masyarakat terkait layanan keuangan, khususnya perbankan yang inklusif. 

Hal ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan serta perbankan di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, RSM Al Amin menambahkan bahwa dengan kehadiran Bank Kalbar di wilayah perbatasan, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan keuangan, terutama perbankan. 

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya pemerintah dalam mencapai inklusi keuangan yang lebih baik untuk semua lapisan masyarakat," tambahnya.

Kepala OJK Provinsi Kalbar, Maulana Yasin, memberikan apresiasi kepada Bank Kalbar atas kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung program-program pemerintah. 

Ia menyebutkan bahwa berkat kehadiran Bank Kalbar, Provinsi Kalbar meraih penghargaan tingkat nasional terkait program "Kejar Satu Rekening Satu Pelajar."

Hasil survei terbaru pada tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68 persen, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Sementara itu, Provinsi Kalbar memiliki indeks literasi keuangan sebesar 51,95 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 84,16 persen. 

Upaya seperti yang dilakukan oleh Bank Kalbar di perbatasan diharapkan akan terus meningkatkan angka-angka tersebut dan mendukung inklusi keuangan yang lebih baik di seluruh masyarakat.

01 November 2023

Dinkes Sekadau Lakukan Operasi KB Gratis untuk Masyarakat

Wabup Sekadau tinjau operasi KB gratis di RSUD
Wabup Sekadau tinjau operasi KB gratis di RSUD.
SEKADAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau Meninjau Kegiatan Operasi Keluarga Berencana (KB) Gratis Tahap 1 Tahun Anggaran 2023 bertempat di RSUD Jalan Merdeka Timur pada hari Rabu, (1/11/2023).

Operasi KB gratis merupakan salah satu program pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang mana tahap pertama ini digratiskan untuk 9 orang peserta.

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio bersama rombongan meninjau peserta di RSUD, dirinya mengatakan bahwa ini adalah program pemerintah daerah, guna membantu meringankan beban masyarakat Sekadau.

"Sebenarnya tahun lalu kita ingin anggarkan dan laksanakan namun belum terealisasikan karena beberapa hal." ungkap Subandrio

Wabup juga berharap program ini berkelanjutan, semoga kita bisa dilaksanakan tahun depan, tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes PP dan KB, Henry Alpius mengatakan kami baru melaksanakan gerakan atau operasi KB MOW (metode operasi wanita), Rabu (1/11) pagi.

"Jadi hari ini tinjauan Wabup, dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau dalam rangka cakupan KB." ujarnya

Ada 9 calon akseptor yang mendapatkan operasi KB secara gratis. Dirinya berharap kedepan bisa menambah lagi peserta, jelas Henry Alpius.

Pakar: Anies-Ganjar bisa jadikan Prabowo-Gibran "musuh bersama"

Pakar: Anies-Ganjar bisa jadikan Prabowo-Gibran "musuh bersama".
JAKARTA – Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bacapres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sedang saling menjajaki. Ia menyebut tak tertutup kemungkinan Anies atau Ganjar saling dukung jika salah satu dari mereka kandas di putaran pertama Pilpres 2024. 

"Jadi, itu masuk akal itu menjadi bagian dari strategi. Kemudian, nanti mereka ini, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies-Muhaimin (bergabung) menjadi satu poros," kata Emrus kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Belakangan, Ganjar terlihat kian akrab dengan Anies. Setidaknya, keakraban itu terlihat di media sosial. Via Twitter terverikasi @aniesbaswedan, Anies mengucapkan selamat ulang tahun dan minta ditraktir.  

"Selamet ulang tahun, Dab @ganjarpranowo! Mugi-mugi terus sehat, nek ono daladh-daladh bareng ojo lali ngundang ya," cuit Anies. 

Ucapan tersebut pun direspons Ganjar dengan gurauan.  Ia mengaku tidak dapat mentraktir Anies karena sedang tanggal tua. "Maturnuwun dab @aniesbaswedan, sampeyan mugo-mugo sehat terus juga yo. Duh tanggal tua lagi poya mothig e hahaha," balas Ganjar. 

Keduanya juga berbalas komentar di media massa. Dalam sebuah acara di Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/10), Anies berbicara terkait isu dinasti politik yang sedang ramai diperbincangkan publik. Tanpa spesifik menyebut nama Jokowi, Anies mengingatkan bahwa rakyat tak akan membiarkan nepotisme tumbuh di Indonesia.

"Bapak-ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga, betul tidak?" ujar Anies. 

Terpisah, Ganjar mengamini pernyataan Anies itu. "Semua sudah tau, emang milik siapa? Negara milik kita, milik rakyat Indonesia," ujar Ganjar kepada wartawan di Hotel Peninsula, Jakarta. 

Kesamaan pandangan antara Ganjar dan Anies mengenai isu politik dinasti, kata Emrus, menandakan keduanya seolah sepakat menjadikan Prabowo-Gibran sebagai "musuh bersama." Bukan tidak mungkin kesamaan persepsi antara dua kandidat itu diikuti para pendukung mereka. 

"Pandangan mereka sama, yaitu negara ini bukan milik keluarga, negara ini milik rakyat. Sehingga mereka bisa menjadi kesatuan di dalam pergerakan politik ke depan. Jadi, Prabowo dan Gibran jadi satu tersendiri secara eksklusif," kata Emrus.

Menurut Emrus, Ganjar dan Anies pantas berkata bila negara bukan milik segolongan keluarga. Pasalnya, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak melalui proses yang sehat dalam demokrasi. "Padahal, dia secara prestasi juga belum mencolok," ucap Emrus. 

Pencalonan Gibran yang dipaksakan, menurut Emrus, juga berisiko bagi peluang menang Prabowo. Ia menyebut para pendukung Prabowo bisa membelot ke pasangan Ganjar-Mahfud atau Anies-Muhaimin. Itu bisa terjadi jika polemik skandal MK berbuntut panjang dan Jokowi terus dipersepsikan negatif.

"Prabowo dan Gibran ini tampak jadi eksklusif karena diloloskan melalui keputusan MK. Tapi, Anies Baswedan dan Ganjar itu memperlihatkan kejernihan dalam berpikir. Dia berani mengatakan negara ini bukan milik keluarga," kata Emrus. 

(Oleh: Borneotribun.com)

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam Penanganan DBD

Subandrio hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau
Subandrio hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau.
SEKADAU - Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menghadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau dan pengambilan keputusan terhadap 3 buah Raperda. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sekadau pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Rapat paripurna tersebut merupakan ke-XXIII dalam masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Sekadau. Fokus utama rapat ini adalah pengambilan keputusan mengenai 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Kerjasama Desa, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Negara oleh Bupati melalui Wakil Bupati Sekadau.

Rapat ini dipimpin oleh Radius Effendi dari Fraksi PDIP, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Handi dari Fraksi Gerindra, dan Wakil Ketua DPRD, Zainal dari Fraksi Golkar. Rapat dihadiri oleh 22 Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dan Sekwan, Nurhadi.

Seluruh fraksi, yang terdiri dari Partai Demokrat, Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, Gerindra, Persatuan Lorensianus, dan Nasdem, menyatakan persetujuan mereka terhadap 3 buah Raperda tersebut. 

Keputusan ini diambil dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Sekadau yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan catatan bahwa keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, dua fraksi, yakni Partai Hanura dan Golkar, menyoroti kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) yang terjadi di RSUD belakang ini. 

Jubir Hanura, Abun Tono, mendorong Dinas Kesehatan untuk lebih tanggap dalam mencegah penyebaran DBD, sementara jubir Golkar, Matius Chandra Dawi, meminta Dinas Pendidikan untuk mendatangi sekolah-sekolah dan mencatat siswa-siswi yang mengalami DBD. 

Matius Chandra Dawi juga mengingatkan pentingnya penanganan cepat terhadap DBD untuk mencegah lonjakan kasus.

Setelah pengambilan keputusan mengenai 3 buah Raperda, Wakil Bupati Subandrio mengungkapkan bahwa kasus DBD saat ini sedang ditangani dengan serius. 

Dinas terkait telah bergerak untuk mencegah peningkatan kasus di RSUD dengan mengintensifkan upaya di puskesmas-puskesmas di berbagai kecamatan. 

Subandrio, yang juga merupakan seorang orang tua yang anaknya pernah mengalami DBD, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak menganggap sepele penyakit DBD.

Wakil Bupati Subandrio menekankan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menangani kasus DBD dengan serius dan berharap ada kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, termasuk stakeholder dan petugas kesehatan di daerah-daerah.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Ir. H Mohammad Isa, M.Si, Perwakilan Kapolres Sekadau, Suharno, Inspektorat Kabupaten Sekadau, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Sekadau.

Fraksi Hanura dan Golkar Soroti Kasus DBD di RSUD Sekadau

Fraksi DPRD Sekadau terima 3 buah Raperda
Fraksi DPRD Sekadau terima 3 buah Raperda.
SEKADAU - Rapat Paripurna ke-XXIII Masa Persidangan ke-1 DPRD Kabupaten Sekadau digelar untuk membahas pengambilan keputusan terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 

Raperda yang dibahas mencakup isu Kerjasama Desa, Perubahan aturan terkait pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, serta pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 yang mengatur tata cara tuntutan penyelesaian kerugian negara oleh Bupati melalui Wakil Bupati Sekadau.

Rapat tersebut dipimpin oleh Radius Effendi dari Fraksi PDIP, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Handi dari Fraksi Gerindra, serta Wakil Ketua DPRD Zainal dari Fraksi Golkar. Sebanyak 22 Anggota DPRD Kabupaten Sekadau turut hadir dalam rapat tersebut, bersama dengan Sekretaris DPRD, Nurhadi.

Delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sekadau, yakni Partai Demokrat, Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, Gerindra, Persatuan Lorensianus, dan Nasdem, menyampaikan pandangan akhir mereka dalam rapat. Semua fraksi sepakat dan menerima ketiga Raperda tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan perkembangan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat bagi Kabupaten Sekadau, dengan catatan bahwa Raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pembahasan Raperda, dua fraksi, yaitu Hanura dan Golkar, juga menyoroti kasus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekadau. Jubir Hanura, Abun Tono, mendorong Dinas Kesehatan untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), sementara jubir Golkar, Matius Chandra Dawi, meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan terhadap siswa-siswi yang mengalami DBD di sekolah-sekolah.

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menyatakan bahwa pemerintah telah serius menangani kasus DBD. Upaya pencegahan dan penanganan DBD sedang gencar dilakukan oleh dinas terkait, termasuk puskesmas di berbagai kecamatan. Sebagai orang tua yang anaknya juga mengalami DBD, beliau mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak menganggap sepele penyakit tersebut.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Ir. H Mohammad Isa, M.Si, Kapolres Suharno, Inspektorat Kabupaten Sekadau, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat se-Kabupaten Sekadau.

31 Oktober 2023

Kapolda Kalbar Sambut Tim Wantannas RI di wilayah Kalimantan Barat

Kapolda Kalbar sambut tim Wantannas RI 
Kapolda Kalbar sambut tim Wantannas RI.
PONTIANAK – Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., bersama Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu,S.I.K.,M.Si, beserta jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Barat, menyambut Tim Setjen Wantannas RI di wilayah Kalimantan Barat. Tim tersebut membahas strategi penanganan terpadu kejahatan Transnasional di perbatasan guna melindungi keselamatan masyarakat dalam rangka keamanan nasional. Tim studi tersebut dipimpin oleh Sesjen Wantannas  Laksdya TNI Dadi Hartanto. M. Tr (Han). (Selasa, 31/10)

Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menjelaskan bahwa sisi gangguan kamtibmas, berdasarkan aplikasi  Daily Operating Reporting System (DORS), sepanjang tahun 2023 telah terjadi 5.300 kejahatan di wilayah kalimantan barat, dengan rincian 4.179 kasus konvensional, 873 kasus transnasional, 276 kasus kekayaan nasional, dan 2 kasus kontijensi, dengan risiko penduduk yang terkena kejahatan 97 orang per 100.000 penduduk.

Kalbar memiliki panjang perbatasan ± 966 kilometer, terdapat tiga pos lintas batas negara (PLBN), dan memiliki ± 67 titik jalur tikus di sepanjang perbatasan yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Serawak, Malaysia. 

Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor terjadinya transnational crime di kalimantan barat, seperti human trafficking, pekerja migran ilegal, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya.

"Polda Kalbar telah mendorong seluruh personel untuk mengedepankan prinsip kerja responsif, partnership dan solutif yang dimulai dari perubahan mindset dan cara bertindak. Dalam memandang dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada serta diterapkan dalam tugas-tugas kepolisian." Ungkapnya. 

Khususnya di perbatasan, Polda Kalbar telah melakukan tindakan preemtif, preventif, dan penegakan hukum (gakkum) terhadap kejahatan transnasional, salah satunya penanganan kasus tppo dan pekerja migran ilegal yang mendapat perhatian nasional. Kalimantan Barat menduduki ranking pertama gakkum TPPO di Indonesia selama tahun 2023, dengan 65 kasus, 74 tersangka, dan berhasil menyelamatkan 261 korban.

Selain itu, guna menyelesaikan permasalahan strategis isu di perbatasan. Kapolda Kalbar telah mengajukan ke Mabes Polri terkait pembangunan sentra pelayanan hukum terpadu di perbatasan Kalbar. Hal ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepolisian di perbatasan, sehingga bisa melaksanakan penegakan hukum terpadu secara multidoor dengan instansi terkait.

OJK Kalbar Ajak Industri Keuangan Tingkatkan Inklusi

OJK Kalbar ajak Industri Keuangan tingkatkan Inklusi
OJK Kalbar ajak Industri Keuangan tingkatkan Inklusi.
PONTIANAK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak industri jasa keuangan untuk terus melakukan upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan di daerah.

"Kami mengajak dan terus mendorong juga seluruh industri jasa keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam peningkatan inklusi keuangan di daerah," kata Kepala OJK Kalbar Maulana Yasin di Pontianak, Senin.

Ia mencontohkan kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inklusi seperti penjualan produk atau layanan jasa keuangan berinsentif, pemberian fasilitasi kredit atau pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro.

Untuk fasilitasi kredit atau pembiayaan bisa melalui pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan, pembukaan rekening, polis, dan produk keuangan lainnya.

"Penting juga edukasi keuangan dan kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif. Hal itu juga kami terus lakukan," kata dia.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei terakhir di 2022 tercatat indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 49,68 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Sedangkan provinsi Kalbar sendiri memiliki indeks literasi keuangan sebesar 51,95 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 84,16 persen.

"Hasil survei ini juga menggambarkan kondisi secara umum tingkat literasi dan inklusi keuangan di kabupaten dan kota di Kalbar," papar dia.

Ia menambahkan dengan hasil survei yang ada masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan dengan tingkat pemahaman masyarakat terkait produk jasa keuangan tersebut.

"Sehingga dengan adanya kesenjangan ini berisiko timbul permasalahan-permasalahan keuangan di tengah masyarakat seperti maraknya investasi bodong, penipuan, pembobolan rekening, dan lainnya. Dengan demikian, diperlukan pelaksanaan kegiatan literasi keuangan yang lebih masif," kata dia.

Polwan Humanis Polres Singkawang Giat Latihan dan Patroli Persiapan Pemilu 2024

Polwan Polres Singkawang tingkatkan kemampuan berkendara untuk Pemilu 2024
Polwan Polres Singkawang tingkatkan kemampuan berkendara untuk Pemilu 2024.
SINGKAWANG – Personel Polwan Polres Singkawang yang tergabung dalam Peleton/Ton Polwan Humanis Polres Singkawang gencar melakukan Latkatpuan (Latihan Peningkatan Kemampuan) teknik berkendaraan roda dua serta patroli bersama di wilayah hukum Kota Singkawang sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Dalam kegiatan ini, mereka menggunakan kendaraan roda dua, seperti Trail Samapta, serta dilengkapi dengan helm pengaman. Kasat Samapta Polres Singkawang, AKP Rusmail, menjelaskan bahwa latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel Polwan dalam menggunakan kendaraan roda dua dengan benar.

Selama latihan, para Polwan menerima arahan mengenai teknik dan cara penggunaan kendaraan roda dua yang tepat. 

Hal ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam menggunakan roda dua dengan benar.

Selain latihan teknis, Polwan Polres Singkawang juga melaksanakan patroli di sekitar Kota Singkawang guna mengantisipasi situasi Kamtibmas selama tahapan pemilu 2023-2024.

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Polwan Humanis Polres Singkawang dalam menghadapi Pemilu 2024 di wilayah Polres Singkawang. Mereka siap untuk berkontribusi dan siaga menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.

Sebelumnya, Polres Singkawang telah melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 sebagai langkah terakhir untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan operasional menjelang Pemilu 2024.

Kapolres Singkawang, AKBP Arwin Amrih Wientama, menegaskan bahwa keselamatan dan kelancaran Pemilu 2024 adalah prioritas utama. Operasi ini akan dilaksanakan selama 222 hari, melibatkan 261.695 personel di seluruh Indonesia, dengan dukungan dari berbagai instansi dan mitra Kamtibmas, termasuk Ton Polwan Humanis.

Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman dan lancar, sebagai perwujudan kematangan demokrasi Indonesia dan penentuan masa depan bangsa.

Satgas Operasi Mantap brata Polres Sintang Amankan penampilan Ruri Republik

Satgas OMB Polres Sintang amankan penampilan Ruri Republik
Satgas OMB Polres Sintang amankan penampilan Ruri Republik.
SINTANG – Polres Sintang. Sekitar 200 Personil polres Sintang mengamankan penampilan artis nasional Ruri Republik yang tampil dalam salah satu rangkaian acara Kelam Tourism Festival 2023, Senin malam di halaman indoor Apang Semangai Sintang. (30/10/2023).

Dalam pengamanan acara tersebut Polres Sintang juga didukung personil TNI, Dishub, Sat Pol PP dan panitia kemanan. Personil Polres Sintang yang tergabung dalam operasi Mantap Brata Kapuas 2023/2024 tampak diturunkan di lapangan seperti satgas kamseltibcarlantas yang melakukan pengaturan jalur-jalur rawan kemacetan, sementara itu Satgas Preventif dari Sabhara melakukan pengamanan di depan panggung dan tempat yang dianggap rawan.

Kapolres Sintang AKBP Dwi Prasetyo melalui Kabag Ops Kompol Aang Permana mengungkapkan “kita telah laksanakan apel kesiapan pengamanan mulai dari pukul 16.00 sore tadi, ini dilakukan agar anggota sudah stanby dan menempati posisi sesuai yang sudah terploting.

"Selama kegiatan hiburan musik berlangsung sampai warga bubar semua berjalan aman dan lancar sesuai harapan kita, tidak terdapat gangguan menonjol yang terjadi tentunya ini berkat sinergitas kita seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan malam ini," tutup Kabag Ops Polres Sintang.

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda