Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di tengah anomali iklim yang semakin tidak menentu.
"Karhutla ini menjadi atensi utama. Cuaca kemarau tidak perlu menunggu lama, seminggu saja sudah bisa muncul hotspot dan titik-titik api," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat bertindak sebagai pembina Apel Kesiapsiagaan Karhutla di halaman Kantor Bupati Kubu Raya di Sungai Raya, Selasa.
Apel tersebut digelar sebagai tindak lanjut penetapan status siaga darurat karhutla yang telah diberlakukan sejak 14 Januari 2026.
Apel kesiapsiagaan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemadam kebakaran swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta sejumlah elemen terkait lainnya.
Sujiwo menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, bahwa ancaman bencana akibat perubahan dan anomali iklim kini semakin sering terjadi.
Ia menyebut Kabupaten Kubu Raya memiliki tiga potensi bencana utama yang harus diantisipasi secara serius, yakni kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta angin puting beliung.
Menurut Sujiwo, karhutla memiliki dampak serius karena berkaitan langsung dengan keberadaan objek vital nasional, yakni Bandara Internasional Supadio. Kabut asap akibat kebakaran lahan dapat mengganggu jarak pandang penerbangan, baik pesawat komersial maupun militer, sehingga berimplikasi langsung terhadap mobilitas dan perekonomian daerah.
"Dampak kabut asap juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah terpaksa diliburkan dan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (Ispa) kerap meningkat saat kualitas udara memburuk," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung operasional penanganan di lapangan.
"Saya tegaskan, tidak boleh ada petugas yang telantar saat bertugas. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap makan, minum, bahan bakar minyak (BBM), dan kebutuhan lainnya. Bahkan, saya secara pribadi siap mem-back up," kata dia.
Ia meminta Kepala BPBD Kabupaten Kubu Raya untuk mengoordinasikan seluruh dukungan serta memastikan penanganan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan TNI-Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran swasta, MPA, camat, hingga kepala desa.
"Dengan kolaborasi yang solid dan kesiapsiagaan sejak dini, potensi karhutla di Kabupaten Kubu Raya dapat dikendalikan. Kalau kita bergerak bersama, insya Allah kebakaran hutan dan lahan lebih mudah kita jinakkan dan antisipasi," katanya.
Selain karhutla, Sujiwo juga menyinggung potensi bencana banjir yang mengancam saat curah hujan tinggi, khususnya di wilayah dataran rendah. Namun, upaya normalisasi drainase yang dilakukan secara masif dalam setahun terakhir dinilai mampu menekan risiko banjir, kecuali banjir rob yang dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
