Polsek Nanga Taman Patroli Dialogis di SPBU, Imbau Pengguna BBM Tertib
04 April 2026
Pengamanan Sabtu Suci di Belitang Hilir, Polisi Gunakan Lampu Lalu Lintas untuk Atur Arus Malam Hari
Audit BPK Jadi Cermin, Bupati Landak Soroti Transparansi Keuangan
 |
| Bupati Landak Karolin Margret Natasa tekankan transparansi dan disiplin anggaran saat serahkan LKPD 2025 ke BPK Kalbar di Pontianak. |
PONTIANAK — Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan pentingnya disiplin dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Pontianak, dalam agenda bersama seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Barat, Selasa (31/3/2026). Momentum ini menjadi titik awal proses pemeriksaan keuangan daerah tahun berjalan.
Karolin menyebut, keberadaan BPK memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Melalui proses audit, penggunaan anggaran dapat dibandingkan langsung dengan regulasi yang berlaku.
“Akuntabilitas pemerintah daerah itu dengan adanya pemeriksaan BPK ini pasti akan meningkat. Karena kita bisa melihat bagaimana anggaran yang sudah berjalan itu disandingkan dengan regulasi,” ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan sekadar agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, audit menjadi “cermin” bagi kinerja birokrasi dalam menjalankan tata kelola keuangan yang sesuai aturan.
Ia menekankan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Ini jadi bahan evaluasi bagi kita semua, terutama dalam administrasi keuangan, tata kelola, dan disiplin penggunaan anggaran di pemerintahan,” tambahnya.
Dalam agenda yang sama, juga dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2025.
Karolin menilai, dua agenda tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik serta penerapan prinsip good governance.
“Dengan adanya pemeriksaan BPK, kita bisa tahu sejauh mana aparatur kita sudah menerapkan prinsip good governance dalam keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang dinilai konsisten memberikan pendampingan serta rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.
“Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Ini sangat membantu kami untuk terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran ke depan,” ucap Karolin.
Karolin berharap, hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menjadi penilaian administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, tentu itu menjadi bagian dari upaya kita bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan transparan,” tutupnya.
FAQ (Pertanyaan Umum)
1. Apa itu LKPD unaudited?
LKPD unaudited adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang belum diaudit oleh BPK dan menjadi dasar pemeriksaan awal.
2. Apa peran BPK dalam pengelolaan keuangan daerah?
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara agar transparan dan sesuai regulasi.
3. Kenapa audit BPK penting bagi pemerintah daerah?
Audit membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mendorong perbaikan tata kelola anggaran.
4. Apa yang dimaksud good governance?
Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai aturan hukum.
Berbekal Pengalaman di IPSI, Zulkarnaen Bidik Kursi Ketua KONI Kubu Raya
 |
| Foto: Zulkarnaen menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum KONI Kubu Raya pada Jumat (3/4/2026) |
KUBU RAYA - Bakal calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kubu Raya periode 2026–2030, Zulkarnaen, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan anggaran demi mendukung program kerja KONI serta pembinaan atlet di daerah.
Dengan dukungan kuat dari sejumlah cabang olahraga (cabor), Zulkarnaen menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai agar program pembinaan dan peningkatan prestasi atlet dapat berjalan optimal.
“Ke depan, kita akan berupaya memperjuangkan tambahan anggaran untuk KONI agar seluruh program kerja bisa terlaksana dengan maksimal,” ujarnya saat menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum KONI Kubu Raya pada hari Jumat (3/4/2026).
Ia menilai, dukungan anggaran yang cukup akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembinaan atlet, penyediaan fasilitas, hingga keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan.
Selain itu, Zulkarnaen juga menegaskan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada atlet-atlet berprestasi di Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, penghargaan dan perhatian tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar atlet terus meningkatkan capaian mereka.
“Atlet berprestasi harus mendapatkan atensi lebih, baik dari sisi pembinaan, kesejahteraan, maupun penghargaan atas prestasi yang telah diraih,” tegasnya.
Zulkarnaen bukan sosok baru di dunia olahraga. Ia diketahui telah dua periode menjabat sebagai Ketua cabang olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kubu Raya. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam memahami kebutuhan atlet serta dinamika pembinaan olahraga di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara KONI dan Pemerintah Daerah. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kemajuan olahraga di Kubu Raya secara berkelanjutan.
“KONI tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah agar program yang dirancang bisa sejalan dengan visi pembangunan daerah,” tambahnya.
Zulkarnaen berharap, dengan dukungan semua pihak, olahraga di Kabupaten Kubu Raya dapat berkembang lebih pesat dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. (Tim Liputan)
Malam Tak Lagi Tenang, Warga Tanjung Durian Geram Aktivitas Ponton Diduga Abaikan Keluhan
 |
| Foto: Ibu Lina dan Ibu Razemah, Warga Dusun Tanjung Durian, Desa Pulau Jambu |
KUBU RAYA - Warga Dusun Tanjung Durian, Desa Pulau Jambu, yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau, mengungkapkan keresahan mereka terhadap aktivitas ponton penyedot pasir yang beroperasi di dekat permukiman.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Lina dan Ibu Razemah kepada awak media saat berkunjung ke Dusun Tanjung Durian pada Jumat sore (3/4/2026). Mereka menuturkan bahwa aktivitas ponton, terutama pada malam hari, menimbulkan kebisingan yang sangat mengganggu waktu istirahat warga.
“Kalau malam hari sangat ribut, suara mesin ponton itu dekat sekali dengan rumah kami,” ujar Ibu Lina.
Ibu Razemah juga mengungkapkan kekhawatiran warga terhadap dampak aktivitas tersebut, mengingat lokasi ponton yang beroperasi berada tidak jauh dari permukiman masyarakat.
“Kami merasa tidak nyaman dan khawatir. Aktivitasnya dekat sekali dengan rumah warga,” katanya.
Menurut keterangan warga, upaya penyampaian aspirasi sebenarnya telah dilakukan. Masyarakat bahkan disebut telah dua kali menggelar aksi demonstrasi kepada pihak perusahaan.
Namun hingga saat ini, tidak ada respon yang positif dari pelaku usaha. Kondisi ini membuat warga semakin geram, karena aktivitas ponton masih terus berlangsung tanpa adanya perubahan yang dirasakan di lapangan.
Masyarakat berharap pihak perusahaan dapat lebih memperhatikan dampak operasional terhadap lingkungan dan kenyamanan warga, khususnya terkait kebisingan pada malam hari.
Selain itu, warga juga meminta pemerintah daerah, baik Kabupaten Kubu Raya maupun Kabupaten Sanggau, untuk turun tangan mengingat lokasi aktivitas berada di wilayah perbatasan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan warga Dusun Tanjung Durian.
Seleksi POPDA Bola Voli Ketapang Resmi Dibuka Kadispora
 |
| foto bersama atlet bola volly junior Ketapang (istimewa) |
Ketapang (Borneo Tribun)–Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ketapang resmi membuka seleksi atlet pelajar cabang olahraga bola voli dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Bhayangkara Ketapang dan berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 April 2026.
Utamakan Profesionalisme dan Kualitas
Dalam acara pembukaan, Ketua Umum PBVSI Ketapang yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Elkjaer, S.M menegaskan bahwa proses penjaringan atlet tahun ini harus berjalan dengan penuh integritas.
"Seleksi harus dilakukan secara profesional dan benar-benar mengedepankan kualitas atlet. Kita ingin yang terpilih adalah putra-putri terbaik yang siap membawa nama baik daerah," tegasnya.
Bangun Mental Juara dan Karakter
Kepala Dispora Kabupaten Ketapang, Doni Andriawan memberikan motivasi kepada para atlet pelajar yang berasal dari berbagai kecamatan.
Ia menekankan pentingnya dua hal utama, yakni mental juara dan sikap (attitude).
"Kita harus percaya diri untuk berprestasi di tingkat provinsi. Namun perlu diingat, prestasi tanpa karakter tidaklah sempurna. Atlet Ketapang harus disiplin, memiliki attitude yang baik, serta menjunjung tinggi sportivitas," ujarnya.
Target Prestasi di Tingkat Provinsi
Melalui seleksi yang ketat dan objektif ini, diharapkan tim bola voli pelajar Ketapang mampu tampil maksimal pada ajang POPDA Kalimantan Barat mendatang.
Para atlet terpilih diharapkan dapat mengharumkan nama daerah dan membawa pulang prestasi terbaik, bahkan menargetkan medali emas untuk Bumi Ale-Ale.
