Wagub Kalbar: Efisiensi anggaran tidak untuk OPD penghasil PAD
Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kontribusi langsung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau untuk mencari pendapatan, jangan dikurangi. Itu harus kita dukung dan prioritaskan," kata Krisantus di Pontianak, Jumat.
Ia mencontohkan keberhasilan pengadaan kapal keruk melalui skema investasi dan pembagian saham tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepeser pun.
Menurut dia, pola-pola kreatif seperti itu harus menjadi inspirasi dalam mengelola pembangunan dan keuangan daerah ke depan.
Pada kesempatan itu, Wagub juga menyoroti pentingnya penyelesaian regulasi yang mendukung peningkatan PAD serta mendorong seluruh OPD untuk bekerja lintas sektor, meninggalkan pola kerja birokratis yang kaku.
"Saya minta semua regulasi disiapkan, minimal sudah dalam bentuk draf. Kalau ada hambatan, saya siap mendampingi langsung untuk berkoordinasi dengan kementerian. Jangan pesimis," ujarnya.
Ia juga mengkritisi kondisi fisik sejumlah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di daerah yang dinilai tidak representatif.
"Samsat itu tempat kita mengelola pemasukan. Tapi ada gedungnya yang keramiknya sudah lepas-lepas. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya.
Krisantus menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan serta pelaporan anggaran.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemprov Kalbar untuk berpikir strategis dan menyeluruh dalam setiap pengambilan keputusan.
"Saya ingin Bapak-Ibu semua hidup sejahtera, tapi dengan cara yang halal. Jangan jadi pihak yang justru merugikan APBD," kata Krisantus.
Dalam rapat tersebut, ia juga memaparkan rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Kabupaten Bengkayang yang dirancang untuk menjangkau wilayah Landak, Singkawang, dan Mempawah.
Pembangunan proyek tersebut direncanakan tanpa menggunakan dana APBD, sebagai upaya efisiensi sekaligus percepatan layanan dasar.
“Sekarang kita harus berpikir lebih kreatif dan inovatif. Kalau tidak, kita akan tertinggal,” kata dia, sembari mencontohkan pentingnya transformasi layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar mampu menyediakan air yang layak minum, bukan sekadar air untuk kebutuhan mandi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD, khususnya dinas-dinas yang terlibat dalam penyusunan regulasi, pelaksanaan kebijakan, serta pengamanan sumber-sumber PAD.
"Kita ini satu kesatuan. Harus ada simbiosis mutualisme antar-OPD. Jangan sampai koordinasi menjadi sulit hanya karena ego sektoral," tegasnya.
Krisantus meminta seluruh OPD hadir secara lengkap pada rapat yang akan digelar pada 28 April, guna memfinalisasi regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan PAD secara maksimal.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA