Sekretaris Daerah Buka Konsultasi Publik Pembangunan Sekadau

Aska    Rabu, November 22, 2023    Comment   

Sekretaris Daerah Buka Konsultasi Publik Pembangunan Sekadau

Sekda buka Konsultasi Publik pembangunan Sekadau.

SEKADAU – Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik II untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau tahun 2025-2045. 

Acara ini digelar di Aula Serbaguna lantai 2 Kantor Bupati Sekadau pada hari Selasa (21/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Isa menjelaskan pentingnya KLHS sebagai upaya awal dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program untuk pembangunan berkelanjutan. 

"Makna strategis dari KLHS adalah mengenai proses pengambilan keputusan yang berdampak signifikan pada hasil akhir yang ingin dicapai," ujarnya.

"KLHS melibatkan proses kajian yang memastikan prioritas dalam pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan sejak dini dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, rencana, atau program," tambah Mohammad Isa.

Lebih lanjut, Isa menegaskan bahwa dalam pendekatan strategis ini, rencana atau program tidak hanya untuk memprediksi masa depan, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah yang memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan generasi masa kini dan masa depan.

"Pada tahapan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Sekadau 2025-2045, konsultasi publik menjadi salah satu langkah penting untuk mengumpulkan informasi dan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan, sejalan dengan salah satu prinsip utama dalam penyusunan KLHS," terangnya.

"Dengan memperhatikan prinsip ini, diharapkan proses dan hasil kebijakan, rencana, atau program akan lebih mendapat dukungan dan kepercayaan dari publik," tutupnya.

Tiga Paket Proyek SPAM Terancam Putus Kontrak, PPK Bilang Salah Dari Awal

Aska    Selasa, November 21, 2023    Comment   

Tiga Paket Proyek SPAM Terancam Putus Kontrak, PPK Bilang Salah Dari Awal

Proyek SPAM di Ketapang terancam putus kontrak.

KETAPANG – Proyek penyedian fasilitas Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dinas Pekerjaan Umum Ketapang diakui terkesan dipaksakan tender dan sudah salah dari awal. Dampaknya, tiga paket bakal berhenti dilanjutkan. 

Hal tersebut disampaikan Muhammad Haris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lima paket proyek tersebut di ruang kerjanya Selasa pagi ini (21/11/23). Ucapan itu merespon pertanyaan yang mengatakan proyek ini diprediksi tak berfungsi, menimbulkan kerugian daerah dan  pertanyaan tahapan lelang oleh kelompok kerja (pokja) di bidang Layanan Pengadaan Secara Eleltronik (LPSE) setda Ketapang. 

"Sejak mula, yang sudah pernah saya ceritakan itu, sudah saya curigai ada tahapan lelang yang di lewati oleh pokja. Tapi harus dipaksakan saya setujui karena perintah pimpinani," katanya, Selasa (21/11/23) pagi.

Harris mengganggap Pokja terkesan tidak cermat dan teliti memilih calon pelaksana proyek karena ada tahapan lelang yang seperti di lewati. 

Misalkan ucap dia, soal verifikasi alat kerja yang dimiliki oleh kontraktor ataupun soal kewajaran.

"Kalau misalnya peserta lelang mempunyai alat kerja sendiri apakah itu sewa atau milik sendiri tentu harus di verifikasi faktual bukan hanya dokumen tetapi misal kalau sewa harus ditanya ke tempat mereka sewa. Demikian juga soal kewajaran harga, pokja sepertinya lalai lakukan itu," tudingnya. 

Menurut dia, hal tersebut sudah dipertanyakan sejak awal mula dan telah dapat jawaban bahwa pokja mengakui apa yang Ia utarakan tidak dilakukan oleh pokja. "Ngaku mereka," ujarnya. 

Seiring mepetnya waktu penyelesaian kontrak, dan hasil pekerjaan Kontraktor masih rendah. Haris menegaskan sudah menyiapkan administrasi pemutusan kontrak.

"Sudah siap surat itu. Rencananya tiga paket akan saya putus kontraknya," kata Haris. 

Untuk informasi, proyek ini dimenangkan oleh dua perusahaan yaitu CV Amigos untuk paket di desa Legong kecamatan Simpang Hulu dan desa Muara Gerunggang kecamatan Pemahan dan desa Pembedilan kecamatan Kendawangan dengan total kontrak tiga paket pekerjaan sebesar 3.2 miliar. 

CV Zahra Utama Konstruksi mengerjakan tiga paket proyek yakni masing-masing di desa Petai Patah kecamatan Sandai, desa Air Hitam Besar kecamatan Kendawangan dengan total nilai kontrak sebesar 2.2 miliar. 

Penulis: Muzahidin

Proyek Konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir Siap Dimulai Setelah Kajian Teknis oleh DPUPR

Aska    Senin, Agustus 21, 2023    Comment   

Proyek Konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir Siap Dimulai Setelah Kajian Teknis oleh DPUPR

DPUPR Kapuas Hulu kaji teknis dan lapangan proyek konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir.

KAPUAS HULU - Staf Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan serangkaian langkah persiapan yang penting untuk pelaksanaan proyek konstruksi di beberapa lokasi di Kecamatan Bunut Hilir. 

Pada Sabtu, 19 Agustus 2023, mereka melaksanakan Kajian Teknis dan Kunjungan Lapangan, dalam rangka memastikan kesiapan sebelum dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa Konstruksi yang akan bertindak sebagai pelaksana utama dalam proyek ini.

Kegiatan Kajian Teknis dan Kunjungan Lapangan ini merupakan kolaborasi antara staf dari Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan DPUPR Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak Penyedia Jasa Konstruksi yang telah ditunjuk. 

Ketiga staf yang ditugaskan oleh DPUPR turut berperan aktif dalam kegiatan ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua aspek teknis dan persyaratan kontrak dipenuhi dengan tepat.

Dalam pelaksanaan proyek ini, ada harapan kuat bahwa Penyedia Jasa Konstruksi akan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah diatur dalam kontrak. 

Dalam hal terjadi kendala atau hambatan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, diharapkan bahwa pihak penyedia jasa akan segera berkomunikasi dan berdiskusi dengan para pengawas lapangan, penanggung jawab lapangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam skala yang berjenjang.

Tindakan berjenjang ini memastikan bahwa jika ada masalah yang muncul di lapangan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. 

Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara semua pihak terlibat diharapkan akan mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan proyek ini.

Dengan Kajian Teknis dan Kunjungan Lapangan sebagai langkah awal yang dilakukan dengan seksama, diharapkan proyek konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir ini akan berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Eh, Perusahaan Tambang Ini Masih Operasi Padahal Izinya Udah Dicabut

Indokalbar    Selasa, Januari 10, 2023    Comment   

Eh, Perusahaan Tambang Ini Masih Operasi Padahal Izinya Udah Dicabut

Aktivitas ilegal produksi tanah urug PT KQP di desa Pagar Mentimun Ketapang. (Ho-Muzahidin)

Ketapang (BT) - Salah satu perusahaan tambang komoditi tanah urug di Ketapang Kalbar yang dicabut izin usahanya oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQP) di desa Pagar Mentimun Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Perihal pencabutan itu dilakukan oleh menteri Investasi Ka BKPM Bahlil Lahadalia lewat surat elektronik dengan nomor 20220602-01-66212 tanggal 02 Juni 2022.

"Surat Keputusan nomor 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditi tanah urug kepada CV Kendawangan Quarindo Perkasa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," demikian isi surat keputusan menteri Bahlil tersebut dalam paragraf putusanya.

Namun anehnya, berdasarkan video yang didapatkan dan pantauan lapangan, perusahaan tersebut hingga bulan Januari 2023 ini, masih tetap beraktivitas dengan menggali tanah kuning menggunakan alat berat jenis exavator dan buldoser. 

Dalam video itu, lalu lintas truck berukuran jumbo berkapasitas 8 ton lebih hilir mudik mengangkut hasil tambang menuju kesebuah tempat yang belakangan diketahui tanah itu digunakan sebagai tanah timbunan dermaga dan jalan milik sebuah perusahaan tambang juga. 

Dari dokumen yang diperoleh Borneotribun, kegiatan perusahaan itu diduga untuk memenuhi komitmen perjanjian jual beli tanah urug antara KQP dengan PT Ketapang Bangun Sarana (KBS). 

Komitmen tersebut dibuat dalam kontrak yang ditandatangani oleh direktur CV KQP Mclean D Meray dengan direktur PT KBS bernama Shan Hai pada tanggal 28 September 2022 yang berisikan pasal per pasal antara keduanya. 

Salah satu pasal tersebut berbunyi bahwa CV KQP sebagai pemasok tanah urug kepada PT KBS dengan volume sebanyak 20 ribu meter kubik.

Dengan harga permeter kubik sebesar Rp 110.000.- atau berjumlah Rp 2.2 miliar.

Diketahui PT KBS membeli tanah urug tersebut digunakan sebagai tanah timbunan badan jalan pembangunan Terminal Khusus (Tersus) mereka 

Dari dokumen pencabutan izin usaha pertambangan dengan fakta lapangan diperkirakan CV KQP telah melakukan pelanggaran aturan.  

Yaitu dengan sengaja melakukan usaha pertambangan sementara IUP mereka sudah dibatalkan alias dicabut oleh pemerintah.  

Pun terkait pajak, perusahaan itu diduga tidak membayar pajak kepada negara karena perusahaan tersebut dianggap tidak beraktivitas kendati faktana berbeda. 

Diketahui CV KQP pernah tersangkut perkara hukum di Polres Ketapang pada tahun 2019 lalu karena melakukan penambangan diluar IUP, saat itu direktur KQP adalah Taurus Budi Santoso. 

Borneotribun sempat mendapatkan nomor kontak dari seseorang yang diduga sebagai bagian manajemen PT KBS. 

Sehingga upaya meminta informasi dilakukan, namun hingga saat ini, tak satupun permintaan jawaban konformasi itu diperoleh.

Oleh: Muzahidin

Cekfakta: Jalan Tanjung - Penanjung Hancur Lobur, Anggota DPRD Sekadau Minta Pemda Cepat Bertindak

Indokalbar    Jumat, Januari 06, 2023    Comment   

Cekfakta: Jalan Tanjung - Penanjung Hancur Lobur, Anggota DPRD Sekadau Minta Pemda Cepat Bertindak

Kondisi jalan tanjung penanjung dan kendaraan warga tanjung parkir di Kampung Tebal.

Sekadau, Kalbar -- Jalan Tanjung-Penanjung penghubung Desa Tanjung dan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir rusak parah di sejumlah titik.

Tim cekfakta melakukan penelusuran kondisi Jalan tanjung - penanjung pada Jum'at (6/1/2023).

Pantauan langsung oleh tim cekfakta, kondisi jalan tersebut benar-benar sulit dilewati menggunakan kendaraan roda dua. 

Kondisi jalan tanjung penanjung.

Terlihat kondisi beberapa titik rusak parah, hampir tidak ada jalur untuk dilewati oleh kendaraan roda dua.

Setiap hari, hampir seluruh warga dusun tanjung melewati jalan tersebut untuk pergi bekerja hingga belanja sembako.

Terlebih lagi bagi warga dusun tanjung yang beraktivitas diluar desa dengan terpaksa harus menyimpan kendaraannya di seberang (red kampung tebal). Warga merasa tidak tenang menyimpan kendaraannya di seberang dekat jalan raya. 

Kendaraan warga tanjung parkir di Kampung Tebal.

Salah seorang warga Dusun Tanjung, Sudirman meminta pemerintah daerah Kabupaten Sekadau bisa memperbaiki jalan tanjung-penanjung. 

"Jalan udah rusak parah, berbulan-bulan kami tidak bisa lewat jalan baru (red jalan tanjung - penanjung)", ungkap Sudirman kepada wartawan, Jum'at (6/1/2023). 

Kondisi jalan tanjung penanjung.

Selama jalan rusak parah, dirinya menyimpan kendaraan di seberang (red kampung tebal).

Kendaraan warga tanjung parkir di Kampung Tebal.

"Menyimpan motor di seberang perasaan was-was. Apalagi pernah terjadi dua kali kehilangan motor roda dua milik warga tanjung beberapa tahun yang lalu," kata Sudirman. 

Dirinya menceritakan, jalan tanjung-penanjung pernah di aspal oleh pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang jalan tersebut telah rusak parah. 

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari fraksi PDI Perjuangan dapil 1, Ari Kurniawan Wiro, S. Kom.

Sementara, anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari fraksi PDI Perjuangan dapil 1, Ari Kurniawan Wiro ditemui wartawan, meminta pemerintah daerah secepatnya mengambil kebijakan dalam mengatasi jalan tanjung-penanjung yang rusak parah. 

Menurutnya, jika kondisi jalan tanjung-penanjung tidak diperbaiki, akan berdampak perekonomian masyarakat seberang yakni Desa Tanjung, Desa Seberang Kapuas, Desa Landau Kodah sampai Desa Timpuk, karena masyarakat sulit membawakan sembako, hasil tani hingga material. 

"Saya minta pemerintah daerah secepatnya bertindak dalam memperbaiki jalan tanjung-penanjung yang rusak parah," kata Ari. 

(Yakop/Er)

Elemen Masyarakat Minta Copot Deneri sebagai Kadis PUPR

Indokalbar    Senin, Desember 26, 2022    Comment   

Elemen Masyarakat Minta Copot Deneri sebagai Kadis PUPR

H. Deneri, ST. MT.

Ketapang - Pihak yang mengaku sebagai elemen masyarakat ketapang peduli pembangunan meminta bupati Ketapang Martin Rantan mencopot Deneri sebagai kepala dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

Alasan mereka yaitu pertama, Deneri dinilai gagal mengelola belanja milyaran rupiah dana APBD tahun anggaran 2022 untuk kegiatan infrastruktur sehingga banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu bahkan gagal tuntas.

Kedua, dia tidak cakap dalam melakukan komunikasi publik terkait akuntabilitas pelayanan karena sering mengabaikan permintaan informasi dengan dalih sibuk.  

"Kedua hal tersebut menjadi catatan buruk atas kinerja Deneri saat ini. Jadi sangat wajar kami dorong agar Bupati mencopot dan mengganti dia dan ditemptkan sebagai staf ahli bahkan jika perlu diberikan sanksi jika kemungkinan ada uang negara yang diselewengkan," ketua salah satu perwakilan elemen tersebut, Hikmat Siregar, pada Senin (26/12/22).

Menurut dia, pencopotan itu penting agar terlaksananya visi-misi bupati dan wakil bupati Ketapang secara tuntas. 

Selain itu sebagai bukti komitmen kepala daerah terkait penyelenggaraan administrasi dan tata kelola pemerintahan menyangkut reward and punishment.  

Berikutnya, kata dia, sejak dijabat Deneri dinas PUPR kerap membuat program kerja pembangunan infrastruktur yang dinilai kurang tepat karena tidak prioritas, bermanfaat dan berkelanjutan.  

"Sementara masih banyak jalan, jembatan drainase yang masih perlu tetapi tidak dianggarkan, malahan mereka terkesan membuat proyek yang azas manfaatnya kurang bahkan menabrak aturan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)" katanya.  

Berdasarkan catatan, proses tender sejumlah proyek APBD ketapang dinas PUPR mengalami keterlambatan lelang. Akibatnya, waktu pelaksanaan proyek menjadi mepet, mengakibatkan proyek tidak selesai dan merugikan publik Ketapang. 

Untuk itu, agar aparat internal pemeriksaab pemerintah dan aparat hukum memeriksa seluruh proses dan kegiatan proyek di dinas tersebut. 

"Aparatur Pengawas Internal Pemerintah harus berperan menyikapi proyek-proyek yang dinilai tidak sesuai schedule kontrak. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berhak meminta APIP mengevaluasi layak diperpanjang kontrak atau diputus kontrak-nya," kata Siregar.  

Saat ditanya LSM Peduli Kayong soal keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek APBD,  dengan singkat Deneri berkata, kontraktor bekerja dalam denda. "Bekerja dalam denda, " ujar Deneri, Senin ini (26/12/22). 

Deneri dilantik menjadi kepala dinas PUPR ketapang pada tangga 11 Januari 2022 menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Sukirno. 

Sebelum menjabat sebagai kadis PUPR, Deneri menjabat sebagai kepala dinas Perkim LH Ketapang.

Dari catatan, Deneri merupakan seorang ASN dengan latar belakang pendidikan sebagaj seorang sarjana teknik. Ia pun mendapatkan gelar Magister Teknik di bagian belakang namanya.  Deneri adalah sosok PNS dengan rekam jejak sebagai seorang yang sering berhubungan dengan proyek.  

Oleh: Muzahidin

Milyaran Duit APBD Ketapang Gagal Dikelola Dinas PUPR

Indokalbar    Senin, Desember 26, 2022    Comment   

Milyaran Duit APBD Ketapang Gagal Dikelola Dinas PUPR

Gambar : Tiang Pancang rencana jembatan girder di parit berdiri desa Pelang kecamatan MHS Ketapang. (Ho-Muzahidin)

Ketapang - Setidaknya dua proyek APBD perubahan Ketapang tahun ini berpotensi gagal diselesaikan rekanan.

Yaitu proyek pembangunan jembatan girder simpang empat parit bediri pelang dan pemeliharaan jalan dalam kota jalan lingkar kota kelurahan Mulia Baru Ketapang.

Dianggap gagal lantaran progres pekerjaan mereka rata-rata dibawah 10 persen.

Misalnya, proyek jembatan girder, terpantau pada Minggu (25/12/22) dilokasi proyek, hanya ada tumpukan material beton tiang pancang jembatan. Ada juga alat berat berupa eksavator yang sepertinya digunakan sebagai alat kerja. 

Sementara proyek lainya yakni proyek peningkatan jalan lingkar kota, diperkirakan tidak akan selesai karena lokasi jalan sering tergenang air banjir. Material batu yang ditumpuk kontraktor pun jadi korban rendaman air. 

Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ketapang kepada LSM Peduli Kayong melalui pesan instans dan ditunjukan jawaban tersebut mengatakan, kontraktor di denda. 

"Bekerja dalam denda" ujar Deneri singkat pada Senin (26/12/22). 

Menyikapi keterlambatan serapan APBD tersebut, ketua LSM Peduli Kayong menilai ketidakprofesionalan dinas PUPR Ketapang dalam mengelola anggaran.  

"Kita sarankan agar bupati evaluasi kinerja kepala dinas PUPR dan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena saya nilai gagal dan merugikan masyarakat Ketapang yang berharap pembangunan infrastruktur terus berjalan," kata Suryadi. 

Oleh: Muzahidin