 |
| Optimalisasi Pendapatan Pelabuhan Internasional Kijing. |
PONTIANAK – Setahun sudah Pelabuhan Internasional Kijing diresmikan. Namun, geliatnya dirasa masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan roda perekonomian Kalimantan Barat.
Seperti kita ketahui bersama, tentunya kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi memerlukan dukungan fasilitas yang optimal, terutama dalam ketersediaan sarana dan prasarana distribusi.
Kijing sebagai Pelabuhan baru memiliki kelebihan, posisinya yang strategis, kedalaman laut yang cukup dan interkoneksi dengan PLBN, sehingga memerlukan dukungan dan masukan yang konstruktif, dalam upaya meningkatkan ekonomi Kalimantan Barat.
Dukungan regulasi ekspor dan impor, terhadap komoditas unggulan Kalimantan Barat serta impor bahan baku kebutuhan industri juga memegang peranan penting dalam mengoptimalkan Pelabuhan Kijing saat ini.
Berkaca dari hal tersebut, Kanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Barat mengadakan Kegiatan FGD yang mengangkat tema “Kolaborasi Bersama Mendukung Optimalisasi Operasional Pelabuhan Kijing Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat” di Hotel Golden Tulip, Kamis (14/12/2023).
Kegiatan ini dianggap sangat positif dan strategis. Hal ini karena dengan investasi yang cukup besar, negara berharap adanya _feedback_ yang besar pula yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal khususnya.
“Atas nama Pemprov Kalbar kami menyampaikan apresiasi perwakilan Kemenkeu Kalbar yang telah melaksanakan FGD ini. Semoga akan dihasilkan gagasan dan ide - ide yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat”, ucap Pj Sekda Prov. Kalbar M. Bari saat membuka acara tersebut.
Dirinya berharap dengan adanya pelabuhan Kijing ini, berdampak positif terhadap ekonomi, tentunya untuk daerah, khususnya Kab. Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat.
“Saya berharap kita tak menjadi penonton. Adanya serapan tenaga kerja lokal, kemiskinan menurun, dan masih banyak hal positif lainnya terutama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dengan FGD ini, kita berharap banyak masukan, apa - apa yang perlu dipersiapkan oleh Pemprov, terutama dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi kita”, tegasnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa pendapatan dari beroperasinya Pelabuhan Kijing dirasa masih jauh dari harapan.
“Kita, bersama dewan dimintakan pertanggungjawaban untuk peningkatan pendapatan Kijing, saat ini kita baru dapat dari bagi hasil CPOnya. Kita juga tak bisa sembarangan, harus terukur ada juknis dan juklaknya. Semoga dengan langkah positif ini. Kita dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat”, timpalnya.
Di tempat yang sama, Kakanwil Kemenkeu Kalbar Kukuh Sumardono Basuki menuturkan bahwa saat ini perlu adanya terobosan dan lecutan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalbar.
Hal ini dapat dilihat dari data peningkatan ekonomi Indonesia, dimana value ekonomi Indonesia cukup tinggi, dan dalam belasan tahun proporsinya tak berubah.
Dimana, Kukuh Sumardono menyebutkan bahwa 57 - 58 persen ditopang dari pulau jawa, 24 persen dari sumatera, dan Kalimantan di bawah 10 persen. Walaupun dari waktu ke waktu naik terus.
“Ini bisa dilihat dari perspektif yang positif, oleh karena itu, kita harus anggap ini sebagai peluang untuk tumbuh sangat luas. Ini perlu didiskusikan bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di Kalbar. Hal ini karena sampai 3 tahun lalu, dengan investasi yang besar, apa yang bisa dihasilkan dan dilakukan hingga saat ini? Oleh karena itu, Kanwil Kemenkeu diminta ikut mendorong peningkatan penegakan potensi yang ada sebaik - baiknya. Kalau bicara ekonomi, tidak terlepas dari perdagangan yang punya kunci, ya pelabuhan”, ungkapnya.
Ia juga mengemukakan arahan Presiden yang berharap besar dengan diresmikannya Pelabuhan kebanggaan masyarakat Kalbar ini.
“Tahun lalu presiden meresmikan Pelabuhan Kijing. Presiden menyampaikan bahwa Pelabuhan Kijing merupakan modernisasi Pelabuhan Dwikora yang terganggu dengan pendangkalan terus menerus. Sekarang, ukuran pelabuhannya dibuat lebih besar, untuk mengantisipasi potensi utama Kalbar yakni pertambangan dan CPO yang tumbuh terus. Kemudian menjadikan pelabuhan ini sebagai Penghubung. Jadi, prinsipnya kapal itu akan datang kalau ada yang diangkut, jangan hanya besar _size_ tapi tak disinggahi. Harus optimal, agar disinggahi oleh kapal - kapal besar”, tegasnya.
Dirinya juga berharap, ada strategi yang matang yang mampu dirumuskan bersama, guna menggeliatkan pertumbuhan ekonomi di Pelabuhan Kijing dan sekitarnya.
“Kita tak bisa kerja sendirian, untuk itu perlu diskusi yang harus dibahas. Misalnya apakah Mempawah sudah siap punya pelabuhan sebesar itu, supaya pertumbuhannya bisa diantisipasi. Jangan sampai tidak mampu mengantisipasi pertumbuhan. Harus bisa di _mapping_ potensinya. Oleh karenanya, perlu diskusi bersama antar _stakeholder_, jangan sampai keliru, jalan sendirian. Tapi prinsipnya ini harus untuk Kalbar. Kami berharap banyak masukan yang bisa diterima bagi kita semua, terutama masyarakat”, imbuhnya.(nzr)
