 |
| BPKP turunkan tim efisiensi anggaran di jajaran Pemprov Kalbar. (ANTARA) |
Pontianak - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat (Kalbar) menurunkan tim ke setiap lembaga pemerintahan yang ada di provinsi itu untuk evaluasi efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
"Kami mengambil langkah ini untuk memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 berjalan secara efektif dan efisien," ujar Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M Harahap di Pontianak, Kamis.
Rudy menuturkan tim BPKP telah diterjunkan guna melakukan evaluasi komprehensif terhadap rencana dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Evaluasi itu diprioritaskan pada lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan ketahanan pangan.
"Upaya ini juga selaras dengan delapan program prioritas Quick Win Presiden Prabowo. Kami memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan secara optimal," katanya.
Kegiatan tersebut dilakukan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. Kepala daerah diminta untuk segera meninjau kembali belanja daerah, terutama yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD).
Secara keseluruhan, alokasi TKD secara nasional mencapai Rp50,59 triliun. Pemerintah daerah diminta untuk mengalihkan anggaran tersebut guna mendukung program prioritas serta mengurangi pengeluaran yang tidak esensial.
"Efisiensi ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas kinerja pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi global. Kami memastikan seluruh kebijakan ini berjalan sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.
Berdasarkan Diktum Keenam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, BPKP memiliki mandat untuk mengawasi implementasi efisiensi anggaran, yang mencakup dana sebesar Rp306,69 triliun.
"BPKP berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar seluruh kepala daerah menjalankan instruksi dengan baik," ujar Rudy.
Ia juga mengatakan koordinasi antar lembaga di tingkat daerah sangat diperlukan demi keberhasilan program nasional.
"Presiden Prabowo telah menegaskan betapa krusialnya efisiensi anggaran ini. Kami siap memastikan pemerintah daerah mencapai target yang telah ditetapkan," katanya.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
