29 April 2026

Indokalbar Rabu, April 29, 2026 Comment

Pejalan Kaki Tewas Diduga Tabrak Lari Di Parindu Sanggau Pagi Hari

Pejalan kaki tewas diduga tabrak lari di Parindu, Sanggau. Polisi masih menyelidiki identitas kendaraan dan pelaku.

SANGGAU – Seorang pejalan kaki dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diduga tabrak lari di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (28/4/2026) pagi. Korban ditemukan tergeletak di badan jalan tanpa keberadaan kendaraan yang diduga menabraknya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.54 WIB di Jalan Raya Bodok–Sosok, tepatnya di depan pemakaman Katolik Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi. Informasi awal diterima petugas piket Polsek Parindu dari laporan warga yang menemukan korban di lokasi kejadian.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas kepolisian segera menuju tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di tengah jalan, sementara kendaraan yang diduga terlibat tidak berada di tempat.

Identitas korban kemudian diketahui sebagai Aji Hasyim, warga Dusun Bentaian II, Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Identifikasi dilakukan berdasarkan dokumen yang ditemukan serta keterangan saksi di sekitar lokasi.

Sejumlah saksi menyebutkan bahwa saat kejadian, korban sudah dalam kondisi tergeletak di jalan. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya tabrakan, sehingga dugaan sementara mengarah pada kasus tabrak lari oleh kendaraan yang melintas.

Petugas kemudian mengevakuasi korban ke Puskesmas Pusat Damai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, hasil pemeriksaan tenaga kesehatan menyatakan korban telah meninggal dunia akibat luka yang diderita.

Selain proses evakuasi, aparat kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi guna mencegah kemacetan dan menjaga keamanan. Olah TKP awal turut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan.

Kapolsek Parindu, Iptu N. Ling, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat sejak menerima laporan masyarakat. Polisi juga telah mengamankan identitas korban serta mengumpulkan keterangan awal dari para saksi.

“Kami langsung merespons laporan dengan mendatangi lokasi, melakukan evakuasi, serta mengumpulkan data awal. Saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.

Polisi kini terus melakukan penelusuran untuk mengungkap identitas kendaraan dan pengemudi yang diduga terlibat. Koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan guna mempercepat proses pengungkapan kasus.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, kondisi saat kejadian diketahui cuaca cerah dengan jalan lurus dan arus lalu lintas relatif sepi. Faktor tersebut turut menjadi bagian dari analisis penyelidikan.

Polsek Parindu mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian ini untuk segera melapor. Partisipasi publik diharapkan dapat membantu mengungkap kasus secara terang dan memberikan kepastian hukum. (Liber)

Slamet Ardiansyah Rabu, April 29, 2026 Comment

Pemkot Pontianak Siapkan Lahan Pemakaman di Empat Kecamatan, Jawab Kebutuhan Warga

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima rekomendasi DPRD Kota Pontianak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Pontianak tahun 2025.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mulai menyiapkan sejumlah lahan pemakaman baru yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa pengadaan lahan pemakaman telah dimulai sejak tahun lalu dan terus berlanjut pada tahun ini. Sejumlah titik lokasi pun telah berhasil diidentifikasi dan akan segera diproses untuk difungsikan.

“Pengadaan tanah sudah berjalan sejak tahun kemarin dan tahun ini masih berlanjut. Kita sudah memiliki beberapa titik yang akan diproses untuk pemakaman,” ujarnya usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, calon lokasi pemakaman tersebar di wilayah Pontianak Utara, Selatan, Barat, hingga Timur. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan fasilitas pemakaman yang semakin mendesak.

Meski demikian, Edi menyebutkan bahwa pola pengelolaan pemakaman masih akan dikaji lebih lanjut. Pemerintah kota akan mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari pengelolaan langsung oleh pemerintah, kerja sama dengan masyarakat, hingga melibatkan lembaga keagamaan.

“Pengelolaannya masih akan kita kaji. Apakah dikelola pemerintah, diserahkan ke masyarakat, atau melalui lembaga tertentu,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga peningkatan pendapatan daerah.

“Ada beberapa catatan dari DPRD yang akan kita tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan ke depan,” tambah Edi.

Ia menegaskan, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat sorotan, seperti Dinas Pekerjaan Umum terkait kondisi jalan dan genangan, Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi PAD, hingga sektor lingkungan dan pendidikan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra, menyebut rekomendasi yang diberikan merupakan hasil pembahasan bersama pakar dan akademisi. Ia menyoroti sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

“Ada beberapa poin penting, seperti peningkatan pendapatan asli daerah, penanganan genangan, hingga pemeliharaan pohon di sejumlah ruas jalan,” ujarnya.

Dengan langkah penyiapan lahan pemakaman ini, Pemkot Pontianak berharap dapat memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. (*)

Slamet Ardiansyah Rabu, April 29, 2026 Comment

Sekda Pontianak Tegas: SKM Harus Disusun Serius, Jangan Ada Manipulasi Data

Sekda Kota Pontianak Amirullah membuka Evaluasi Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikannya usai membuka evaluasi pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026 serta persiapan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (29/4/2026).

Amirullah menjelaskan, SKM merupakan instrumen penting karena menghasilkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh sebab itu, hasil survei harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

“Survei ini tidak boleh dianggap sepele. Data yang dihasilkan sangat penting karena berasal langsung dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan agar pelaksanaan survei dilakukan dengan metodologi yang jelas, baik melalui kuesioner maupun wawancara. Selain itu, data yang terkumpul harus diolah dan dianalisis secara tepat tanpa adanya manipulasi.

“Jangan sampai ada manipulasi data. Jumlah responden juga harus representatif, minimal sekitar 150 orang agar hasilnya valid,” tegasnya.

Meski penyusunan SKM tidak selalu didukung anggaran, Amirullah meminta seluruh perangkat daerah tetap serius dalam pelaksanaannya. Ia menilai kemajuan teknologi saat ini telah mempermudah proses survei, termasuk melalui sistem berbasis daring.

“Walaupun tanpa anggaran, tetap harus diseriusi. Sekarang sudah ada dukungan teknologi online,” tambahnya.

Selain SKM, ia juga menyoroti pentingnya penilaian PEKPPP mandiri yang harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, penilaian yang terlalu tinggi tanpa dasar yang kuat justru dapat menjadi catatan saat dibandingkan dengan hasil evaluasi eksternal.

“Kalau penilaian kita terlalu tinggi dan berbeda jauh dengan hasil eksternal, itu akan menjadi perhatian,” katanya.

Amirullah juga mengingatkan bahwa setiap unit pelaksana teknis (UPT) memiliki kontribusi besar terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam persaingan antar daerah yang semakin ketat, kinerja satu unit saja bisa memengaruhi posisi daerah di tingkat nasional.

“Jangan anggap satu UPT tidak berdampak. Justru satu unit bisa menentukan naik turunnya peringkat kita,” ujarnya.

Ia pun menegaskan akan melakukan pemantauan langsung jika ditemukan ketidaksesuaian atau kurangnya keseriusan dalam pelaksanaan SKM dan evaluasi kinerja.

“Kalau ada kendala, sampaikan. Saya siap membantu. Tapi kalau tidak serius, pasti akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Amirullah mengingatkan bahwa capaian triwulan pertama telah berakhir pada 31 Maret, sehingga OPD yang belum optimal diminta segera melakukan pembenahan.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk Pemerintah Kota Pontianak. Data ini ditampilkan secara nasional dan mencerminkan keseriusan kita dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)

Slamet Ardiansyah Rabu, April 29, 2026 Comment

Jatanras Polres Landak Bongkar Curanmor dan Pencurian Laptop di Ngabang, Dua Pelaku Ditangkap

Pelaku dan berang bukti berupa sepeda motor yang berhasil diamankan Polisi.

Landak – Tim Jatanras Satreskrim Polres Landak kembali menunjukkan respons cepat dalam mengungkap kasus kriminal di wilayahnya. Dua pelaku tindak pidana pencurian, yakni kasus curanmor dan pencurian laptop di Kecamatan Ngabang, berhasil dibekuk dalam waktu singkat.

Pengungkapan kasus bermula pada Kamis, 23 April 2026, saat petugas berhasil menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KB 3738 QE di Dusun Mabar, Desa Pagung. Kendaraan tersebut ditemukan di rumah seorang warga bernama Herkulanus.

Dari hasil penyelidikan, motor tersebut diketahui dibeli dari seorang pria berinisial M bersama rekannya Ivan dengan harga Rp1,5 juta. Polisi kemudian mengembangkan kasus dan mengungkap bahwa M merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik korban Dimas yang terjadi di kawasan Kos Alhammuhajirin, Dusun Sungai Buluh, Desa Hilir Kantor, pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 06.00 WIB.

Tidak berhenti di situ, Satreskrim Polres Landak juga mengungkap kasus pencurian lain yang melibatkan tersangka berinisial R. Ia diduga mencuri satu unit laptop merek Asus tipe X454Y di Gang Bersatu, Dusun Binjai, Desa Amboyo Inti.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.20 WIB saat korban meninggalkan rumah untuk pergi ke kebun. Laptop yang ditinggalkan di atas meja makan raib saat korban kembali sekitar pukul 17.00 WIB, dengan kondisi pintu rumah sudah terbuka.

Akibat dua kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp4 juta dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Jatanras bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka M terlebih dahulu. Sehari kemudian, tersangka R juga berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Saat ini keduanya telah diamankan di Polres Landak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Landak melalui Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan kepolisian dalam merespons laporan masyarakat dan memberantas tindak kriminal.

“Pengungkapan ini menunjukkan komitmen kami dalam menindak segala bentuk kejahatan. Kami juga akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan pelaku lain,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keamanan lingkungan. Segera laporkan jika ada hal mencurigakan,” pungkasnya. (*)

Slamet Ardiansyah Rabu, April 29, 2026 Comment

Hari Kedua Pencarian, Korban Tenggelam di Sungai Sambas Kecil Ditemukan Tak Bernyawa

Tim SAR Gabungan dibantu warga melakukan evakuasi korban yang di temukan meninggal dunia.

Sambas – Setelah dua hari pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Sungai Sambas Kecil, Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Selasa (28/4/2026) sore, dalam kondisi meninggal dunia.

Korban diketahui bernama Rizki (23), warga Dusun Rantau Timur, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi. Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra, mengatakan korban ditemukan pada pukul 17.10 WIB, mengapung di permukaan air sekitar 67 meter ke arah hilir dari lokasi kejadian.

Peristiwa ini bermula saat Kantor SAR Pontianak melalui Pos SAR Sintete menerima laporan dari pihak keluarga pada Senin (27/4/2026) pukul 17.10 WIB. Korban dilaporkan diduga tenggelam sejak pagi hari di Sungai Sambas Kecil.

Sebelumnya, korban diketahui meninggalkan rumah pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 18.30 WIB menggunakan sepeda motor. Namun hingga keesokan harinya, ia tidak kunjung kembali. Pencarian yang dilakukan keluarga dan warga kemudian menemukan sepeda motor beserta barang milik korban di bawah jembatan Sungai Sambas Kecil pada Senin pagi sekitar pukul 08.00 WIB.

Upaya pencarian awal oleh warga belum membuahkan hasil, sehingga dilanjutkan dengan operasi SAR gabungan. Pada hari kedua, tim melakukan penyisiran di permukaan air hingga radius 1 nautical mile (NM) dari titik awal kejadian.

Setelah ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi diusulkan ditutup pada pukul 17.50 WIB, dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke kesatuannya masing-masing. (*)

28 April 2026

Aji regant Selasa, April 28, 2026 Comment

Begini Cara Pamapta Polres Sekadau Membina Pelajar Pengguna Knalpot Brong

Indokalbar Selasa, April 28, 2026 Comment

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.