 |
| 228 ASN di Bengkayang dapat pembinaan khusus karena bolos kerja. (ANTARA) |
Bengkayang - Sebanyak 228 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendapatkan pembinaan khusus oleh Wakil Bupati Bengkayang terkait tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur Lebaran.
ASN/PPPK tersebut dibina khusus pada pukul 10.00, Kamis di halaman Bupati Bengkayang untuk menindaklanjuti hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, Selasa (8/4) lalu.
"Pada sidak masuk hari pertama kerja terdapat pegawai ASN dan tenaga kontrak non ASN yang tidak berada ditempat tanpa alasan/tanpa keterangan atau bolos," kata Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal.
Dalam sidak tersebut kata Wabup, tim menemukan sejumlah oknum ASN yang tidak mematuhi aturan disiplin kerja.
"Perilaku seperti ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa ASN dan pegawai non-ASN wajib menjaga martabat pemerintah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia juga meminta seluruh jajaran, terutama para atasan, untuk memberikan contoh baik dalam menjaga disiplin kerja.
"Atasan harus menjadi teladan agar pembinaan disiplin tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri," ujarnya.
Dia juga mengingatkan bagi seluruh pegawai untuk kembali fokus dan disiplin dalam menjalankan tugas pasca-momen liburan.
Wabup menjelaskan, sidak hari pertama masuk kerja dilakukan bertujuan untuk memastikan kedisiplinan dan kinerja ASN serta mengevaluasi pelayanan publik di masing-masing OPD. Dia menekankan pentingnya peningkatan disiplin, efektivitas kerja, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh OPD bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bengkayang,” ujarnya.
Sidak ini juga bagian dari pengawasan internal untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel guna mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Oleh : Narwati/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
