Edukasi Keuangan di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Aska    Kamis, November 02, 2023    Comment   

Edukasi Keuangan di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia

BPD Kalbar dan OJK dorong Inklusi keuangan di perbatasan.

SANGGAU - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat (Kalbar) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merangkul wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, RSM Al Amin, dalam keterangan yang diberikan di Pontianak pada hari Rabu, menyampaikan pentingnya memberikan edukasi kepada penduduk daerah perbatasan mengenai industri jasa keuangan, terutama perbankan. 

Ia menjelaskan bahwa Bank Kalbar secara berkelanjutan mendukung inisiatif Pemerintah yang dikoordinasi oleh OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna mempercepat dan meratakan akses keuangan, khususnya layanan perbankan, di wilayah tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini di tengah Bulan Inklusi Keuangan adalah kesempatan yang tepat untuk mengedukasi dan memberikan akses kepada masyarakat terkait layanan keuangan, khususnya perbankan yang inklusif. 

Hal ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan serta perbankan di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, RSM Al Amin menambahkan bahwa dengan kehadiran Bank Kalbar di wilayah perbatasan, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan keuangan, terutama perbankan. 

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya pemerintah dalam mencapai inklusi keuangan yang lebih baik untuk semua lapisan masyarakat," tambahnya.

Kepala OJK Provinsi Kalbar, Maulana Yasin, memberikan apresiasi kepada Bank Kalbar atas kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung program-program pemerintah. 

Ia menyebutkan bahwa berkat kehadiran Bank Kalbar, Provinsi Kalbar meraih penghargaan tingkat nasional terkait program "Kejar Satu Rekening Satu Pelajar."

Hasil survei terbaru pada tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68 persen, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Sementara itu, Provinsi Kalbar memiliki indeks literasi keuangan sebesar 51,95 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 84,16 persen. 

Upaya seperti yang dilakukan oleh Bank Kalbar di perbatasan diharapkan akan terus meningkatkan angka-angka tersebut dan mendukung inklusi keuangan yang lebih baik di seluruh masyarakat.

OJK Kalbar Ajak Industri Keuangan Tingkatkan Inklusi

Aska    Selasa, Oktober 31, 2023    Comment   

OJK Kalbar Ajak Industri Keuangan Tingkatkan Inklusi

OJK Kalbar ajak Industri Keuangan tingkatkan Inklusi.

PONTIANAK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak industri jasa keuangan untuk terus melakukan upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan di daerah.

"Kami mengajak dan terus mendorong juga seluruh industri jasa keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam peningkatan inklusi keuangan di daerah," kata Kepala OJK Kalbar Maulana Yasin di Pontianak, Senin.

Ia mencontohkan kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inklusi seperti penjualan produk atau layanan jasa keuangan berinsentif, pemberian fasilitasi kredit atau pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro.

Untuk fasilitasi kredit atau pembiayaan bisa melalui pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan, pembukaan rekening, polis, dan produk keuangan lainnya.

"Penting juga edukasi keuangan dan kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif. Hal itu juga kami terus lakukan," kata dia.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei terakhir di 2022 tercatat indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 49,68 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Sedangkan provinsi Kalbar sendiri memiliki indeks literasi keuangan sebesar 51,95 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 84,16 persen.

"Hasil survei ini juga menggambarkan kondisi secara umum tingkat literasi dan inklusi keuangan di kabupaten dan kota di Kalbar," papar dia.

Ia menambahkan dengan hasil survei yang ada masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan dengan tingkat pemahaman masyarakat terkait produk jasa keuangan tersebut.

"Sehingga dengan adanya kesenjangan ini berisiko timbul permasalahan-permasalahan keuangan di tengah masyarakat seperti maraknya investasi bodong, penipuan, pembobolan rekening, dan lainnya. Dengan demikian, diperlukan pelaksanaan kegiatan literasi keuangan yang lebih masif," kata dia.