PONTIANAK - Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Irfan Ronaldo Barus, berharap agar penerbangan internasional di Bandara Supadio Pontianak, yang berada di Kabupaten Kubu Raya, dapat segera dibuka kembali.
Sejak awal pandemi dan selama satu tahun pasca pandemi, penerbangan internasional di Bandara Supadio telah ditutup, dengan hanya penerbangan domestik yang beroperasi. Irfan Ronaldo Barus berharap agar Kementerian Perhubungan, sebagai pemegang otoritas, dapat membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Supadio.
Ia juga mengungkapkan bahwa telah dilakukan diskusi dengan beberapa kepala daerah, termasuk Bupati Kubu Raya, untuk mendorong pemegang otoritas agar memberikan perhatian khusus terhadap pembukaan kembali penerbangan internasional.
Dampak dari penutupan ini cukup dirasakan, terutama oleh warga asing yang ingin ke Kalbar, khususnya dari Malaysia atau Kuching. Mereka saat ini harus transit di Jakarta terlebih dahulu, yang memerlukan biaya tambahan yang signifikan.
Irfan Ronaldo Barus menyatakan bahwa kedepannya, bersama dengan penggiat wisata dan kepala daerah, mereka akan mengambil kebijakan di Kalbar untuk saling mendukung upaya pembukaan penerbangan internasional. Menurutnya, ini sangat penting karena berdampak pada sektor pariwisata, di mana Kalbar dapat kehilangan peluang pasar dari luar negeri.
Selain itu, pembukaan kembali penerbangan internasional dianggap sebagai peluang untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi melalui pariwisata.
Sementara itu, Executive General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Supadio Kubu Raya, Muhamad Iwan Sutisna, juga mengungkapkan wacana pengembangan Bandara Supadio Pontianak dari skala domestik menuju internasional.
Ia menyebutkan bahwa ada 34 Bandara Nasional di Indonesia yang telah menjadi Bandara Internasional. Namun, hingga saat ini, informasi resmi mengenai status Bandara Supadio belum dapat dipastikan.
Muhamad Iwan Sutisna juga menambahkan bahwa sebelumnya telah ada koordinasi dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dan pemerintah pusat, Kemenhub, serta BNPB, namun belum ada kepastian mengenai tindakan selanjutnya dalam hal ini.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS